{"id":32715,"date":"2023-12-26T08:05:08","date_gmt":"2023-12-26T01:05:08","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=32715"},"modified":"2023-12-26T08:05:25","modified_gmt":"2023-12-26T01:05:25","slug":"pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-26-desember-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pencerahan-hukum-hari-ini-selasa-26-desember-2023\/","title":{"rendered":"Pencerahan Hukum Hari Ini (Selasa, 26 Desember 2023)"},"content":{"rendered":"<p><strong>PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MEMORI PK ANTARA PEMOHON DAN <em>JUDEX JURIS<\/em> MERUPAKAN PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI KEKHILAFAN<\/strong><\/p>\n<p>Diawali dengan masyarakat adat membuat Koperasi untuk perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara, selanjutnya koperasi tersebut mengurus seluruh perizinan dan persyaratan untuk memulai usaha ke Menteri Kehutanan. Tergugat yaitu Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan melalui surat akan tetapi saat Penggugat sedang mempersiapkan pembangunan sarana dan prasarana tiba-tiba Tergugat menerbitkan pembatalan melalui surat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ke PTUN. Di tingkat PTUN, gugatan Penggugat dikabulkan, namun dibatalkan oleh PTTUN. Selanjutnya di tingkat kasasi, MA membatalkan putusan PTTUN.<\/p>\n<p>Tidak kenal lelah, Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali ke MA dengan alasan kekeliruan Hakim Kasasi dengan kaitannya dengan kadaluwarsanya gugatan Penggugat. Dalam pertimbangannya Hakim Peninjauan Kembali menimbang bahwa perbedaan pendapat antara Tergugat dan Putusan Kasasi MA merupakan perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum oleh karena itu tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<\/p>\n<p>Sumber:<br \/>\nPutusan Mahkamah Agung RI No. 06 PK\/TUN\/2008, tanggal 5 Mei 2008.<br \/>\nhttps:\/\/jdihn.go.id\/files\/1276\/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-06PK-TUN-2008-Tahun-2008.pdf<\/p>\n<p>Salam Pancasila,<br \/>\nFredrik J Pinakunary<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MEMORI PK ANTARA PEMOHON DAN JUDEX JURIS MERUPAKAN PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI KEKHILAFAN Diawali dengan masyarakat adat membuat Koperasi untuk perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara, selanjutnya koperasi tersebut mengurus seluruh perizinan dan persyaratan untuk memulai usaha ke Menteri Kehutanan. Tergugat yaitu Menteri Kehutanan telah memberikan persetujuan melalui surat [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-32715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32715"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32715\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32716,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32715\/revisions\/32716"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}