Share this article

Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) di masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu peristiwa penting bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 peristiwa ini terancam tidak dapat diselenggarakan dengan tepat waktu. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah bencana pandemi ini?

Dasar Hukum Pelaksanaan Pilkada

Dasar hukum pelaksanaan Pilkada adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perpu No. 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Perpu No. 1/2014 telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU No. 8/2015), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU No. 10/2016”), dan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (“Perpu No. 2/2020”). Perpu No. 2/2020 telah disahkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020.

Jadwal Pelaksanaan Pilkada

Apabila sesuai dengan jadwal yang seharusnya, berdasarkan ketentuan pasal 201 ayat (6) UU No. 10/2016 maka Pilkada untuk memilih kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September 2020.  

Jadwal ini kemudian diubah melalui Ketentuan Perpu No. 2/2020. Menurut ketentuan Pasal 201 ayat (2) Perpu No. 2/2020 pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September 2020 tersebut diundur menjadi bulan Desember 2020.

Persyaratan Pelaksanaan Pilkada dalam hal terjadi Bencana

Salah satu ketentuan dalam Perpu No. 1/2014 yang diubah dengan Perpu No. 2/2020 adalah Pasal 120 yang bunyinya menjadi:

“(1)  Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

(2)    Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.”

Perubahan yang terjadi dalam Ketentuan Pasal 120 ini adalah dengan menambahkan satu frasa yaitu ‘bencana nonalam’. Hal ini ditambahkan untuk mengakomodir pandemi COVID -19 yang dinyatakan sebagai bencana nonalam oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional (Kepres 12/2020). Atas dasar ini juga pemerintah memundurkan jadwal pelaksanaan Pilkada tersebut.

Pilkada akan dilaksanakan setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan keputusannya terkait dengan penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak (pasal 122A ayat (1)). Keputusan KPU ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.   

Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pengganti apabila Belum Dilaksanakan Pemilihan

Keadaan Pandemi yang tidak menentu ini masih dapat menyebabkan pelaksanaan Pilkada yang direncanakan pada bulan Desember 2020 kembali tertunda. Dalam pernyataan yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arif Budiman, sebagaimana dikutip dari kompas.com, pada awal pembahasan terkait Pilkada, KPU memberikan opsi untuk menyelenggarakan Pilkada pada Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021.[1] Dari hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Pilkada pada bulan Desember 2020 ditunda kemungkinan akan dijadwalkan kembali pada bulan Maret atau September 2021. Hal ini berarti akan menyebabkan masa jabatan beberapa Kepala Daerah Incumbent akan berakhir sebelum dilaksanakannya Pilkada.

Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) telah mengatur bahwa masa jabatan Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Dengan demikian apabila telah lampau jangka waktu masa jabatan tersebut Kepala Daerah tersebut akan berakhir.

Lalu bagaimana dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena tertundanya Pelaksanaan Pilkada? Hal ini telah diatur dalam Ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU No. 10/2016, yang mengatur bahwa kekosongan jabatan kepala daerah akan diangkat pejabat kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan Jabatan Gubernur diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota akan diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Kedua pejabat kepala daerah tersebut akan mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga pelantikan Gubernur, Bupati, atau Walikota.  

Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.

FREDRIK J PINAKUNARY LAW OFFICES

Apabila Anda memiliki Pertanyaan atau Permasalahan Hukum silahkan menghubungi kami


[1] https://nasional.kompas.com/read/2020/05/29/08181381/polemik-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-dan-kritik?page=all


Share this article