oleh FJP Law Offices | Apr 21, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata
Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal serta kekuatan pembuktiannya. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdata menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan...
oleh FJP Law Offices | Apr 21, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata
Renvoi atau perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah...
oleh FJP Law Offices | Apr 6, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata
Sebelum proses pemeriksaan di pengadilan dimulai, hakim yang memeriksa perkara wajib untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi[1]. Proses mediasi ini wajib diikuti oleh setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum. Semua sengketa perdata...
oleh FJP Law Offices | Apr 6, 2020 | Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana
Masih ingatkah dengan insiden seorang pengacara yang memukul Hakim dengan menggunakan ikat pinggang pada saat pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Menurut kabar di media massa, Hakim yang menjadi korban dalam insiden tersebut membuat laporan ke Polres...
oleh FJP Law Offices | Mar 12, 2020 | Advokat, Artikel, Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata
Dalam praktek hukum acara perdata, cukup sering dijumpai gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan bersama-sama dengan dalil-dalil terkait Wanprestasi. Oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi...
oleh FJP Law Offices | Mar 3, 2020 | Advokat, Artikel, Hukum Acara Perdata
Dalam gugatan sering dijumpai bahwa Penggugat mengajukan permintaan agar pengadilan menjatuhkan Putusan Serta Merta. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan dengan ringkas mengenai hal tersebut. Pada prinsipnya pelaksanaan putusan ...
