USAHA PETERNAKAN YANG BERADA DI PEMUKIMAN WARGA WAJIB MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN KARENA BERPOTENSI MENIMBULKAN POLUSI DAN PENYAKIT<\/p>\n
Terdakwa menjalankan usaha ternak ayam broiler sebanyak 16.000 ekor di daerah pemukiman warga, tetapi tidak memiliki izin UKL-UPL maupun AMDAL. Peternakan tersebut juga menimbulkan bau yang sangat mengganggu warga sekitar. Atas laporan warga, Kecamatan setempat dan Satpol PP mengeluarkan Surat Teguran dan Surat Penghentian Sementara kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tak menghentikan usahanya. Permasalaham pun berlanjut dan Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 109 UU No. 32\/2009, dan dijatuhkan hukuman pidana. Putusan tersebut diperkuat Pengadilan Tinggi dan berlanjut hingga tahap Kasasi.<\/p>\n
Mahkamah Agung memutuskan bahwa peternakan Terdakwa yang terletak di pemukiman warga menimbulkan polusi udara berupa bau serta dapat menyebarkan virus flu burung. Dari fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha tersebut tanpa izin, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pelanggaran Pasal 109 UU No. 32\/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu \u201dmelakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan\u201d.<\/p>\n
–> Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 195 K\/Pid.Sus-Lh\/2016, tanggal 8 September 2016.<\/p>\n
Sumber:
\nhttps:\/\/putusan3.mahkamahagung.go.id\/direktori\/putusan\/40af279266b43c0799a407771b6ea463.html.<\/p>\n
Salam Pancasila,
\nFredrik J. Pinakunary<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
USAHA PETERNAKAN YANG BERADA DI PEMUKIMAN WARGA WAJIB MEMILIKI IZIN LINGKUNGAN KARENA BERPOTENSI MENIMBULKAN POLUSI DAN PENYAKIT Terdakwa menjalankan usaha ternak ayam broiler sebanyak 16.000 ekor di daerah pemukiman warga, tetapi tidak memiliki izin UKL-UPL maupun AMDAL. Peternakan tersebut juga menimbulkan bau yang sangat mengganggu warga sekitar. Atas laporan warga, Kecamatan setempat dan Satpol PP […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-32616","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32616"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32616\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32617,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32616\/revisions\/32617"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32616"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}