BUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG KARENA PERBUATAN ITU DILAKUKAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN (PERKARA AKBAR TANJUNG)<\/p>\n
Terdakwa Akbar Tandjung selaku Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (Mensesneg) telah melaksanakan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pengadaan dan penyaluran sembako dengan menyerahkan dana non budgeter Bulog.<\/p>\n
Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan bentuk “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” mengingat pertimbangan sebagai berikut:<\/p>\n
1. Bahwa perbuatan Terdakwa I menerima uang non budgeter sebesar Rp. 40 milyar, kemudian menyerahkannya kepada H. Dadang Sukandar selaku Ketua Yayasan Islam Raudatul Jannah (Terdakwa II) untuk dibelikan sembako adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden sebagai hasil rapat terbatas sehubungan dalam “keadaan darurat untuk tindak pengadaan dan penyaluran sembako ”<\/p>\n
2. Bahwa menurut pendapat saksi ahli Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H., Instruksi Presiden yang dikeluarkan pada saat kondisi dalam keadaan darurat dapat menyimpang dari ketentuan yang dibuatnya sendiri. Bahkan dalam keadaan darurat tersebut berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 Presiden dapat mengambil tindakan apa pun sebagai kebijaksanaan, dan karena itu pula Terdakwa selaku Mensesneg sebagai pendukung dari kebijaksanaan Presiden berkewajiban melaksanakan kebijakan tersebut. Bahwa dalam keadaan darurat, tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dari cara-cara dalam keadaan nominal.<\/p>\n
Sumber:
\nPutusan Mahkamah Agung RI No. 572 K\/Pid\/2003, tanggal 12 Februari 2004. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diakses dari https:\/\/jdih.mahkamahagung.go.id\/index.php\/legal-product\/572kpid2003\/detail.<\/p>\n
Salam Pancasila,
\nFredrik J. Pinakunary<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG KARENA PERBUATAN ITU DILAKUKAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN (PERKARA AKBAR TANJUNG) Terdakwa Akbar Tandjung selaku Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (Mensesneg) telah melaksanakan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pengadaan dan penyaluran sembako dengan menyerahkan dana non budgeter Bulog. Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan bentuk “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-33125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33125"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33125\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33126,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33125\/revisions\/33126"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}