oleh FJP Law Offices | Jun 29, 2020 | Artikel, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara
Dalam pemberitaan di media masa, sering kali kita mendengar adanya pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dari presiden. Namun sebenarnya apa perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Dalam artikel ini akan dibahas perbedaan definisi dari masing-masing...
oleh FJP Law Offices | Jun 10, 2020 | Artikel, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana
Sejarah dan Pengertian Dalam memutus suatu perkara, hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang (statue law must prevail). Hakim haruslah mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah perkara yang...
oleh FJP Law Offices | Mei 29, 2020 | Artikel, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana
Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar...
oleh FJP Law Offices | Mei 28, 2020 | Artikel, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana
Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah mencakup berbagai macam perlindungan yang telah dengan tegas dan jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya meliputi pengaturan terkait perlindungan anak, perlindungan perempuan, undang-undang tentang...
oleh FJP Law Offices | Mei 15, 2020 | Artikel, Hukum Acara Pidana
Salah satu masalah dasar yang sering menjadi perdebatan hangat adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama Penyidik dan Penuntut Umum. Secara umum, upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern di dunia ini...
oleh FJP Law Offices | Apr 30, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana
Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama terdapat beberapa teori untuk menentukan dimana dan kapan Perbuatan Melawan Hukum terjadi. Teori-teori tersebut antara lain: [1] 1. Teori Tempat Terjadinya Kerugian Teori ini dianut oleh negara Amerika Serikat, sebagaimana...
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain