SUPIR TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN HASIL HUTAN KAYU YANG DIANGKUTNYA<\/p>\n
Berdasarkan fakta dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan secara yuridis bagi Terdakwa yang hanya selaku sopir dibebankan kewajiban untuk melengkapi dokumen hasil hutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan bersama kayu yang diangkutnya, karena Terdakwa bukan pemilik kayu olahan yang diangkutnya, melainkan orang lain, yaitu Muaslim dan Adek.<\/p>\n
Terdakwa hanya sebagai sopir truk yang tiada lain sekedar mengharap upah dari sejumlah kayu olahan\/gergajian yang diangkutnya. Jadi, tidak dapat dibenarkan tindakan oknum penyidik yang melakukan penyidikan perkara a quo yang tidak sesuai standar yang ditentukan KUHAP demi menemukan kebenaran materiil. Dalam hal ini penyidik sengaja tidak memanggil Muaslim dan Adek sebagai sebagai saksi utama dengan alasan alamat mereka tidak diketahui.<\/p>\n
Terdakwa telah menjelaskan\u00a0 bahwa kayu olahan\/gergajian diambil dan dimuat di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru. Dan Terdakwa juga pernah bertemu dengan Adek di pengetaman kayu milik Muaslim di Jalan Teropong Kota Pekanbaru dan yang memberikan fotokopi dokumen kayu olahan\/gergajian serta uang muka\/DP upah angkut adalah juga Adek.<\/p>\n
Demikian juga tidak dapat dibenarkan tindakan oknum Penuntut Umum yang menerima pelimpahan kelengkapan berkas perkara hasil dari penyidikan, yang tidak profesional melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara sesuai standard yang berlaku dalam KUHAP demi memperoleh kebenaran materiil, yaitu sengaja tidak memberikan petunjuk yang proporsional, profesional dan sistimatis kepada oknum penyidik, setidaknya untuk memanggil Muaslim dan atau Adek atau pun saksi dari pihak Dinas Kehutanan setempat sebagai saksi utama dalam perkara a quo.<\/p>\n
Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Kasasi II\/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.<\/p>\n
–> Putusan Mahkamah Agung No. 2878 K\/Pid.Sus-LH\/2020, tanggal 29 September 2020.<\/p>\n