{"id":34672,"date":"2026-11-11T11:19:14","date_gmt":"2026-11-11T04:19:14","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=34672"},"modified":"2026-11-16T09:34:38","modified_gmt":"2026-11-16T02:34:38","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-senin-16-november-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-senin-16-november-2026\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Senin, 16 November 2026)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>KASUS KORUPSI TIMAH HARVEY MOEIS: MAHKAMAH AGUNG TEGASKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HARUS DIBEDAKAN DARI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN HASIL KORUPSI YANG DINIKMATI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Posisi Kasus<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk selama periode 2015 sampai dengan 2022. Harvey Moeis didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan penambang tanpa izin, perusahaan smelter swasta, dan pihak-pihak yang mengelola dana hasil kegiatan tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, Harvey Moeis berperan sebagai penghubung antara penambang tanpa izin dengan perusahaan smelter swasta. Ia juga mengoordinasikan sejumlah perusahaan yang digunakan untuk memasok bijih timah dari wilayah konsesi PT Timah Tbk. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penyewaan peralatan pemrosesan timah, penerbitan surat perintah kerja yang tidak mencerminkan kegiatan sebenarnya, serta penyimpangan dalam pengawasan kegiatan pertambangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain itu, Harvey Moeis mengoordinasikan pengumpulan dana yang disebut sebagai dana pengamanan dari lima perusahaan smelter swasta. Dana tersebut dipungut sebesar USD500 sampai dengan USD750 per metrik ton dan disamarkan sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dana tersebut kemudian disalurkan melalui PT Quantum Skyline Exchange milik Helena Liem. Menurut dakwaan, mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana itu digunakan untuk menyamarkan asal-usul maupun penguasaan dana yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ilegal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara akibat penyimpangan tata niaga timah, tetapi juga dengan kerusakan lingkungan hidup dan kawasan hutan akibat kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Putusan Pengadilan<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Menyatakan Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara.<\/li>\n\n\n\n<li>Pengadilan Tinggi Jakarta: Mengubah putusan pengadilan tingkat pertama dengan memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp420 miliar subsider 10 tahun penjara. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi memberikan penilaian berbeda terhadap beratnya perbuatan, peran terdakwa, dan besarnya hasil tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.<\/li>\n\n\n\n<li>Mahkamah Agung: Harvey Moeis dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung menolak kedua permohonan tersebut sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tetap berlaku. Harvey Moeis tetap dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun, denda Rp1 miliar, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp420 miliar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Peran Harvey Moeis dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Harvey Moeis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Meskipun Harvey Moeis bukan pihak yang secara langsung melakukan seluruh kegiatan penambangan, keterlibatannya sebagai penghubung antara penambang tanpa izin dan perusahaan smelter swasta merupakan bagian penting dari rangkaian tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Harvey Moeis juga berperan mengoordinasikan pengumpulan dana pengamanan yang disamarkan sebagai dana CSR. Pengumpulan dan penyaluran dana tersebut tidak dapat dipandang sebagai kegiatan bisnis biasa apabila terbukti berkaitan dengan penyimpangan tata niaga timah dan penyamaran hasil tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pihak yang secara langsung melakukan penambangan ilegal, tetapi juga dapat dikenakan kepada pihak yang mengatur, mengoordinasikan, atau membantu terlaksananya tindak pidana sesuai dengan bentuk penyertaan dan kesalahan yang terbukti.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Uang pengganti harus didasarkan pada hasil korupsi yang diperoleh terdakwa<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salah satu persoalan hukum penting dalam perkara ini adalah penentuan besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Harvey Moeis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pengadilan tingkat pertama menetapkan uang pengganti sebesar Rp210 miliar, sedangkan Pengadilan Tinggi meningkatkannya menjadi Rp420 miliar. Mahkamah Agung membenarkan penetapan uang pengganti sebesar Rp420 miliar tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang jumlahnya paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, Harvey Moeis dinilai terbukti menguasai dan menikmati dana sebesar Rp420 miliar. Oleh karena itu, jumlah tersebut dijadikan dasar pembebanan uang pengganti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebaliknya, Helena Liem yang menyediakan jasa penukaran uang melalui PT Quantum Skyline Exchange hanya dinilai memperoleh komisi sebesar Rp900 juta dan tidak terbukti menikmati seluruh dana pokok tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perbedaan tersebut penting karena pertanggungjawaban pembayaran uang pengganti harus didasarkan pada hasil tindak pidana yang terbukti diperoleh masing-masing terdakwa, bukan semata-mata jumlah dana yang pernah dikelola atau melewati rekeningnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, keterlibatan seseorang dalam transaksi hasil korupsi tidak secara otomatis berarti bahwa seluruh dana yang ditransaksikan merupakan keuntungan yang diperolehnya.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Kerugian keuangan negara harus dibedakan dari kerugian lingkungan hidup<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Persoalan hukum lain yang sangat penting adalah perbedaan antara kerugian keuangan negara dan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan uraian audit BPKP dalam perkara ini, kerugian keuangan negara mencapai Rp29.672.506.122.882,00, yang terdiri atas:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Biaya sewa peralatan pemrosesan timah sebesar Rp3.023.880.421.362,90;<\/li>\n\n\n\n<li>Pembelian bijih timah tambang darat sebesar Rp26.648.625.701.519,00.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sementara itu, nilai kerugian lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan diperkirakan mencapai Rp271.069.688.018.700,00.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung membedakan kedua jenis kerugian tersebut karena masing-masing memiliki dasar hukum, karakteristik, dan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kerugian keuangan negara berkaitan dengan berkurangnya kekayaan atau hak keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebaliknya, kerugian lingkungan hidup berkaitan dengan kerusakan ekosistem, hilangnya fungsi lingkungan, biaya pemulihan, dan dampak ekologis akibat kegiatan pertambangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, nilai kerugian ekologis tidak digabungkan sebagai kerugian keuangan negara untuk perhitungan tindak pidana korupsi, melainkan dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum lingkungan hidup.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, pemisahan tersebut tidak berarti bahwa kerusakan lingkungan hidup sama sekali tidak dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila terdapat kerugian keuangan negara yang nyata dan dapat dibuktikan secara hukum, kerugian tersebut tetap harus dinilai menurut unsur delik yang didakwakan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, kerugian ekologis tidak boleh secara otomatis disamakan dengan kerugian keuangan negara hanya karena keduanya dapat dinilai dalam satuan uang.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Kerugian keuangan BUMN dapat menjadi kerugian keuangan negara<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung juga mempertimbangkan kedudukan PT Timah Tbk sebagai badan usaha milik negara dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, penyimpangan tata niaga timah yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Timah Tbk dinilai telah menimbulkan kerugian keuangan negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penilaian tersebut berkaitan dengan ketentuan mengenai keuangan negara, kekayaan negara yang dipisahkan, serta prinsip hukum yang mengatur pertanggungjawaban keuangan BUMN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, perlu dibedakan antara kerugian bisnis yang timbul karena risiko usaha yang wajar dengan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tidak setiap kerugian BUMN dengan sendirinya merupakan tindak pidana korupsi. Penuntut umum tetap harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana, termasuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesalahan terdakwa, dan kerugian keuangan negara sesuai rumusan delik yang diterapkan.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Audit BPKP dapat digunakan untuk membuktikan kerugian keuangan negara<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, hasil audit BPKP menjadi salah satu dasar pembuktian besarnya kerugian keuangan negara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menerima penilaian kerugian keuangan negara yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat fakta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secara hukum, laporan hasil audit BPKP dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara korupsi. Namun, laporan tersebut tetap harus dinilai bersama alat bukti lainnya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hakim tidak cukup hanya mendasarkan putusan pada besarnya angka kerugian yang tercantum dalam laporan audit. Hakim juga harus mempertimbangkan metode perhitungan, dasar data, hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang terjadi, serta terpenuhinya unsur tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dengan demikian, audit kerugian negara merupakan bagian dari proses pembuktian, sedangkan penilaian akhir mengenai terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Besarnya kerugian negara dan peran terdakwa menjadi pertimbangan pemidanaan<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung menilai bahwa pidana penjara selama 20 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan beratnya tindak pidana, besarnya kerugian negara, dan peran Harvey Moeis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memberikan pedoman pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pedoman tersebut mengharuskan hakim mempertimbangkan antara lain besarnya kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak perbuatan, keuntungan yang diperoleh, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara ini, nilai kerugian negara yang mencapai sekitar Rp29,67 triliun merupakan faktor penting dalam menilai tingkat keseriusan tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain tindak pidana korupsi, Harvey Moeis juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung pada akhirnya menilai tidak terdapat alasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi mengenai pidana penjara selama 20 tahun tersebut.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Berat ringannya pidana pada prinsipnya merupakan kewenangan judex facti<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mahkamah Agung juga menegaskan batas kewenangannya dalam pemeriksaan kasasi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berlaku ketika perkara ini diperiksa, pemeriksaan kasasi terutama ditujukan untuk menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar, cara mengadili telah sesuai dengan undang-undang, dan pengadilan telah bertindak dalam batas kewenangannya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Penilaian terhadap fakta persidangan serta berat ringannya pidana pada prinsipnya merupakan kewenangan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagai judex facti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak serta-merta mengubah pidana hanya karena salah satu pihak menganggap hukuman terlalu berat atau terlalu ringan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Namun, apabila penjatuhan pidana mengandung kesalahan penerapan hukum, melampaui batas ancaman pidana, atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, persoalan tersebut dapat menjadi bagian dari pemeriksaan kasasi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkara Harvey Moeis, Mahkamah Agung menilai tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang mengharuskan pembatalan putusan Pengadilan Tinggi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u2192 Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K\/Pid.Sus\/2025, tanggal 25 Juni 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sumber:<br><a href=\"https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/zaf0937ad1a3239ea2b7313130303136.html\">https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/zaf0937ad1a3239ea2b7313130303136.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salam Pancasila,<br>Fredrik J. Pinakunary<br>Wakil Ketua Umum Peradi RBA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KASUS KORUPSI TIMAH HARVEY MOEIS: MAHKAMAH AGUNG TEGASKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HARUS DIBEDAKAN DARI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UANG PENGGANTI BERDASARKAN HASIL KORUPSI YANG DINIKMATI Posisi Kasus Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk selama periode 2015 sampai dengan 2022. Harvey [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[25,320],"tags":[],"class_list":["post-34672","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-korupsi","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34672","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34672"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34672\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34699,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34672\/revisions\/34699"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34672"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34672"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34672"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}