Share this article

Dalam gugatan sering dijumpai bahwa Penggugat mengajukan permintaan agar pengadilan menjatuhkan Putusan Serta Merta. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan dengan ringkas mengenai hal tersebut. Pada  prinsipnya  pelaksanaan  putusan  atau  eksekusi hanya  dapat  dilaksanakan sesudah sebuah perkara mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (In  kracht  van  gewijsde).  Namun demikian, hukum acara memberikan pengecualian atas prinsip tersebut, yang dikenal dengan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yaitu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh pihak Tergugat atau oleh pihak Ketiga yang dirugikan.

Putusan  Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) adalah bentuk pelaksanaan dari prinsip “Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” yang merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum  acara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  Undang–undang  Nomor  14  Tahun 1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Arti  kata “sederhana” adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Maksud dari kata “cepat” menunjuk kepada proses berjalannya   persidangan atau peradilan karena terlalu panjang atau banyaknya   formalitas proses beracara merupakan hambatan  bagi  jalannya  peradilan.  Dalam  hal  ini,  bukan  hanya  jalannya  peradilan dalam  pemeriksaan  di  muka  sidang  saja,  tetapi  juga penyelesaian  berita  acara pemeriksaan  di  persidangan  sampai denga penandatanganan  putusan oleh  hakim dan pelaksanaannya. “Biaya ringan” dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan untuk mencari keadilan melalui pengadilan mampu dijangkau oleh sebagian besar masyarakat karena biaya  perkara  pengadilan yang  tinggi  akan  menyebabkan  para pihak  yang  berkepentingan  enggan untuk mengupayakan hak-hak mereka melalui pengadilan.

Putusan Serta Merta diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 RBg), Pasal  54  dan  55  Rv,  serta  berbagai  Surat  Edaran  dan Surat Instruksi Mahkamah Agung, antara lain, Surat Instruksi Mahkamah    Agung    Nomor 348/K/5216/M  Tahun  1958,  Surat  Edaran Mahkamah Agung  Nomor  13  Tahun  1964,  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1965, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.

Pasal 180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 RBg) mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh hakim sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta. Pasal tersebut menyatakan: “Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan dan bandingnya, jika ada surat yang syah, suatu  surat  tulisan  yang  menurut  aturan  yang  berlaku  dapat  diterima  sebagai  bukti atau  jika  ada  hukuman  lebih  dahulu  dengan  keputusan  yang  sudah  mendapat kekuatan  pasti,  demikian  juga  jika  dikabulkan  tuntutan  dahulu,  lagi  pula  di  dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta dapat dikeluarkan jika:

“1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3). Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde;
5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;”

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 juga telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad). Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 telah ditentukan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Dalam butir 6 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung  No.3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan Putusan Serta Merta, yaitu :

  1. “Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
  2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Pada halaman 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya ama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pertama.”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”

Oleh karena itu, jika penggugat tidak memberikan jaminan, maka Majelis Hakim seharusnya menolak permohon Putusan Serta Merta yang diajukan oleh penggugat. Dalam praktek, penjatuhan Putusan Serta Merta cukup menjadi bahan diskursus dalam praktek hukum acara perdata. Oleh karena itu ketika Prof Bagir Manan masih menjadi Ketua Mahkamah Agung, beliau menyatakan bahwa:       

“Untuk sementara saya tidak membenarkan hakim membuat putusan serta merta karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya” kata Bagir Manan usai melantik lima Kepala Pengadilan Tinggi di Gedung MA, Jakarta, Selasa (27/3).

Pernyataan Prof Bagir Manan tersebut dapat dilihat pada halaman 8, Harian Jurnal Nasional hari Rabu, tanggal 28 Maret 2007 dan Harian Republika tanggal 28 Maret 2007.

Semoga bermanfaat,

FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES


Share this article