PEMILIK TEMPAT PENUKARAN UANG DIHUKUM 10 TAHUN PENJARA KARENA MEMBANTU MENYAMARKAN DANA KORUPSI TIMAH: MAHKAMAH AGUNG TEGASKAN JASA PENUKARAN UANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN HASIL KEJAHATAN
Posisi Kasus
Perkara ini bermula dari tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015 sampai dengan 2022. Perkara tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk Harvey Moeis, perusahaan smelter swasta, serta pihak yang membantu mengelola dan menyalurkan dana yang berkaitan dengan kegiatan penambangan timah ilegal.
Helena, pemilik sekaligus Manajer Pemasaran PT Quantum Skyline Exchange, sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha penukaran valuta asing (money changer), didakwa membantu menampung, menukarkan, dan menyalurkan dana yang berasal dari kegiatan penambangan timah ilegal.
Dalam pelaksanaannya, Harvey Moeis mengoordinasikan pengumpulan dana dari sejumlah perusahaan smelter swasta yang disebut sebagai dana pengamanan. Dana tersebut disamarkan sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), meskipun sebenarnya berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal.
Helena menerima setoran dalam mata uang rupiah dari sejumlah perusahaan smelter, kemudian menukarkannya menjadi valuta asing dengan nilai keseluruhan sekitar USD30 juta atau setara Rp420 miliar. Dana hasil penukaran tersebut selanjutnya diserahkan kepada Harvey Moeis.
Transaksi tersebut dilakukan melalui PT Quantum Skyline Exchange dengan menggunakan keterangan transaksi yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Helena juga dinilai tidak memenuhi kewajiban pencatatan identitas dan pelaporan transaksi kepada otoritas yang berwenang, termasuk Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Helena dinilai memusnahkan catatan transaksi secara berkala sehingga menyulitkan penelusuran asal-usul, jumlah, dan aliran dana.
Menurut Penuntut Umum, rangkaian perbuatan tersebut bukan sekadar kegiatan penukaran valuta asing yang sah, melainkan merupakan bagian dari upaya membantu menampung dan menyamarkan dana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tata niaga timah.
Atas perbuatannya, Helena didakwa membantu melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
Persoalan hukum yang menarik dalam perkara ini adalah apakah pemilik usaha penukaran valuta asing dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika jasanya digunakan untuk menyamarkan dana hasil korupsi. Selain itu, timbul pertanyaan apakah uang pengganti harus dibebankan sebesar seluruh dana yang ditransaksikan atau hanya sebesar keuntungan yang terbukti diperoleh pelaku.
Putusan Pengadilan
- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Menyatakan Helena terbukti secara sah dan meyakinkan membantu melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp750.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00 subsider 1 tahun penjara.
- Pengadilan Tinggi Jakarta: Menerima permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Helena, kemudian mengubah putusan pengadilan tingkat pertama dengan memperberat pidana penjara menjadi 10 tahun. Pengadilan Tinggi juga meningkatkan denda menjadi Rp1.000.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan, tetapi mempertahankan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp900.000.000,00.
- Mahkamah Agung: Helena dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung menolak kedua permohonan kasasi tersebut karena menilai putusan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta persidangan dan menerapkan hukum secara tepat. Pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp900 juta tetap berlaku.
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung
- Pemilik usaha penukaran uang dapat dipidana apabila sengaja membantu menyamarkan hasil korupsi
Mahkamah Agung menilai bahwa Helena tidak sekadar menjalankan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana lazimnya dilakukan perusahaan money changer.
Helena terbukti membantu Harvey Moeis menampung dan menukarkan dana yang berkaitan dengan kegiatan penambangan timah ilegal melalui PT Quantum Skyline Exchange.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan menerima setoran dalam mata uang rupiah, menukarkannya menjadi valuta asing, dan menyerahkan hasil penukaran kepada Harvey Moeis.
Dalam proses tersebut ditemukan sejumlah keadaan yang menunjukkan bahwa transaksi tidak dilakukan secara wajar, antara lain penggunaan keterangan transaksi yang tidak benar, tidak dilakukannya pencatatan identitas sebagaimana mestinya, pengabaian kewajiban pelaporan, serta pemusnahan catatan transaksi.
Mahkamah Agung membenarkan penilaian pengadilan tingkat fakta bahwa rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan untuk membantu menyembunyikan asal-usul dana.
Dalam hukum pidana, suatu kegiatan usaha yang pada dasarnya sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila secara sadar digunakan untuk membantu terlaksananya tindak pidana.
Dengan demikian, pemilik atau pengelola usaha penukaran valuta asing tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa dirinya hanya menyediakan jasa penukaran uang apabila terbukti mengetahui dan sengaja membantu penyamaran dana hasil tindak pidana.
Namun, penggunaan jasa penukaran uang oleh pelaku kejahatan tidak dengan sendirinya menjadikan penyedia jasa bersalah. Penuntut umum tetap harus membuktikan keterlibatan, pengetahuan atau bentuk kesalahan yang dipersyaratkan, serta unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Dana yang disebut sebagai CSR tetap dapat merupakan dana hasil tindak pidana
Mahkamah Agung juga mempertimbangkan penggunaan istilah dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam transaksi yang dilakukan Helena.
Dalam perkara ini, dana yang dikumpulkan dari perusahaan smelter swasta disebut sebagai dana CSR. Namun, berdasarkan fakta persidangan, dana tersebut berkaitan dengan kegiatan penambangan timah ilegal dan digunakan sebagai dana pengamanan.
Penamaan suatu pembayaran sebagai dana CSR tidak dengan sendirinya menjadikan transaksi tersebut sah.
Dalam hukum pidana, sifat suatu transaksi harus dinilai berdasarkan sumber dana, tujuan pembayaran, penerima manfaat, serta keadaan sebenarnya yang melatarbelakangi transaksi tersebut.
Apabila dana yang disebut sebagai CSR ternyata digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana, penggunaan istilah CSR tidak dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.
Oleh karena itu, pihak yang secara sadar membantu menampung, menukarkan, atau menyalurkan dana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik yang didakwakan terbukti.
- Transaksi tanpa identitas dan pemusnahan catatan dapat menjadi bukti kesengajaan menyamarkan hasil kejahatan
Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat fakta mengenai tindakan Helena yang tidak melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi sebagaimana mestinya.
Helena juga dinilai menggunakan keterangan transaksi yang tidak benar serta memusnahkan catatan transaksi secara berkala.
Dalam kegiatan usaha penukaran valuta asing, pencatatan identitas pengguna jasa, dokumentasi transaksi, dan pemenuhan kewajiban pelaporan merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
Kewajiban tersebut bertujuan memastikan agar transaksi keuangan dapat ditelusuri dan tidak digunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.
Dalam perkara ini, pengabaian kewajiban tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dinilai bersama rangkaian perbuatan lainnya, termasuk besarnya transaksi, sumber dana, penggunaan keterangan yang tidak benar, dan penyerahan dana kepada Harvey Moeis.
Rangkaian keadaan tersebut menjadi dasar pembuktian adanya kesengajaan Helena membantu penyamaran hasil tindak pidana.
Dengan demikian, pelanggaran kewajiban administratif tidak otomatis merupakan tindak pidana pencucian uang. Namun, pelanggaran tersebut dapat menjadi bagian dari alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana apabila berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.
- Uang pengganti harus didasarkan pada hasil tindak pidana yang terbukti diperoleh pelaku
Salah satu pertimbangan hukum terpenting dalam perkara ini adalah penentuan besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan Helena.
Meskipun Helena membantu menukarkan dana sekitar USD30 juta atau setara Rp420 miliar, pengadilan hanya membebankan uang pengganti sebesar Rp900 juta.
Mahkamah Agung membenarkan penetapan tersebut karena Rp900 juta merupakan keuntungan yang dinilai terbukti diperoleh Helena dari kegiatan penukaran uang.
Sementara itu, dana pokok sebesar Rp420 miliar dibebankan kepada Harvey Moeis sebagai pihak yang terbukti menerima dan menikmati dana tersebut.
Pertimbangan tersebut berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan dengan jumlah paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa uang pengganti harus memiliki hubungan dengan hasil tindak pidana yang diperoleh terdakwa.
Dengan demikian, besarnya nilai transaksi yang dikelola seseorang tidak selalu sama dengan jumlah harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana.
Seseorang yang membantu mengelola atau menukarkan dana hasil korupsi tetap dapat dipidana atas keterlibatannya. Namun, pembebanan uang pengganti harus didasarkan pada pembuktian mengenai harta benda yang benar-benar diperolehnya dari tindak pidana.
Prinsip tersebut juga mencegah pembebanan uang pengganti secara otomatis terhadap seluruh dana yang hanya melewati rekening atau dikelola oleh seorang pelaku, tanpa pembuktian mengenai perolehan hasil tindak pidana tersebut.
- Kerugian keuangan negara harus dibedakan dari kerugian lingkungan hidup
Mahkamah Agung juga mempertimbangkan persoalan pemisahan antara kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hidup dalam perkara korupsi tata niaga timah.
Berdasarkan audit BPKP, kerugian keuangan negara mencapai Rp29.672.506.122.882,00.
Kerugian tersebut berkaitan dengan penyimpangan tata niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk, termasuk biaya sewa peralatan pemrosesan timah dan pembelian bijih timah.
Sementara itu, nilai kerugian lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan diperkirakan mencapai Rp271.069.688.018.700,00.
Mahkamah Agung membedakan kedua jenis kerugian tersebut karena masing-masing mempunyai karakter dan dasar pertanggungjawaban hukum yang berbeda.
Kerugian keuangan negara berkaitan dengan berkurangnya kekayaan atau hak keuangan negara yang dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, kerugian lingkungan hidup berkaitan dengan kerusakan ekosistem, hilangnya fungsi lingkungan, serta biaya pemulihan akibat kegiatan pertambangan.
Dalam perkara ini, nilai kerugian ekologis tidak digabungkan ke dalam perhitungan kerugian keuangan negara, tetapi dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum lingkungan hidup.
Mekanisme tersebut dapat berupa gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan dan ganti rugi, maupun penegakan hukum pidana lingkungan apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Pemisahan tersebut tidak berarti bahwa kerusakan lingkungan tidak mungkin menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, kerugian ekologis tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kerugian keuangan negara hanya karena keduanya dapat dihitung dalam nilai uang.
- Pengampunan pajak tidak menghapus pertanggungjawaban pidana korupsi dan pencucian uang
Mahkamah Agung juga mempertimbangkan persoalan keikutsertaan dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Program pengampunan pajak merupakan kebijakan yang memberikan fasilitas tertentu dalam penyelesaian kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang.
Namun, fasilitas pengampunan pajak tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi atau pencucian uang.
Apabila suatu aset terbukti berasal dari hasil tindak pidana, aset tersebut tetap dapat menjadi objek penyitaan atau perampasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pelaporan harta dalam program pengampunan pajak tidak secara otomatis mengubah hasil tindak pidana menjadi harta yang sah atau memberikan kekebalan terhadap proses hukum pidana.
- Pidana 10 tahun penjara dinilai sesuai dengan beratnya perbuatan
Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara tepat beratnya perbuatan Helena dan perannya dalam membantu rangkaian tindak pidana korupsi serta pencucian uang.
Meskipun Helena bukan pihak yang menikmati seluruh dana pokok sebesar Rp420 miliar, keterlibatannya dalam menampung, menukarkan, dan menyamarkan dana tetap merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana serius.
Mahkamah Agung membenarkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp1 miliar yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya uang pengganti dan beratnya pidana penjara merupakan dua persoalan yang berbeda.
Uang pengganti ditentukan berdasarkan harta benda yang terbukti diperoleh dari tindak pidana korupsi, sedangkan berat ringannya pidana penjara ditentukan dengan mempertimbangkan kesalahan, peran, sifat perbuatan, dampak tindak pidana, dan keadaan lain yang relevan.
Oleh karena itu, seseorang yang hanya memperoleh keuntungan relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan nilai transaksi tetap dapat dijatuhi pidana penjara yang berat apabila keterlibatannya dalam tindak pidana terbukti serius.
→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 4985 K/Pid.Sus/2025, tanggal 25 Juni 2025.
Sumber:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0a3eca250a062c0c0303931353137.html
Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary
Wakil Ketua Umum Peradi RBA

