Share this article

Poin Penting UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan

Sebagai informasi, dokumen persandingan ini berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja versi 1.035 halaman dan 812 halaman.

Terdapat beberapa poin penting dalam UU Cipta Kerja khususnya bidang Perpajakan, yaitu:

1. Perubahan Sanksi  Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT )

Wajib Pajak yang berinisiatif melakukan pembetulan SPT Tahunan maupun SPT Masa dikenakan sanksi administrasi berupa bunga mengalami penurunan untuk SPT Tahunan maupun SPT Masa yang pada awalnya 2% (dua persen) per bulan dalam UU KUP dan kini dalam UU Cipta Kerja dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi.

2. Pengungkapan Ketidakbenaran Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak

Wajib Pajak yang mengungkap ketidakbenaran penyampaian SPT setelah pemeriksaan bukti permulaan dan mengakibatkan kurang bayar pajak, pada UU Cipta Kerja dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi administrasi tersebut lebih rendah dibandingkan UU KUP dengan denda semula 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, sebagai konsekuensi jika pengungkapan ketidakbenaran penyampaian SPT dilakukan Wajib Pajak setelah proses pemeriksaan. Sepanjang belum terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP), atas kekurangan bayar pajak yang timbul dikenakan sanksi bunga sebesar 10% (sepuluh persen) lebih tinggi dari suku bunga acuan dibagi 12 untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sebelumnya, sanksi administrasi yang berlaku untuk kondisi ini berupa denda 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar. 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Omnibus Law Cipta Kerja juga menghapus frasa “keterangan lain” di Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c, yang menjadi salah satu dasar penerbitan SKPKB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak tidak bisa lagi menerbitkan SKPKB dalam hal sebagai berikut:

  1. apabila berdasarkan keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. apabila berdasarkan keterangan lain mengenai PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah mengkreditkan pajak masukan tidak melakukan penyerahan atau ekspor barang atau jasa.

4. Surat Tagihan Pajak (STP)

Berkaitan dengan kurang bayar PPh, UU Cipta Kerja menambah sejumlah kondisi yang menjadi dasar penerbitan STP sebagai berikut:

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menerbitkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur Pajak (Pasal 13 Ayat 6 UU PPN); dan
  2. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima Wajib Pajak.

Omnibus Law Pajak (UU Cipta Kerja) juga menghapus dua ketentuan terkait penerbitan STP berikut:

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; dan
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Apabila berdasarkan STP terdapat kurang bayar Pajak Penghasilan (PPh), termasuk akibat salah tulis atau salah hitung, Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) dibagi 12 dan dikenakan paling lama 24 bulan. Sebelumnya, sanksi yang berlaku adalah denda 2% (dua persen) per bulan.

Khusus bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak atau terlambat menerbitkan faktur pajak, atau menerbitkan faktur pajak namun tidak lengkap, diwajibkan menyetor pajak terutang plus denda 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau lebih rendah dari sanksi semula 2% (dua persen) dari DPP.

UU Cipta Kerja Perpajakan juga menegaskan, penerbitan STP paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Namun, terdapat pengecualian untuk kondisi tertentu.

  1. STP diterbitkan paling lama sesuai daluwarsa penagihan jika jumlah pajak yang harus dibayar bertambah berdasarkan SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. 
  2. STP atas sanksi administrasi diterbitkan paling lama lima tahun setelah tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan jika Wajib Pajak tidak mengajukan banding. 
  3. STP atas sanksi administrasi diterbitkan paling lama lima tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghapus Pasal 15 ayat (4) UU KUP, yang sebelumnya mengatur tentang penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang mengenakan sanksi bunga tambahan sebesar 48% dari nilai kurang bayar pajak setelah jangka waktu lima tahun Wajib Pajak dipidana. Dengan dihapusnya klausul tersebut maka Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menerbitkan SKPKBT setelah jangka waktu lima tahun berakhir. 

5. Sanksi Pidana dan Imbalan Bunga

Wajib Pajak juga berhak atas imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian lebih bayar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak. Apabila sebelumnya besaran imbalan bunga ditetapkan 2% (dua persen) per bulan, dengan terbitnya Omnibus Law Cipta Kerja besar imbalan bunga disesuaikan dengan suku bunga acuan dibagi 12 untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. UU Cipta Kerja Perpajakan telah mempertegas sanksi pidana dalam perpajakan, pada UU KUP sanksi pidana dijatuhkan bila Wajib Pajak melakukan pelanggaran perpajakan yang sifatnya berulang atau lebih dari satu kali, sedangkan dalam UU Cipta Kerja Perpajakan kesalahan perdana pun bisa disanksi denda atau pidana kurungan.

berikut adalah Matriks Persandingan Klaster Perpajakan UU KUP & UU Cipta Kerja.

FREDRIK J PINAKUNARI Law Offices

Apabila Anda memiliki Pertanyaan atau Permasalahan Hukum silahkan menghubungi kami



Share this article