GUGATAN PEMBATALAN ISBAT NIKAH DAN PEMBATALAN PERKAWINAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERKAWINAN TELAH PUTUS DEMI HUKUM AKIBAT KEMATIAN SALAH SATU PIHAK<\/p>\n\n\n\n
Isbat nikah adalah penetapan pengadilan agama untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut syariat Islam namun belum tercatat pada KUA. Pembatalan penetapan isbat nikah secara hukum berarti membatalkan pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah terjadi. Oleh karena itu, gugatan pembatalan isbat nikah tunduk pada rezim hukum pembatalan perkawinan.<\/p>\n\n\n\n
Asas Putusnya Perkawinan karena Kematian dan Akibat Hukumnya
Berdasarkan Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena kematian. Putusnya perkawinan demi hukum mengakibatkan berakhirnya seluruh hak dan kewajiban suami-istri, kecuali hak dan kewajiban yang timbul setelah putusnya perkawinan seperti hak waris, nafkah iddah, dan mut\u2019ah. Dengan demikian, tidak ada lagi status perkawinan yang dapat dibatalkan melalui gugatan.<\/p>\n\n\n\n
Syarat Materiil Gugatan Pembatalan Perkawinan: Perkawinan Masih Berlangsung
Gugatan pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan selama ikatan perkawinan masih berlangsung secara sah. Apabila perkawinan telah putus, maka petitum pembatalan menjadi tidak memiliki objek dan tujuan hukum. Hal ini sesuai prinsip \u201ctidak ada perkara tanpa objek\u201d dan \u201cactio personalis cum persona extinguitur\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Daluwarsa dan Hilangnya Kepentingan Hukum Gugatan
Gugatan pembatalan perkawinan menjadi daluwarsa apabila diajukan setelah perkawinan putus. Penggugat juga kehilangan legal standing karena tidak ada lagi kepentingan hukum yang nyata, langsung, dan saat ini untuk melindungi. Kepentingan hukum tersebut hilang bersamaan dengan putusnya perkawinan karena kematian.<\/p>\n\n\n\n
SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai Pedoman Hakim
SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C huruf e menegaskan: \u201cPembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.\u201d. SEMA ini bersifat mengikat bagi seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pedoman penanganan perkara.<\/p>\n\n\n\n
Konsekuensi Putusnya Perkawinan terhadap Status Anak dan Harta
Putusnya perkawinan karena kematian tidak menghilangkan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak tetap anak sah dan memiliki hak waris. Demikian pula harta bersama tetap harus diselesaikan melalui hukum waris, bukan melalui pembatalan perkawinan. Upaya hukum yang tepat adalah gugatan waris, bukan gugatan pembatalan perkawinan.<\/p>\n\n\n\n
Perlindungan Tertib Administrasi Kependudukan dan Status Hukum
Hukum mencegah upaya pembatalan perkawinan yang telah putus untuk menjaga kepastian hukum, ketertiban administrasi kependudukan, dan status hukum ahli waris. Pembatalan perkawinan pasca kematian akan menimbulkan kekacauan hukum terkait status anak, harta waris, dan hubungan kekeluargaan.<\/p>\n\n\n\n
\u2014> Putusan Mahkamah Agung, Nomor 695 K\/AG\/2023, tanggal 22 Juni 2023<\/p>\n\n\n\n
Sumber:
https:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/zaf036fdc8a96cc8b55f313831333236.html<\/p>\n\n\n\n
Salam Pancasila,
Fredrik J. Pinakunary
Wakil Ketua Umum Peradi RBA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
GUGATAN PEMBATALAN ISBAT NIKAH DAN PEMBATALAN PERKAWINAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERKAWINAN TELAH PUTUS DEMI HUKUM AKIBAT KEMATIAN SALAH SATU PIHAK Isbat nikah adalah penetapan pengadilan agama untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut syariat Islam namun belum tercatat pada KUA. Pembatalan penetapan isbat nikah secara hukum berarti membatalkan pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-34425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34425"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34425\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34426,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34425\/revisions\/34426"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}