oleh FJP Law Offices | Okt 12, 2020 | Advokat, Artikel, hukum keluarga, Hukum Perdata, Perseroan Terbatas, Pertanahan & Properti
Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Artinya apabila setelah...
oleh FJP Law Offices | Jun 30, 2020 | Artikel, hukum keluarga
Di Indonesia pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan “adopsi anak” bukan merupakan hal yang baru. Berbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang...
oleh FJP Law Offices | Jun 17, 2020 | hukum keluarga, Yurisprudensi
Undang-undang perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah harta bersama (pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – “UU Perkawinan”). Lalu yang menjadi pertanyaan adalah: apakah diperkenankan suami...
oleh FJP Law Offices | Mei 28, 2020 | Artikel, hukum keluarga
Apakah para calon pengantin tahu dokumen apa saja yang akan mereka dapat setelah resmi menjadi pasangan suami istri? Dan apakah calon pengantin juga mengetahui bahwa setiap pasangan suami istri yang baru menikah tidak hanya mendapatkan sepasang Buku Nikah saja tapi...
oleh FJP Law Offices | Apr 7, 2020 | hukum keluarga, Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung No.1159 K/Pdt/2012 Pasal 833 dan Pasal 1100 KUHPer menjelaskan bahwa: Hak dan kewajiban dari si pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan. Asas ini disebut...
oleh FJP Law Offices | Mar 16, 2020 | Advokat, Artikel, hukum keluarga
Jumlah kasus perceraian di Indonesia selalu menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Alasannya pun beragam, mulai dari ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perbedaan usia, finansial, hingga hadirnya orang ketiga. Meski sudah resmi bercerai dan tak lagi...
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain