Pencerahan Hukum Hari Ini (Sabtu, 6 November 2021)

oleh | Nov 8, 2021 | Pencerahan Hukum | 0 Komentar

“AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT PPAT BUKANLAH KTUN”

PPAT adalah pejabat tata usaha negara karena melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2) UU No.5 tahun 1986 jo. Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 dan Pasal 5 PerMen Agraria No.10 tahun 1961). Namun demikian, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena bersifat bilateral (kontraktual), tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat keputusan tata usaha negara.

  • Putusan Mahkamah Agung No.302 K/TUN/1999, tanggal 8 Februari 2000.

Salam Pancasila,

Fredrik J. Pinakunary

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Firma kami memiliki filosofi sederhana berdasarkan tiga nilai: integritas, pengetahuan dan reliabilitas untuk melakukan dan menjaga kualitas layanan kami.

Firma kami berkomitmen untuk bekerja keras untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa litigasi, namun jika perlu, firma kami akan berusaha untuk memastikan bahwa klien kami akan menyelesaikan masalah hukum mereka, secara efektif, efisien, didukung oleh tim pengacara berpengalaman di bidang litigasi dengan reputasi baik.

Alamat Kantor

 

Office 8 Building, Lantai 17

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot. 28, Jakarta, 12190, Indonesia.

 

Telepon / Fax

 

Telepon: +622129332990, +622129332991

Fax: +622129332992

FJP Law Offices | Didesain oleh IndonesiaGo Digital