{"id":34700,"date":"2026-11-17T07:21:01","date_gmt":"2026-11-17T00:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=34700"},"modified":"2026-11-18T08:23:51","modified_gmt":"2026-11-18T01:23:51","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-17-november-2026-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-17-november-2026-2\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Selasa, 17 November 2026)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PEJABAT NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DAN MERUGIKAN NEGARA HARUS DIJERAT PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR? PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM AGUNG DALAM KASUS KORUPSI BTS 4G JOHNNY G. PLATE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posisi Kasus<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perkara ini bermula dari penyimpangan proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tahun Anggaran 2020\u20132022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Johnny Gerard Plate, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Pengguna Anggaran (PA), didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama BAKTI sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta sejumlah pihak lainnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penyimpangan tersebut dilakukan melalui berbagai tindakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran proyek. Johnny Gerard Plate dinilai telah menyetujui penggunaan anggaran tanpa didahului perencanaan strategis yang semestinya, serta menyetujui perpanjangan pekerjaan dan pembayaran kontrak secara penuh meskipun pembangunan BTS mengalami keterlambatan yang signifikan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dari target pembangunan 4.200 lokasi BTS, hanya 958 lokasi yang benar-benar selesai. Namun, pembayaran kontrak tetap dicairkan hingga mencapai Rp10.803.654.977.067,00 termasuk pajak.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara tersebut, Johnny Gerard Plate juga dinyatakan menerima uang sebesar Rp10 miliar serta berbagai fasilitas, antara lain perjalanan, penginapan hotel, permainan golf, dan pembayaran kartu kredit. Selain itu, terdapat penyaluran sejumlah dana kepada berbagai pihak dan lembaga yang berkaitan dengan perkara tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 6 April 2023, penyimpangan proyek BTS 4G tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jaksa Penuntut Umum mendakwa Johnny Gerard Plate melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Persoalan hukum yang kemudian mengemuka dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah apakah perbuatan seorang menteri yang berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan jabatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor atau penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Putusan Pengadilan<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Menyatakan Johnny Gerard Plate terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp15,5 miliar subsider 2 tahun penjara.<\/li>\n\n\n\n<li>Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Mempertahankan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar, tetapi mengubah besarnya uang pengganti menjadi Rp16,1 miliar dan USD10.000, dengan pidana penjara pengganti selama 5 tahun.<\/li>\n\n\n\n<li>Mahkamah Agung: Menolak permohonan kasasi Johnny Gerard Plate maupun Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung hanya memperbaiki status barang bukti berupa satu unit mobil Land Rover Velar untuk dirampas bagi negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.<\/li>\n\n\n\n<li>Mahkamah Agung (Tingkat Peninjauan Kembali): Johnny Gerard Plate mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengemukakan sejumlah alasan, antara lain adanya keadaan baru (novum), persoalan pembuktian kerugian keuangan negara, pertentangan putusan, serta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menolak permohonan PK tersebut sehingga putusan sebelumnya tetap berlaku.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, dalam pemeriksaan PK terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., mengenai ketentuan pidana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Johnny Gerard Plate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurut hakim yang berbeda pendapat tersebut, Johnny Gerard Plate tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi perbuatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor, bukan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Mayoritas hakim menilai perbuatan Johnny Gerard Plate memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mayoritas majelis hakim mempertahankan penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terhadap Johnny Gerard Plate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, Johnny Gerard Plate dinilai telah terlibat dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran proyek BTS 4G.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meskipun terdakwa merupakan seorang menteri, mayoritas hakim tidak memandang bahwa kedudukannya sebagai pejabat publik secara otomatis mengharuskan penerapan Pasal 3 UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurut konstruksi hukum yang dipertahankan mayoritas hakim, unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah terbukti berdasarkan fakta persidangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, status seseorang sebagai pejabat negara tidak dengan sendirinya menghalangi penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apabila seluruh unsur delik tersebut terbukti.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Alasan Peninjauan Kembali harus memenuhi persyaratan hukum<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menilai bahwa alasan PK yang diajukan Johnny Gerard Plate tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang berlaku pada saat pemeriksaan perkara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pasal tersebut mengatur alasan pengajuan PK, antara lain adanya keadaan baru yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa apabila keadaan tersebut diketahui pada waktu persidangan, hasil putusan akan berbeda; adanya pertentangan tertentu dalam putusan; atau adanya kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, Johnny Gerard Plate mengajukan alasan mengenai adanya novum, ketidaktepatan perhitungan kerugian negara, serta perbedaan putusan dengan perkara terdakwa lainnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, Mahkamah Agung menilai alasan-alasan tersebut tidak cukup untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbedaan penilaian terhadap alat bukti atau ketidaksetujuan terhadap pertimbangan hukum sebelumnya tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai novum ataupun kekhilafan hakim.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oleh karena itu, PK tidak dapat digunakan semata-mata untuk mengulangi pemeriksaan fakta yang telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Kerugian negara sebesar Rp8,03 triliun menjadi pertimbangan penting dalam pemidanaan<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara yang mencapai Rp8.032.084.133.795,51.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kerugian negara tersebut berada dalam kategori paling berat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan jumlah kerugian negara, tetapi juga tingkat kesalahan terdakwa, peran dalam tindak pidana, keuntungan yang diperoleh, dampak perbuatan, serta ada atau tidaknya pengembalian hasil tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mayoritas majelis menilai bahwa pidana penjara selama 15 tahun yang dijatuhkan kepada Johnny Gerard Plate tidak berlebihan apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian negara dan keadaan yang memberatkan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pedoman pemidanaan tersebut dimaksudkan untuk mendorong konsistensi dan proporsionalitas putusan tanpa menghilangkan kewenangan hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Dissenting opinion: perbuatan Johnny Gerard Plate lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bagian yang paling menarik dari putusan PK ini adalah pendapat berbeda Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurutnya, permohonan Johnny Gerard Plate untuk dibebaskan tidak beralasan karena perbuatannya tetap memenuhi unsur tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, hakim tersebut berbeda pendapat mengenai pasal yang seharusnya diterapkan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurut pendapat berbeda tersebut, perbuatan Johnny Gerard Plate lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada kedudukannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Pengguna Anggaran.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pasal 3 UU Tipikor mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, tindakan yang dipersoalkan berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan dalam menyetujui anggaran, mengendalikan pelaksanaan proyek, serta menyetujui pembayaran.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurut hakim yang berbeda pendapat, karakter perbuatan tersebut lebih tepat dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan daripada semata-mata perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut bukan mengenai apakah Johnny Gerard Plate harus dibebaskan, melainkan mengenai dasar hukum yang paling tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Perbedaan mendasar antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Persoalan yang muncul dalam perkara ini memiliki arti penting bagi praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbedaan kedua pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Karakter Perbuatan<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pasal 2 ayat (1): Perbuatan melawan hukum.<\/li>\n\n\n\n<li>Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Unsur Keuntungan<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pasal 2 ayat (1): Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.<\/li>\n\n\n\n<li>Pasal 3: Bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Hubungan dengan Jabatan<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pasal 2 ayat (1): Tidak mensyaratkan jabatan tertentu.<\/li>\n\n\n\n<li>Pasal 3: Mensyaratkan hubungan dengan jabatan atau kedudukan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Kerugian Negara<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pasal 2 ayat (1): Harus dibuktikan.<\/li>\n\n\n\n<li>Pasal 3: Harus dibuktikan.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Persoalan Utama<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pasal 2 ayat (1): Apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur delik?<\/li>\n\n\n\n<li>Pasal 3: Apakah kewenangan karena jabatan atau kedudukan disalahgunakan?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan pasal yang tepat tidak cukup hanya didasarkan pada kedudukan seseorang sebagai pejabat publik.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hakim harus memeriksa karakter perbuatan, sumber kewenangan, bentuk penyimpangan, tujuan memperoleh keuntungan, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian keuangan negara.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Arti penting dissenting opinion bagi perkembangan hukum pidana korupsi<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pendapat berbeda Hakim Agung Surya Jaya menunjukkan adanya persoalan penafsiran hukum mengenai hubungan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di satu sisi, mayoritas hakim mempertahankan penerapan Pasal 2 ayat (1) karena menilai unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di sisi lain, hakim yang berbeda pendapat menilai bahwa apabila inti perbuatan berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan, Pasal 3 merupakan ketentuan yang lebih tepat.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbedaan tersebut penting karena berkaitan dengan asas legalitas, kepastian hukum, ketepatan kualifikasi tindak pidana, dan proporsionalitas pemidanaan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meskipun dissenting opinion tidak mengubah amar putusan, argumentasi di dalamnya dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi, advokat, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan batas penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2192 Putusan Mahkamah Agung Nomor 919 PK\/PID.SUS\/2025, tanggal 9 Mei 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sumber:<br><a href=\"https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/11f197c4f6605522947c313634363032.html\">https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/11f197c4f6605522947c313634363032.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salam Pancasila,<br>Fredrik J. Pinakunary<br>Wakil Ketua Umum Peradi RBA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PEJABAT NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DAN MERUGIKAN NEGARA HARUS DIJERAT PASAL 2 ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR? PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM AGUNG DALAM KASUS KORUPSI BTS 4G JOHNNY G. PLATE Posisi Kasus Perkara ini bermula dari penyimpangan proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[25,320],"tags":[],"class_list":["post-34700","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-korupsi","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34700"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34700\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34701,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34700\/revisions\/34701"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}