Share this article

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi bangsa Indonesia, pasalnya musibah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia, memberikan dampak yang sangat besar di seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya bidang kesehatan dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan setiap hari kita selalu disuguhkan kabar kurang baik. Jumlah orang Indonesia yang terpapar Covid-19 semakin hari semakin bertambah meskipun di sisi lain pasien yang sembuh juga semakin bertambah. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah dalam bidang kesehatan, antara lain melakukan penambahan ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat obatan guna menekan jumlah penderita Covid-19 dan mengurangi resiko kematian akibat pandemi tersebut. Untuk di bidang ekonomi, pemerintah memberikan insentif pajak terhadap wajib pajak terdampak Covid-19.

Pemerintah telah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan resmi diundangkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam UU tersebut, ditetapkan kebijakan keuangan negara yang mencakup penganggaran dan pembiayaan, keuangan daerah, kebijakan pajak, dan pemulihan ekonomi. Pemerintah juga menerbitkan UU nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Selain Perpu 1 Tahun 2020 dan UU tersebut di atas, pemerintah melalui Menteri Keuangan juga menerbitkan aturan pelaksanaan terkait insentif pajak dan fasilitas pajak, yaitu:

  1. PMK-86/PMK.03/2020 pengganti PMK-44/PMK.03/2020 dan PMK-23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19, dan
  2. PMK-143/PMK.03/2020 pengganti PMK-28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

1. Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Covid-19 

Pemerintah memperpanjang batas waktu pemanfaatan insentif pajak bagi industri yang terkena dampak Covid-19 hingga masa pajak Desember 2020 dari yang sebelumnya hanya berlaku hingga masa pajak September 2020. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86/PMK.03/2020 yang menggantikan beleid sebelumnya, yaitu PMK nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK-23/PMK.03/2020. Dalam PMK nomor 86/PMK.03/2020, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah relaksasi pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, angsuran PPh Pasal 25 tentang pengurangan 50% angsuran, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tentang kemudahan percepatan restitusi PPN serta PPh final Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk wajib pajak dengan penghasilan bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun atau kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ada 5 (lima) hal terkait dengan PMK-86/PMK.03/2020 yang perlu diperhatikan, yaitu:

  • Pertama, penerima insentif PPh Pasal 21 DTP adalah karyawan yang bekerja pada salah satu dari 1.089 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di Kawasan Berikat. Penghasilan karyawan yang PPh-nya ditanggung pemerintah dibatasi nilainya tidak lebih dari Rp 200 juta setahun. Dengan adanya insentif ini, maka karyawan berhak mendapatkan penghasilannya secara utuh tanpa dipotong Pajak Penghasilan (PPh) hingga bulan Desember 2020. Selanjutnya, perusahaan selaku pemberi kerja wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
  • Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 Impor pada Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 721 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.
  • Ketiga, insentif pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 Penerima insentif ini diperluas menjadi 1.013 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat.
  • Keempat, Wajib Pajak yang berasal dari 716 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), perusahaan penerima fasilitas KITE dan perusahaan di kawasan berikat berhak mengajukan percepatan restitusi PPN maksimal hingga Rp 5 miliar. Selain itu, perusahaan tersebut juga bisa mengajukan percepatan restitusi PPN meskipun tidak melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
  • Kelima, hal yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif 0,5% yang diatur oleh PP nomor 23/2018 diperuntukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Subjeknya adalah orang pribadi, badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, dan Koperasi. Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM, ditanggung pemerintah (DTP) atau dibebaskan. Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2020.

2. Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penangangan Covid19

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap perolehan Barang dan Pemanfaatan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Berdasarkan PMK-143/PMK.03/2020, Pemerintah melakukan pemberian fasilitas pajak berupa PPN tidak dipungut atau PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan pembebasan dari pungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 22 Impor serta pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21. Fasilitas pajak diberikan kepada Subyek Pajak yaitu Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit rujukan Covid-19, dan pihak lain selain Badan/Instansi Pemerintah atau selain Rumah Sakit rujukan Covid-19 yang ditunjuk membantu penanganan pandemi Covid-19, serta pihak ketiga yang bertransaksi dengan Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit rujukan Covid-19 atau pihak lain untuk penanganan pandemi Covid-19. Fasilitas pajak yang diberikan berupa pembebasan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) antara lain berupa bahan baku vaksin, obat-obatan, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan perlindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya, maupun pembebasan pajak terhadap pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) meliputi jasa kontruksi, jasa konsultasi, jasa teknik, jasa manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ada 4 (empat) hal terkait dengan PMK-143/PMK.03/2020 yang perlu diperhatikan, yaitu:

  • Pertama, PPN tidak dipungut dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas PPN tersebut diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP), dan/atau pemanfaatan JKP untuk penanganan pandemi Covid-19, berlaku mulai masa pajak April 2020 sampai Desember 2020.
  • Kedua, pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk pihak tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, ada pula pembebasan PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan Badan / Instansi pemerintah, Rumah Sakit rujukan Covid-19, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi Covid-19, berlaku mulai masa pajak April 2020 sampai Desember 2020.
  • Ketiga, pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, berlaku mulai masa April 2020 sampai Desember 2020.
  • Keempat, pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19, berlaku mulai masa April 2020 sampai Desember 2020.

3. Tanggapan Penulis terkait Fasilitas dan Insentif Perpajakan

Pemerintah sedang melakukan serangkaian uji coba klinis, dan berupaya untuk mempercepat penemuan vaksin Covid-19, targetnya akan selesai pada bulan Januari atau Februari tahun 2021, namun hal tersebut tidak menjamin sesuai target yang diharapkan, karena belum teruji efektivitasnya dalam menekan penyebaran Covid-19. Kalaupun sesuai target yang diharapkan, maka diperlukan waktu yang tidak singkat dalam hal pendistrbusian vaksin dan peralatan pendukungnya.

Pemerintah bersiap melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 mendatang. Termasuk diantaranya melanjutkan insentif pajak bagi dunia usaha dan korporasi. Pagu anggaran untuk insentif pajak bagi dunia usaha dan korporasi 2021 tersebut sebesar Rp 20,4 triliun jauh lebih kecil, hanya 16,9% dari total alokasi insentif perpajakan 2020 yang sebesar Rp 120,61 triliun.

Pada tahun 2021, pemerintah berencana untuk tidak akan memberikan insentif untuk karyawan berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), penghentian pembebasan PPh Pasal 22, dan penghentian diskon 50% angsuran PPh Pasal 25.

Rencana pemerintah tersebut patut disayangkan, mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pemerintah semestinya melakukan kajian lebih cermat terkait kebijakan fasiltas dan insentif perpajakan mengingat pemulihan ekonomi yang masih akan berlangsung di tahun 2021. Menurut pandangan penulis, pemerintah terlalu optimis terkait penanganan wabah Covid-19, dan jika pemerintah melakukan strategi yang keliru dalam menekan penyebaran wabah Covid-19, maka dampak ekonomi yang ditimbulkan akan lebih besar. Oleh sebab itu diharapkan agar pagu anggaran lebih besar dari Rp 20,4 triliun bagi dunia usaha dan korporasi.

Demikianlah ulasan mengenai fasilitas dan insentif pajak.

Semoga bermanfaat.

Fredrik J Pinakunary Law Offices

Apabila Anda memiliki Pertanyaan atau Permasalahan Hukum silahkan menghubungi kami



Share this article