oleh FJP Law Offices | Mei 29, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata
Dalam Hukum Acara Perdata, kedua belah pihak yang berperkara wajib untuk mengajukan bukti. Pembuktian ini untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak sebelum hakim mengambil keputusan. Hal ini senada dengan ketentuan dalam pasal...
oleh FJP Law Offices | Mei 11, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata
Sebelum persidangan dimulai, pengadilan akan memanggil tergugat melalui surat panggilan. Apabila tergugat berkedudukan di Indonesia, surat panggilan disampaikan secara langsung kepada tergugat. Namun, bagaimana bila tergugat berkedudukan di luar negeri? Tata cara...
oleh FJP Law Offices | Apr 30, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana
Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama terdapat beberapa teori untuk menentukan dimana dan kapan Perbuatan Melawan Hukum terjadi. Teori-teori tersebut antara lain: [1] 1. Teori Tempat Terjadinya Kerugian Teori ini dianut oleh negara Amerika Serikat, sebagaimana...
oleh FJP Law Offices | Apr 28, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana
Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak dapat dipungkiri memengaruhi berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, sistem peradilan pun ikut terkena imbasnya. Seperti yang kita ketahui, persidangan di tiap pengadilan negeri baik untuk kasus perdata maupun kasus...
oleh FJP Law Offices | Apr 28, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata
Pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR maupun RBG. Namun, landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tetap diperlukan agar hak dan kepetingan para pihak, terutama kepentingan tergugat, tidak dilanggar. Maka dari itu, landasan pedoman hukum yang...
oleh FJP Law Offices | Apr 21, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata
Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal serta kekuatan pembuktiannya. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdata menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan...
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain