oleh FJP Law Offices | Jan 8, 2020 | Artikel, Hukum Pidana, Korupsi
Pada mulanya definisi delik korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan...
oleh FJP Law Offices | Sep 8, 2019 | Artikel, Hukum Pidana, Korupsi
Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang secara jabatan dan intelektual mampu mengeksekusi perbuatannya, namun dibalik itu, uang atau aset adalah “nadi” yang menghidupkan semuanya. Karena uang adalah nadi yang mengalirkan darah untuk menghidupkan korupsi maka...
oleh FJP Law Offices | Agu 8, 2019 | Artikel, Hukum Pidana, Korupsi
Sebagai Presiden terpilih, dalam periode kedua pemerintahannya Presiden Jokowi dipastikan akan menggenjot penanaman modal (investasi) seluas-luasnya di Indonesia. Alhasil setiap kementerian dan lembaga negara terkait, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)...
Hal-Hal Penting Dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Hak dan Upaya Hukum bagi Para Pihak yang Terdampak karena Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Persandingan Undang-Undang PPh dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI Tentang Kemudahan Berusaha Bagian Ketujuh Tentang Perpajakan
Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market
Konsekuensi Hukum Bagi Peretas Atau Penyadap Perangkat Telekomunikasi Milik Orang Lain