oleh FJP Law Offices | Mar 17, 2021 | Artikel, Permasalahan Korporasi, Perseroan Terbatas
Diundangkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) telah mengakibatkan perubahan di berbagai sektor. Salah satunya adalah dengan diperkenalkannya Perseroan Perorangan[1]. Perseroan Perorangan ini diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja...
oleh FJP Law Offices | Mar 5, 2021 | Artikel, Permasalahan Korporasi, Perseroan Terbatas
Pada dasarnya setiap lembar saham akan memberikan hak bagi pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), mendapatkan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan hak-hak lainnya. Hal ini berlaku umum untuk saham...
oleh FJP Law Offices | Jan 5, 2021 | Artikel, Permasalahan Korporasi, Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas memiliki 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”)...
oleh FJP Law Offices | Okt 12, 2020 | Advokat, Artikel, Hukum Keluarga, Hukum Perdata, Perseroan Terbatas, Pertanahan & Properti
Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Artinya apabila setelah sepasang...
oleh FJP Law Offices | Sep 16, 2020 | Advokat, Artikel, Permasalahan Korporasi, Perseroan Terbatas
Dalam artikel sebelumnya kami telah membahas bagaimana prinsip pertanggungjawaban terbatas yang merupakan ciri khas dari Perseroan Terbatas dapat hapus dalam keadaan-keadaan tertentu dan mengakibatkan baik Direksi, Dewan Komisaris, dan juga pemegang saham dapat...
oleh FJP Law Offices | Jul 3, 2020 | Artikel, Perseroan Terbatas
Direksi merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan Terbatas (“Perseroan”) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan adanya kewenangan ini maka dipahami bahwa Direksilah yang berwenang untuk mengikat Perseroan dengan...
