{"id":32702,"date":"2023-12-21T12:37:21","date_gmt":"2023-12-21T05:37:21","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=32702"},"modified":"2023-12-21T14:27:34","modified_gmt":"2023-12-21T07:27:34","slug":"balik-nama-kendaraan-bermotor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/balik-nama-kendaraan-bermotor\/","title":{"rendered":"BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR"},"content":{"rendered":"<p><strong>Membeli kendaraan bermotor bekas, apakah harus melakukan balik nama? Bagaimana konsekuensinya jika tidak melakukan balik nama? <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Memiliki kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu kebutuhan utama oleh banyak masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi seperti masyarakat yang bekerja di kota-kota besar, yang biasanya memiliki jarak tempuh yang jauh dari rumah ke tempat bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak sedikit dari banyak orang yang memilih untuk membeli kendaraan bermotor bekas, baik mobil atau pun sepeda motor karena harganya yang cukup terjangkau dan kualitas barang yang masih mumpuni untuk menunjang kegiatan mobilitas sehari-hari. Ketika membeli kendaraan bermotor bekas, tentunya barang tersebut masih atas nama kepemilikan orang lain. Lantas, apakah pembeli kendaraan bermotor bekas harus melakukan balik nama? Bagaimana konsekuensinya jika tidak melakukan balik nama? Mari kita simak ulasannya.<\/p>\n<p>Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (\u201c<strong>UU LLAJ<\/strong>\u201d), Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Menurut Pasal 64 ayat (1) UU LLAJ, setiap kendaraan bermotor wajib untuk diregistrasikan, termasuk juga melakukan registrasi jika ada perubahan terhadap identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik.<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> Membeli kendaraan bermotor bekas tentunya akan ada perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor, karena kendaraan bekas tersebut masih atas nama pemilik lama. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU LLAJ, perlu dilakukan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor, yang secara umum dikenal sebagai \u2018balik nama\u2019. Selain itu, Pasal 71 ayat (1) huruf c UU LLAJ mewajibkan bagi pembeli kendaraan bermotor bekas untuk melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih. Dalam penjelasannya, frasa \u2018beralih\u2019 diartikan sebagai Kendaraan Bermotor yang telah dijual atau dihibahkan.<\/p>\n<p>Proses balik nama harus dilakukan selama masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (\u201c<strong>STNK<\/strong>\u201d)Bermotor masih berlaku. Jika tidak, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b UU LLAJ, pemilik Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK, dapat dilakukan penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor tersebut berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa setelah masa berlaku STNK selesai, pemilik kendaraan bermotor bekas yang masih atas nama orang lain masih diberikan kesempatan 2 (dua) tahun untuk melakukan registrasi ulang atau balik nama. Jika tidak segera dilakukan, maka registrasi atas kendaraan bermotor tersebut dapat dihapus secara permanen, dan kendaraan bermotor akan dicap sebagai kendaraan bermotor \u2018bodong\u2019.<\/p>\n<p>Proses registrasi ulang atau balik nama dikenakan biaya yang dinamakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.<\/p>\n<p>Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.<\/p>\n<p>_______________________<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> Pasal 64 ayat (2) UU LLAJ<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Membeli kendaraan bermotor bekas, apakah harus melakukan balik nama? Bagaimana konsekuensinya jika tidak melakukan balik nama? \u00a0Memiliki kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu kebutuhan utama oleh banyak masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi seperti masyarakat yang bekerja di kota-kota besar, yang biasanya memiliki jarak tempuh yang jauh dari rumah ke tempat bekerja. Untuk [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-32702","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32702"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32703,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32702\/revisions\/32703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}