{"id":34677,"date":"2026-11-11T16:03:49","date_gmt":"2026-11-11T09:03:49","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=34677"},"modified":"2026-11-11T16:03:51","modified_gmt":"2026-11-11T09:03:51","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-17-november-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-17-november-2026\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Selasa, 17 November 2026)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>MENGAJUKAN BUKTI BARU DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA: MENGAPA KUITANSI DAN SURAT TANAH BELUM TENTU MENGUBAH PUTUSAN?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posisi Kasus<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DS (Penggugat\/Mantan Istri) mengajukan gugatan cerai terhadap IP (Tergugat\/Mantan Suami) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam perkara tersebut, IP mengajukan gugatan balik atau rekonvensi untuk menetapkan dan membagi harta bersama. Harta yang diminta untuk dibagi meliputi tanah, rumah, kendaraan, dan peralatan rumah tangga. IP meminta agar masing-masing pihak memperoleh setengah bagian.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Putusan Pengadilan<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Mengabulkan gugatan cerai dan menolak gugatan balik.<\/li>\n\n\n\n<li>Pengadilan Tinggi Agama Medan: Membatalkan putusan tingkat pertama. Selanjutnya, DS melakukan permohonan Kasasi.<\/li>\n\n\n\n<li>Mahkamah Agung: Menolak permohonan Kasasi. DS kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dengan menyerahkan surat ganti rugi, kuitansi, dan surat jual beli tanah sebagai bukti baru. Dokumen-dokumen tersebut diajukan untuk membuktikan asal-usul kepemilikan tanah sengketa yang dikaitkan dengan nama Sapen.<\/li>\n\n\n\n<li>Mahkamah Agung (Tingkat Peninjauan Kembali): Menolak permohonan peninjauan kembali DS dan membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000.000,00.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menilai dokumen yang diajukan tidak membuktikan asal-usul kepemilikan tanah sengketa atas nama Sapen. Karena tidak menjawab persoalan pembuktian tersebut, dokumen-dokumen itu dinilai tidak bersifat menentukan. Keberadaannya tidak memberikan dasar yang cukup untuk mengubah putusan sebelumnya. Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan PK DS dan membebankan biaya pemeriksaan PK sebesar Rp2.000.000,00 kepadanya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kaidah Hukum<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Bukti baru harus memenuhi syarat sebagai novum: Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengatur alasan PK berupa ditemukannya surat bukti yang bersifat menentukan dan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. UU Mahkamah Agung. Dengan demikian, dokumen yang baru diserahkan pada tahap PK belum tentu memenuhi syarat sebagai novum. Pemohon perlu menunjukkan bahwa dokumen tersebut memenuhi ketentuan mengenai penemuannya dan memiliki pengaruh penting terhadap hasil perkara.<\/li>\n\n\n\n<li>Kekuatan bukti bergantung pada isi dan hubungannya dengan objek sengketa: Surat ganti rugi, kuitansi, dan surat jual beli dapat memiliki arti dalam pembuktian. Namun, nama atau bentuk dokumennya saja tidak cukup untuk menentukan kekuatannya. Dalam perkara ini, persoalan utamanya adalah apakah dokumen tersebut dapat membuktikan asal-usul kepemilikan tanah yang disengketakan. Mahkamah Agung menilai bukti yang diajukan belum dapat menjelaskan hal itu. Sebagai gambaran, kuitansi pembayaran belum tentu menjawab seluruh persoalan kepemilikan apabila hubungan antara pembayaran, pihak yang bertransaksi, dan tanah yang disengketakan belum jelas. Dokumen harus dibaca bersama fakta serta bukti lainnya.<\/li>\n\n\n\n<li>Bukti yang tidak menentukan tidak cukup untuk membatalkan putusan: PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pemohon menggunakan alasan penemuan bukti baru, bukti tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Dalam perkara ini, alasan PK tidak dibenarkan karena dokumen yang diajukan tidak bersifat menentukan. Oleh sebab itu, permohonan PK ditolak dan putusan sebelumnya tetap berlaku.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2192 Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK\/AG\/2026, tanggal 21 Juli 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sumber:<br><a href=\"https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/11f1be289adfdb7a9e4d313331353033.html\">https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/11f1be289adfdb7a9e4d313331353033.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salam Pancasila,<br>Fredrik J. Pinakunary<br>Wakil Ketua Umum Peradi RBA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MENGAJUKAN BUKTI BARU DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA: MENGAPA KUITANSI DAN SURAT TANAH BELUM TENTU MENGUBAH PUTUSAN? Posisi Kasus DS (Penggugat\/Mantan Istri) mengajukan gugatan cerai terhadap IP (Tergugat\/Mantan Suami) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Dalam perkara tersebut, IP mengajukan gugatan balik atau rekonvensi untuk menetapkan dan membagi harta bersama. Harta yang diminta untuk dibagi meliputi tanah, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-34677","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34677"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34677\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34678,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34677\/revisions\/34678"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}