Artikel Terkini
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 12 April 2024)
KEABSAHAN PROSES PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN ALAT BUKTI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 15 Maret 2024)
TERDAKWA KORPORASI YANG DIWAKILI OLEH DIREKTURNYA DAPAT DIJATUHKAN PIDANA DENDA AKIBAT DARI KEBAKARAN HUTAN YANG DISEBABKANNYA Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut sebuah korporasi yang diwakili direktur perseroan, melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) juncto...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Kamis, 14 Maret 2024)
BARANG SITAAN YANG BUKAN BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA DIKEMBALIKAN KEPADA TERPIDANA Berkaitan dengan barang sitaan yang bukan merupakan hasil tindak pidana, Mahkamah Agung pernah memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembalikan barang sitaan kepada terpidana. Terpidana telah...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Sabtu, 09 Maret 2024)
I am not bound to win, but I am bound to be true. Saya tidak terikat untuk menang, tetapi saya terikat untuk menjadi benar. - Abraham Lincoln Salam Pancasila, Fredrik J. Pinakunary
JERAT HUKUM PELAKU PEMBAKARAN SECARA SENGAJA
Akhir 2023 lalu, Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua yang juga seorang terpidana kasus suap dan gratifikasi puluhan miliar selama dirinya menjabat menjadi Gubernur Papua dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Lukas Enembe disemayamkan di Jayapura, namun arak-arakan ini menimbulkan kericuhan. Sekitar...
BERAGAMA DI INDONESIA
Pembahasan mengenai agama di Indonesia entah sejak kapan menjadi isu yang sensitif di bahas, terutama di Indonesia. Persoalan demi persoalan muncul seakan-akan Indonesia bukan negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika, dengan arti walaupun...
ASAS-ASAS PASAL 1338 KUHPERDATA
Bagi orang-orang berkutat di dunia hukum, mungkin Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) merupakan Pasal yang familier atau bahkan sudah di luar kepala. Karena Pasal 1338 ini adalah pasal yang mengatur tentang Perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi: “Semua persetujuan yang...
DAPATKAH BARANG SITAAN DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA?
DAPATKAH BARANG SITAAN DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA? Ketika barang disita dalam konteks hukum, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Di banyak yurisdiksi, hukum memiliki ketentuan yang mengatur tentang pengembalian barang sitaan. Dasar...
KEDUDUKAN KESAKSIAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM INDONESIA
Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam konteks memberikan kesaksian terkait tindak pidana yang mereka alami. Kedudukan...
KETIKA SESEORANG YANG MEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA, BAGAIMANA PENGATURAN HUKUMNYA?
Ketika seseorang yang memberi kuasa dalam sebuah perjanjian atau transaksi meninggal dunia, hal ini dapat menjadi suatu tantangan hukum yang kompleks terutama bagi penerima kuasa. Surat kuasa, yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, dapat...
Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi (administrative criminal law atau dependent crimes) yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya, sepanjang tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu wajib pajak mau membayar pajak sesuai...
APAKAH MUNGKIN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT JIKA TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN?
Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Namun, dalam konteks hukum bisnis, apakah mungkin untuk mengajukan permohonan pailit jika terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian? Pertanyaan apakah permohonan pailit dapat...
Memahami Potensi Penggunaan Virtual Office Untuk Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Di Indonesia
Dalam era digital seperti sekarang, bisnis-bisnis menghadapi perubahan paradigma dalam menjalankan operasional mereka. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penggunaan kantor virtual sebagai alternatif bagi ruang kantor fisik tradisional. Namun, bagi pengusaha kena pajak (PKP) di Indonesia,...
Sertifikat Makanan Halal Produk Impor
Apakah seharusnya makanan impor diwajibkan memiliki sertifikasi halal? Bagaimana dasar hukum yang mengatur hal ini? Wajibkah makanan impor memiliki sertifikasi halal? Pertanyaan ini melibatkan banyak aspek, termasuk agama, hak konsumen, dan keamanan pangan. Sertifikasi halal pada makanan impor...
Apakah Orang Asing Boleh Menjadi Penerjemah Tersumpah
Bolehkah orang asing menjadi penerjemah tersumpah atau sworn translator? Jasa penerjemah tersumpah akan selalu dibutuhkan, khususnya di zaman sekarang ini di mana ekonomi dan investasi asing terus meningkat di Indonesia. Pada umumnya, jasa penerjemah tersumpah biasanya dibutuhkan untuk...
Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa di BPSK
Bagaimana cara melaporkan pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? Negara Indonesia sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas kepastian dan kepuasan dari barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim...
Prosedur Permohonan PKPU Oleh Debitor
Bagaimana kedudukan hukum tentang penyelesaian hutang piutang melalui PKPU oleh debitor? Hutang piutang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun, keadaan ekonomi tidak selalu berjalan mulus seperti yang pernah terjadi di Indonesia yakni pada saat...
Pengenalan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dalam UU HKPD
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah terobosan baru yang muncul dalam dunia perpajakan Indonesia. PBJT diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD menyebut PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh...
PENGANIAYAAN SELINGKUHAN OLEH PASANGAN SAH
Bulan Agustus lalu, seorang suami di Madura, Jawa Timur seorang pria membacok pria lain yang diduga adalah selingkuhan dari istrinya, sang suami resmi dikabarkan menganiaya korban dan melukai punggung dan paha korban.[1] Masih di tahun yang sama, sebulan kemudian di Parepare, Sulawesi Selatan....
PENIPUAN DALAM HUKUM INDONESIA
PENIPUAN DALAM HUKUM INDONESIA Masih ingat dengan kasus Doni Salmanan yang sempat viral di awal tahun 2022? Doni Salmanan dilaporkan atas kasus penipuan trading platform Quotex pada 3 Februari 2022. Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan investasi bodong. Laporan atas Doni...
SYARAT SAH PERJANJIAN
Burgerlijk Wetboek voor Indonesië atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (“KUHPerdata”) adalah salah satu aturan hukum yang dibuat pada jaman penjajahan Belanda di Indonesia yang masih dianut dan digunakan hingga saat ini. Menurut Wikipedia, hukum perdata di...
Integrasi NPWP menjadi NIK
Penggunaan NIK, NPWP, dan berbagai kartu lainnya oleh masyarakat dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi menimbulkan banyak keluhan hingga bermunculan saran masyarakat agar semua kartu dijadikan satu. Hingga akhirnya muncul satu terobosan yang menjadikan NIK sebagai NPWP. Dalam...
Perbedaan Surat Kuasa Biasa dan Surat Kuasa Khusus
Apa perbedaan Surat Kuasa Biasa dengan Surat Kuasa Khusus? Bagaimana kedua hal tersebut diatur oleh undang-undang? Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah berhadapan dengan pengurusan administrasi negara seperti penerbitan atau perubahan data Kartu Tanda Penduduk (“KTP”),...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 05 Januari 2024)
KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANPA PENCABUTAN KASASI HANYA MENGIKAT BAGI PIHAK-PIHAK YANG MENANDATANGANINYA NAMUN TIDAK MENGUBAH AMAR PUTUSAN Perkara ini terkait dengan perlawanan atas eksekusi sebidang tanah di Jawa Barat yang telah dijatuhi Penetapan dari Pengadilan Negeri dan telah dilaksanakan Sita...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Kamis, 04 Januari 2024)
TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN PENUNTUT UMUM, AKAN TETAPI PERBUATAN ITU TIDAK MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA Toni Bin Sawin (selaku Kepala Desa/Kuwu Prajawinangun Wetan) telah memerintahkan Iswanto (selaku Kepala Dusun I), Sutarno (selaku Kepala Dusun II), dan Markanah...
Mahasiswa Memberikan Bantuan Hukum
Beberapa Universitas khususnya di Fakultas Hukumnya, menyediakan jasa bantuan hukum bagi masyarakat. Apakah mahasiswa diperbolehkan untuk memberikan konsultasi hukum? Mahasiswa seringkali disebut atau menyandang nama agent of change atau agen perubahan. Artinya, mahasiswa memiliki peran besar...
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas
Bagaimana Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas? Perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“UU Penyandang Disabilitas”). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas,...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 29 Desember 2023)
KREDITOR TIDAK DAPAT MENGAJUKAN PAILIT DEBITUR ATAS PERTIMBANGAN SUBYEKTIF SEMATA PT GPE mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT GSEI melalui Pengadilan Niaga pada tahun 2012. Pengadilan Niaga menetapkan : - PT GSEI dalam status Penundaan Kewajiban...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Selasa, 26 Desember 2023)
PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MEMORI PK ANTARA PEMOHON DAN JUDEX JURIS MERUPAKAN PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI KEKHILAFAN Diawali dengan masyarakat adat membuat Koperasi untuk perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara, selanjutnya koperasi tersebut mengurus seluruh perizinan dan...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 22 Desember 2023)
TUNTUTAN PENGEMBALIAN HARTA WARISAN YANG DIAJUKAN TERHADAP PIHAK KETIGA TIDAK HARUS DIAJUKAN OLEH SEMUA AHLI WARIS Penggugat adalah salah satu anak kandung dari delapan bersaudara yang dalam perkara ini adalah ahli waris yang sah atas sebidang tanah. Fakta hukum memperlihatkan bahwa tanah yang...
APAKAH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) BERWENANG DALAM MENETAPKAN DAN MENYATAKAN KERUGIAN NEGARA?
Apakah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang dalam menetapkan dan menyatakan kerugian negara? Bagaimana pengaturan hukumnya? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga independen di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengawasi keuangan negara. Salah satu tugas utamanya adalah untuk...
APAKAH KANTOR CABANG BANK DAPAT MENGGUGAT ATAU DIGUGAT?
Apakah kantor cabang dapat menggugat atau digugat? Bagaimana aturan hukumnya jika ingin mengajukan gugatan kepada cabang bank? Simak penjelasan berikut: Kantor cabang bank memiliki peran vital dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Namun, seperti halnya entitas bisnis lainnya,...
APAKAH TANAH YANG MASIH DALAM STATUS HAK PENGELOLAAN DAPAT DITINGKATKAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK?
Apakah tanah yang masih dalam status hak pengelolaan dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik? Bagaimana pengaturan hukumnya? Pertanyaan seputar kepemilikan tanah seringkali menjadi perdebatan dan perhatian dalam ranah hukum properti. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah...
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Membeli kendaraan bermotor bekas, apakah harus melakukan balik nama? Bagaimana konsekuensinya jika tidak melakukan balik nama? Memiliki kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu kebutuhan utama oleh banyak masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi seperti masyarakat yang...
ETIKA DEBT COLLECTOR
Ditagih oleh debt collector dengan bahasa dan perlakuan yang kasar. Bagaimana etika yang seharusnya diterapkan dalam penagihan utang oleh debt collector? Di zaman teknologi ini, masyarakat telah dimudahkan untuk mendapatkan berbagai produk-produk finansial yang ditawarkan oleh penyelenggara...
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI TIKET KONSER
Bagaimana hukumnya jika membeli tiket konser dengan nomor tempat duduk, tetapi tidak mendapatkan tempat duduk saat acara berlangsung? Beberapa saat lalu, Indonesia digemparkan dengan kedatangan band/grup musik internasional Coldplay, yang akhirnya berhasil tampil di Jakarta dalam tur dunianya yang...
Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pembelian Rumah.
Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah dalam Pembelian Rumah - Tahun ini Pemerintah Indonesia telah memulai paket kebijakan pembebasan PPN untuk pembelian rumah baru, yaitu yang dimulai pada bulan November 2023 dan akan berlangsung hingga bulan Juni 2024. Aturan mengenai pemberian insentif pajak...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 8 Desember 2023)
BAGAIMANA KONSEKUENSI DARI DALIL GUGATAN YANG TIDAK SELARAS DAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUM? Dalam perkara ini, Penggugat dan para Tergugat adalah saudara satu Ibu. Semasa hidupnya, Ibu mereka menikah 2 (dua) kali. Dari suami pertama Penggugat dilahirkan dan dari pernikahan keduanya para Tergugat....
Pencerahan Hukum Hari Ini (Kamis, 17 Agustus 2023)
A Lawyer's liberty is freedom from bribery, not freedom to bribe. Kebebasan Advokat adalah merdeka dari suap menyuap, bukan merdeka untuk menyuap. --- Fredrik J. Pinakunary Salam Pancasila, Fredrik J. Pinakuanry
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 02 Juni 2023)
KOMPETENSI RELATIF TIDAK DIDASARKAN ATAS TEMPAT/LOKASI TERJADINYA PERISTIWA YANG DISENGKETAKAN Pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung yang mengatakan secara relatif berwenang mengadili perkara atas dasar karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan terjadi di daerah hukum Pengadilan...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 05 Mei 2023)
EKSEPSI KOMPETENSI PENGADILAN SEBAGAI ALASAN KASASI* Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri oleh Pemohon Kasasi diajukan sebagai “Keberatan Kasasi”, karena hal tersebut telah dilanggar Judex facti. Keberatan ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, dengan alasan: menurut Pasal 133 HIR,...
Pencerahan Hukum Hari Ini (Jumat, 21 April 2023)
UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat,seperti senjata tajam dan senjata api,di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut,dan kepala. Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa...
Carding dan Konsekuensi Hukumnya
Carding dan Konsekuensi Hukumnya Di zaman yang serba modern ini, berbagai aplikasi jual beli secara daring atau online berkembang dengan pesatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Masyarakat kini dapat dengan mudahnya melakukan transaksi secara online untuk membeli produk-produk yang...
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru Biaya Pembuatan Sim Baru Dan Perpanjangan
KAPOLRI TERBITKAN SURAT TELEGRAM BARU BIAYA PEMBUATAN SIM BARU DAN PERPANJANGAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/2387/X/YAN.1.1./2022 yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas...
Konsekuensi Hukum dari Tindak Pidana KDRT dan Cara Melaporkannya
Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) masih menjadi salah satu permasalahan yang umum terjadi di dalam rumah tangga di Indonesia. KDRT dapat terjadi di setiap keluarga tanpa memandang suku, ras, agama, atau pun status sosial. Di tahun 2021, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan atau...
Tips Buat Mahasiswa Hukum Yang Mau Menjadi Advokat
Advokat telah menjadi profesi yang digandrungi banyak mahasiswa hukum karena berbagai alasan atau faktor. Ada yang benar-benar melihat Advokat sebagai jenis pekerjaan yang betul-betul menjadi passion-nya, ada yang berpandangan bahwa profesi Advokat dapat mengakomodir tekadnya untuk membantu...
Ancaman Hukuman Bagi Pengemudi Yang Menggunakan Telepon Genggam Saat Berkendara
Pada tanggal 10 November 2021, Tubagus Muhammad Joddy Pramas Setya (24), sopir mobil Vanessa Angel, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan mobil di Jalan Tol Jombang-Mojokerto yang menewaskan artis tersebut dan suaminya Bibi Ardiansyah. Kepastian...
Apa Boleh Pekerja Dirumahkan Oleh Perusahaannya?
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) sudah banyak dialami oleh masyarakat yang perusahaannya terkena imbas besar dari COVID-19. Tidak sedikit perusahaan yang harus mengambil langkah untuk mengurangi karyawannya dengan cara dirumahkan. Keputusan untuk merumahkan karyawan mau tidak mau diambil...
Stiker Hologram Untuk Kendaraan
Pemerintah Indonesia baru saja mengeluarkan Stiker Hologram sebagau terobosan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Korlantas Polri) dan PT Jasa Raharja. Stiker hologram ini adalah bagian inovasi teknologi baru dari program...
Uji Materiil Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Tujuh tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada saat itu diketuai oleh Hamdan Zoelva mengeluarkan Putusan Nomor 15/PUU-XIII/2014 yang amarnya mengabulkan uji materil terhadap Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan...
Penyelesaian Sengketa di World Trade Organization
World Trade Organization (“WTO”) adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Indonesia sendiri telah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995. Salah satu aktivitas WTO adalah menyelesaikan perselisihan perdagangan antar anggotanya. Sejak didirikan pada...
Pinjaman Online Ilegal Menghantui Masyarakat
Pinjaman online ilegal (“pinjol ilegal”) yang semakin marak beredar kerap menghantui masyarakat. Pinjol ilegal menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjam dana yang mana hal ini merupakan perangkap utamanya. Namun demikian, dibalik kemudahan yang diberikan, bunga yang dipatok pinjol ilegal...
Pemberlakuan NIK sebagai NPWP
Pemerintah bersama DPR dalam rapat paripurna telah mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Pengesahan tersebut termasuk di dalamnya penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP. Transformasi NIK sebagai NPWP dalam waktu dekat akan...
Persoalan Leasing dan Fidusia
Bagi pemilik kendaraan bermotor pasti sudah tidak asing dengan istilah leasing. Leasing adalah salah satu jenis lembaga pembiayaan. Leasing artinya sewa guna usaha dan merupakan perusahaan yang memberikan pinjaman berupa barang modal. Leasing hanya memberikan manfaat pada barang modal yang...
Aspek Perpajakan Atas Warisan
Harta yang ditinggalkan milik seseorang yang meninggal dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Warisan meliputi semua jenis harta baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Sebelum dipindah tangan, warisan berupa bangunan atau tanah harus membayar pajak terlebih dahulu. Namun,...
Sekilas Informasi tentang Kuasa Wajib Pajak
Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Ketentuan tentang kuasa wajib pajak diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang...
Sembako dan Biaya Sekolah Mau Dipajaki?
Pemerintah akan mengenakan pajak untuk barang dan jasa yang dikecualikan dalam Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), yakni barang kebutuhan pokok dan jasa bidang pendidikan atau biaya sekolah. Awalnya, barang kebutuhan pokok dikecualikan dalam PPN diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri...
Saksi-Saksi yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi
Secara umum, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu peristiwa dapat menjadi seorang saksi dan memberikan keterangannya, baik di hadapan pengadilan atau apabila dalam perkara pidana dapat memberikan keterangan sejak proses...
Jaminan-Jaminan Utang dalam Hukum Indonesia
Salah satu perlindungan bagi kreditur yang disediakan oleh undang-undang apabila debitur lalai dan tidak mampu melunasi utangnya adalah dengan jaminan. Kreditur dapat memperoleh pelunasan atas piutangnya tersebut dari jaminan yang diberikan oleh debitur. Dalam bidang keuangan, jaminan adalah salah...
Tren Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Sejarah Pendirian Lembaga Arbitrase Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, lembaga yang melayani sengketa perdagangan secara arbitrase...
Penyelesaian Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta penyidik Polri mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan perkara terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah...
Perseroan Perorangan
Diundangkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) telah mengakibatkan perubahan di berbagai sektor. Salah satunya adalah dengan diperkenalkannya Perseroan Perorangan[1]. Perseroan Perorangan ini diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja pada klaster perubahan terhadap...
Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Dalam perkara perdata dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perdata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase...
Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19
Pemerintah telah memperpanjang insentif pajak untuk membantu Wajib Pajak yang terdampak pandemi COVID-19 hingga 30 Juni 2021. Kententuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019....
Hak-Hak yang Tidak Dimiliki oleh Pemegang Saham Tanpa Hak Suara
Pada dasarnya setiap lembar saham akan memberikan hak bagi pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), mendapatkan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan hak-hak lainnya. Hal ini berlaku umum untuk saham Perseroan Terbatas, yang diatur...
Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia
Investasi menjadi topik perbincangan yang hangat di paruh kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Tidak dapat dipungkiri UU Cipta Kerja menuai banyak pro dan kontra karena banyak mencabut dan...
Penerapan Tilang Elektronik
Presiden Joko Widodo telah melantik Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru pada tanggal 27 Januari 2021. Kapolri baru, Komjen Listyo Sigit Prabowo, berencana menghapus penilangan fisik di jalan dan menggantinya menjadi sistem Elektronik. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi...
Kompensasi Keterlambatan Kereta Api Antarkota
Di penghujung akhir tahun 2019 terlihat kepadatan penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Memang kepadatan penumpang bukan pemandangan yang aneh pada masa itu, di penghujung tahun saat libur natal dan tahun baru warga Jakarta memilih untuk meninggalkan hiruk pikuk ibu kota dan berlibur melepas...
Permasalahan Perjanjian Tidak Tertulis
Selalu menjadi pertanyaan, apakah perjanjian tidak tertulis diperbolehkan? Bolehkah membuat perjanjian tanpa ada hitam di atas putih? Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sepakat mereka...
Kerugian Anak Perusahaan BUMN/BUMD dan Keuangan Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 telah menyelenggarakan agenda rapat tahunan yang pertama kali dilangsungkan pada tahun 2012. Rapat tersebut adalah Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang pada tahun ini diselenggarakan di Hotel...
Mengenal Komisi Yudisial Indonesia
Komisi Yudisial (“KY”) adalah suatu lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan juga memiliki wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY...
Aturan Baru Bea Meterai
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghapus dua meterai, yaitu meterai Rp 3.000 dan Rp 6.000, berlaku mulai Januari 2021. Namun, sepanjang tahun 2021, kedua meterai tersebut masih bisa digunakan sambil menunggu meterai Rp 10.000 dirilis pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan...
Tanggung Jawab Kegagalan Bangunan
Beberapa kali kita mendengar berita tentang bangunan roboh, baik seluruh bagunan tersebut roboh atau hanya sebagian dari bangunan tersebut. Contoh, ambruknya selasar BEI pada tahun 2018 silam yang menjadi sorotan nasional karena mengakibatkan korban luka hingga lebih dari 70 orang. Lalu di tahun...
Perkawinan yang Dilarang di Indonesia
Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang melanda dunia ini tidak menyurutkan niat para calon pengantin di Indonesia untuk melakukan perkawinan. Dilansir dari cnnindonesia, pada masa awal pandemi COVID-19 di Indonesia, Kementerian Agama mencatat puluhan ribu...
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan Terbatas memiliki 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) telah mengatur bahwa RUPS...
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Dalam proses pembangunan tentu saja tanah merupakan salah satu modal yang penting. Pemerintah sendiri juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan, pelabuhan, bandar udara, sekolah, pasar, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah,...
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Poin Penting UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan 1. Ketentuan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), sistem perpajakan Indonesia berubah dari yang sebelumnya menyasar semua penghasilan wajib pajak...
Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market
Berbelanja telah menjadi salah satu aktivitas yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari transaksi ritel maupun secara daring. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan setelah krisis yang melanda Indonesia di tahun 1998. Setelah krisis tersebut,...
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain
Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas manusia di dunia maya telah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Menurut data yang diterbitkan oleh Digital Indonesia, ada 175.4 juta pengguna internet per Januari 2020 di Indonesia. Data tersebut juga menunjukan adanya peningkatan jumlah pengguna internet di...
Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan UU Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Poin Penting UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja versi 1.035 halaman dan 812 halaman. Terdapat beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja khususnya bidang Perpajakan, yaitu: 1. Perubahan Sanksi Pembetulan Surat...
Harta Bersama dalam Perkawinan dan Implikasinya dalam Kegiatan Usaha
Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Artinya apabila setelah sepasang suami dan istri menikah secara...
Patut Disimak, Kebijakan Pemerintah tentang Fasilitas dan Insentif Perpajakan terkait Pandemi Covid-19
Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, pasalnya musibah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, memberikan dampak yang sangat besar di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya bidang kesehatan dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan setiap hari kita...
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik
Perkembangan jaman saat ini sangatlah pesat bila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan makin pesat apalagi dengan hadirnya era internet. Kebutuhan akan dunia yang serba praktis ini mendukung semakin berkembanganya dunia maya. Semua orang saat ini butuh...
Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID -19
Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) di masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu peristiwa penting bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 peristiwa ini terancam tidak dapat diselenggarakan dengan tepat waktu. Bagaimana ketentuan...
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas
Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Namun sayangnya penyandang disabilitas acap kali mendapat perlakuan yang kurang adil di masyarakat. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas,...
Gugatan Derivatif
Dalam artikel sebelumnya kami telah membahas bagaimana prinsip pertanggungjawaban terbatas yang merupakan ciri khas dari Perseroan Terbatas dapat hapus dalam keadaan-keadaan tertentu dan mengakibatkan baik Direksi, Dewan Komisaris, dan juga pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban atas...
Batasan Hak Imunitas Advokat
Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Selain itu, Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Dengan...
Kepemilikan Tanah, Rumah, dan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Dalam hukum pertanahan di Indonesia, hak-hak kepemilikan atas tanah dibagi menjadi beberapa jenis hak. Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dapat dimiliki oleh Perorangan Warga Negara Indonesia dan Badan...
Itikad Baik Pembeli Tanah dan Perlindungan Hukum atas Tuntutan Pihak Ketiga
Salah satu kasus yang paling sering muncul dalam peralihan tanah, misalnya jual beli, adalah munculnya tuntutan dari pihak ketiga yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut di kemudian hari. Sering kali pihak pembeli menjadi pihak yang digugat dengan tuntutan pembatalan jual beli dan juga...
Terlindungi: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Jual Beli Tanah
Diamankan dengan Kata Sandi
Untuk menampilkan postingan ini, masukkan kata sandi bawah:
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Dengan berbagai penyebab dan pertimbangan, sekarang ini banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing (“TKA”) menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20/2018”) didefinisikan sebagai warga negara asing pemegang...
Insentif Pajak bagi Jasa Hukum terkait Covid-19
Mengingat bahaya corona virus disease (“Covid-19”), Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan, mulai penerapan work from home, social distancing dan physical distancing, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah...
Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Pelayanan Publik Oleh Ombudsman
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta 2020 telah mencapai titik akhir pada 8 Juli 2020. Sebelumnya, PPDB DKI Jakarta tahap akhir masih dibuka pada 7-8 Juli 2020 untuk calon siswa yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta karena kendala tertentu. Namun seleksi jalur...
Penanaman Modal Asing di Indonesia
Indonesia telah membuka diri bagi usaha asing untuk menjalankan usahanya di wilayah Indonesia. Pemerintah juga telah mengatur mengenai hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (“UU PMA”). Artikel ini akan membahas poin-poin umum tentang Penanaman Modal...
Batasan Kewenangan Direksi dan Corporate Approval dalam Transaksi Perseroan
Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas (“Perseroan”) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan adanya kewenangan ini maka dipahami bahwa Direksilah yang berwenang untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dalam setiap transaksi...
Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia
Di Indonesia pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan “adopsi anak” bukan merupakan hal yang baru. Berbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur adopsi yang...
Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Dalam pemberitaan di media masa, sering kali kita mendengar adanya pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dari presiden. Namun sebenarnya apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Dalam artikel ini akan dibahas perbedaan definisi dari masing-masing istilah tersebut dan juga cara...
Peran Ombudsman RI Terkait Maladministrasi
Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik...
Permasalahan Dunia Kerja Dalam Menghadapi New Normal
Artikel ini merupakan rangkuman dari materi Webinar PPHKI tanggal 17 Juni 2020 yang dibawakan oleh Johan Imanuel, S.H., Advokat dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 telah memunculkan beberapa permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam hubungan industrial. New normal di Indonesia...
Jerat Hukum Bagi Situs Film Bajakan
Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadikan sebagian orang melakukkan pembajakan di bidang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan. Indonesia menjadi surga bagi para pembajak yang mengakibatkan banyak pemegang Hak Kekayaan Intelektual dirugikan walaupun sudah dilakukan...
Sekilas Penjelasan Terkait Hukum Perjanjian Internasional (Law of Treaties)
Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, ahli hukum Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan...
Mengenal Ombudsman RI dan Tugasnya Terkait Maladministrasi
Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia, namun pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Bryan Gilling dalam tulisannya berjudul ”The Ombudsman In New Zealand” mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat...
Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama
Pada saat seseorang diterima kerja di suatu perusahaan, maka orang tersebut akan menandatangani perjanjian kerja[1]. Perjanjian kerja inilah yang melahirkan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Agar suatu perjanjian kerja sah, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat...
Membahas Wanprestasi Lebih Dalam
Sebelumnya kami pernah membahas tentang wanprestasi dan perbedaanya dengan perbuatan melawan hukum. Dalam artikel ini kami akan membahas mengenai wanprestasi lebih mendalam, khususnya bentuk-bentuk, kapan suatu pihak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, hak-hak dari kreditur[1], dan apa...
Syarat Terbang di Masa Pandemi
Setelah melalui masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) sekitar kurang lebih tiga bulan sejak bulan Maret 2020 hingga Mei 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan bahwa di bulan Juni 2020 ini masyarakat DKI Jakarta memasuki periode baru dalam masa pandemi COVID-19 ini yaitu...
Mengenal Hak-Hak atas Tanah menurut Hukum Agraria
Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hak menguasai yang dimiliki oleh negara tersebut memberikan...
Penerapan Asas In Dubio Pro Reo
Sejarah dan Pengertian Dalam memutus suatu perkara, hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (statue law must prevail). Hakim haruslah mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Sehingga dikatakan...
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu peraturan perundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan....
‘New Normal’ dan Panduan Kesehatan yang Penting Diketahui Perusahaan dan Pekerja Pasca PSBB
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjangkit lebih dari 5,5 juta orang di seluruh dunia (per 28 Mei 2020). Di Indonesia sendiri telah ada lebih dari 23.000 kasus positif yang terkonfirmasi. Hingga saat ini COVID-19 belum ada obat ataupun vaksinnya, sehingga orang yang terjangkit belum...
Bukti Surat Dalam Hukum Perdata
Dalam Hukum Acara Perdata, kedua belah pihak yang berperkara wajib untuk mengajukan bukti. Pembuktian ini untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan. Hal ini senada dengan ketentuan dalam pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa...
Saksi Dalam Hukum Pidana
Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri....
Kartu Nikah di Indonesia
Apakah para calon pengantin tahu dokumen apa saja yang akan mereka dapat setelah resmi menjadi pasangan suami istri? Dan apakah calon pengantin juga mengetahui bahwa setiap pasangan suami istri yang baru menikah tidak hanya mendapatkan sepasang Buku Nikah saja tapi juga sepasang Kartu Nikah? Dan...
Perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah mencakup berbagai macam perlindungan yang telah dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya meliputi pengaturan terkait perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah...
Batasan-Batasan Terhadap Konten Yang Harus Diketahui oleh Para Konten Kreator
Berkembangnya teknologi informasi dan juga media sosial telah melahirkan para Konten Kreator yang menghasilkan karya-karya, baik dalam bidang fotografi ataupun sinematografi, yang dapat dipublikasikan melalui media sosial lewat jaringan internet. Pada dasarnya untuk mempublikasikan/mengunggah...
Praperadilan Dalam Perkara Pidana
Salah satu masalah dasar yang sering menjadi perdebatan hangat adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang...
Sekilas Tentang Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak
SEKILAS TENTANG GUGATAN DAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK Rumit dan krusialnya masalah perpajakan saat ini bukan hanya menjadi perhatian bagi sebagian kalangan yang merasa bahwa pajak itu memang sangat penting dan harus di ketahui oleh masyarakat, bahkan orang kalangan biasa saja harus mempunyai...
Pemanggilan Tergugat yang Berkedudukan di Luar Negeri
Sebelum persidangan dimulai, pengadilan akan memanggil tergugat melalui surat panggilan. Apabila tergugat berkedudukan di Indonesia, surat panggilan disampaikan secara langsung kepada tergugat. Namun, bagaimana bila tergugat berkedudukan di luar negeri? Tata cara pemanggilan tergugat yang...
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yakni: 1. Perselisihan hak Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan...
Teori Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Penghinaan
Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama terdapat beberapa teori untuk menentukan dimana dan kapan Perbuatan Melawan Hukum terjadi. Teori-teori tersebut antara lain: [1] 1. Teori Tempat Terjadinya Kerugian Teori ini dianut oleh negara Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 377...
E-Court: Sebuah Terobosan Dalam Pengadilan Indonesia
Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak dapat dipungkiri memengaruhi berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, sistem peradilan pun ikut terkena imbasnya. Seperti yang kita ketahui, persidangan di tiap pengadilan negeri baik untuk kasus perdata maupun kasus pidana berlangsung setiap hari....
Pengaturan Pencabutan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia
Pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun RBG. Namun, landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tetap diperlukan agar hak dan kepetingan para pihak, terutama kepentingan tergugat, tidak dilanggar. Maka dari itu, landasan pedoman hukum yang dianggap valid untuk pencabutan...
Pandemi COVID-19 dan Force Majeure (Overmacht)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah melahirkan diskursus seputar Force Majeure terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional...
Pemeriksaan Setempat (descente)
Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal serta kekuatan pembuktiannya. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdata menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Disamping lima alat bukti...
Perubahan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia
Renvoi atau perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.” Menurut Yahya...
Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah sebuah topik yang sangat penting bagi masyarakat, yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen,...
Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu
Testimonium de Auditu, de audituverklaring atau hearsay evidence berasal dari “tesmonium” yang berarti 1. (getuigenis) kesaksian, penyaksian, keterangan; 2. (getuigschift) surat keterangan, sedangkan “tesmonium de auditu” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja,...
Fredrik Pinakunary Menjelaskan Kekarantinaan Kesehatan
REFORMATANEWS.com, Jakarta - Mencermati kondisi Indonesia ditengah badai pandemi covid-19 yang menimbulkan berbagai persoalan seperti persoalan ekonomi karena banyaknya perusahaan yang nyaris bangkrut dan ada pula yang bangkrut. Karena banyaknya dunia usaha tutup menimbulkan dampak sosial...
Permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif. Mantan ketua Mahkamah...
Kriteria Label Pangan Olahan dan Iklan Pangan
Ketika kita membeli suatu makanan atau minuman yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, atau dikenal dengan pangan olahan, di kemasannya terdapat penjelasan mengenai produk tersebut. Penjelasan yang ditemukan di kemasan pangan olahan tersebut dikenal sebagai...
Kewajiban Hakim Mendamaikan Para Pihak Berperkara
Sebelum proses pemeriksaan di pengadilan dimulai, hakim yang memeriksa perkara wajib untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi[1]. Proses mediasi ini wajib diikuti oleh setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum. Semua sengketa perdata wajib melalui proses mediasi,...
Contempt of Court di Indonesia
Masih ingatkah dengan insiden seorang pengacara yang memukul Hakim dengan menggunakan ikat pinggang pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Menurut kabar di media massa, Hakim yang menjadi korban dalam insiden tersebut membuat laporan ke Polres Jakarta Pusat, Hakim tersebut...
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua
Jumlah kasus perceraian di Indonesia selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Alasannya pun beragam, mulai dari ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaan usia, finansial, hingga hadirnya orang ketiga. Meski sudah resmi bercerai dan tak lagi tinggal bersama, setiap orang...
Doktrin Pemisahan (Separability Doctrine) Dalam Perjanjian Arbitrase
Dalam perkara yang melibatkan perjanjian arbitrase cukup sering ditemui argument penggugat yang mengajukan gugatan di pengadilan negeri walaupun para pihak telah menyepakati lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas tentang doktrin pemisahan...
Perbuatan Melawan Hukum v. Wanprestasi
Dalam praktek hukum acara perdata, cukup sering dijumpai gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan bersama-sama dengan dalil-dalil terkait Wanprestasi. Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi didasarkan pada dua pengaturan...
Dapatkah Perjanjian Dibatalkan dengan Mengajukan Permohonan ke Pengadilan?
Pada sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu ada sebuah perkara di mana Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani sebuah perjanjian dengan salah satu perusahaan tambang Batubara dalam rangka pelaksanaan penawaran saham perusahaan tersebut...
Ancaman Pidana Bagi Pengusaha yang Menumpuk Barang saat Terjadi Kelangkaan
Masyarakat mengalami kepanikan setelah Presiden pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan dua Warga Negara Indonesia terinfeksi virus corona. Setelah pengumuman tersebut, banyak orang “memburu” obat-obatan, antiseptik dan masker di apotek. Selain itu, kebutuhan pokok seperti beras dan mie instan juga...
Menolak Negara “Masuk” ke Kamar Tidur
Oleh: Fredrik J. Pinakunary Partner Kantor Hukum Fredrik J Pinakunary Law Offices Freedom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed (Marthin Luther King Jr). Ungkapan ini rasanya tepat mewakili "perjuangan" banyak orang yang bersuara membatalkan Rancangan...
Mengenal Putusan Serta Merta
Dalam gugatan sering dijumpai bahwa Penggugat mengajukan permintaan agar pengadilan menjatuhkan Putusan Serta Merta. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan dengan ringkas mengenai hal tersebut. Pada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya ...
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)
Pada awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan terkait Sunda Empire, sebuah perkumpulan yang telah beraktivitas sejak 2017. Menurut berita, Sunda Empire telah memilki simpatisan sekitar 1.000 orang yang tersebar di seluruh Jawa Barat hingga Aceh. Aksi mereka kemudian...
Repudiasi Dalam Perjanjian
Pembatalan perjanjian bertujuan untuk menjadikan kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian tersebut diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu (prestasi) dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan akibat dari batalnya...
Apakah Warga Negara Berwenang Mengajukan Gugatan Atas Dugaan Kerugian Negara?
Dalam sebuah perkara atau gugatan Citizen Lawsuit atau Actio Popularis atau Gugatan Warga Negara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para penggugat mendalilkan bahwa selaku warga Negara Republik Indonesia, mereka memiliki alas hak (legal standing) dan wewenang atau kompetensi untuk mengajukan gugatan...
Mengenal Gugatan Actio Popularis atau Citizen Lawsuit
Artikel ini akan membahas tentang sebuah konsep gugatan yang dikenal dengan sebutan Gugatan Actio Popularis atau Citizen Lawsuit. Pertama-tama akan kami sampaikan pengertiannya menurut pendapat para Sarjana Hukum Belanda, yaitu H.R.W Gokkel dan N. Van Der Wal dalam bukunya yang berjudul “Juridisch...
Ruang Lingkup Pemeriksaan di Tingkat Banding dan Kasasi
Ketika membagikan materi hukum acara perdata di kelas PKPA pada sebuah Perguruan Tinggi, penulis ditanyakan tentang apa saja ruang lingkup pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang topik tersebut secara ringkas. Pemeriksaan di Tingkat Banding...
Makna Utang Dalam Putusan Mahkamah Agung
Berdasarkan pengamatan kami terhadap pandangan Mahkamah Agung mengenai pengertian utang, terlihat bahwa ada putusan yang mengartikan utang dalam pandangan luas dan ada juga dalam pandangan sempit. Oleh karena itu di bawah ini adalah beberapa putusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut. No. Putusan...
Pengertian Arbitrase dan akibat hukum Klausula Arbitrase
Arbitrase telah menjadi salah satu forum penyelesaian sengketa yang diminati oleh pelaku bisnis, selain lembaga pengadilan yang pada umumnya menjadi tempat atau forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu artikel ini akan membahas tentang pengertian dan akibat hukum dari klausula arbitrase dalam...
Apakah Eksepsi Ketidakberwenangan Pengadilan Harus Diputus Terlebih Dahulu?
Dalam persidangan perkara perdata, seringkali ditemui bahwa tergugat mengajukan eksepsi absolut atau eksepsi relatif yang pada intinya menyatakan pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan tersebut, sekaligus meminta majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sela mengenai hal...
Perjanjian Perkawinan
Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. Sebelumnya Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian...
Satpam – Dalam Perspektif Hukum
Pada akhir 2019 lalu, beredar sebuah video yang viral di media sosial tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas satuan keamanan (“Satpam”) kepada seorang pasien Rumah Sakit Jiwa berinisial F berumur 27 tahun. Peristiwa ini terjadi di Rumah Sakit Jiwa Dokter Soeharto Heerdjan (“RSJ...
Gugatan Class Action dalam Hukum Indonesia
Pada tahun 2016 silam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur warga Bukit Duri Jakarta Selatan dari tempat tinggalnya dengan alasan normalisasi Sungai Ciliwung. Sebagian warga Bukit Duri menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan ...
Pertanggungjawaban Direksi & Dewan Komisaris Perseroan Terbatas
Bentuk usaha Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memiliki sebuah karakteristik yang dinamakan pertanggungjawaban terbatas (limited liability). Karakteristik ini menjadikan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Perseroan, pada prinsipnya, lepas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami...
Penerapan Eksepsi Obscuur Libel dan Error in Persona
Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Eksepsi secara garis besarnya mencakup eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili. Kedua bentuk eksepsi tersebut masih terbagi atas...
Keterangan Terdakwa (Pengakuan) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana
Setelah membahas tentang pengakuan dalam Hukum Acara Perdata, berikut kami akan mengulas tentang Keterangan Terdakwa, atau secara umum disebut pengakuan oleh pihak Terdakwa. Pertama-tama perlu disampaikan bahwa alat bukti pengakuan tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Adapun...
Kemelut Kementerian Lingkungan Versus WWF Indonesia Dalam Perspektif Litigasi
Setelah bekerja sama sejak tahun 1998, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 10 Januari 2020 tentang pemutusan perjanjian kerja sama dengan WWF-Indonesia. WWF-Indonesia merupakan bagian independen dari jaringan dari WWF dan afiliasinya, organisasi...
Menggugat Pihak Asing di Pengadilan
Masalah gugat-menggugat memang masih menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Artikel ini akan membahas tentang Pasal 100 Reglement op de Rechtsvordering (“RV”) yang biasa dijadikan sebagai dasar hukum acara pengajuan gugatan perdata terhadap pihak asing di Pengadilan Negeri di Indonesia. Seperti...
Tanggung Jawab (Tak) Terbatas Pemegang Saham
Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh perseroan terbatas adalah sifat keterpisahan antara perseroan terbatas itu sendiri dengan para pemegang sahamnya. Pemegang saham dianggap sebagai entitas yang terpisah (separated entity) dengan perseroan terbatas. Selain itu, pemegang saham memiliki...
Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja?
Salah ketik mendadak terkenal setelah banyak pihak mengajukan protes terhadap draft Pasal 170 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang pada prinsipnya menyalahi tata urutan peraturan perundang-undangan karena disebutkan dalam draft tersebut bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengubah...
Pajak Penghasilan Bagi Advokat
Pengacara atau yang secara formal disebut sebagai Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole...
Saksi Ateis, Bagaimana Bersumpah di Pengadilan?
Dalam penanganan perkara di pengadilan, kadang kita jumpai fakta di mana orang yang akan memberi kesaksian dalam persidangan adalah seorang atheis. Berikut adalah analisis tentang adakah kewajiban untuk melafalkan sumpah atau janji bagi saksi yang atheis atau tidak memiliki agama dalam persidangan...
Aspek Perpajakan bagi Profesi Advokat
Advokat atau Pengacara adalah salah satu profesi di bidang hukum yang dapat berdiri dalam bentuk persekutuan perdata atau yang biasa disebut Firma Hukum, atau dalam bentuk perseorangan (sole practitioner). Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang harus...
Asas Retroaktif di Indonesia
Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak...
Penangguhan Penahanan
Dalam hal seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, yang kasusnya sedang berada dalam proses penyidikan di kepolisian, kepolisian dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan perintah dari penyidik, berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan adalah...
Apakah Setiap Gugatan Harus Diperiksa Hingga Pokok Perkara?
Jika Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualifikasi untuk menggugat, apakah pemeriksaan gugatan perlu dilanjutkan hingga pokok perkara? Jika persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam taraf Banding atau Kasasi, apakah pemeriksaan gugatan perlu...
Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia
Dalam hukum acara perdata, bentuk alat bukti yang diakui di dalam pengadilan diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang meliputi: Bukti tertulis Bukti saksi Persangkaan Pengakuan Sumpah Alat bukti pengakuan sendiri secara khusus diatur di dalam Pasal 174-176...
Praktek Hukum Acara Perdata
Artikel ini akan membahas tentang praktik hukum acara perdata berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan penulis. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan atau periode, yaitu pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang hal-hal apa saja...
Pemesanan Pembelian (Purchase Order) dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia
Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa perjanjian atau perikatan jual beli merupakan perjanjian atau perikatan bernama (benoemde contract) yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Bab kelima dan juga Bab I Ketentuan umum. Di dalam perjanjian jual beli terdapat 2 sifat, yaitu sifat perjanjian konsensual...
Dissenting Opinion di Indonesia
Menurut Black Law Dictionary 9th Edition pengertian dissenting opinion adalah: “An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -- Often shortened to dissent. -- Also termed minority opinion.” Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yakni pendapat...
Pemanggilan Saksi di Tingkat Penyidikan
Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum perkara pidana dapat disidangkan di pengadilan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan merupakan tindakan awal untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Sementara itu...
Analisis tentang Menjalankan Perintah Jabatan dan Kerugian Anak Perusahaan BUMN terkait Keuangan Negara
Kasus dugaan korupsi terkait investasi dalam Participating Interest Pertamina atas Blok Manta Gummy (BGM) Australia tahun 2009 pada awalnya menyeret beberapa nama sebagai tersangka yang bertanggung jawab karena telah merugikan negara sebesar 586 miliar Rupiah. Diantara nama-nama yang diseret dalam...
Salinan Putusan Pengadilan, Bolehkah Diminta?
Sebagai masyarakat umum, ada kalanya kita membutuhkan sebuah putusan. Baik untuk diteliti, dibaca sebagai referensi, atau kita mempunyai kasus yang mirip dengan kasus di putusan yang telah ada sebelumnya. Di era milenial dengan segala sesuatu yang menggunakan internet, sangatlah mudah untuk...
Pembuktian, Tanggung Jawab Perusahaan dan Hak Asasi Manusia Dalam Penerbangan
Pada tanggal 29 Oktober 2018, dunia kembali digemparkan dengan kejadian yang sangat memilukan. Pesawat Lion Air JT 610 yang dijadwalkan tiba di Pangkal Pinang pada pukul 7.20 pagi hilang kontak beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Pesawat yang mengangkut 181...
Pertanggungjawaban Maskapai Dalam Hal Keterlambatan Penerbangan
Bepergian dengan pesawat udara hampir selalu menjadi pilihan utama. Selain cepat, menggunakan pesawat udara dapat mempermudah kita mengatur waktu. Namun tidak setiap penerbangan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita berhadapan dengan keterlambatan penerbangan atau delay. Tak sedikit...
Perubahan Fundamental Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Apakah anda sedang mencicil sepeda motor atau mobil? Apakah perusahan leasing boleh langsung mengambil (mengeksekusi) motor atau mobil jika cicilannya telat dibayar? Apakah anda tahu bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat perubahan besar dalam eksekusi jaminan jika terjadi keterlambatan atau...
Bagasi Hilang dan Pengaturan di Indonesia
Bagasi hilang bukan merupakan kasus yang baru di Indonesia. Hal yang lazim kita lakukan saat mengetahui bagasi kita hilang adalah melapor ke pihak penerbangan, untuk kasus yang beruntung, bagasi nya akan dikembalikan walaupun membutuhkan waktu tidak menentu, terkadang bisa cepat namun bisa juga...
Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia
Perlindungan hukum terhadap lingkungan di Indonesia sebenarnya telah dimulai beberapa tahun pasca kemerdekaan, namun peraturan perundang-undangannya masih cenderung tercerai-berai. Sejak tahun 1982, secara garis besar perlindungan hukum terhadap lingkungan di Indonesia terbentuk secara tegas...
Apakah Advokat Asing Boleh Berpraktik di Indonesia?
Di era global sekarang ini, batas-batas negara seolah-olah sudah tidak terdapat lagi. Seseorang dari suatu negara dapat dengan mudah bekerja di negara lain. Jenis pekerjaannya pun bervariasi, mulai dari direktur, guru, juru masak, hingga advokat. Dalam artikel ini, akan dibahas secara spesifik...
Perubahan Definisi Delik Korupsi
Pada mulanya definisi delik korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor”), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri...
Mencermati Tragedi Lion Air JT-610 Dari Perspektif Hukum
Keprihatinan atas tragedi Lion Air JT-610 yang mengalami musibah atau jatuh pada tanggal 29 Oktober 2018, dan simpati yang mendalam dari setiap komponen bangsa kiranya dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang tinggalkan. Doa dan harapan terus dipanjatkan untuk keberhasilan tim...
Mengenai Kewajiban Perusahaan Untuk Membagikan Dividen Kepada Pemegang Saham
Belum lama ini, sebuah Perseroan Terbatas yang menjadi Klien kami digugat oleh pemegang sahamnya di pengadilan karena tidak membagikan dividen kepada pemegang saham tersebut. Pertama-tama tentu kita semua paham bahwa setiap orang atau pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas (Perseroan) memiliki...
Pencemaran Nama Baik, Kapan Bisa Diadukan?
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) banyak aduan dan...
Hak Tersangka – Miranda Rules
Bagi kalian penikmat film layar lebar hollywood pasti sudah tidak asing bilamana dalam adegan penangkapan penjahat yang dilakukan oleh polisi, polisi tersebut mengucapkan hal sebagai berikut: “You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have...
Tanggung Jawab Hukum Penerbangan Dalam Laporan IATA 2019
Perkembangan tanggung jawab hukum terkait penerbangan, baik dalam yurisdiksi Indonesia berdasarkan konvensi penerbangan dan hukum litigasi domestik terkait penerbangan Belakangan ini, masyarakat khususnya para ahli waris sudah lebih memahami terkait dengan hak dan kewajiban bagi para ahli...
Memotong “Nadi” Korupsi
Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang secara jabatan dan intelektual mampu mengeksekusi perbuatannya, namun dibalik itu, uang atau aset adalah “nadi” yang menghidupkan semuanya. Karena uang adalah nadi yang mengalirkan darah untuk menghidupkan korupsi maka tindakan efektif untuk mematikan...
Korupsi : Musuh Investasi
Sebagai Presiden terpilih, dalam periode kedua pemerintahannya Presiden Jokowi dipastikan akan menggenjot penanaman modal (investasi) seluas-luasnya di Indonesia. Alhasil setiap kementerian dan lembaga negara terkait, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dituntut untuk bertindak...
