Share this article

Artikel ini akan membahas tentang praktik hukum acara perdata berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan penulis. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan atau periode, yaitu pra persidangan, persidangan dan pasca persidangan. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan pada masing-masing tahap tersebut.

I. Pra Persidangan

Persiapan Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya:

1. Kelengkapan dan keakuratan informasi dan dokumentasi

Hal ini dimaksudkan agar argumentasi dan keputusan yang akan diambil oleh penggugat dan/atau kuasa hukumnya benar-benar didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan akurat. (ingat: dalam hukum acara perdata, bukti-bukti formil yang lebih diutamakan, sedangkan dalam hukum acara pidana, bukti materiil);

2. Keyakinan atas dasar gugatan yang kuat

Dasar hukum sebuah gugatan perdata pada umumnya adalah:

a. Wanprestasi yaitu:

  • Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
  • Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
  • Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dilakukan; dan
  • Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

(Vide: Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, tahun 1979, halaman 45)

b. Perbuatan Melawan Hukum (Vide: Pasal 1365 KUHPerdata) yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Jadi, untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata harus dipenuhi unsur-unsur:

b.1      Adanya perbuatan yang melawan hukum

Menurut Putusan perkara Lindenbaum-Cohen (HR-1919) suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut:

  1. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/tergugat;
  2. melanggar hak subyektif penggugat;
  3. melanggar kaidah tata susila;
  4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian seta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

b.2      Adanya kesalahan

Kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat dari perbuatannya.

b.3      Adanya kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian non materiil. Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non materiil merupakan kerugian yang bersifat physically (psikis), misalnya rasa takut yang berlebihan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup.

b.4.     Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Dalam hubungan ini, ada teori yang mengajarkan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Artinya, akibat berupa kerugian yang dialami oleh pihak penggugat adalah berasal dari atau disebabkan oleh tergugat.

3. Pemahaman terhadap karakter tergugat dan/atau kuasa hukumnya

Hal ini dimaksudkan agar calon penggugat dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap calon tergugat. Misalnya dengan menggugat atau hanya bernegosiasi dengan pendekatan-pendekatan lain.

4. Pengkajian yang komprehensif terhadap jenis dan sifat hubungan dengan tergugat

Hal ini dimaksudkan agar calon penggugat dapat mengambil upaya hukum yang tepat terhadap calon tergugat. Misalnya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi atau gugatan class action atau gugatan “legal standing” atau gugatan action popularis (citizen lawsuit).

5. Surat Kuasa yang valid dan tepat

Hal ini dimaksudkan agar pihak tergugat tidak dapat menganulir surat kuasa dan/atau gugatan hanya karena kesalahan teknis dalam pemberian kuasa. Oleh karena itu harus dipastikan mengenai:

  1. siapa yang berwewenang untuk tandatangani Surat Kuasa (jika perseroan, lihat di Anggaran Dasar);
  2. surat kuasa harus bersifat khusus (spesifik);
  3. pencantuman meterai yang memadai;
  4. letak tandatangan yang harus melewati/mengenai meterai;
  5. penulisan tanggal di atas meterai.

Jika pemberi kuasa adalah pihak asing di luar negeri, sebaiknya Surat Kuasa dibuat dalam dua bahasa dan ditandatangani oleh pemberi kuasa yang tepat, dinotariskan oleh setempat, di counselorized oleh Kedutaan R.I. di negara tersebut. Setelah diterima oleh penerima kuasa di Indonesia, sebaiknya surat kuasa tersebut di nasegel atau dilegalisasi untuk membuktikan bahwa ketentuan pelunasan bea meterai telah terpenuhi. Jika tergugatnya pihak asing yang berdomisili di dalam atau luar negeri, sebaiknya gugatan diterjemahkan secara resmi dalam bahasa tergugat dan dilampirkan ketika gugatan didaftarkan. Bila ingin dipercepat, Penggugat dapat membantu pengadilan dan Departemen Luar Negeri dengan cara membantu pengiriman dokumen gugatan dan panggilan tergugat. (Vide: Surat Dirjen Peradilan Umum No. D-AT.02.01-21-88, tanggal 17 Maret 1988).

6. Pentingnya mengajukan somasi sebelum menggugat

Hal ini dimaksudkan untuk mengefisiensikan proses upaya hukum dan    biaya yang akan dikeluarkan oleh calon penggugat.

7. Antisipasi terhadap eksepsi-eksepsi yang dapat diajukan oleh tergugat

(pembahasan mengenai jenis-jenis eksepsi akan diajukan dalam bagian tersendiri)

8. Pengkajian terhadap kemungkinan penyalahgunaan keadaan (undue influence) yang dilakukan oleh tergugat

9. Antisipasi terhadap pihak ketiga yang dapat ikut serta dalam persidangan

Vrijwaring (Vide: Pasal 70-76 RV)

Contohnya, A (Penggugat) membeli sebuah mobil dari B (tergugat). Ternyata mobil tersebut cacat tersembunyi dan B pada mulanya tidak mengetahui cacat tersebut karena B baru membeli mobil tersebut dari C dan C telah memberikan jaminan bahwa mobil tersebut tidak cacat. Jadi, B menarik C untuk menanggung atau menjamin B

Tussenkomst (Intervensi) (Vide: Pasal 279-282 RV)

Contohnya, A(Penggugat) membeli sebuah rumah dari B (tergugat). Sebelum rumah tersebut diserahkan, B menjual lagi rumah tersebut kepada C. Mendengar bahwa A menggugat B perihal jual beli rumah tersebut maka C mengajukan permohonan untuk mencampuri atau masuk dalam perkara tersebut

Voeging (Vide: Pasal 279-282 RV)

Contohnya, A menggugat B untuk pembayaran suatu utang tertentu. C yang mendengar hal tersebut menjadi terperanjat karena sepengetahuan C hal tersebut bukanlah utang tetapi modal untuk usaha dagang bersama antara A, B dan C. Oleh karena itu C mencampuri gugatan dan memihak atau menggabungkan diri kepada B

Persiapan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya:

1. Kelengkapan dan keakuratan informasi dan dokumentasi

Hal ini dimaksudkan agar argumentasi dan keputusan yang akan diambil oleh tergugat dan/atau kuasa hukumnya benar-benar didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan akurat.

2. Pemahaman terhadap karakter penggugat dan/atau kuasa hukumnya

Hal ini dimaksudkan agar calon tergugat dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi somasi atau gugatan penggugat. Misalnya dengan cara memenuhi somasi penggugat (efisiensi lawyers fee) atau menghadapi gugatan di pengadilan dengan risiko lawyers fee yang mahal.

3. Surat Kuasa yang valid dan tepat

(lihat penjelasan di atas)

4. Pengkajian yang komprehensif dan respons yang tepat terhadap somasi (jika ada)

Hal ini dimaksudkan untuk mengefisiensikan proses upaya hukum dan    biaya yang akan dikeluarkan oleh calon tergugat. Konkretnya jika benar-benar bersalah, calon tergugat sebaiknya mengakui dan berusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan terus mengupayakan untuk menyelesaikan kewajibannya.

5. Pengkajian yang komprehensif dan respons yang tepat terhadap gugatan

Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan “amunisi” yang memadai untuk menghadapi gugatan. Konkretnya:

  1. memeriksa validitas dan keakuratan surat kuasa, seperti pihak yang berwewenang untuk tandatangani surat kuasa, bersifat khusus atau tidak, meterainya memadai atau tidak, bagaimana letak tandatangannya, bagaimana penulisan tanggal, apakah melewati meterai atau tidak. 
  2. melakukan pemeriksaan:
    • Apakah pengadilan memiliki kompetensi secara absolut atau relatif untuk mengadili gugatan penggugat;
    • Apakah ada kewajiban penggugat kepada tergugat yang belum dilaksanakan (exceptio non ad impletio contractus);
    • Adakan pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat (eksepsi kurang pihak);
    • Apakah posita dan petitum gugatan atau antara posita gugatan ada yang saling bertentangan (eksepsi kabur dan tidak jelas);
    • Apakah Penggugat mempunyai kualifikasi dan/atau legal standing untuk menggugat (eksepsi diskualifikasi);
    • Apakah Penggugat telah bertindak secara licik dalam mengajukan gugatannya (exceptio doli prea sintis);
    • Apakah gugatan sudah waktunya diajukan (eksepsi   prematur);
    • Apakah gugatan penggugat dibuat secara mengada-ada hanya untuk merepotkan dan/atau merugikan tergugat (vexation litigation).
    • Pengkajian yang komprehensif terhadap jenis dan sifat hubungan atau transaksi dengan Penggugat

Hal ini dimaksudkan agar tergugat dapat mengajukan eksepsi atau jawaban yang tepat terhadap gugatan, misalnya dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut seharusnya diajukan di PHI, bukan di pengadilan negeri atau gugatan seharusnya diajukan di pengadilan niaga, bukan di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara.

  • Antisipasi terhadap pihak ketiga yang dapat ikut serta dalam persidangan (lihat penjelasan di atas)
  1. Pengkajian terhadap kemungkinan penyalahgunaan keadaan (undue influence) yang dilakukan oleh penggugat.

Ciri-ciri penyalahgunaan keadaan:

Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak berada dalam keadaan terjepit, baik karena:

  • Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak, atau
  • Adanya hubungan atasan – bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan – buruh, orang tua/ wali – anak belum dewasa ataupun;
  • Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
  • Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh
  • Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Contoh kasus Penyalahgunaan Keadaan

Mozes menyerahkan mobilnya untuk direparasi pada Uiting & Smits, suatu bengkel mobil yang tergabung dalam Bovag (persatuan perusahaan yang dibidang reparasi mobil). Pada suatu perjalanan uji coba yang dilakukan oleh montir perusahaan Uiting & Smits tadi, terjadi tubrukan, Uiting & Smits digugat oleh perusahaan asuransi yang telah menutup perjanjian dengan si korban (yang ditabrak oleh montir Uiting & Smits. Kemudian Uiting & Smits minta agar Mozes dipanggil dalam Vrijwaring, atas dasar apa yang dikenal dengan nama “klausula Bovag” yang merupakan bagian dari persetujuan reparasi. Klausula tersebut antara lain memuat ketentuan bahwa “rekanan kami (maksudnya Mozes) menjamin dalam vrijwaring setiap kerugian dan pertanggungan jawab yang timbul terhadap pihak ketiga”. Mozes mempermasalahkan berlakunya klausula Bovag tersebut, karena klausula tersebut tidak pernah dikemukakan dengan jelas pada saat Mozes menyerahkan mobilnya untuk direparasi.

II.Periode Persidangan

Hal-hal yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya:

Di tingkat Pengadilan Negeri:

  1. Gugatan harus disusun secara sistematis dengan menyebutkan atau merujuk kepada bukti yang dijadikan sebagai dasar argumentasi;
  2. Harus dipastikan apakah ada pilihan hukum dan/atau pilihan forum yang telah disepakati para pihak;
  3. Mengajukan gugatan secara lengkap dan akurat dengan memperhatikan kelengkapan formil gugatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi:
    • Eksepsi absolut atau eksepsi relatif;
    • Eksepsi non ad impletio contractus;
    • Eksepsi kurang pihak;
    • Eksepsi kabur dan tidak jelas;
    • Eksepsi diskualifikasi;
    • Eksepsi doli prea sintis;
    • Eksepsi premature;
    • dan eksepsi-eksepsi lain yang dapat diajukan oleh tergugat.
  4. Mengajukan gugatan secara lengkap dan akurat dengan memperhatikan kelengkapan materiil gugatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang dapat diajukan oleh tergugat;
  5. Jika ingin menambah atau merubah gugatan, harus dilakukan sebelum tergugat mengajukan jawaban;
  6. Jika ada kekhawatiran yang beralasan, usahakan agar hakim mengeluarkan sita jaminan atas aset milik tergugat. Bila perlu, pakai jasa perusahaan investigasi untuk melacak aset-aset milik tergugat;
  7. Usahakan agar sidang berlangsung dengan cepat. Minta pengunduran sidang setiap 1 (satu) minggu atau paling lama 2 (dua) minggu;
  8. Jika ada, persiapkan saksi fakta atau ahli sedini mungkin dan lakukanlah try out beberapa hari sebelum persidangan. Mengenai saksi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    • Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR (Pasal 165-179 Rbg) dan pasal 1895, 1902 – 1912 BW;
    • Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Pendapat atau perkiraan/dugaan yang diperoleh dari hasil berpikir tidaklah merupakan kesaksian (Pasal 1907 BW dan Pasal 171 ayat 2 HIR: Pendapat-pendapat atau perkiraan tertentu yang dibuat dalam uraian kata-kata bukan merupakan kesaksian);
    • Saksi dipanggil dimuka sidang untuk memberi tambahan keterangan untuk menjelaskan peristiwanya, sedangkan Ahli dipanggil dimuka sidang untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya;
    • Yang dapat didengar sebagai saksi adalah Pihak Ketiga dan bukan salah satu dari pihak yang berperkara (Pasal 39 ayat 1 HIR);
    • Seorang saksi tidak cukup dengan menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Ia harus menerangkan bagaimana ia sampai dapat mengetahui permasalahan tersebut. Jadi, sebab musabab sampai ia dapat mengetahu peristiwa tersebut harus disebutkan. Tidak cukup kalau saksi menyatakan misalnya bahwa A dan B pada tanggal sekian telah mengadakan perjanjian jual beli, tetapi harus diterangkan misalnya bahwa ia melihat sendiri pada waktu A dan B mengadakan perjanjian tersebut karena dilakukan di rumah saksi;
    • Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui permasalahan yang dikemukakannya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna (Vide Putusan MA tanggal 27–10-71, No. 858 K/Sip/1971);
    • Keterangan saksi bahwa Penggugat atau Tergugat mempunyai itikad baik atau itikad tidak baik tidak dapat diterima sebagai kesaksian karena hal-hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja;
    • Testimonium de auditu atau kesaksian yang didengar dari orang lain pada umumnya tidak diperkenankan karena peristiwa itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi tersebut. Jadi saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Vide Putusan MA tanggal 15-3-72), No. 574 K/Sip/1971 dan Putusan MA tanggal 5 –5-71 No. 803 K/Sip/1970);
    • Keterangan tertulis di bawah sumpah (afidavit) dari seseorang tidak dapat dipersamakan dengan keterangan saksi di muka hakim (Vide Putusan MA tanggal 10-1-57, No. 38K/Sip/1954).

Di tingkat Pengadilan Tinggi

Persiapan di tingkat pengadilan tinggi tergantung pada putusan pengadilan negeri yang menerima atau tidak menerima (niet ontvankelijk verklaard) atau menolak gugatan penggugat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi adalah meliputi pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus di tingkat Pengadilan Negeri. Oleh karena itu baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sama-sama disebut sebagai Judex Facti karena kedua tingkat peradilan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sama.  Hal tersebut berbeda untuk pemeriksaan di tingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukum dari putusan judex facti sehingga dalam pemeriksaan kasasi, faktanya sudah tidak diperiksa lagi dan oleh karena itu pemeriksaan dalam tingkat kasasi bukan disebut sebagai pemeriksaan tingkat ketiga sebagaimana pemeriksaan banding yang disebut pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan tingkat kedua. Namun demikian fakta membuktikan bahwa Mahkamah Agung masih sering bertindak sebagai Judex Facti dengan cara memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara.

Jika gugatan tidak diterima atau ditolak, penggugat dapat mengajukan banding dengan memperhatikan argumentasi-argumentasi sebagai berikut:

  1. Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (Onvoeldoende Gemotiveerd) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, sehingga putusan a quo dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara atau Vormverzuim (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.1154/74);
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.1154/74 tersebut, menyatakan:
    • “Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim).”
    • “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.”
  3. Berdasarkan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan (Onvoeldoende Gemotiveerd) dari putusan Judex Facti dalam perkara a quo, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 November 1974 No. M.A./Pemb.1154/74 jo. Putusan MA No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, sudah selayaknya apabila Putusan Judex Facti a quo dibatalkan atau ditinjau kembali dan diputuskan dengan suatu putusan yang berbeda oleh Pengadilan Tinggi.

Sebaliknya jika gugatan diterima, maka dalam kontra memori bandingnya, penggugat harus mendukung bahkan memperkuat pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan negeri

Di tingkat Mahkamah Agung

Persiapan di tingkat Mahkamah Agung tergantung pada putusan pengadilan tinggi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”), Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

  1. tidak berwenang atau melampaui wewenang;
  2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Beberapa Putusan Mahkamah Agung yang perlu diperhatikan dalam pembuatan   Memori Kasasi:

1. Putusan MA No. 3648K/Pdt/10994, tanggal 27 Maret 1997:

“Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang mengandung pertentangan antara Pertimbangan Hukum dan Amar putusannya atau amar putusan tidak sesuai dengan Pertimbangan Hukumnya, maka putusan yang demikian itu akan dibatalkan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi”.

2. Putusan Mahkamah Agung, No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 972:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kuang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerdd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 s.d. 6 yang diduga palsu)”.

Hal-hal yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya:

Di tingkat Pengadilan Negeri:

  1. Periksa surat kuasa penggugat dengan seksama pada awal persidangan;
  2. Eksepsi dan/atau Jawaban harus disusun secara sistematis dengan menyebutkan atau merujuk kepada bukti yang dijadikan sebagai dasar argumentasi;
  3. Pelajari kemungkinan diajukannya: 
    • Eksepsi absolut atau eksepsi relatif
    • Eksepsi non ad impletio contractus;
    • Eksepsi kurang pihak;
    • Eksepsi kabur dan tidak jelas;
    • Eksepsi diskualifikasi;
    • Eksepsi doli prea sintis;
    • Eksepsi premature;
    • dan eksepsi-eksepsi lain yang dapat diajukan oleh penggugat.
  4. Harus dipastikan apakah ada pilihan hukum dan/atau pilihan forum yang telah disepakati para pihak;
  5. Pelajari kemungkinan diajukannya gugatan balik (gugatan rekonvensi);
  6. Jika sita jaminan dikabulkan, ajukan permohonan agar diangkat (Vide: Pasal 227 HIR);
  7. Usahakan untuk mempersiapkan saksi fakta atau ahli sedini mungkin dan lakukanlah try out beberapa hari sebelum persidangan. Mengenai saksi, perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas.

Selanjutnya untuk di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, persiapan tergugat kurang lebih sama dengan persiapan yang harus dilakukan oleh penggugat.

Sita Jaminan

Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam pengajuan Permohonan Sita Jaminan adalah:

  • adanya persangkaan yang beralasan;
  • tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya;
  • menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
  • sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
  • barang yang diletakkan Sita Jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

Unsur-unsur alasan pengajuan Permohonan Sita Jaminan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan atau diakomodir oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 8 Mei 1984, No. 597K/Sip/1983 yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”

M. Yahya Harahap, S.H., (mantan Hakim Agung) dalam bukunya yang berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 yang menyatakan:

“Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:

  • adanya fakta yang mendukung persangkaan;
  • atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;
  • dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal;

Kepada fakta-fakta itulah hakim menilai kebenaran persangkaannya. Fakta atau petunjuk itu dapat diperoleh hakim baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat. Kemudian fakta atau petunjuk yang diperoleh hakim tadi diujikan dengan faktor “masuk akal”. Pengujian terhadap faktor masuk akal sangat penting. Terutama faktor petunjuk, bisa saja petunjuk yang dikemukakan Penggugat tidak masuk akal. Mari kita ambil contoh. Tergugat telah menawarkan hartanya melalui iklan, berupa sebidang tanah seluas satu hektar. Persangkaan tentang penggelapan yang hendak dilakukan oleh Tergugat sudah mencapai batas minimal akan kebenaran persangkaan penggelapan dan sudah mempunyai nilai kualitas yang mengabsahkan tindakan penyitaan, sebab persangkaan yang dikemukakan Penggugat sudah didukung bukti fakta adanya pengiklanan di surat kabar. Penawaran dengan iklan itu adalah masuk akal karena tanah seluas itu banyak pembelinya. Lain halnya jika persangkaan hanya didukung petunjuk tentang adanya beberapa orang yang mendatangi Tergugat, sedang barang yang diminta Penggugat untuk disita adalah pabrik besar. Padahal tagihan yang diajukan dalam gugatan hanya bernilai puluhan juta. Petunjuk yang demikian tidak memenuhi batas minimal persangkaan. Lagi pula, sangat tidak masuk akal bagi Tergugat untuk menjual pabriknya atas tagihan yang hanya sebesar puluhan juta. Sekiranya Tergugat menjual pabrik tersebut, Penggugat belum dapat dikatakan akan dirugikan dalam penjualan itu, karena masih ada harta Tergugat yang lain. Oleh karena itu seandainya hakim mengabulkan sita atas pabrik tersebut, penyitaan itu jelas tidak masuk akal. Bahkan penyitaan itu tidak sah karena tidak didukung fakta-fakta dan petunjuk-petunjuk”

Putusan Provisi

Berdasarkan butir ketujuh SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata putusan provisi tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Selanjutnya butir ketujuh SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut kemudian oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dijadikan sebagai syarat mutlak untuk dapat dijatuhkannya sebuah Putusan Provisi. Pada halaman 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dinyatakan:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pertama.”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

III. Periode Pasca Persidangan

Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, tergugat harus menanggung atau membayar tuntutan yang diajukan kepadanya. Jika tidak, atas permintaan eksekusi dari pihak penggugat (pemenang) pengadilan negeri akan mengeluarkan surat peringatan (aanmaning) dan memanggil tergugat (tereksekusi) untuk diberi kesempatan selama 8 hari untuk melakukan kewajibannya. (Vide: Pasal 196 HIR). Jika tergugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang tepat, akan dipanggil ulang. Namun jika tergugat tidak memberikan alasan maka ketua pengadilan negeri secara ex officio (berdasarkan jabatannya) dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi dalam eksekusi riil atau perintah eksekutorial beslag dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Penundaan Eksekusi

Penundaan eksekusi adalah suatu hal yang bersifat kasuistis dan eksepsionil.

Menurut asas umum yang berlaku:

  • pada setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekutorial;
  • eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya;
  • yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian.

Namun demikian, dalam praktik, secara kasuistis penundaan eksekusi dapat dilakukan karena:

  • alasan kemanusiaan;
  • alasan derden verzet;
  • objek eksekusi masih dalam proses perkara lain;
  • adanya Peninjauan Kembali.

Semoga bermanfaat,

FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES


Share this article