ANGGOTA KEPOLISIAN MENGANIAYA TERSANGKA HINGGA MATI. APAKAH PERBUATAN INI BISA DIGUGAT PERDATA? APAKAH ATASAN KEPOLISIAN DAPAT DITUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA?<\/p>\n
Perkara ini bergulir ketika Tergugat I selaku Kepala Kepolisian memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII (masing-masing anggota POLRI) menangkap korban atas dugaan pencurian sepeda motor. Setelah ditangkap, korban diperiksa dan dianiaya oleh Tergugat II s\/d Tergugat VII sampai meninggal dunia. Keluarga korban pun mengajukan gugatan perdata.<\/p>\n
Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi karena kerugian perdata yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak terima dengan itu, para Tergugat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).<\/p>\n
MA sependapat dengan pertimbangan Judex Facti bahwa penganiayaan oleh anggota kepolisian terhadap tersangka yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Mengingat bahwa atasan penyidik bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses yang dilakukan anggotanya, maka perbuatan bawahannya yang mengakibatkan kematian juga menjadi tanggung jawab perdata sang atasan.<\/p>\n
\u2014> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2638 K\/Pdt\/2014, tanggal 7 April 2015.<\/p>\n
Sumber:
\nhttps:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/7e23a2f803db0e93d5cf9a5ea7702f94.html<\/p>\n
Salam Pancasila,
\nFredrik J Pinakunary<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ANGGOTA KEPOLISIAN MENGANIAYA TERSANGKA HINGGA MATI. APAKAH PERBUATAN INI BISA DIGUGAT PERDATA? APAKAH ATASAN KEPOLISIAN DAPAT DITUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA? Perkara ini bergulir ketika Tergugat I selaku Kepala Kepolisian memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII (masing-masing anggota POLRI) menangkap korban atas dugaan pencurian sepeda motor. Setelah ditangkap, korban […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-32648","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32648"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32648\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32649,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32648\/revisions\/32649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}