{"id":34702,"date":"2026-11-18T08:51:50","date_gmt":"2026-11-18T01:51:50","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=34702"},"modified":"2026-11-18T08:51:52","modified_gmt":"2026-11-18T01:51:52","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-rabu-18-november-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-rabu-18-november-2026\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Rabu, 18 November 2026)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>HAKIM DIHUKUM 12 TAHUN PENJARA KARENA MENERIMA SUAP PERKARA MINYAK GORENG: MAHKAMAH AGUNG TEGASKAN ASET ATAS NAMA KELUARGA DAPAT DIRAMPAS, TETAPI PEMILIK BERITIKAD BAIK BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posisi Kasus<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh D, seorang hakim yang menjadi ketua majelis dalam perkara korupsi korporasi minyak goreng yang melibatkan tiga grup perusahaan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D didakwa menerima suap bersama dua hakim lainnya, yaitu A dan AM. Pemberian uang tersebut dilakukan melalui sejumlah perantara, antara lain MAN selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, WG selaku panitera, dan AR selaku pihak yang mewakili kepentingan penasihat hukum korporasi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurut dakwaan, uang suap diberikan dalam dua tahap, yaitu pada Juni dan September 2024, dengan tujuan memengaruhi putusan agar korporasi yang sedang diadili dibebaskan atau setidak-tidaknya memperoleh putusan yang menguntungkan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pada 19 Maret 2025, majelis hakim yang diketuai D menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) terhadap ketiga grup korporasi tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam rangkaian penerimaan suap, salah satu pembayaran sebesar USD1.170.000 dibagikan kepada ketiga hakim. Dari jumlah tersebut, D menerima USD510.000, sedangkan A dan AM masing-masing menerima USD330.000.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain persoalan penerimaan suap, perkara ini juga menyangkut sebuah apartemen yang tercatat atas nama SW, kakak ipar D. Apartemen tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi yang diterima D.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Persoalan hukum kemudian muncul ketika apartemen tersebut dirampas meskipun secara formal tercatat atas nama orang lain yang bukan terdakwa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seorang hakim yang menerima suap, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai apakah harta yang tercatat atas nama anggota keluarga dapat dirampas sebagai hasil korupsi, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Putusan Pengadilan<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Pengadilan tingkat pertama membebaskan D dari dakwaan kesatu primair, tetapi menyatakan D terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap secara bersama-sama. Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun, denda sebesar Rp500.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp9.211.864.000,00.<\/li>\n\n\n\n<li>Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, kemudian mengubah putusan pengadilan tingkat pertama mengenai lamanya pidana. Pidana penjara diperberat menjadi 12 tahun, sedangkan denda tetap sebesar Rp500.000.000,00 dengan pidana pengganti 140 hari penjara dan kewajiban membayar uang pengganti tetap sebesar Rp9.211.864.000,00.<\/li>\n\n\n\n<li>Mahkamah Agung: D dan Penuntut Umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung menolak kedua permohonan kasasi tersebut dan membebankan biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 kepada terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tetap berlaku, termasuk pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp500 juta, dan uang pengganti Rp9,21 miliar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Hakim yang menerima suap untuk memengaruhi putusan dapat dipidana karena tindak pidana korupsi<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat fakta (judex facti) yang menyatakan bahwa D terbukti menerima suap bersama hakim lainnya dalam perkara korupsi korporasi minyak goreng.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penerimaan uang tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemberian biasa karena berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebagai ketua majelis, D mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsi peradilan secara independen, objektif, dan tidak memihak. Kewajiban tersebut dilanggar ketika hakim menerima uang dari pihak yang berkepentingan terhadap hasil perkara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbuatan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kedudukan hakim yang dapat memenuhi unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menilai bahwa pengadilan tingkat fakta telah mempertimbangkan alat bukti secara tepat dalam menentukan keterlibatan D bersama hakim lainnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, hakim yang menerima uang untuk memengaruhi putusan perkara yang sedang ditanganinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana sesuai peran yang terbukti.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Perbedaan keterangan mengenai jumlah uang suap merupakan persoalan pembuktian<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam pemeriksaan perkara, terdapat perbedaan keterangan mengenai pembagian uang yang diterima para hakim.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menilai bahwa pengadilan tingkat fakta telah mempertimbangkan perbedaan tersebut dan menentukan jumlah uang yang terbukti diterima D sebesar USD510.000 dalam salah satu tahap pembagian.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penentuan jumlah uang tersebut merupakan hasil penilaian terhadap alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti lain yang diajukan dalam persidangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbedaan keterangan tidak dengan sendirinya menyebabkan pembuktian menjadi tidak sah. Hakim harus menilai kesesuaian antara alat bukti dan memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas fakta yang dinyatakan terbukti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian mengenai fakta dan alat bukti pada prinsipnya merupakan kewenangan judex facti, sedangkan pemeriksaan kasasi berfokus pada benar atau tidaknya penerapan hukum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak mengubah penilaian mengenai jumlah uang yang diterima D sepanjang tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Apartemen atas nama kakak ipar dapat dirampas apabila terbukti berasal dari hasil korupsi<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salah satu persoalan hukum terpenting dalam perkara ini adalah perampasan sebuah apartemen yang secara formal tercatat atas nama SW, kakak ipar D.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D meminta agar sertifikat apartemen tersebut dikembalikan dengan alasan bahwa apartemen bukan atas namanya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan pengadilan tingkat fakta yang menghubungkan apartemen tersebut dengan hasil tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam menilai hubungan tersebut, pengadilan mempertimbangkan sejumlah keadaan, antara lain waktu pembelian apartemen yang berkaitan dengan periode tindak pidana, hubungan keluarga antara pemilik formal dan terdakwa, serta penggunaan apartemen oleh keluarga terdakwa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Keadaan-keadaan tersebut dinilai sebagai bagian dari rangkaian petunjuk yang menghubungkan aset dengan tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam hukum pidana korupsi, kepemilikan formal atas nama orang lain tidak selalu menentukan siapa pemilik sebenarnya atau dari mana sumber dana pembelian suatu aset.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apabila terbukti bahwa suatu barang dibeli menggunakan uang hasil korupsi, barang tersebut pada prinsipnya dapat dikenakan tindakan perampasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, hubungan keluarga, waktu pembelian, atau penggunaan suatu aset oleh keluarga terdakwa tidak dengan sendirinya cukup untuk membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari hasil korupsi. Harus terdapat pembuktian yang sah mengenai hubungan antara aset dan tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, perampasan aset tidak boleh hanya didasarkan pada dugaan atau hubungan kekeluargaan, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang sah dan pertimbangan hukum yang memadai.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pihak ketiga yang beritikad baik tetap memperoleh perlindungan hukum<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung juga mempertimbangkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pasal 19 ayat (1) pada pokoknya menentukan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang yang bukan milik terdakwa tidak boleh dijatuhkan apabila merugikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) memberikan hak kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, apabila SW dapat membuktikan bahwa apartemen tersebut diperoleh secara sah dan tidak berasal dari hasil tindak pidana korupsi, SW dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk mempertahankan haknya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perlindungan tersebut penting karena tujuan perampasan aset hasil korupsi adalah mengambil kembali hasil kejahatan, bukan merampas harta milik orang yang tidak terlibat dan memperolehnya secara sah.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oleh karena itu, pengadilan harus membedakan antara pihak ketiga yang hanya dipergunakan sebagai pemilik formal untuk menyembunyikan hasil tindak pidana dan pihak ketiga yang benar-benar memiliki hak atas aset berdasarkan perolehan yang sah.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Perampasan aset dan pembayaran uang pengganti merupakan instrumen pemulihan hasil tindak pidana<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, D juga dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp9.211.864.000,00.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan dalam UU Tipikor yang bertujuan mengambil kembali nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, jumlah uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sementara itu, perampasan barang yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor, dengan tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kedua instrumen tersebut mempunyai hubungan erat dalam upaya pemulihan hasil tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apabila suatu aset dirampas dan nilainya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, pengadilan dan aparat pelaksana putusan harus memastikan bahwa nilai aset tersebut diperhitungkan secara tepat agar tidak terjadi pengambilan nilai yang sama secara berlebihan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, perampasan aset dan pembayaran uang pengganti harus dilaksanakan secara proporsional serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pemeriksaan kasasi tidak dimaksudkan untuk mengulangi pemeriksaan fakta<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menolak alasan kasasi D yang pada pokoknya mempersoalkan beratnya pidana dan penilaian terhadap barang bukti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP lama, pemeriksaan kasasi dilakukan untuk menilai apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penilaian mengenai jumlah uang yang diterima, keterkaitan apartemen dengan hasil korupsi, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan merupakan bagian dari pemeriksaan fakta oleh judex facti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang memadai mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung juga menolak kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya meminta agar putusan Pengadilan Tinggi dipertahankan karena permintaan tersebut tidak menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ketentuan peralihan KUHAP menentukan hukum acara yang berlaku<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perkara ini juga menimbulkan persoalan mengenai hukum acara pidana yang harus digunakan karena pemeriksaan kasasi berlangsung setelah berlakunya KUHAP baru pada 2 Januari 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menerapkan ketentuan peralihan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 361 huruf c sebagaimana dirujuk dalam uraian putusan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perkara yang telah dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan tingkat pertama sebelum berlakunya KUHAP baru tetap diselesaikan berdasarkan hukum acara yang ditentukan dalam ketentuan peralihan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oleh karena itu, pemeriksaan kasasi perkara D tetap menggunakan ketentuan KUHAP lama, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penerapan ketentuan peralihan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang berjalan ketika terjadi perubahan undang-undang hukum acara pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2192 Putusan Mahkamah Agung Nomor 6134 K\/PID.SUS\/2026. tanggal 3 Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sumber:<br><a href=\"https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/11f1a819b335499692a5313133323535.html\">https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/11f1a819b335499692a5313133323535.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salam Pancasila,<br>Fredrik J. Pinakunary<br>Wakil Ketua Umum PERADI RBA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>HAKIM DIHUKUM 12 TAHUN PENJARA KARENA MENERIMA SUAP PERKARA MINYAK GORENG: MAHKAMAH AGUNG TEGASKAN ASET ATAS NAMA KELUARGA DAPAT DIRAMPAS, TETAPI PEMILIK BERITIKAD BAIK BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN Posisi Kasus Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh D, seorang hakim yang menjadi ketua majelis dalam perkara korupsi korporasi minyak goreng yang [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[25,320],"tags":[],"class_list":["post-34702","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-korupsi","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34702"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34703,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34702\/revisions\/34703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}