{"id":34502,"date":"2026-08-11T17:51:02","date_gmt":"2026-08-11T10:51:02","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=34502"},"modified":"2026-08-11T17:51:04","modified_gmt":"2026-08-11T10:51:04","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-4-agustus-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-4-agustus-2026\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Selasa, 4 Agustus 2026)"},"content":{"rendered":"\n

MK: DANA PENSIUN SUKARELA BERASAL DARI PESANGON DAPAT DICAIRKAN SEKALIGUS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pokok Perkara<\/p>\n\n\n\n

Lukas Saleo dkk., selaku pekerja dan mantan pekerja, mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Para Pemohon menilai ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dan pembatasan pencairan sekaligus membatasi hak atas dana pensiun yang berasal dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH), padahal dana tersebut merupakan hak milik pribadi yang seharusnya dapat dicairkan secara bebas.<\/p>\n\n\n\n

Putusan Mahkamah Konstitusi<\/p>\n\n\n\n

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 164 ayat (1) huruf d UU P2SK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa manfaat pensiun pada program pensiun sukarela yang berasal dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan\/atau uang penggantian hak dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala. Sementara itu, permohonan terhadap Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan selebihnya ditolak.<\/p>\n\n\n\n

Pertimbangan Hukum<\/p>\n\n\n\n

Mahkamah Konstitusi Menimbang:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Terhadap Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK
    Menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena kehilangan objek. Substansi kedua norma tersebut telah diputus dan dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan MK No. 139\/PUU-XXIII\/2025. Berdasarkan asas ne bis in idem, MK tidak dapat mengadili kembali materi yang telah diputus.<\/li>\n\n\n\n
  2. Terhadap Pasal 164 ayat (1) huruf d UU P2SK<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n
    • Sifat Dana Pensiun Sukarela dari Kompensasi PHK
      MK membedakan antara program pensiun wajib dengan program pensiun sukarela. Dana pensiun yang bersumber dari pesangon, UPMK, dan\/atau UPH merupakan kompensasi akibat PHK yang bersifat tunai dan merupakan hak milik pekerja. Oleh karena itu, dana tersebut melekat pada hak konstitusional atas kepemilikan pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.<\/li>\n\n\n\n
    • Pelanggaran Hak Konstitusional
      Pembatasan oleh OJK terhadap pencairan sekaligus menghilangkan otonomi peserta untuk mengelola hartanya. Hal ini bertentangan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Terlebih, banyak peserta membutuhkan dana tersebut secara langsung untuk modal usaha, biaya hidup, atau kebutuhan mendesak pasca PHK.<\/li>\n\n\n\n
    • Batas Kewenangan OJK
      Meskipun OJK berwenang mengatur untuk melindungi kepentingan peserta, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk membatasi hak milik atas dana yang bersumber dari kompensasi PHK. Pengaturan harus proporsional dan tidak mengabaikan karakteristik dana sukarela yang berbeda dengan dana pensiun program wajib.<\/li>\n\n\n\n
    • Konsistensi Yurisprudensi
      Putusan ini untuk menjaga konsistensi dengan MK No. 139\/PUU-XXIII\/2025 yang telah menghapus kewajiban pembayaran berkala pada pensiun sukarela. Jika pembatasan OJK tetap diberlakukan, maka tujuan putusan sebelumnya menjadi tidak efektif.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      Kesimpulan<\/p>\n\n\n\n

      Dengan demikian, peserta program pensiun sukarela berhak menentukan sendiri bentuk pembayaran manfaat pensiunnya, baik sekaligus maupun berkala, tanpa terikat syarat tambahan dari OJK sepanjang dana berasal dari pesangon, UPMK, dan\/atau UPH.<\/p>\n\n\n\n

      Kaidah Hukum<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Hak Memilih Cara Pembayaran<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Peserta program pensiun sukarela, termasuk ahli waris, berhak memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala.<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Pengecualian Kewenangan OJK<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Kewenangan OJK menetapkan syarat pencairan sekaligus tidak berlaku bagi program pensiun sukarela yang dananya berasal dari pesangon, UPMK, dan\/atau UPH.<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Perlindungan Hak Konstitusional<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Pembatasan pencairan sekaligus pada pensiun sukarela bertentangan dengan hak kepemilikan, hak mengembangkan diri, dan hak atas penghidupan layak dalam UUD 1945.<\/p>\n\n\n\n

              \n
            1. Konsistensi Yurisprudensi<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

              Pengecualian ini ditetapkan untuk menjaga konsistensi dengan MK No. 139\/PUU-XXIII\/2025 yang telah menghapus kewajiban pembayaran berkala pada pensiun sukarela.<\/p>\n\n\n\n

              \u2192 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164\/PUU-XXIII\/2025, tanggal 29 Juni 2026.<\/p>\n\n\n\n

              Sumber:
              https:\/\/s.mkri.id\/public\/content\/persidangan\/putusan\/putusan_mkri_14520_1782725120.pdf<\/p>\n\n\n\n

              Salam Pancasila,
              Fredrik J. Pinakunary
              Wakil Ketua Umum Peradi RBA<\/p>\n\n\n\n

              <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              MK: DANA PENSIUN SUKARELA BERASAL DARI PESANGON DAPAT DICAIRKAN SEKALIGUS Pokok Perkara Lukas Saleo dkk., selaku pekerja dan mantan pekerja, mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Para Pemohon menilai […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-34502","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34502"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34502\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34503,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34502\/revisions\/34503"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}