Artikel Terkini
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan Terbatas memiliki 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”) telah mengatur bahwa RUPS...
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Dalam proses pembangunan tentu saja tanah merupakan salah satu modal yang penting. Pemerintah sendiri juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan, pelabuhan, bandar udara, sekolah, pasar, dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah,...
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Poin Penting UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan 1. Ketentuan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), sistem perpajakan Indonesia berubah dari yang sebelumnya menyasar semua penghasilan wajib pajak...
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain
Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas manusia di dunia maya telah menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Menurut data yang diterbitkan oleh Digital Indonesia, ada 175.4 juta pengguna internet per Januari 2020 di Indonesia. Data tersebut juga menunjukan adanya peningkatan jumlah pengguna internet di...
Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan UU Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Poin Penting UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja versi 1.035 halaman dan 812 halaman. Terdapat beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja khususnya bidang Perpajakan, yaitu: 1. Perubahan Sanksi Pembetulan...
Harta Bersama dalam Perkawinan dan Implikasinya dalam Kegiatan Usaha
Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Artinya apabila setelah sepasang suami dan istri menikah...
Patut Disimak, Kebijakan Pemerintah tentang Fasilitas dan Insentif Perpajakan terkait Pandemi Covid-19
Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, pasalnya musibah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, memberikan dampak yang sangat besar di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya bidang kesehatan dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan setiap hari kita...
Keabsahan Tanda Tangan Elektronik
Perkembangan jaman saat ini sangatlah pesat bila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan makin pesat apalagi dengan hadirnya era internet. Kebutuhan akan dunia yang serba praktis ini mendukung semakin berkembanganya dunia maya. Semua orang saat ini butuh...
Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID -19
Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) di masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu peristiwa penting bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 peristiwa ini terancam tidak dapat diselenggarakan dengan tepat waktu. Bagaimana ketentuan...
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas
Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Namun sayangnya penyandang disabilitas acap kali mendapat perlakuan yang kurang adil di masyarakat. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas,...
Gugatan Derivatif
Dalam artikel sebelumnya kami telah membahas bagaimana prinsip pertanggungjawaban terbatas yang merupakan ciri khas dari Perseroan Terbatas dapat hapus dalam keadaan-keadaan tertentu dan mengakibatkan baik Direksi, Dewan Komisaris, dan juga pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban atas...
Batasan Hak Imunitas Advokat
Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Selain itu, Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Dengan...
Kepemilikan Tanah, Rumah, dan Rumah Susun bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Dalam hukum pertanahan di Indonesia, hak-hak kepemilikan atas tanah dibagi menjadi beberapa jenis hak. Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dapat dimiliki oleh Perorangan Warga Negara Indonesia dan Badan...
Itikad Baik Pembeli Tanah dan Perlindungan Hukum atas Tuntutan Pihak Ketiga
Salah satu kasus yang paling sering muncul dalam peralihan tanah, misalnya jual beli, adalah munculnya tuntutan dari pihak ketiga yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut di kemudian hari. Sering kali pihak pembeli menjadi pihak yang digugat dengan tuntutan pembatalan jual beli dan juga...
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Jual Beli Tanah
Baik karena sifatnya sebagai benda tidak bergerak, maupun karena nilainya yang mahal, transaksi pengalihan tanah memiliki prosedur yang berbeda dan harus diperhatikan oleh para pihak untuk memastikan bahwa pengalihan tersebut sah sesuai dengan undang-undang dan dilakukan dengan penuh...
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Dengan berbagai penyebab dan pertimbangan, sekarang ini banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing (“TKA”) menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20/2018”) didefinisikan sebagai warga negara asing pemegang...
Insentif Pajak bagi Jasa Hukum terkait Covid-19
Mengingat bahaya corona virus disease (“Covid-19”), Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan, mulai penerapan work from home, social distancing dan physical distancing, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah...
Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Pelayanan Publik Oleh Ombudsman
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta 2020 telah mencapai titik akhir pada 8 Juli 2020. Sebelumnya, PPDB DKI Jakarta tahap akhir masih dibuka pada 7-8 Juli 2020 untuk calon siswa yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta karena kendala tertentu. Namun seleksi jalur...
Penanaman Modal Asing di Indonesia
Indonesia telah membuka diri bagi usaha asing untuk menjalankan usahanya di wilayah Indonesia. Pemerintah juga telah mengatur mengenai hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (“UU PMA”). Artikel ini akan membahas poin-poin umum tentang Penanaman...
Batasan Kewenangan Direksi dan Corporate Approval dalam Transaksi Perseroan
Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas (“Perseroan”) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan adanya kewenangan ini maka dipahami bahwa Direksilah yang berwenang untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dalam setiap transaksi...
Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia
Di Indonesia pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan “adopsi anak” bukan merupakan hal yang baru. Berbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur adopsi yang...
Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
Dalam pemberitaan di media masa, sering kali kita mendengar adanya pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dari presiden. Namun sebenarnya apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Dalam artikel ini akan dibahas perbedaan definisi dari masing-masing istilah tersebut dan juga cara...
Peran Ombudsman RI Terkait Maladministrasi
Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik...
Permasalahan Dunia Kerja Dalam Menghadapi New Normal
Artikel ini merupakan rangkuman dari materi Webinar PPHKI tanggal 17 Juni 2020 yang dibawakan oleh Johan Imanuel, S.H., Advokat dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 telah memunculkan beberapa permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam hubungan industrial. New normal di Indonesia...
Jerat Hukum Bagi Situs Film Bajakan
Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadikan sebagian orang melakukkan pembajakan di bidang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan. Indonesia menjadi surga bagi para pembajak yang mengakibatkan banyak pemegang Hak Kekayaan Intelektual dirugikan walaupun sudah dilakukan...
Sekilas Penjelasan Terkait Hukum Perjanjian Internasional (Law of Treaties)
Perjanjian internasional memiliki beragam definisi yang diutarakan oleh para ahli. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, ahli hukum Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan...
Mengenal Ombudsman RI dan Tugasnya Terkait Maladministrasi
Institusi pengawasan bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia, namun pada dasarnya Swedia bukanlah negara pertama yang membangun sistem pengawasan Ombudsman. Bryan Gilling dalam tulisannya berjudul ”The Ombudsman In New Zealand” mengungkapkan bahwa pada zaman Kekaisaran Romawi terdapat...
Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama
Pada saat seseorang diterima kerja di suatu perusahaan, maka orang tersebut akan menandatangani perjanjian kerja[1]. Perjanjian kerja inilah yang melahirkan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Agar suatu perjanjian kerja sah, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat...
Membahas Wanprestasi Lebih Dalam
Sebelumnya kami pernah membahas tentang wanprestasi dan perbedaanya dengan perbuatan melawan hukum. Dalam artikel ini kami akan membahas mengenai wanprestasi lebih mendalam, khususnya bentuk-bentuk, kapan suatu pihak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, hak-hak dari kreditur[1], dan apa...
Syarat Terbang di Masa Pandemi
Setelah melalui masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”) sekitar kurang lebih tiga bulan sejak bulan Maret 2020 hingga Mei 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan bahwa di bulan Juni 2020 ini masyarakat DKI Jakarta memasuki periode baru dalam masa pandemi COVID-19 ini yaitu...
Mengenal Hak-Hak atas Tanah menurut Hukum Agraria
Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hak menguasai yang dimiliki oleh negara tersebut memberikan...
Penerapan Asas In Dubio Pro Reo
Sejarah dan Pengertian Dalam memutus suatu perkara, hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (statue law must prevail). Hakim haruslah mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Sehingga dikatakan...
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu peraturan perundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan....
‘New Normal’ dan Panduan Kesehatan yang Penting Diketahui Perusahaan dan Pekerja Pasca PSBB
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menjangkit lebih dari 5,5 juta orang di seluruh dunia (per 28 Mei 2020). Di Indonesia sendiri telah ada lebih dari 23.000 kasus positif yang terkonfirmasi. Hingga saat ini COVID-19 belum ada obat ataupun vaksinnya, sehingga orang yang terjangkit belum...
Bukti Surat Dalam Hukum Perdata
Dalam Hukum Acara Perdata, kedua belah pihak yang berperkara wajib untuk mengajukan bukti. Pembuktian ini untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan. Hal ini senada dengan ketentuan dalam pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa...
Saksi Dalam Hukum Pidana
Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia...
Kartu Nikah di Indonesia
Apakah para calon pengantin tahu dokumen apa saja yang akan mereka dapat setelah resmi menjadi pasangan suami istri? Dan apakah calon pengantin juga mengetahui bahwa setiap pasangan suami istri yang baru menikah tidak hanya mendapatkan sepasang Buku Nikah saja tapi juga sepasang Kartu Nikah? Dan...
Perlindungan Saksi dan Korban
Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah mencakup berbagai macam perlindungan yang telah dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya meliputi pengaturan terkait perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah...
Batasan-Batasan Terhadap Konten Yang Harus Diketahui oleh Para Konten Kreator
Berkembangnya teknologi informasi dan juga media sosial telah melahirkan para Konten Kreator yang menghasilkan karya-karya, baik dalam bidang fotografi ataupun sinematografi, yang dapat dipublikasikan melalui media sosial lewat jaringan internet. Pada dasarnya untuk mempublikasikan/mengunggah...
Praperadilan Dalam Perkara Pidana
Salah satu masalah dasar yang sering menjadi perdebatan hangat adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini adalah upaya paksa di bidang...
Sekilas Tentang Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak
SEKILAS TENTANG GUGATAN DAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK Rumit dan krusialnya masalah perpajakan saat ini bukan hanya menjadi perhatian bagi sebagian kalangan yang merasa bahwa pajak itu memang sangat penting dan harus di ketahui oleh masyarakat, bahkan orang kalangan biasa saja harus mempunyai...
Pemanggilan Tergugat yang Berkedudukan di Luar Negeri
Sebelum persidangan dimulai, pengadilan akan memanggil tergugat melalui surat panggilan. Apabila tergugat berkedudukan di Indonesia, surat panggilan disampaikan secara langsung kepada tergugat. Namun, bagaimana bila tergugat berkedudukan di luar negeri? Tata cara pemanggilan tergugat yang...
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yakni: 1. Perselisihan hak Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan...
Teori Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Penghinaan
Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama terdapat beberapa teori untuk menentukan dimana dan kapan Perbuatan Melawan Hukum terjadi. Teori-teori tersebut antara lain: [1] 1. Teori Tempat Terjadinya Kerugian Teori ini dianut oleh negara Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 377...
E-Court: Sebuah Terobosan Dalam Pengadilan Indonesia
Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak dapat dipungkiri memengaruhi berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, sistem peradilan pun ikut terkena imbasnya. Seperti yang kita ketahui, persidangan di tiap pengadilan negeri baik untuk kasus perdata maupun kasus pidana berlangsung setiap hari....
Pengaturan Pencabutan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia
Pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun RBG. Namun, landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tetap diperlukan agar hak dan kepetingan para pihak, terutama kepentingan tergugat, tidak dilanggar. Maka dari itu, landasan pedoman hukum yang dianggap valid untuk pencabutan...
Pandemi COVID-19 dan Force Majeure (Overmacht)
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah melahirkan diskursus seputar Force Majeure terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional...
Pemeriksaan Setempat (descente)
Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal serta kekuatan pembuktiannya. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdata menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Disamping lima alat bukti...
Perubahan Gugatan dalam Hukum Perdata Indonesia
Renvoi atau perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.” Menurut Yahya...
Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah sebuah topik yang sangat penting bagi masyarakat, yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen,...
Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu
Testimonium de Auditu, de audituverklaring atau hearsay evidence berasal dari “tesmonium” yang berarti 1. (getuigenis) kesaksian, penyaksian, keterangan; 2. (getuigschift) surat keterangan, sedangkan “tesmonium de auditu” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja,...
Fredrik Pinakunary Menjelaskan Kekarantinaan Kesehatan
REFORMATANEWS.com, Jakarta - Mencermati kondisi Indonesia ditengah badai pandemi covid-19 yang menimbulkan berbagai persoalan seperti persoalan ekonomi karena banyaknya perusahaan yang nyaris bangkrut dan ada pula yang bangkrut. Karena banyaknya dunia usaha tutup menimbulkan dampak sosial...
Permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi
Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif. Mantan ketua Mahkamah...
Kriteria Label Pangan Olahan dan Iklan Pangan
Ketika kita membeli suatu makanan atau minuman yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, atau dikenal dengan pangan olahan, di kemasannya terdapat penjelasan mengenai produk tersebut. Penjelasan yang ditemukan di kemasan pangan olahan tersebut dikenal sebagai...
Kewajiban Hakim Mendamaikan Para Pihak Berperkara
Sebelum proses pemeriksaan di pengadilan dimulai, hakim yang memeriksa perkara wajib untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi[1]. Proses mediasi ini wajib diikuti oleh setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum. Semua sengketa perdata wajib melalui proses mediasi,...
Contempt of Court di Indonesia
Masih ingatkah dengan insiden seorang pengacara yang memukul Hakim dengan menggunakan ikat pinggang pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Menurut kabar di media massa, Hakim yang menjadi korban dalam insiden tersebut membuat laporan ke Polres Jakarta Pusat, Hakim tersebut...
Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua
Jumlah kasus perceraian di Indonesia selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Alasannya pun beragam, mulai dari ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaan usia, finansial, hingga hadirnya orang ketiga. Meski sudah resmi bercerai dan tak lagi tinggal bersama, setiap orang...
Doktrin Pemisahan (Separability Doctrine) Dalam Perjanjian Arbitrase
Dalam perkara yang melibatkan perjanjian arbitrase cukup sering ditemui argument penggugat yang mengajukan gugatan di pengadilan negeri walaupun para pihak telah menyepakati lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas tentang doktrin pemisahan...
Perbuatan Melawan Hukum v. Wanprestasi
Dalam praktek hukum acara perdata, cukup sering dijumpai gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan bersama-sama dengan dalil-dalil terkait Wanprestasi. Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi didasarkan pada dua pengaturan...
Dapatkah Perjanjian Dibatalkan dengan Mengajukan Permohonan ke Pengadilan?
Pada sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu ada sebuah perkara di mana Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani sebuah perjanjian dengan salah satu perusahaan tambang Batubara dalam rangka pelaksanaan penawaran saham perusahaan tersebut...
Ancaman Pidana Bagi Pengusaha yang Menumpuk Barang saat Terjadi Kelangkaan
Masyarakat mengalami kepanikan setelah Presiden pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan dua Warga Negara Indonesia terinfeksi virus corona. Setelah pengumuman tersebut, banyak orang “memburu” obat-obatan, antiseptik dan masker di apotek. Selain itu, kebutuhan pokok seperti beras dan mie instan...
Menolak Negara “Masuk” ke Kamar Tidur
Oleh: Fredrik J. Pinakunary Partner Kantor Hukum Fredrik J Pinakunary Law Offices Freedom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed (Marthin Luther King Jr). Ungkapan ini rasanya tepat mewakili "perjuangan" banyak orang yang bersuara membatalkan Rancangan...
Mengenal Putusan Serta Merta
Dalam gugatan sering dijumpai bahwa Penggugat mengajukan permintaan agar pengadilan menjatuhkan Putusan Serta Merta. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan dengan ringkas mengenai hal tersebut. Pada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya ...
Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)
Pada awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan terkait Sunda Empire, sebuah perkumpulan yang telah beraktivitas sejak 2017. Menurut berita, Sunda Empire telah memilki simpatisan sekitar 1.000 orang yang tersebar di seluruh Jawa Barat hingga Aceh. Aksi mereka kemudian...
Repudiasi Dalam Perjanjian
Pembatalan perjanjian bertujuan untuk menjadikan kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian tersebut diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu (prestasi) dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan akibat dari batalnya...
Apakah Warga Negara Berwenang Mengajukan Gugatan Atas Dugaan Kerugian Negara?
Dalam sebuah perkara atau gugatan Citizen Lawsuit atau Actio Popularis atau Gugatan Warga Negara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para penggugat mendalilkan bahwa selaku warga Negara Republik Indonesia, mereka memiliki alas hak (legal standing) dan wewenang atau kompetensi untuk mengajukan gugatan...
Mengenal Gugatan Actio Popularis atau Citizen Lawsuit
Artikel ini akan membahas tentang sebuah konsep gugatan yang dikenal dengan sebutan Gugatan Actio Popularis atau Citizen Lawsuit. Pertama-tama akan kami sampaikan pengertiannya menurut pendapat para Sarjana Hukum Belanda, yaitu H.R.W Gokkel dan N. Van Der Wal dalam bukunya yang berjudul “Juridisch...
Ruang Lingkup Pemeriksaan di Tingkat Banding dan Kasasi
Ketika membagikan materi hukum acara perdata di kelas PKPA pada sebuah Perguruan Tinggi, penulis ditanyakan tentang apa saja ruang lingkup pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang topik tersebut secara ringkas. Pemeriksaan di Tingkat Banding...
Makna Utang Dalam Putusan Mahkamah Agung
Berdasarkan pengamatan kami terhadap pandangan Mahkamah Agung mengenai pengertian utang, terlihat bahwa ada putusan yang mengartikan utang dalam pandangan luas dan ada juga dalam pandangan sempit. Oleh karena itu di bawah ini adalah beberapa putusan Mahkamah Agung terkait hal tersebut. No. Putusan...
Pengertian Arbitrase dan akibat hukum Klausula Arbitrase
Arbitrase telah menjadi salah satu forum penyelesaian sengketa yang diminati oleh pelaku bisnis, selain lembaga pengadilan yang pada umumnya menjadi tempat atau forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu artikel ini akan membahas tentang pengertian dan akibat hukum dari klausula arbitrase dalam...
Apakah Eksepsi Ketidakberwenangan Pengadilan Harus Diputus Terlebih Dahulu?
Dalam persidangan perkara perdata, seringkali ditemui bahwa tergugat mengajukan eksepsi absolut atau eksepsi relatif yang pada intinya menyatakan pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan tersebut, sekaligus meminta majelis hakim untuk mengeluarkan putusan sela mengenai hal...
Perjanjian Perkawinan
Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015. Sebelumnya Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian...
Satpam – Dalam Perspektif Hukum
Pada akhir 2019 lalu, beredar sebuah video yang viral di media sosial tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas satuan keamanan (“Satpam”) kepada seorang pasien Rumah Sakit Jiwa berinisial F berumur 27 tahun. Peristiwa ini terjadi di Rumah Sakit Jiwa Dokter Soeharto Heerdjan (“RSJ...
Gugatan Class Action dalam Hukum Indonesia
Pada tahun 2016 silam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur warga Bukit Duri Jakarta Selatan dari tempat tinggalnya dengan alasan normalisasi Sungai Ciliwung. Sebagian warga Bukit Duri menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan ...
Pertanggungjawaban Direksi & Dewan Komisaris Perseroan Terbatas
Bentuk usaha Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memiliki sebuah karakteristik yang dinamakan pertanggungjawaban terbatas (limited liability). Karakteristik ini menjadikan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Perseroan, pada prinsipnya, lepas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami...
Penerapan Eksepsi Obscuur Libel dan Error in Persona
Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Eksepsi secara garis besarnya mencakup eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili. Kedua bentuk eksepsi tersebut masih terbagi atas...
Keterangan Terdakwa (Pengakuan) dalam Perspektif Hukum Acara Pidana
Setelah membahas tentang pengakuan dalam Hukum Acara Perdata, berikut kami akan mengulas tentang Keterangan Terdakwa, atau secara umum disebut pengakuan oleh pihak Terdakwa. Pertama-tama perlu disampaikan bahwa alat bukti pengakuan tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Adapun...
Kemelut Kementerian Lingkungan Versus WWF Indonesia Dalam Perspektif Litigasi
Setelah bekerja sama sejak tahun 1998, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan tertanggal 10 Januari 2020 tentang pemutusan perjanjian kerja sama dengan WWF-Indonesia. WWF-Indonesia merupakan bagian independen dari jaringan dari WWF dan afiliasinya, organisasi...
Menggugat Pihak Asing di Pengadilan
Masalah gugat-menggugat memang masih menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Artikel ini akan membahas tentang Pasal 100 Reglement op de Rechtsvordering (“RV”) yang biasa dijadikan sebagai dasar hukum acara pengajuan gugatan perdata terhadap pihak asing di Pengadilan Negeri di Indonesia. Seperti...
Tanggung Jawab (Tak) Terbatas Pemegang Saham
Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh perseroan terbatas adalah sifat keterpisahan antara perseroan terbatas itu sendiri dengan para pemegang sahamnya. Pemegang saham dianggap sebagai entitas yang terpisah (separated entity) dengan perseroan terbatas. Selain itu, pemegang saham memiliki...
Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja?
Salah ketik mendadak terkenal setelah banyak pihak mengajukan protes terhadap draft Pasal 170 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang pada prinsipnya menyalahi tata urutan peraturan perundang-undangan karena disebutkan dalam draft tersebut bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengubah...
Pajak Penghasilan Bagi Advokat
Pengacara atau yang secara formal disebut sebagai Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole...
Saksi Atheis, Bagaimana Bersumpah di Pengadilan?
Dalam penanganan perkara di pengadilan, kadang kita jumpai fakta di mana orang yang akan memberi kesaksian dalam persidangan adalah seorang atheis. Berikut adalah analisis tentang adakah kewajiban untuk melafalkan sumpah atau janji bagi saksi yang atheis atau tidak memiliki agama dalam persidangan...
Aspek Perpajakan bagi Profesi Advokat
Advokat atau Pengacara adalah salah satu profesi di bidang hukum yang dapat berdiri dalam bentuk persekutuan perdata atau yang biasa disebut Firma Hukum, atau dalam bentuk perseorangan (sole practitioner). Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang harus...
Asas Retroaktif di Indonesia
Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak...
Penangguhan Penahanan
Dalam hal seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, yang kasusnya sedang berada dalam proses penyidikan di kepolisian, kepolisian dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan perintah dari penyidik, berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan adalah...
Apakah Setiap Gugatan Harus Diperiksa Hingga Pokok Perkara?
Jika Penggugat tidak mempunyai kedudukan atau kualifikasi untuk menggugat, apakah pemeriksaan gugatan perlu dilanjutkan hingga pokok perkara?Jika persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri yang lain atau masih dalam taraf Banding atau Kasasi, apakah pemeriksaan gugatan perlu...
Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia
Dalam hukum acara perdata, bentuk alat bukti yang diakui di dalam pengadilan diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang meliputi: Bukti tertulisBukti saksiPersangkaanPengakuanSumpah Alat bukti pengakuan sendiri secara khusus diatur di dalam Pasal 174-176...
Praktek Hukum Acara Perdata
Artikel ini akan membahas tentang praktik hukum acara perdata berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan penulis. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan atau periode, yaitu pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang hal-hal apa saja...
Pemesanan Pembelian (Purchase Order) dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia
Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa perjanjian atau perikatan jual beli merupakan perjanjian atau perikatan bernama (benoemde contract) yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Bab kelima dan juga Bab I Ketentuan umum. Di dalam perjanjian jual beli terdapat 2 sifat, yaitu sifat perjanjian konsensual...
Dissenting Opinion di Indonesia
Menurut Black Law Dictionary 9th Edition pengertian dissenting opinion adalah: “An opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. -- Often shortened to dissent. -- Also termed minority opinion.” Yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yakni pendapat...
Pemanggilan Saksi di Tingkat Penyidikan
Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum perkara pidana dapat disidangkan di pengadilan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan merupakan tindakan awal untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Sementara itu...
Analisis tentang Menjalankan Perintah Jabatan dan Kerugian Anak Perusahaan BUMN terkait Keuangan Negara
Kasus dugaan korupsi terkait investasi dalam Participating Interest Pertamina atas Blok Manta Gummy (BGM) Australia tahun 2009 pada awalnya menyeret beberapa nama sebagai tersangka yang bertanggung jawab karena telah merugikan negara sebesar 586 miliar Rupiah. Diantara nama-nama yang diseret dalam...
Salinan Putusan Pengadilan, Bolehkah Diminta?
Sebagai masyarakat umum, ada kalanya kita membutuhkan sebuah putusan. Baik untuk diteliti, dibaca sebagai referensi, atau kita mempunyai kasus yang mirip dengan kasus di putusan yang telah ada sebelumnya. Di era milenial dengan segala sesuatu yang menggunakan internet, sangatlah mudah untuk...
Pembuktian, Tanggung Jawab Perusahaan dan Hak Asasi Manusia Dalam Penerbangan
Pada tanggal 29 Oktober 2018, dunia kembali digemparkan dengan kejadian yang sangat memilukan. Pesawat Lion Air JT 610 yang dijadwalkan tiba di Pangkal Pinang pada pukul 7.20 pagi hilang kontak beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Pesawat yang mengangkut 181...
Pertanggungjawaban Maskapai Dalam Hal Keterlambatan Penerbangan
Bepergian dengan pesawat udara hampir selalu menjadi pilihan utama. Selain cepat, menggunakan pesawat udara dapat mempermudah kita mengatur waktu. Namun tidak setiap penerbangan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita berhadapan dengan keterlambatan penerbangan atau delay. Tak sedikit...
Perubahan Fundamental Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Apakah anda sedang mencicil sepeda motor atau mobil? Apakah perusahan leasing boleh langsung mengambil (mengeksekusi) motor atau mobil jika cicilannya telat dibayar? Apakah anda tahu bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat perubahan besar dalam eksekusi jaminan jika terjadi keterlambatan atau...
Bagasi Hilang dan Pengaturan di Indonesia
Bagasi hilang bukan merupakan kasus yang baru di Indonesia. Hal yang lazim kita lakukan saat mengetahui bagasi kita hilang adalah melapor ke pihak penerbangan, untuk kasus yang beruntung, bagasi nya akan dikembalikan walaupun membutuhkan waktu tidak menentu, terkadang bisa cepat namun bisa juga...
Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia
Perlindungan hukum terhadap lingkungan di Indonesia sebenarnya telah dimulai beberapa tahun pasca kemerdekaan, namun peraturan perundang-undangannya masih cenderung tercerai-berai. Sejak tahun 1982, secara garis besar perlindungan hukum terhadap lingkungan di Indonesia terbentuk secara tegas...
Apakah Advokat Asing Boleh Berpraktik di Indonesia?
APAKAH ADVOKAT ASING BOLEH BERPRAKTIK DI INDONESIA? Di era global sekarang ini, batas-batas negara seolah-olah sudah tidak terdapat lagi. Seseorang dari suatu negara dapat dengan mudah bekerja di negara lain. Jenis pekerjaannya pun bervariasi, mulai dari direktur, guru, juru masak, hingga advokat....
Perubahan Definisi Delik Korupsi
Pada mulanya definisi delik korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor”), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri...
Mencermati Tragedi Lion Air JT-610 Dari Perspektif Hukum
Keprihatinan atas tragedi Lion Air JT-610 yang mengalami musibah atau jatuh pada tanggal 29 Oktober 2018, dan simpati yang mendalam dari setiap komponen bangsa kiranya dapat menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang tinggalkan. Doa dan harapan terus dipanjatkan untuk keberhasilan tim...
Mengenai Kewajiban Perusahaan Untuk Membagikan Dividen Kepada Pemegang Saham
Belum lama ini, sebuah Perseroan Terbatas yang menjadi Klien kami digugat oleh pemegang sahamnya di pengadilan karena tidak membagikan dividen kepada pemegang saham tersebut. Pertama-tama tentu kita semua paham bahwa setiap orang atau pihak yang mendirikan Perseroan Terbatas (Perseroan) memiliki...
Pencemaran Nama Baik, Kapan Bisa Diadukan?
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) banyak aduan dan...
Hak Tersangka – Miranda Rules
Bagi kalian penikmat film layar lebar hollywood pasti sudah tidak asing bilamana dalam adegan penangkapan penjahat yang dilakukan oleh polisi, polisi tersebut mengucapkan hal sebagai berikut: “You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You have...
Tanggung Jawab Hukum Penerbangan Dalam Laporan IATA 2019
Perkembangan tanggung jawab hukum terkait penerbangan, baik dalam yurisdiksi Indonesia berdasarkan konvensi penerbangan dan hukum litigasi domestik terkait penerbangan Belakangan ini, masyarakat khususnya para ahli waris sudah lebih memahami terkait dengan hak dan kewajiban bagi para ahli waris...
Memotong “Nadi” Korupsi
Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang secara jabatan dan intelektual mampu mengeksekusi perbuatannya, namun dibalik itu, uang atau aset adalah “nadi” yang menghidupkan semuanya. Karena uang adalah nadi yang mengalirkan darah untuk menghidupkan korupsi maka tindakan efektif untuk mematikan...
Korupsi : Musuh Investasi
Sebagai Presiden terpilih, dalam periode kedua pemerintahannya Presiden Jokowi dipastikan akan menggenjot penanaman modal (investasi) seluas-luasnya di Indonesia. Alhasil setiap kementerian dan lembaga negara terkait, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dituntut untuk bertindak...
