MAHKAMAH KONSTITUSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA HARUS BERDASARKAN PEMBUKTIAN, BUKAN SEMATA-MATA JABATAN
Posisi Kasus
Seorang Direktur Utama perusahaan penerbitan buku menguji Pasal 326 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP karena penggunaan kata ” dan” dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Menurut Pemohon, rumusan tersebut berpotensi menyebabkan korporasi dan pengurusnya harus dipertanggungjawabkan secara bersamaan, tanpa mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan masing-masing.
Padahal, hukum pidana materiil menggunakan frasa ” dan/atau “, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP harus dimaknai “dan/atau”.
Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hukum acara pidana harus selaras dengan hukum pidana materiil untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak harus selalu dikenakan secara bersamaan kepada korporasi dan pengurusnya, melainkan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan pembuktian.
Kaidah Hukum
- Direktur tidak otomatis bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana korporasi: Jabatan semata tidak cukup untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana.
- Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat bersifat kumulatif maupun alternatif: Pidana dapat dikenakan kepada korporasi saja, penanggung jawabnya saja, atau keduanya, sesuai hasil pembuktian.
- Pertanggungjawaban pidana harus bersifat personal berdasarkan dasar kesalahan yang ditentukan hukum: Setiap subjek hukum harus dinilai menurut perbuatan, keterlibatan, dan dasar pertanggungjawabannya.
- Hukum acara pidana wajib selaras dengan hukum pidana materiil: Ketidaksinkronan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan prinsip perlindungan konstitusional.
Penegasan Hukum
Tidak setiap tindak pidana perusahaan merupakan tindak pidana direkturnya, dan tidak setiap tindak pidana direktur otomatis menjadi tanggung jawab pidana perusahaan.
Pertanggungjawaban pidana harus ditentukan berdasarkan hukum dan pembuktian, bukan semata-mata kedudukan seseorang dalam struktur korporasi.
→ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026, tanggal 29 Oktober 2026.
Sumber:
https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=371%2FPUU-XXIV%2F2026
Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary
Wakil Ketua Umum Peradi RBA

