MK: “KEWENANGAN JAKSA AJUKAN PENINJAUAN KEMBALI ADALAH INKONSTITUSIONAL”<\/p>\n
Penambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (\u201cUU Kejaksaan\u201d) bertentangan dengan UUD 1945 sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 20\/PUU-XXI\/2023. MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33\/PUU-XIV\/2016 tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.<\/p>\n
Mahkamah juga menilai Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11\/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16\/2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya, dalam UU 16\/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Menurut MK, dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya dalam UU Kejaksaan berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, in casu kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut.<\/p>\n
\u2014> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20\/PUU-XXI\/2023 tanggal 14 April 2023.<\/p>\n
Sumber: https:\/\/www.mkri.id\/public\/content\/persidangan\/putusan\/putusan_mkri_8977_1681462657.pdf<\/p>\n
Salam Pancasila,
\nFredrik J Pinakunary<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MK: “KEWENANGAN JAKSA AJUKAN PENINJAUAN KEMBALI ADALAH INKONSTITUSIONAL” Penambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (\u201cUU Kejaksaan\u201d) bertentangan dengan UUD 1945 sesuai dengan Putusan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[320],"tags":[],"class_list":["post-32381","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pencerahan-hukum-hari-ini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32381","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32381"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32381\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32382,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32381\/revisions\/32382"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32381"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32381"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32381"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}