oleh FJP Law Offices | Jun 30, 2020 | Yurisprudensi
Mahkamah Agung telah menerapkan sikap hukum yang konsisten, bahwa Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Salah satu putusan...
oleh FJP Law Offices | Jun 26, 2020 | Yurisprudensi
Apabila Pelapor tindak pidana mencabut perkaranya dapat menghentikan proses pemeriksaan perkara pidana? Dalam putusannya pada perkara No 1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 Nopember 2009 Mahkamah Agung telah memberikan suatu kaidah hukum sebagai berikut: “Dalam...
oleh FJP Law Offices | Jun 25, 2020 | Yurisprudensi
Jika ditanyakan, apakah dengan menceraikan pasangan dapat membebaskan diri dari kewajiban membayar hutang, hutang mana yang didapat ketika masih dalam perkawinan? Bahwa dalam Putusan No 1904 k/Pdt/2007 tertanggal 16 September 2008 Mahkamah Agung telah memutuskan...
oleh FJP Law Offices | Jun 24, 2020 | Yurisprudensi
Apakah perjanjian yang dibuat oleh pihak yang dalam tekanan atau paksaan adalah Sah? Apabila ketika suatu perjanjian dibuat salah satu pihak berada dalam tekanan atau paksaan, Mahkamah Agung telah memberikan pendapatnya dalam Putusan No. 2356 K/Pdt/2008 tertanggal 28...
oleh FJP Law Offices | Jun 23, 2020 | Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 menyatakan sebagai berikut: “Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai...
oleh FJP Law Offices | Jun 23, 2020 | Yurisprudensi
Apa akibatnya jika tertanggung tidak jujur mengenai barang yang diasuransikan? Mahkamah Agung dalam Putusan No 698PK/PDT/2001 menyatakan bahwa “secara yuridis tertanggung mempunyai kewajiban untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kapal yang akan...
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain