Artikel Terkini

Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas memiliki 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) telah mengatur bahwa RUPS...

baca lainnya
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Perkembangan jaman saat ini sangatlah pesat bila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan makin pesat apalagi dengan hadirnya era internet. Kebutuhan akan dunia yang serba praktis ini mendukung semakin berkembanganya dunia maya. Semua orang saat ini butuh...

baca lainnya
Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID -19

Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID -19

Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) di masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu peristiwa penting bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 peristiwa ini terancam tidak dapat diselenggarakan dengan tepat waktu. Bagaimana ketentuan...

baca lainnya
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Namun sayangnya penyandang disabilitas acap kali mendapat perlakuan yang kurang adil di masyarakat. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas,...

baca lainnya
Gugatan Derivatif

Gugatan Derivatif

Dalam artikel sebelumnya kami telah membahas bagaimana prinsip pertanggungjawaban terbatas yang merupakan ciri khas dari Perseroan Terbatas dapat hapus dalam keadaan-keadaan tertentu dan mengakibatkan baik Direksi, Dewan Komisaris, dan juga pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban atas...

baca lainnya
Batasan Hak Imunitas Advokat

Batasan Hak Imunitas Advokat

Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Selain itu, Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Dengan...

baca lainnya
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Jual Beli Tanah

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Jual Beli Tanah

Baik karena sifatnya sebagai benda tidak bergerak, maupun karena nilainya yang mahal, transaksi pengalihan tanah memiliki prosedur yang berbeda dan harus diperhatikan oleh para pihak untuk memastikan bahwa pengalihan tersebut sah sesuai dengan undang-undang dan dilakukan dengan penuh...

baca lainnya
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Dengan berbagai penyebab dan pertimbangan, sekarang ini banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing (“TKA”) menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20/2018”) didefinisikan sebagai warga negara asing pemegang...

baca lainnya
Insentif Pajak bagi Jasa Hukum terkait  Covid-19

Insentif Pajak bagi Jasa Hukum terkait Covid-19

Mengingat bahaya corona virus disease (“Covid-19”), Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan, mulai penerapan work from home, social distancing dan physical distancing, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah...

baca lainnya
Penanaman Modal Asing di Indonesia

Penanaman Modal Asing di Indonesia

Indonesia telah membuka diri bagi usaha asing untuk menjalankan usahanya di wilayah Indonesia.  Pemerintah juga telah mengatur mengenai hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (“UU PMA”). Artikel ini akan membahas poin-poin umum tentang Penanaman...

baca lainnya
Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia

Di Indonesia pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan “adopsi anak” bukan merupakan hal yang baru. Berbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur adopsi yang...

baca lainnya
Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Dalam pemberitaan di media masa, sering kali kita mendengar adanya pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dari presiden. Namun sebenarnya apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Dalam artikel ini akan dibahas perbedaan definisi dari masing-masing istilah tersebut dan juga cara...

baca lainnya
Peran Ombudsman RI Terkait Maladministrasi

Peran Ombudsman RI Terkait Maladministrasi

Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik...

baca lainnya
Permasalahan Dunia Kerja Dalam Menghadapi New Normal

Permasalahan Dunia Kerja Dalam Menghadapi New Normal

Artikel ini merupakan rangkuman dari materi Webinar PPHKI tanggal 17 Juni 2020 yang dibawakan oleh Johan Imanuel, S.H., Advokat dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 telah memunculkan beberapa permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam hubungan industrial. New normal di Indonesia...

baca lainnya
Jerat Hukum Bagi Situs Film Bajakan

Jerat Hukum Bagi Situs Film Bajakan

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadikan sebagian orang melakukkan pembajakan di bidang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan. Indonesia menjadi surga bagi para pembajak yang mengakibatkan banyak pemegang Hak Kekayaan Intelektual dirugikan walaupun sudah dilakukan...

baca lainnya
Mengenal Ombudsman RI dan Tugasnya Terkait Maladministrasi

Mengenal Ombudsman RI dan Tugasnya Terkait Maladministrasi

Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia, namun pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Bryan Gilling dalam tulisannya berjudul ”The Ombudsman In New Zealand” mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat...

baca lainnya
Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama

Pada saat seseorang diterima kerja di suatu perusahaan, maka orang tersebut akan menandatangani perjanjian kerja[1]. Perjanjian kerja inilah yang melahirkan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Agar suatu perjanjian kerja sah, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat...

baca lainnya
Membahas Wanprestasi Lebih Dalam

Membahas Wanprestasi Lebih Dalam

Sebelumnya kami pernah membahas tentang wanprestasi dan perbedaanya dengan perbuatan melawan hukum. Dalam artikel ini kami akan membahas mengenai wanprestasi lebih mendalam, khususnya bentuk-bentuk, kapan suatu pihak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, hak-hak dari kreditur[1], dan apa...

baca lainnya
Syarat Terbang di Masa Pandemi

Syarat Terbang di Masa Pandemi

Setelah melalui masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) sekitar kurang lebih tiga bulan sejak bulan Maret 2020 hingga Mei 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan bahwa di bulan Juni 2020 ini masyarakat DKI Jakarta memasuki periode baru dalam masa pandemi COVID-19 ini yaitu...

baca lainnya
Mengenal Hak-Hak atas Tanah menurut Hukum Agraria

Mengenal Hak-Hak atas Tanah menurut Hukum Agraria

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hak menguasai yang dimiliki oleh negara tersebut memberikan...

baca lainnya
Penerapan Asas In Dubio Pro Reo

Penerapan Asas In Dubio Pro Reo

Sejarah dan Pengertian Dalam memutus suatu perkara, hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (statue law must prevail). Hakim haruslah mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Sehingga dikatakan...

baca lainnya
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu peraturan perundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan....

baca lainnya
Bukti Surat Dalam Hukum Perdata

Bukti Surat Dalam Hukum Perdata

Dalam Hukum Acara Perdata, kedua belah pihak yang berperkara wajib untuk mengajukan bukti. Pembuktian ini untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan. Hal ini senada dengan ketentuan dalam pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa...

baca lainnya
Saksi Dalam Hukum Pidana

Saksi Dalam Hukum Pidana

Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia...

baca lainnya
Kartu Nikah di Indonesia

Kartu Nikah di Indonesia

Apakah para calon pengantin tahu dokumen apa saja yang akan mereka dapat setelah resmi menjadi pasangan suami istri? Dan apakah calon pengantin juga mengetahui bahwa setiap pasangan suami istri yang baru menikah tidak hanya mendapatkan sepasang Buku Nikah saja tapi juga sepasang Kartu Nikah? Dan...

baca lainnya
Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah mencakup berbagai macam perlindungan yang telah dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya meliputi pengaturan terkait perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah...

baca lainnya
Praperadilan Dalam Perkara Pidana

Praperadilan Dalam Perkara Pidana

Salah satu masalah dasar yang sering menjadi perdebatan hangat adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang...

baca lainnya
Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan UU Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan

Sekilas Tentang Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak

SEKILAS TENTANG GUGATAN DAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK Rumit dan krusialnya masalah perpajakan saat ini bukan hanya menjadi perhatian bagi sebagian kalangan yang merasa bahwa pajak itu memang sangat penting dan harus di ketahui oleh masyarakat, bahkan orang kalangan biasa saja harus mempunyai...

baca lainnya
Pemanggilan Tergugat yang Berkedudukan di Luar Negeri

Pemanggilan Tergugat yang Berkedudukan di Luar Negeri

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan akan memanggil tergugat melalui surat panggilan. Apabila tergugat berkedudukan di Indonesia, surat panggilan disampaikan secara langsung kepada tergugat. Namun, bagaimana bila tergugat berkedudukan di luar negeri? Tata cara pemanggilan tergugat yang...

baca lainnya
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yakni: 1. Perselisihan hak Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan...

baca lainnya
E-Court: Sebuah Terobosan Dalam Pengadilan Indonesia

E-Court: Sebuah Terobosan Dalam Pengadilan Indonesia

Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak dapat dipungkiri memengaruhi berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, sistem peradilan pun ikut terkena imbasnya. Seperti yang kita ketahui, persidangan di tiap pengadilan negeri baik untuk kasus perdata maupun kasus pidana berlangsung setiap hari....

baca lainnya
Pengaturan Pencabutan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia

Pengaturan Pencabutan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia

Pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun RBG. Namun, landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tetap diperlukan agar hak dan kepetingan para pihak, terutama kepentingan tergugat, tidak dilanggar. Maka dari itu, landasan pedoman hukum yang dianggap valid untuk pencabutan...

baca lainnya
Pandemi COVID-19 dan Force Majeure (Overmacht)

Pandemi COVID-19 dan Force Majeure (Overmacht)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah melahirkan diskursus seputar Force Majeure terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional...

baca lainnya
Pemeriksaan Setempat (descente)

Pemeriksaan Setempat (descente)

Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal serta kekuatan pembuktiannya. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdata menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Disamping lima alat bukti...

baca lainnya
Perubahan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia

Perubahan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia

Renvoi atau perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.” Menurut Yahya...

baca lainnya
Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah sebuah topik yang sangat penting bagi masyarakat, yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen,...

baca lainnya
Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu

Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu

Testimonium de Auditu, de audituverklaring atau hearsay evidence berasal dari “tesmonium” yang berarti 1. (getuigenis) kesaksian, penyaksian, keterangan; 2. (getuigschift) surat keterangan, sedangkan “tesmonium de auditu” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja,...

baca lainnya
Fredrik Pinakunary Menjelaskan Kekarantinaan Kesehatan

Fredrik Pinakunary Menjelaskan Kekarantinaan Kesehatan

REFORMATANEWS.com, Jakarta - Mencermati kondisi Indonesia ditengah badai pandemi covid-19 yang menimbulkan berbagai persoalan seperti persoalan ekonomi karena banyaknya perusahaan yang nyaris bangkrut dan ada pula yang bangkrut. Karena banyaknya dunia usaha tutup menimbulkan dampak sosial...

baca lainnya
Permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif. Mantan ketua Mahkamah...

baca lainnya
Kriteria Label Pangan Olahan dan Iklan Pangan

Kriteria Label Pangan Olahan dan Iklan Pangan

Ketika kita membeli suatu makanan atau minuman yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, atau dikenal dengan pangan olahan, di kemasannya terdapat penjelasan mengenai produk tersebut. Penjelasan yang ditemukan di kemasan pangan olahan tersebut dikenal sebagai...

baca lainnya
Kewajiban Hakim Mendamaikan Para Pihak Berperkara

Kewajiban Hakim Mendamaikan Para Pihak Berperkara

Sebelum proses pemeriksaan di pengadilan dimulai, hakim yang memeriksa perkara wajib untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi[1]. Proses mediasi ini wajib diikuti oleh setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum. Semua sengketa perdata wajib melalui proses mediasi,...

baca lainnya
Contempt of Court di Indonesia

Contempt of Court di Indonesia

Masih ingatkah dengan insiden seorang pengacara yang memukul Hakim dengan menggunakan ikat pinggang pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Menurut kabar di media massa, Hakim yang menjadi korban dalam insiden tersebut membuat laporan ke Polres Jakarta Pusat, Hakim tersebut...

baca lainnya
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Jumlah kasus perceraian di Indonesia selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Alasannya pun beragam, mulai dari ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaan usia, finansial, hingga hadirnya orang ketiga. Meski sudah resmi bercerai dan tak lagi tinggal bersama, setiap orang...

baca lainnya
Perbuatan Melawan Hukum v. Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum v. Wanprestasi

Dalam praktek hukum acara perdata, cukup sering dijumpai gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan bersama-sama dengan dalil-dalil terkait Wanprestasi. Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi didasarkan pada dua pengaturan...

baca lainnya
Fredrik Pinakunary Menjelaskan Kekarantinaan Kesehatan

Menolak Negara “Masuk” ke Kamar Tidur

Oleh: Fredrik J. Pinakunary Partner Kantor Hukum Fredrik J Pinakunary Law Offices Freedom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed (Marthin Luther King Jr). Ungkapan ini rasanya tepat mewakili "perjuangan" banyak orang yang bersuara membatalkan Rancangan...

baca lainnya
Mengenal Putusan Serta Merta

Mengenal Putusan Serta Merta

Dalam gugatan sering dijumpai bahwa Penggugat mengajukan permintaan agar pengadilan menjatuhkan Putusan Serta Merta. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan dengan ringkas mengenai hal tersebut. Pada  prinsipnya  pelaksanaan  putusan  atau  eksekusi hanya ...

baca lainnya
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Pada awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan terkait Sunda Empire, sebuah perkumpulan yang telah beraktivitas sejak 2017. Menurut berita, Sunda Empire telah memilki simpatisan sekitar 1.000 orang yang tersebar di seluruh Jawa Barat hingga Aceh. Aksi mereka kemudian...

baca lainnya
Repudiasi Dalam Perjanjian

Repudiasi Dalam Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan untuk menjadikan kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian tersebut diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu (prestasi) dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan akibat dari batalnya...

baca lainnya
Mengenal Gugatan Actio Popularis atau Citizen Lawsuit

Mengenal Gugatan Actio Popularis atau Citizen Lawsuit

Artikel ini akan membahas tentang sebuah konsep gugatan yang dikenal dengan sebutan Gugatan Actio Popularis atau Citizen Lawsuit. Pertama-tama akan kami sampaikan pengertiannya menurut pendapat para Sarjana Hukum Belanda, yaitu H.R.W Gokkel dan N. Van Der Wal dalam bukunya yang berjudul “Juridisch...

baca lainnya
Ruang Lingkup Pemeriksaan di Tingkat  Banding dan Kasasi

Ruang Lingkup Pemeriksaan di Tingkat Banding dan Kasasi

Ketika membagikan materi hukum acara perdata di kelas PKPA pada sebuah Perguruan Tinggi, penulis ditanyakan tentang apa saja ruang lingkup pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang topik tersebut secara ringkas. Pemeriksaan di Tingkat Banding...

baca lainnya
Makna Utang Dalam Putusan Mahkamah Agung

Makna Utang Dalam Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pengamatan kami terhadap pandangan Mahkamah Agung mengenai pengertian utang, terlihat bahwa ada putusan yang mengartikan utang dalam pandangan luas dan ada juga dalam pandangan sempit. Oleh karena itu di bawah ini adalah beberapa putusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut. No. Putusan...

baca lainnya
Pengertian Arbitrase dan akibat hukum Klausula Arbitrase

Pengertian Arbitrase dan akibat hukum Klausula Arbitrase

Arbitrase telah menjadi salah satu forum penyelesaian sengketa yang diminati oleh pelaku bisnis, selain lembaga pengadilan yang pada umumnya menjadi tempat atau forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu artikel ini akan membahas tentang pengertian dan akibat hukum dari klausula arbitrase dalam...

baca lainnya
Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. Sebelumnya Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian...

baca lainnya
Satpam – Dalam Perspektif Hukum

Satpam – Dalam Perspektif Hukum

Pada akhir 2019 lalu, beredar sebuah video yang viral di media sosial tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas satuan keamanan (“Satpam”) kepada seorang pasien Rumah Sakit Jiwa berinisial F berumur 27 tahun. Peristiwa ini terjadi di Rumah Sakit Jiwa Dokter Soeharto Heerdjan (“RSJ...

baca lainnya
Gugatan Class Action dalam Hukum Indonesia

Gugatan Class Action dalam Hukum Indonesia

Pada tahun 2016 silam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur warga Bukit Duri Jakarta Selatan dari tempat tinggalnya dengan alasan normalisasi Sungai Ciliwung. Sebagian warga Bukit Duri menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan ...

baca lainnya
Pertanggungjawaban Direksi & Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

Pertanggungjawaban Direksi & Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

Bentuk usaha Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memiliki sebuah karakteristik yang dinamakan pertanggungjawaban terbatas (limited liability). Karakteristik ini menjadikan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Perseroan, pada prinsipnya, lepas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami...

baca lainnya
Pengaturan Pencabutan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia

Penerapan Eksepsi Obscuur Libel dan Error in Persona

Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Eksepsi secara garis besarnya mencakup eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili. Kedua bentuk eksepsi tersebut masih terbagi atas...

baca lainnya
Menggugat Pihak Asing di Pengadilan

Menggugat Pihak Asing di Pengadilan

Masalah gugat-menggugat memang masih menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Artikel ini akan membahas tentang Pasal 100 Reglement op de Rechtsvordering (“RV”) yang biasa dijadikan sebagai dasar hukum acara pengajuan gugatan perdata terhadap pihak asing di Pengadilan Negeri di Indonesia. Seperti...

baca lainnya
Tanggung Jawab (Tak) Terbatas Pemegang Saham

Tanggung Jawab (Tak) Terbatas Pemegang Saham

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh perseroan terbatas adalah sifat keterpisahan antara perseroan terbatas itu sendiri dengan para pemegang sahamnya. Pemegang saham dianggap sebagai entitas yang terpisah (separated entity) dengan perseroan terbatas. Selain itu, pemegang saham memiliki...

baca lainnya
Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja?

Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja?

Salah ketik mendadak terkenal setelah banyak pihak mengajukan protes terhadap draft Pasal 170 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang pada prinsipnya menyalahi tata urutan peraturan perundang-undangan karena disebutkan dalam draft tersebut bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengubah...

baca lainnya
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan

Pajak Penghasilan Bagi Advokat

Pengacara atau yang secara formal disebut sebagai Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.    Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole...

baca lainnya
Saksi Atheis, Bagaimana Bersumpah di Pengadilan?

Saksi Atheis, Bagaimana Bersumpah di Pengadilan?

Dalam penanganan perkara di pengadilan, kadang kita jumpai fakta di mana orang yang akan memberi kesaksian dalam persidangan adalah seorang atheis. Berikut adalah analisis tentang adakah kewajiban untuk melafalkan sumpah atau janji bagi saksi yang atheis atau tidak memiliki agama dalam persidangan...

baca lainnya
Aspek Perpajakan bagi Profesi Advokat

Aspek Perpajakan bagi Profesi Advokat

Advokat atau Pengacara adalah salah satu profesi di bidang hukum yang dapat berdiri dalam bentuk persekutuan perdata atau yang biasa disebut Firma Hukum, atau dalam bentuk perseorangan (sole practitioner). Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang harus...

baca lainnya
Asas Retroaktif di Indonesia

Asas Retroaktif di Indonesia

Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak...

baca lainnya
Penangguhan Penahanan

Penangguhan Penahanan

Dalam hal seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, yang kasusnya sedang berada dalam proses penyidikan di kepolisian, kepolisian dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan perintah dari penyidik, berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan adalah...

baca lainnya
Apakah Setiap Gugatan Harus Diperiksa Hingga Pokok Perkara?

Apakah Setiap Gugatan Harus Diperiksa Hingga Pokok Perkara?

Jika Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualifikasi untuk menggugat, apakah pemeriksaan gugatan perlu dilanjutkan hingga pokok perkara?Jika persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam taraf Banding atau Kasasi, apakah pemeriksaan gugatan perlu...

baca lainnya
Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Dalam hukum acara perdata, bentuk alat bukti yang diakui di dalam pengadilan diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang meliputi: Bukti tertulisBukti saksiPersangkaanPengakuanSumpah Alat bukti pengakuan sendiri secara khusus diatur di dalam Pasal 174-176...

baca lainnya
Praktek Hukum Acara Perdata

Praktek Hukum Acara Perdata

Artikel ini akan membahas tentang praktik hukum acara perdata berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan penulis. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan atau periode, yaitu pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang hal-hal apa saja...

baca lainnya
Dissenting Opinion di Indonesia

Dissenting Opinion di Indonesia

Menurut Black Law Dictionary 9th Edition pengertian dissenting opinion adalah: “An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -- Often shortened to dissent. -- Also termed minority opinion.” Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yakni pendapat...

baca lainnya
Pemanggilan Saksi di Tingkat Penyidikan

Pemanggilan Saksi di Tingkat Penyidikan

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum perkara pidana dapat disidangkan di pengadilan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan merupakan tindakan awal untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Sementara itu...

baca lainnya
Salinan Putusan Pengadilan, Bolehkah Diminta?

Salinan Putusan Pengadilan, Bolehkah Diminta?

Sebagai masyarakat umum, ada kalanya kita membutuhkan sebuah putusan. Baik untuk diteliti, dibaca sebagai referensi, atau kita mempunyai kasus yang mirip dengan kasus di putusan yang telah ada sebelumnya. Di era milenial dengan segala sesuatu yang menggunakan internet, sangatlah mudah untuk...

baca lainnya
Bagasi Hilang dan Pengaturan di Indonesia

Bagasi Hilang dan Pengaturan di Indonesia

Bagasi hilang bukan merupakan kasus yang baru di Indonesia. Hal yang lazim kita lakukan saat mengetahui bagasi kita hilang adalah melapor ke pihak penerbangan, untuk kasus yang beruntung, bagasi nya akan dikembalikan walaupun membutuhkan waktu tidak menentu, terkadang bisa cepat namun bisa juga...

baca lainnya
Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap lingkungan di Indonesia sebenarnya telah dimulai beberapa tahun pasca kemerdekaan, namun peraturan perundang-undangannya masih cenderung tercerai-berai. Sejak tahun 1982, secara garis besar perlindungan hukum terhadap lingkungan di Indonesia terbentuk secara tegas...

baca lainnya
Apakah Advokat Asing Boleh Berpraktik di Indonesia?

Apakah Advokat Asing Boleh Berpraktik di Indonesia?

APAKAH ADVOKAT ASING BOLEH BERPRAKTIK DI INDONESIA? Di era global sekarang ini, batas-batas negara seolah-olah sudah tidak terdapat lagi. Seseorang dari suatu negara dapat dengan mudah bekerja di negara lain. Jenis pekerjaannya pun bervariasi, mulai dari direktur, guru, juru masak, hingga advokat....

baca lainnya
Perubahan Definisi Delik Korupsi

Perubahan Definisi Delik Korupsi

Pada mulanya definisi delik korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor”), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri...

baca lainnya
Mencermati Tragedi Lion Air JT-610 Dari Perspektif Hukum

Mencermati Tragedi Lion Air JT-610 Dari Perspektif Hukum

Keprihatinan atas tragedi Lion Air JT-610 yang mengalami musibah atau jatuh pada tanggal 29 Oktober 2018, dan simpati yang mendalam dari setiap komponen bangsa kiranya dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang tinggalkan. Doa dan harapan terus dipanjatkan untuk keberhasilan tim...

baca lainnya
Pencemaran Nama Baik, Kapan Bisa Diadukan?

Pencemaran Nama Baik, Kapan Bisa Diadukan?

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) banyak aduan dan...

baca lainnya
Hak Tersangka – Miranda Rules

Hak Tersangka – Miranda Rules

Bagi kalian penikmat film layar lebar hollywood pasti sudah tidak asing bilamana dalam adegan penangkapan penjahat yang dilakukan oleh polisi, polisi tersebut  mengucapkan hal sebagai berikut: “You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have...

baca lainnya
Tanggung Jawab Hukum Penerbangan Dalam Laporan IATA 2019 

Tanggung Jawab Hukum Penerbangan Dalam Laporan IATA 2019 

Perkembangan tanggung jawab hukum terkait penerbangan, baik dalam yurisdiksi Indonesia berdasarkan konvensi penerbangan dan hukum litigasi domestik terkait penerbangan Belakangan ini, masyarakat khususnya para ahli waris sudah lebih memahami terkait dengan hak dan kewajiban bagi para ahli waris...

baca lainnya
Memotong “Nadi” Korupsi

Memotong “Nadi” Korupsi

Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang secara jabatan dan intelektual mampu mengeksekusi perbuatannya, namun dibalik itu, uang atau aset adalah “nadi” yang menghidupkan semuanya. Karena uang adalah nadi yang mengalirkan darah untuk menghidupkan korupsi maka tindakan efektif untuk mematikan...

baca lainnya
Perubahan Definisi Delik Korupsi

Korupsi : Musuh Investasi

Sebagai Presiden terpilih, dalam periode kedua pemerintahannya Presiden Jokowi dipastikan akan menggenjot penanaman modal (investasi) seluas-luasnya di Indonesia. Alhasil setiap kementerian dan lembaga negara terkait, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dituntut untuk bertindak...

baca lainnya