{"id":30395,"date":"2021-03-22T18:28:58","date_gmt":"2021-03-22T11:28:58","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=30395"},"modified":"2022-03-14T11:32:42","modified_gmt":"2022-03-14T04:32:42","slug":"tren-pembatalan-putusan-arbitrase-di-pengadilan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/tren-pembatalan-putusan-arbitrase-di-pengadilan\/","title":{"rendered":"Tren Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan"},"content":{"rendered":"\r\n

Sejarah Pendirian Lembaga Arbitrase<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia, lembaga yang melayani sengketa perdagangan secara arbitrase adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau sering dikenal dengan nama BANI. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pertama kali berdiri pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Pendirian BANI dimaksudkan untuk menjembatani sengketa perdagangan atau jenis lainnya tanpa harus menempuh jalur di pengadilan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Selama berpuluh-puluh tahun BANI terus berkembang dengan menghadirkan arbiter terbaik dari dalam dan luar negeri. Arbiter ini memiliki keahlian sendiri-sendiri dan akan menangani perkara yang lebih spesifik.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase sendiri meningkat semenjak diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999\u00a0Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (\u201cUU AAPS\u201d).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Maraknya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

Berikut adalah alasan mengapa banyaknya pembatalan putusan arbitrase diajukan:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

1. Para Pihak memiliki hak untuk mengajukan pembatalan putusan artbitrase<\/h5>\r\n\r\n\r\n\r\n

Mengacu pada\u00a0Pasal 70\u00a0 UU AAPS, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \r\n
  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan,\u00a0diakui palsu atau dinyatakan palsu;<\/li>\r\n
  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang\u00a0disembunyikan oleh pihak lawan; atau<\/li>\r\n
  3. putusan diambil dari\u00a0hasil tipu muslihat\u00a0yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Di samping itu,\u00a0Reglement op de Rechtvordering<\/em>\u00a0(\u201cRv\u201d)\u00a0yang hingga saat ini masih berlaku juga memberikan kemungkinan pembatalan putusan arbitrase. Pasal 643 Rv\u00a0menyebutkan secara limitatif alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \r\n
    1. apabila putusan melampaui batas-batas\u00a0 persetujuan; \u00a0<\/li>\r\n
    2. apabila putusan berdasar persetujuan yang batal atau telah lewat waktunya;<\/li>\r\n
    3. apabila putusan diambil oleh anggota arbitrator yang tidak berwenang atau oleh anggota arbitrator yang tidak dihadiri oleh anggota arbitrator yang lain;<\/li>\r\n
    4. apabila putusan telah mengabulkan atau memutus mengenai hal-hal yang tidak dituntut atau telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (ultra petita pertium);<\/li>\r\n
    5. apabila putusan mengandung saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, atau,\u00a0saling bertentangan antara pertimbangan dengan dictum putusan;<\/li>\r\n
    6. apabila majelis arbitrase melalaikan untuk memutus tentang suatu atau beberapa bagian dari persetujuan padahal itu telah diajukan untuk diputus;<\/li>\r\n
    7. apabila majelis melanggar tatacara beracara menurut hukum yang diancam dengan batalnya putusan;<\/li>\r\n
    8. apabila putusan didasarkan pada surat-surat yang palsu dan kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan;<\/li>\r\n
    9. apabila setelah putusan dijatuhkan ditemukan surat-surat yang bersifat menentukan dan selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak;<\/li>\r\n
    10. apabila putusan didasarkan atas kekurangan atau itikad buruk yang hal itu baru diketahui setelah putusan dijatuhkan.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n
      2. Hakim tidak dapat menolak perkara<\/h5>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Sistem hukum\u00a0Indonesia\u00a0menentukan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Bahkan, Pasal 22\u00a0Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie<\/em>\u00a0(Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk\u00a0Indonesia; AB) dengan keras menyatakan hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Pasal 16 (1) UU No. 4\/2004 tentang Kekuasan Kehakiman pun menentukan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan\u00a0wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini untungnya tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, bahkan jauh sebelum UU Arbitrase diberlakukan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Karena adanya celah dan\/atau kesempatan sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak yang kalah dalam perkaranya di arbitrase cenderung untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dengan harapan dikabulkannya pembatalan tersebut atau setidaknya dapat \u201cbuying time\u201d<\/em> hingga pembatalan putusan arbitrase tersebut selesai diperiksa di Pengadilan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Prosedur Mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Sesuai Pasal 71 UU AAPS, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera PN.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Pasal 72 ayat (1), (2), dan (3) UU AAPS mengatur permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua PN. Apabila dikabulkan, Ketua PN menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan pembatalan ditetapkan Ketua PN dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diajukan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Mengacu Pasal 72 ayat (4) UU AAPS, terhadap pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung (MA). Putusan banding itu merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (4), yang dimaksud dengan \u201cbanding\u201d adalah\u00a0hanya\u00a0terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Dengan kata lain, tidak ada upaya hukum lanjutan setelah banding, apalagi Peninjauan Kembali (PK). Begitu juga dengan putusan PN yang menolak pembatalan putusan arbitrase. Terhadap putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum banding maupun PK. Sebab, sudah tegas dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4) UU AAPS, banding\u00a0hanya<\/strong>\u00a0dapat diajukan terhadap pembatalan putusan arbitrase.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Faktanya, masih ada saja pihak yang merasa tidak puas, sehingga mengajukan banding (untuk putusan PN yang menolak pembatalan putusan arbitrase) dan PK (untuk putusan PN yang membatalkan putusan arbitrase) ke MA. PN pun menerima pengajuan kedua upaya hukum itu, lalu meneruskannya ke MA.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Berdasarkan hal ini maka dapat terlihat bahwa cukup panjangnya waktu yang harus ditempuh oleh para pihak hingga putusan terkait pembatalan putusan arbitrase berkekuatan hukum tetap sehingga penyelesaian sengketa arbitrase menjadi jauh lebih panjang dari semestinya.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Beberapa Ulasan Putusan Pengadilan Terkait Pembatalan Putusan Arbitrase<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n
      1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 513\/Pdt.G.ARB\/2018\/PN.Jkt.Sel<\/h5>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Para Pihak:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n