{"id":34645,"date":"2026-10-29T08:54:22","date_gmt":"2026-10-29T01:54:22","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=34645"},"modified":"2026-10-29T08:54:24","modified_gmt":"2026-10-29T01:54:24","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-kamis-29-oktober-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-kamis-29-oktober-2026\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Kamis, 29 Oktober 2026)"},"content":{"rendered":"\n

KETERANGAN SAKSI BERDASARKAN CERITA ALMARHUM TETAP BERNILAI PEMBUKTIAN SAH DALAM ISBAT NIKAH PASANGAN WAFAT<\/p>\n\n\n\n

Posisi Kasus
Seorang janda mengajukan permohonan pengesahan (isbat) nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atas perkawinannya dengan almarhum suaminya. Pemohon mendalilkan telah melangsungkan akad nikah secara syariat Islam pada 25 Februari 2009 di wilayah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, disaksikan dua orang saksi laki-laki, serta mahar seperangkat alat shalat. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Namun, perkawinan tersebut belum sempat dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).<\/p>\n\n\n\n

Setelah sang suami meninggal dunia pada 21 Januari 2024, Pemohon mengajukan isbat nikah demi memperoleh kepastian status hukum perkawinan, dokumen kependudukan, serta hak-hak keperdataan anak. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mendudukkan ibu kandung almarhum sebagai pihak Termohon. Termohon membantah perkawinan tersebut dan mengajukan eksepsi permohonan kurang pihak (plurium litis consortium), dengan alasan tidak pernah mengetahui, melihat, atau menghadiri pernikahan anaknya, serta meyakini anaknya berstatus perjaka hingga wafat.<\/p>\n\n\n\n

Putusan Pengadilan<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri: Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya, serta memerintahkan pencatatannya ke KUA Kecamatan Ngadiluwih. Majelis hakim tingkat pertama menilai rukun dan syarat perkawinan Islam telah terpenuhi berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi.<\/li>\n\n\n\n
  2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya: Membatalkan putusan tingkat pertama dan menolak permohonan isbat nikah Pemohon. PTA menilai saksi-saksi yang diajukan berstatus testimonium de auditu karena bertempat tinggal di Kediri dan hanya mendengar cerita dari almarhum suami semasa hidupnya, bukan menyaksikan langsung akad di Sumatera Selatan. Berdasarkan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPerdata, kesaksian tersebut dinilai tidak dapat diterima.<\/li>\n\n\n\n
  3. Mahkamah Agung RI: Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon, membatalkan putusan PTA Surabaya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan isbat nikah.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung
    Mahkamah Agung menegaskan bahwa PTA Surabaya keliru menerapkan hukum pembuktian. Keterangan saksi yang bersumber dari penuturan almarhum suami semasa hidup diakui sebagai syahadah al-istifadhah berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Penarikan ibu kandung almarhum sebagai Termohon juga dinilai sah secara formil. Secara substantif, pengesahan perkawinan merupakan kebutuhan penting (hajiyah) demi melindungi nasab dan masa depan anak.<\/p>\n\n\n\n

    Kaidah Hukum<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Keabsahan Bukti Syahadah al-Istifadhah: Keterangan saksi yang tidak menyaksikan langsung akad nikah (testimonium de auditu), tetapi memperoleh informasi secara konsisten dari penuturan almarhum pasangan semasa hidupnya (syahadah al-istifadhah), sah dan bernilai pembuktian penuh dalam perkara pengesahan nikah (isbat nikah).<\/li>\n\n\n\n
    2. Legalitas Pihak Termohon (Legal Standing): Dalam perkara isbat nikah kontensius pascameninggalnya suami\/istri, mendudukkan salah seorang ahli waris (seperti ibu kandung almarhum) sebagai Termohon telah memenuhi syarat formil gugatan dan tidak dapat digugurkan dengan dalih kurang pihak (plurium litis consortium).<\/li>\n\n\n\n
    3. Perlindungan Nasab dan Hak Anak (Hifzh an-Nasl): Pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat syariat adalah kebutuhan berderajat hajiyah untuk mewujudkan tujuan syariat Islam (maqashid al-syariah) dalam melindungi status hukum keturunan, kepastian akta kelahiran, dan hak keperdataan anak.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      \u2192 Putusan Mahkamah Agung Nomor 670 K\/AG\/2025 Tanggal 15 Oktober 2025.<\/p>\n\n\n\n

      Sumber: https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/11f0daa74cdf70589a39303034373333.html<\/a><\/p>\n\n\n\n

      Salam Pancasila,
      Fredrik J. Pinakunary <\/p>\n\n\n\n

      Wakil Ketua Umum Peradi RBA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      KETERANGAN SAKSI BERDASARKAN CERITA ALMARHUM TETAP BERNILAI PEMBUKTIAN SAH DALAM ISBAT NIKAH PASANGAN WAFAT Posisi KasusSeorang janda mengajukan permohonan pengesahan (isbat) nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri atas perkawinannya dengan almarhum suaminya. Pemohon mendalilkan telah melangsungkan akad nikah secara syariat Islam pada 25 Februari 2009 di wilayah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, dengan wali nikah […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-34645","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34645"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34645\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34646,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34645\/revisions\/34646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}