Share this article

Dalam hukum acara perdata, bentuk alat bukti yang diakui di dalam pengadilan diatur di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang meliputi:

  1. Bukti tertulis
  2. Bukti saksi
  3. Persangkaan
  4. Pengakuan
  5. Sumpah

Alat bukti pengakuan sendiri secara khusus diatur di dalam Pasal 174-176 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), Pasal 311-313 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) dan pasal 1923-1928 KUHPerdata. Secara umum, pengakuan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan.[1] Pasal 1923 KUHPerdata membagi alat bukti pengakuan menjadi dua jenis, yakni pengakuan yang diberikan di muka hakim dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan.

A Pengakuan di dalam Persidangan

Pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan (gerechtelijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi[2]. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut:

“Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti

Lebih lanjut, di dalam Pasal 1925 KUHPer disebutkan bahwa:

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”

1 Nilai Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan di dalam Persidangan

Berdasarkan Putusan MARI dan ketentuan hukum tersebut yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti pengakuan  di dalam persidangan adalah sempurna. Namun demikian, harus diakui bahwa hal tersebut sebetulnya sedikit banyak bertentangan dengan Pasal 178 HIR atau Pasal 189 RBg yang mengatakan, bahwa hakim atas jabatannya (ambtshalve) harus menambah alasan-alasan berdasar atas hukum yang dikemukakan oleh para pihak[3]. Hal inilah yang kemudian disepakati oleh para ahli hukum sebagai pembatasan dari kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) yang melekat pada pengakuan suatu pihak di muka hakim.

Selain itu, dalam hal tertentu hakim tidak layak menerima pengakuan di dalam persidangan yang terang-terangan mengandung suatu kebohongan. Dalam menghadapi kebohongan yang terang dan nyata tersebut, hakim berhak menolak pengakuan di dalam persidangan tersebut sebagai alat bukti. Hal ini dipertegas melalui yurisprudensi MARI No.288.K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975, yang berbunyi:

“Berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam Acara, khususnya Pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya; Hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak sebenarnya merupakan wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi; i.e. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan : bahwa pengakuan Tergugat I/turut terbanding, yang memihak pada para Penggugat/Terbanding, tidak disertai alasan-alasan yang kuat (met Redenen Omkleed) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya

2 Jenis-Jenis Pengakuan di dalam Persidangan

Pengakuan di dalam persidangan terbagi ke dalam 3 klasifikasi, yakni:

a Pengakuan murni

Dalam pengakuan murni atau bulat, tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Pengakuan tersebut berwujud pembenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil dan tuntutan.

Pengakuan murni atau bulat memiliki akibat hukum sebagai berikut:

  1. Gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk membuktikan dalil gugatan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar;
  2. Berdasarkan pengakuan itu, perkara yang disengketakan di antara pihak, sudah selesai;
  3. Oleh karena itu hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara, dengan jalan menjatuhkan putusan.

Contoh dari pengakuan murni misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat membeli rumah dari penggugat dengan harga Rp 1.000.000.000,00, tergugat memberi jawaban bahwa ia membeli rumah dari penggugat seharga Rp 1.000.000.000,00.

b. Pengakuan berkualifikasi

Pengakuan berkualifikasi atau dikualifikasikan (gekwalificeerde bekentenis) adalah pengakuan atas dalil gugatan yang diikuti dengan syarat. Beban wajib bukti untuk membuktikan ketidakbenaran syarat itu, dipikulkan kepada pihak penggugat.

Contoh pengakuan berkualifikasi misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah dari penggugat seharga Rp 1.000.000.000,00, kemudian tergugat mengaku benar telah membeli rumah dari penggugat, akan tetapi bukan seharga Rp 1.000.000.000,00, melainkan Rp 700.000.000,00.

c. Pengakuan berklausul

Pengakuan berklausul disebut juga pengakuan dengan klausul (geclasuleerde bekentenis), yaitu pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Dalam hal pembebasan yang ditambahkan pada pengakuan itu tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, alasan pembebasan itu dianggap tidak ada, sehingga pengakuan yang diberikan dianggap bulat dan murni. Dapat ditegaskan bahwa pengakuan berklausul mengakui semua gugatan tetapi bersamaan dengan itu, membantah terhadap bagian lain dalil gugatan tersebut.

Contoh pengakuan berklausul misalnya adalah penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah penggugat seharga Rp 1.000.000.000,00, kemudian tergugat mengaku telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik penggugat seharga Rp. 1.000.000.000, akan tetapi ditambahkannya bahwa harga rumah telah dibayar lunas.

Dalam praktik tidak mudah menentukan batas dan patokan antara penolakan berkualifikasi dengan berklausul. Oleh karena itu, dapat saja terjadi masalah hukum antara kedua jenis pengakuan itu. Akan tetapi dalam praktik, lebih sering diterapkan pengakuan berklausul, meskipun yang sebenarnya terjadi secara teoretis adalah pengakuan berkualifikasi.

3. Asas Pengakuan Tidak Boleh Dipisah-Pisah (Onsplitsbaar Aveau

Pada dasarnya suatu pengakuan harus dipertimbangkan oleh Hakim secara utuh dan tidak boleh secara terpisah, atau yang dikenal dengan asas “onsplitsbaar aveau”, untuk melindungi kedudukan tergugat dalam pengakuan yang telah diajukannya, sehingga tidak merugikan dirinya.[4]

Namun demikian, asas ini tidak berlaku bagi pengakuan murni karena tidak mungkin ada pertentangan antara pengakuan yang satu dengan yang lain. Di sisi lain, dalam pengakuan berkualifikasi dan berklausul, pada setiap pengakuan tersebut, tetap melekat dua rangkaian keterangan pengakuan, yang terdiri dari:

  • Keterangan yang berisi pengakuan atas sebagian dalil yang disebut dalam gugatan;
  • Pengakuan yang diikuti dengan keterangan berupa syarat atau pembebasan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil dan tuntutan gugatan.

Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara timbul pengakuan berkualifikasi atau berklausul, harus ditegakkan patokan penegakan penetapan kewajiban beban pembuktian berdasarkan prinsip yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yang pada intinya menegaskan:

  1. Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan, termasuk dalil yang telah diakui pihak tergugat;
  2. Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban penggugat membuktikan ketidakbenaran bantahan itu;
  3. Namun dalam ketentuan di atas, tidak mengurangi pembebanan pembuktian berdasar atas kepatutan yang reasonable.

Menurut Yahya Harahap, ahli hukum acara Indonesia, ada peristiwa yang tidak termasuk larangan pemisahan pengakuan, yaitu keterangan tambahan yang bersifat membebaskan dari dalil dan tuntutan gugatan. Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Sudikno yang dalam bukunya[5] menyatakan bahwa hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

Sementara itu menurut ahli hukum acara Indonesia,  Retnowulan dan Iskandar, menyatakan, bahwa larangan memisah-misahkan suatu pengakuan tidak berlaku lagi, apabila tergugat dalam pengakuannya tadi, guna membebaskan dirinya telah mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu.[6].

Dapat dilihat bahwa Yahya Harahap,  Retnowulan dan Iskandar sama-sama berpendapat bahwa asas onsplitsbaar aveau dapat dikesampingkan bila tergugat memberikan pengakuan yang membebaskan. Pendapat Yahya Harahap,  Retnowulan, dan Iskandar ini didukung oleh yurisprudensi MARI No.117K/Sip/1956, tanggal 12 Juni 1955, berbunyi:

“Dalam hal pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan yurisprudensi dinamakan “Gekwalificeerde bekentenis”, pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya.”

Selanjutnya, adanya suatu peraturan yang melarang hakim memisah-misahkan pengakuan ini sebenarnya mendapat kritikan dari para ahli hukum. Prof. Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa ajaran tentang larangan memisah-misahkan pengakuan itu sangat mengecewakan karena tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Bahwa sebaiknya dalam menghadapi pengakuan dengan tambahan itu, hakim leluasa untuk menetapkan sampai di mana kekuatan pembuktian pada pengakuan tersebut, seperti halnya dengan pengakuan diluar sidang pengadilan (vrijbewijs).[7]

Mengenai kewajiban beban pembuktian dalam alat bukti pengakuan secara terpisah-pisah, telah terdapat beberapa Putusan MARI yang dapat dijadikan pertimbangan:

1. Putusan MARI No.8.K/Sip/1957, tanggal 28 Mei 1958 yang menyatakan:

“Penggugat-asli menuntut kepada Tergugat-asli penyerahan sawah sengketa kepada Penggugat-asli bersama kedua anak-anaknya atas alasan bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari Marhum suaminya yang kini dipegang oleh Tergugat-asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut Tergugat-asli menjawab, bahwa sawah itu kira-kira 15 tahun yang lalu sudah dibeli plas (lepas) dari Penggugat-asli oleh Marhum suami Tergugat-asli.

Jawaban Tergugat-asli tersebut merupakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaar Aveau), maka sebenarnya Penggugat-aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.e. bahwa sawah sengketa adalah milik Marhum suaminya.”

2. Putusan MARI No. 272 K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975 yang menyatakan:

“Perkembangan Yurisprudensi mengenai Pasal 176 HIR (= pengakuan yang terpisah-pisah) ialah, bahwa dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, Hakim bebas menentukan untuk pada siapa dibebankan kewajiban pembuktian.”

3. Putusan MARI No.22 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1976 yang menyatakan:

“Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.”

B.        Pengakuan di Luar Sidang

Pengakuan di luar sidang atau bekentenis buiten rechte (out of court) menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti berikut:

a. M. Yahya Harahap, S.H

“Pengakuan di luar sidang merupakan pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan dan hal itu disampaikan kepada siapa pun”.[8]

b. Prof. Mr. A. Pitlo

“Pengakuan di luar pengadilan adalah keterangan yang diberikan oleh salah seorang dari para pihak berperkara, di luar pengadilan, yang berisikan pengakuan dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan dalam perkara ini. Mungkin keterangan ini sudah diberikan sebagai pengakuan di depan Pengadilan dalam suatu perkara lain. Dalam perkara ini ia merupakan pengakuan di luar pengadilan”.[9]

Jenis-jenis pengakuan di luar sidang:

a. Berbentuk lisan

Berdasarkan Putusan MA No. 818 K/Sip/1983 tertanggal 13 Agustus 1984, jika suatu pengakuan lisan yang dikuatkan oleh keterangan yang diberikan saksi de auditu dari para pihak yang berperkara, maka keterangan itu memiliki nilai “menguatkan” alat bukti yang lain. Untuk menjadikan pengakuan lisan itu lebih konkret, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

  • menghadirkan orang-orang yang mendengar pengakuan itu dan diperiksa sebagai saksi di sidang pengadilan untuk membuktikan lebih dahulu tentang adanya peristiwa pengakuan di luar sidang tersebut;
  • selain pembuktiannya dengan saksi, dapat juga dengan tulisan tentang adanya pengakuan itu;
  • Jika fakta tentang adanya pengakuan di luar sidang dapat dibuktikan, pengakuan di luar sidang dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan hakim berdasarkan Pasal 1922 KUHPer, Pasal 173 HIR.

b. Berbentuk tertulis

Pengakuan tertulis di luar pengadilan adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh salah satu para pihak yang berperkara, di luar perkara ini, yang isinya membenarkan apa yang dikemukakan oleh pihak lawan dalam perkara ini. Tulisan ini adalah alat pembuktian sebagai lawan dari pengakuan di muka pengadilan.[10] Pengakuan tertulis di luar sidang dapat diberikan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung.[11]

Sebenarnya, undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar persidangan, namun seiring perkembangan zaman, di dalam praktek juga dikenal suatu pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis, yang juga mempunya kekuatan pembuktian bebas.[12] Hal ini juga dipertegas kembali oleh doktrin hukum dari Prof Dr. R. Soepomo, S.H[13]., yang berbunyi:

“Reglemen Indonesia dan B.W. tidak menyebut pengakuan dengan tulisan di luar sidang pengadilan. Ini dapat dimengeri, oleh karena  pengakuan dengan tulisan masuk dalam golongan pembuktian dengan surat (schrifterlijk bewijs), yang memang merupakan bab tersendiri.”

Menurut Pitlo, ahli hukum acara perdata, tentang daya pembuktian dari pengakuan tertulis di luar pengadilan mempunyai daya pembuktian yang bebas.[14] Pengakuan tertulis di luar sidang dapat ditarik kembali oleh tergugat.[15]

Pengakuan tertulis ini terdiri dari dua jenis:

1) Pengakuan tertulis berbentuk pengakuan sepihak

Tulisan yang diterima pihak lawan yang berisi pengakuan tentang hal atau fakta tertentu dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan apabila surat itu ditandatangani pihak yang bersangkutan.

2) Pengakuan tertulis disampaikan kepada pihak lain

Misalkan salah satu pihak membuat surat atau tulisan yang berisi pengakuan baik terhadap seluruh atau sebagian sengketa, dan pengakuan tertulis itu diberikan kepada orang lain maka proses yang dapat ditempuh untuk menjadikannya sebagai alat bukti:

  • Mesti dibuktikan lebih dahulu tentang kebenaran pengakuan tertulis itu, yaitu dibuat dan diberikan pembuat kepada penerima;
  • Pembuktian tentang hal ini dapat dilakukan dengan saksi atau tulisan;
  • Jika hal itu dapat dibuktikan, hal yang terbukti itu dapat dijadikan sebagai sumber fakta untuk menarik persangkaan hakim berdasarkan Pasal 1922 KUHPer.

Kekuatan Pembuktian Pengakuan di Luar Sidang

Adapun ketentuan mengenai nilai pembuktian suatu pengakuan di luar sidang diatur di dalam Pasal 1927 KUHPerdata, yang berbunyi:

 “Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan”.

Walaupun dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, namun demikian pada dasarnya Hakim diberikan kebebasan untuk menilai alat bukti pengakuan lisan di luar sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1928 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.”

Sehingga berdasarkan hal tersebut, nilai kekuatan pembuktian dari suatu Pengakuan di luar pengadilan adalah bebas (vrij bewijskracht)[16] atau diserahkan kepada kebijaksanaan para hakim untuk menentukannya. Menurut Ahli hukum Wirjono Projodikoro, pakar hukum acara perdata Indonesia lainnya, hakim amat leluasa dalam hal ini dapat memberikan kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya dengan pengakuan suatu pihak di muka hakim, atau dapat sama sekali tidak memberikan kekuatan pembuktian, atau juga dapat mengambil sikap tengah-tengah yaitu memakai pengakuan itu sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) yang dapat disempurnakan secara tambahan dengan lain-lain alat bukti. [17] Perlu diperhatikan, berbeda dengan pengakuan di muka hakim yang tidak dapat ditarik kembali, pengakuan di luar persidangan dapat ditarik kembali.

Semoga bermanfaat.

Fredrik J. Pinakunary Law Offices

Apabila Anda memiliki Pertanyaan atau Permasalahan Hukum silahkan menghubungi kami


[1] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 150.

[2] Ibid, hlm.  149

[3] Prof. DR. R. Wirjono Projodikoro S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, 1992,  hlm. 118, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh bersifat menyerah saja kepada kemauan para pihak. Betul sifat hukum perdata dan hukum acara perdata adalah bahwa kemauan kedua pihak adalah penting, artinya tergantung dari kemauan mereka, apakah suatu hak perdata akan dilaksanakan atau tidak, akan tetapi ini tidak boleh diartikan bahwa kedua belah pihak dapat bersekongkol untuk bersama-sama memperkosa hukum yang berlaku.

[4] Hal ini sebagaimana dinyatakan melalui doktrin hukum dari Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam Bukunya yang berjudul, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Mandar Maju, 2009, hlm. 83, yaitu sebagai berikut:

“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas akan menerima bagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga menjadi kerugian kepada orang yang mengaku itu; melainkan jika orang yang berhutang untuk melepaskan dirinya, menyebutkan, bersama pengakuan itu, beberapa perbuatan nyata yang palsu; demikian bunyi pasal 176 HIR. Pasal ini memuat azas “onsplitsbaar aveu”, pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah.… Maksud dari azas ini adalah untuk melindungi pihak yang jujur, yang secara terus-terang mengemukakan segala hal yang telah terjadi dengan sebenarnya, oleh karena itu ia, sebagai orang yang jujur itu, harus dilindungi. Di muka sudah dikemukakan, bahwa dalam hukum pembuktian terutama pihak tergugat harus dilindungi, oleh karena ia adalah orang yang dalam kedudukannya diserang.

[5] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 154.

[6] Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit CV Mandar Maju, 2009, hlm. 84.

[7] Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 114.

[8] M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 732.

[9] Prof. Mr. A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Penerbit PT Intermasa – Jakarta, 1986, hlm. 168 – 169

[10] Prof. Mr. A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Penerbit PT Intermasa – Jakarta, 1986, hlm. 168 – 169.

[11] M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 732.

[12] Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 113.

[13] Prof Dr. R. Soepomo, S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 71.

[14] Prof. Mr. A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Penerbit PT Intermasa – Jakarta, 1986, hlm. 168.

[15] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 154.

[16] M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2015, hlm. 733.

[17] Prof. DR. R. Wirjono Projodikoro S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, 1992,  hlm. 119.


Share this article