Share this article

Sejarah dan Pengertian

Dalam memutus suatu perkara, hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (statue law must prevail). Hakim haruslah mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang disengketakan. Sehingga dikatakan bahwa hakim tidak boleh mencari landasan hukum lain dengan mempergunakan kebebasan peradilan.[1]

Istilah In Dubio Pro Reo pertama kali muncul dalam sistem hukum Romawi dalam karya Egidio Bossi pada tahun 1566. Dasar penggunaan istilah diberikan pada kondisi adanya presumption of innocence dimana jika terdapat lebih dari satu penafsiran hukum maka yang dipilih adalah yang menguntungkan terdakwa.

Setelah beberapa abad lamanya sistem hukum berkembang, pada tahun 1784 disalah satu peradilan pidana di wilayah di Inggris mengadili seorang terdakwa bernama Richard Corbett yang didakwa dengan tuduhan pembakaran terhadap properti milik orang lain. Kemudian pada kesimpulan setelah pemeriksaan dipersidangan dan beserta barang-barang bukti yang ditunjukkan, hakim memberikan instruksi kepada jury bahwa jika ada keraguan yang masuk akal, maka dalam memutus perkara tersebut keraguan itu haruslah mendukung terdakwa. Dan bagi orang Amerika modern, instruksi itu juga sesuatu hal yang tidak asing. Jika ada anggapan tidak bersalah berdasarkan peraturan yang berlaku maka terdakwa dibebaskan jika jaksa penuntut tidak menetapkan fakta bersalah tanpa keraguan.

Di Amerika sendiri, pengertian dari asas In Dubio Pro Reo, berdasarkan definitions.uslegal.com adalah:

“when in doubt, for the accused”. A defendant may not be convicted by the court when a doubt about his/her guilt exists. This is roughly equivalent to “innocent until proven guilty”.

Dengan terjemahan bebasnya:

“Ketika ragu-ragu, terhadap terdakwa”. Seorang terdakwa tidak dapat dihukum oleh pengadilan ketika ada keraguan tentang kesalahannya. Hal ini mirip dengan pengertian “tidak bersalah sampai terbukti bersalah”.

Dalam literatur Indonesia, pengertian dari asas In Dubio Pro Reo dijelaskan dalam kamus hukum yang ditulis Simorangkir et.al. (hlm. 73), yakni “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”.

Penerapan dalam Hukum Indonesia

Asas In Dubio Pro Reo beberapa kali disinggung oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusannya yakni:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2175/K/Pid/2007 yang menolak pengajuan kasasi terdakwa ABDUL MUIN Bin MALLANGKA dan HERMAN Bin ABDUL MUIN. Pada pertimbangannya hakim berpendapat bahwa:

“…sistem pembuktian di negara kita memakai sistem “Negatief Wettelijk”, yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 193 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pada putusan yang sama Majelis hakim juga menyebutkan:

“Suatu asas yang disebut “In dubio pro reo” yang juga berlaku bagi hukum pidana … Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (“Geen Straf Zonder Schuld”) atau “Anwijzigheid van alle Schuld’ yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP.”

Selanjutnya asas In Dubio Pro Reo juga disinggung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 yang dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa:

asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Dalam hukum perundang-undangan Indonesia, asas In Du Bio Pro Reo dijelaskan pada Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.      putusan diambil dengan suara terbanyak;

b.      jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Berikutnya, asas tersebut juga dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari bunyi Pasal 183 KUHAP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa penerapan asas In Dubio Pro Reo sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP, sebagai mana dijelaskan di atas mengharuskan hakim yang memeriksa perkara untuk memperoleh keyakinan berdasarkan setidaknya 2 alat bukti bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti melakukan kesalahan tersebut.

Sedangkan, Pasal 182 ayat (6) KUHAP mengatur keadaan bila proses pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim tidak dicapai hasil pemufakatan bulat, dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan suara terbanyak karena setiap hakim memiliki pandangannya masing-masing, maka majelis hakim wajib untuk menjatuhkan putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Semoga bermanfaat,

FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES

Artikel ini juga tersedia dalam bahasa Inggris. Mohon ikuti tautan berikut: The Implementation of In Dubio Pro Reo Principle.


[1] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 858.


Share this article