Share this article

Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama terdapat beberapa teori untuk menentukan dimana dan kapan Perbuatan Melawan Hukum terjadi. Teori-teori tersebut antara lain: [1]

1. Teori Tempat Terjadinya Kerugian

Teori ini dianut oleh negara Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 377 Reinstatement yang menyatakan bahwa tempat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum adalah tempat terjadinya akibat dari perbuatan tersebut (Der Ort des letzten Erreignisses).

The place of wrong is in the state where the last event necessary to make an actor liable for an alleged tort takes place.

Berdasarkan teori tersebut berarti “locus” atau “tempat” terjadinya perbuatan melawan hukum untuk penghinaan/pencemaran nama baik dapat terjadi pada tempat dimana surat penghinaan tersebut diterima baik oleh orang yang bersangkutan ataupun orang lain yang terkait dengan adanya surat penghinaan tersebut.

2. Teori Tempat dimana dilakukan Perbuatan (Lex Loci Delicte)

Teori yang pada umumnya dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental ini menyatakan bahwa tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum adalah tempat dimana si pelanggar melakukan perbuatannya. Jadi “Spierbeweging” yang bersangkutanlah yang dipentingkan. Dalam kasus perbuatan melawan hukum untuk penghinaan/pencemaran nama baik, maka yang dianggap sebagai tempat perbuatan melawan hukum adalah tempat dimana surat yang bersifat penghinaan tersebut dilayangkan, atau dalam hal penghinaan tersebut dilakukan melalui media/pers maka tempat dimana pers tersebut diterbitkan. Teori ini dianggap sebagai teori yang sangat wajar karena sudah sewajarnya Tergugat mengharapkan berlakunya hukum dari tempat dia melakukan perbuatan tersebut, dan bukan sistem hukum yang tidak dapat ia duga (could not be foreseen).

3. Teori Kombinasi Kebebasan Memilih

Teori ini dianut oleh Reichsgerichts Jerman dalam perumusannya yang terkenal dengan “tatort” pada tahun 1909, yang menyatakan:

“Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum dalam dimana saja suatu bagian esensial dari perbuatan dursila itu telah dilakukan (“jeder Ort wo sich der recht serherbeliche Tatbestand ent weder in seiner Totalitat- oder bei Fortsetzung uber mehrere Gerichtsbezirke – in einem wesentlichen Stucke zugetagenhat”).”

Jika ini diterapkan pada Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, maka Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat ditentukan terjadi di tempat:

  1. Surat Penghinaan tersebut dibuat atau apabila melalui media/pers, pada saat media tersebut diterbitkan; atau
  2. orang yang bersangkutan membaca berita tersebut.

4. Teori the most significant relationship/the most characteristic connection

Dalam teori ini, penentu tempat (locus) terjadinya Perbuatan Melawan hukum dikaitkan dengan hal-hal yang paling signifikan sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Jadi yang digunakan adalah individualizing method. Dengan demikian, akan dihindarkan kesulitan-kesulitan yang timbul pada waktu menentukan “locus”, terutama jika Tort bersangkutan mempunyai hubungan dengan berbagai sistem hukum.

Dalam praktik hukum di Indonesia, penggunaan teori Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata di Indonesia, salah satunya adalah Putusan Sela yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim perkara Time versus Soeharto yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa memang harus diakui untuk menentukan tempat (locus) dimana suatu perbuatan melawan hukum (the place of wrong) tidaklah mudah. Hal ini terjadi karena adalah besar sekali kemungkinan tempat dilakukan perbuatan materiil oleh pelaku tidak sama tempat dengan tempat dimana akibat dari perbuatan tersebut terjadi. Untuk memecahkan masalah tersebut dalam ilmu hukum dikenal beberapa teori di antaranya:

  1. Teori tempat terjadinya akibat dari perbuatan tersebut;
  2. Teori tempat dimana perbuatan dilakukan;
  3. Teori Kombinasi dengan kebebasan memilih;

Menimbang bahwa akan tetapi ini pun akan mengalami kesulitan apabila suatu peristiwa hukum tertentu bisa terjadi di beberapa tempat yang berlainan, misalnya perjanjian yang dilakukan melalui alat komunikasi modern, misalnya melalui telepon, faksimili, maupun alat komunikasi modern lainnya, hal yang sama juga bisa terjadi dalam suatu perbuatan yang dilakukan melalui surat, penerbitan dan penyiaran melalui alat visual;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara ini yang gugatannya didalilkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui penerbitan suatu berita yang oleh Penggugat dirasakan sebagai suatu pencemaran nama baiknya;

Menimbang bahwa majalah yang diterbitkan oleh Para Tergugat tersebut mencakup wilayah peredaran yang boleh dikatakan mencakup sebagian negara-negara di dunia;

Bahwa pada waktu penulisan dan penerbitan majalah tersebut dilakukan oleh Para Tergugat di Hongkong namun akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut melalaui berita yang terdapat dalam majalah tersebut baru dirasakan oleh Penggugat saat mendengar, membaca berita tersebut atau melalui berita yang tersiar dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang dengan demikian menurut pendapat pengadilan, les locidilicti dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah di Indonesia dan dalam hal ini di Jakarta yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta, yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

…”

Selanjutnya kita akan membahas Doktrin Forum Non-Convenience yang pada umumnya diterapkan di negara yang menganut sistem common law dan pada dasarnya diterapkan pada perkara yang jelas tidak memiliki titik taut dengan pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.[2]

Dalam buku Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Ade Maman Suherman menjelaskan bahwa yang dimaksud Forum Non-Convenience adalah:[3]

“Walaupun suatu pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap terdakwa, tapi dengan pertimbangan tertentu dapat mengalihkan penyelesaiannya pada pengadilan yang lebih mudah. Beberapa pertimbangan apabila  hampir semua barang bukti ada di negara lain, termasuk saksi-saksi ada pada lokasi negara lain sehingga akan membebani perkara dengan biaya mahal. Klausula semacam ini dinamakan Forum Non-Convenience.”

Prinsip ini dikenal di Amerika Serikat untuk menolak perkara-perkara yang sesungguhnya masuk dalam yurisdiksi pengadilan tersebut tapi dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak maka pengadilan yang bersangkutan menolak untuk memeriksa perkara itu dengan pertimbangan ada pengadilan lain yang lebih cocok untuk memeriksa perkara tersebut. Mengenai kecocokan tersebut dapat dilihat dari titik taut (point of contact) antara perkara dengan pengadilan yang bersangkutan atau yang juga dalam hukum kontrak dikenal dengan konsep the most characteristic connection atau the most significant relationship.

Apabila teori Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan doktrin Forum Non-Convenience dikaitkan maka, teori Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum merupakan penentu yang significant apakah suatu pengadilan dapat dinyatakan convenient atau cocok untuk mengadili suatu perkara, selain hal-hal lain seperti domisili/tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Apabila tempat terjadinya perbuatan melawan hukum ditentukan tidak terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang mengadili, maka meskipun pengadilan tersebut berhak dan memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan prinsip “Forum Non-Convenience”, pengadilan tersebut harus menolak karena ada pengadilan lain yang dapat lebih layak memeriksa perkara tersebut.[4]

Berbicara mengenai dimana menggugat tergugat yang adalah orang atau badan hukum asing, tidak bisa dilepaskan dari Pasal 100 RV[5] mengenai seorang asing dapat digugat di Pengadilan di Indonesia sehubungan dengan perikatan yang dilakukan dimana saja dengan orang Indonesia. Jadi pada dasarnya Pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara yang tergugatnya merupakan orang atau badan hukum asing dan penggugatnya orang Indonesia atas perikatan yang dibuatnya dimana saja, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Namun memiliki yurisdiksi tidak berarti memiliki kelayakan yang cukup untuk memeriksa perkara yang bersangkutan karena kelayakan pengadilan tersebut dalam memeriksa perkara harus ditinjau dari:

  • Tempat terjadinya Perbuatan Melawan hukum (the place where the Tort occurred/the place of wrong);
  • Jenis dari Perbuatan Melawan hukum (the nature of the dispute);
  • Hukum yang mengatur transaksi apabila perselisihan berhubungan dengan kontrak (the law governing the transaction, from the form of the contract);
  • Tempat dimana para pihak berdomisili atau menjalankan bisnisnya (the place where the parties reside or carry on business);
  • Biaya dari persidangan (the cost of the trial);
  • Kesanggupan dari saksi (availability and convenience of witnesses);
  • Tempat dimana terjadi akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (the place where the tort giving rise to the litigation occurred);
  • Eksekusi dari putusan (enforceability of resulting judgment).

Semoga bermanfaat,

FREDRIK J PINAKUNARY LAW OFFICES


[1] Hukum Perdata International Indonesia Jilid III Bagian 2 Buku ke 8, halaman 193, Penerbit PT Alumni Cet IV, 2002

[2] Lat. Inconvenient forum. Doctrine which allows a court which has jurisdiction over a case to decline to hear the case out of fairness to the parties if there is another court available which would be more convenient.

[3] Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Ade Maman Suherman, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2004.

[4] The Jurisdiction in which a tort has been committed is prima facie the natural forum for the determination of the dispute. Distillers Company v. Thompson [1971] A.C.458

[5] Pasal 100 RV

Seorang asing bukan penduduk bahkan tidak berdiam di Indonesia dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia.


Share this article