{"id":33115,"date":"2024-06-04T14:19:40","date_gmt":"2024-06-04T07:19:40","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=33115"},"modified":"2024-06-04T14:21:24","modified_gmt":"2024-06-04T07:21:24","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-senin-03-juni-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-senin-03-juni-2024\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Senin, 03 Juni 2024)"},"content":{"rendered":"<p>UNTUK DAPAT MENGGABUNGKAN GUGATAN GANTI RUGI UANG DENGAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA YANG BERLANGSUNG DALAM SATU PAKET PEMERIKSAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 98 KUHAP, HAKIM HARUS MEMPERHATIKAN SYARAT DALAM PASAL 99 AYAT (1) &amp; (2) KUHAP BAHWA GUGATAN GANTI RUGI UANG OLEH SAKSI KORBAN ADALAH MERUPAKAN UANG PENGGANTIAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH SAKSI KORBAN YANG DIRUGIKAN<\/p>\n<p>Dalam perkara ini, seorang Ketua Koperasi (Terdakwa) telah memakai uang sejumlah Rp2.000.000,- untuk keperluan pribadi yang berasal dari keuntungan koperasi dan seharusnya diberikan kepada salah satu anggota (Korban). Penuntut Umum pun mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 j.o Pasal 55 KUHP. Pengadilan Negeri pun memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.<\/p>\n<p>Di Pengadilan Tinggi, Hakim Banding melakukan penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara tindak pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut. Hakim Banding pun memutuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan menghukum Terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban. Perkara ini berlanjut hingga tahap kasasi.<\/p>\n<p>Dalam kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk dapat menggabungkan gugatan ganti rugi uang dengan pemeriksaan perkara pidana yang berlangsung dalam satu paket pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 98 KUHAP, maka Hakim wajib dan harus memperhatikan syarat yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) (2) KUHAP yaitu bahwa gugatan ganti rugi uang yang dituntut oleh saksi korban tersebut adalah merupakan uang penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak saksi korban yang dirugikan. Tuntutan ganti rugi selain itu tidak diperkenankan diperiksa melalui jalur Pasal 98 KUHAP. Alhasil, Terdakwa diputus bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan tetapi tidak ada hukuman untuk memberikan ganti rugi kepada korban karena gugatan ganti rugi tersebut tidak memenuhi syarat untuk digabungkan.<\/p>\n<p>Sumber:<br \/>\nPutusan Mahkamah Agung RI No. 976.K\/Pid\/1988, tanggal 24 September 1991, yang dimuat dalam buku \u201cKompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana\u201d, halaman 236, oleh Ali Boediarto, S.H., yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2000.<\/p>\n<p>Salam Pancasila,<br \/>\nFredrik J. Pinakunary<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UNTUK DAPAT MENGGABUNGKAN GUGATAN GANTI RUGI UANG DENGAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA YANG BERLANGSUNG DALAM SATU PAKET PEMERIKSAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 98 KUHAP, HAKIM HARUS MEMPERHATIKAN SYARAT DALAM PASAL 99 AYAT (1) &amp; (2) KUHAP BAHWA GUGATAN GANTI RUGI UANG OLEH SAKSI KORBAN ADALAH MERUPAKAN UANG PENGGANTIAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH SAKSI KORBAN YANG DIRUGIKAN [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-33115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33115"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33115\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33116,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33115\/revisions\/33116"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}