oleh FJP Law Offices | Des 22, 2020 | Artikel, Pertanahan & Properti
Dalam proses pembangunan tentu saja tanah merupakan salah satu modal yang penting. Pemerintah sendiri juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum, seperti membangun jalan, pelabuhan, bandar udara, sekolah, pasar, dan sebagainya....
oleh FJP Law Offices | Okt 12, 2020 | Advokat, Artikel, hukum keluarga, Hukum Perdata, Perseroan Terbatas, Pertanahan & Properti
Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Artinya apabila setelah...
oleh FJP Law Offices | Sep 4, 2020 | Advokat, Artikel, Hukum Perdata, Penanaman Modal, Pertanahan & Properti
Dalam hukum pertanahan di Indonesia, hak-hak kepemilikan atas tanah dibagi menjadi beberapa jenis hak. Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dapat dimiliki oleh Perorangan Warga...
oleh FJP Law Offices | Sep 2, 2020 | Advokat, Artikel, Pertanahan & Properti
Salah satu kasus yang paling sering muncul dalam peralihan tanah, misalnya jual beli, adalah munculnya tuntutan dari pihak ketiga yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut di kemudian hari. Sering kali pihak pembeli menjadi pihak yang digugat dengan tuntutan...
oleh FJP Law Offices | Sep 1, 2020 | Advokat, Artikel, Hukum Perdata, Pertanahan & Properti
Baik karena sifatnya sebagai benda tidak bergerak, maupun karena nilainya yang mahal, transaksi pengalihan tanah memiliki prosedur yang berbeda dan harus diperhatikan oleh para pihak untuk memastikan bahwa pengalihan tersebut sah sesuai dengan undang-undang dan...
oleh FJP Law Offices | Jun 12, 2020 | Artikel, Hukum Perdata, Pertanahan & Properti
Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hak menguasai yang dimiliki oleh...
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain