{"id":30361,"date":"2021-03-16T11:18:33","date_gmt":"2021-03-16T04:18:33","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=30361"},"modified":"2022-03-14T11:34:29","modified_gmt":"2022-03-14T04:34:29","slug":"keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia\/","title":{"rendered":"Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Dalam perkara perdata dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (<em>alternative dispute resolution<\/em>) yang diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perdata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Walaupun tidak sama, dalam ranah hukum pidana terdapat juga penyelesaian yang lebih menekankan \u00a0pemulihan kembali pada keadaan semula ketimbang menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Prinsip penyelesaian perkara pidana ini dikenal sebagai prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131\/KMS\/SKB\/X\/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06\/E\/EJP\/10\/2012, Nomor B\/39\/X\/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (<em>Restorative Justice<\/em>) (\u201c<strong>Nota Kesepakatan Bersama<\/strong>\u201d), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>). Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) untuk pertama kalinya mendapatkan sebuah definisi dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\r\n<p>\u201c<em>Keadilan Restoratif (<\/em>Restorative Justice<em>) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku\/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<\/em>\u201d<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Nota Kesepakatan Bersama ini memang membatasi pemberlakuan keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) yaitu hanya terhadap tindak pidana ringan saja. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya tindak pidana ringan saja yang bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) ini.\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>), antara lain:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\">\r\n<li>Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE\/8\/VII\/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (<em>Restorative Justice<\/em>) dalam Penyelesaian Perkara Pidana\u00a0(\u201c<strong>SE Kapolri 8\/2018<\/strong>\u201d);<\/li>\r\n<li>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (\u201c<strong>Perkapolri 6\/2019<\/strong>\u201d);<\/li>\r\n<li>Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (\u201c<strong>Perkejaksaan 15\/2020<\/strong>\u201d); dan<\/li>\r\n<li>Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691\/DJU\/SK\/PS.00\/12\/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (\u201c<strong>Kepdirjenbadilum 1691\/2020<\/strong>\u201d).<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Peraturan yang dibuat oleh setiap institusi tersebut pada intinya mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, dan juga pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpedoman kepada SE Kapolri 8\/2018 dan Perkapolri 6\/2019. Dirangkum dari kedua peraturan tersebut, penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat secara materiil dan formil, yaitu sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"A\">\r\n<li>Secara materiil, harus terpenuhi syarat:<\/li>\r\n<li>tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;<\/li>\r\n<li>tidak berdampak konflik sosial;<\/li>\r\n<li>adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;<\/li>\r\n<li>prinsip pembatas;\r\n<ul>\r\n<li>pada pelaku:\r\n<ol>\r\n<li>tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan<\/li>\r\n<li>pelaku bukan residivis;<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<li>pada tindak pidana dalam proses, (i) penyelidikan, dan (ii) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum;<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/li>\r\n<li>Secara formil, harus terpenuhi syarat:<\/li>\r\n<li>surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);<\/li>\r\n<li>surat pernyataan perdamaian (akta <em>dading<\/em>) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan\/atau keluarga pelapor, terlapor dan\/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;<\/li>\r\n<li>berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;<\/li>\r\n<li>rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;<\/li>\r\n<li>pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi;<\/li>\r\n<li>semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Pengaturan dalam SE Kapolri 8\/2018, apabila syarat-syarat di atas dipenuhi maka dapat diproses untuk dapat dihentikannya penyelidikan\/penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan\/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan\/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>). Penghentian penyelidikan\/penyidikan ini harus melalui proses administrasi dan juga setelah dilakukannya proses gelar perkara.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pada Tahap Penuntutan<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) terdapat dalam Perkejaksaan 15\/2020. Dalam Perkejaksaan 15\/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a> untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (<em>afdoening buiten process<\/em>).<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a>\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Syarat-syarat suatu tindak pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\">\r\n<li>Syarat tersangka dan tindak pidananya (Pasal 5 ayat (1) Perkejaksaan 15\/2020):<\/li>\r\n<li>tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;<\/li>\r\n<li>tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan<\/li>\r\n<li>tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).<\/li>\r\n<li>Syarat selanjutnya (Pasal 5 ayat (6) Perkejaksaan 15\/2020):<\/li>\r\n<li>telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:\r\n<ul>\r\n<li>mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;<\/li>\r\n<li>mengganti kerugian korban;<\/li>\r\n<li>mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan\/atau<\/li>\r\n<li>memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/li>\r\n<li>telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan<\/li>\r\n<li>masyarakat merespons positif.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Walaupun demikian, secara kasuistik beberapa syarat di atas dapat dikecualikan oleh penuntut umum untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>), seperti:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\">\r\n<li>Dalam Pasal 5 ayat (2) Perkejaksaan 15\/2020 disebutkan bahwa untuk tindak pidana terkait dengan harta benda, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri, dan apabila terpenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Perkejaksaan 15\/2020, yaitu:\r\n<ul>\r\n<li>merupakan tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;<\/li>\r\n<li>serta salah satu dari dua alasan sebagai berikut:\r\n<ol>\r\n<li>tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; <strong>atau<\/strong><\/li>\r\n<li>tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).<\/li>\r\n<\/ol>\r\n<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/li>\r\n<li>Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan batas nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dapat dikecualikan(Pasal 5 ayat (3) Perkejaksaan 15\/2020).<\/li>\r\n<li>Untuk tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan berikut ini dapat dikecualikan (Pasal 5 ayat (4) Perkejaksaan 15\/2020):\r\n<ul>\r\n<li>tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan<\/li>\r\n<li>tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/li>\r\n<li>Syarat untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dalam nomor 2 dan 3 di atas, dapat dikecualikan dalam hal terdapat kriteria\/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif;<\/li>\r\n<li>Apabila antara tersangka dengan korban telah ada kesepakatan, maka syarat yang mengharuskan adanya pemulihan kembali kepada keadaan semula dapat dikecualikan.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perdamaian Dalam Tahap Penuntutan<\/strong><\/h6>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Terkait perdamaian diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15\/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15\/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15\/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15\/2020).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tindak Pidana Yang Dikecualikan Untuk Dapat Dihentikan Penuntutannya Dengan Prinsip Keadilan Restoratif (<em>Restorative Justice<\/em>)<\/strong><\/h6>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Perkejaksaan 15\/2020 penuntutan tindak pidana yang tidak dapat dihentikan dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>), antara lain:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"a\">\r\n<li>tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;<\/li>\r\n<li>tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;<\/li>\r\n<li>tindak pidana narkotika;<\/li>\r\n<li>tindak pidana lingkungan hidup; dan<\/li>\r\n<li>tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Dalam Kepdirjenbadilum 1691\/2020, Mahkamah Agung mengatur bahwa pendekatan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana di sidang pengadilan, antara lain:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"a\">\r\n<li>Perkara tindak pidana ringan, yaitu perkara dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (\u201c<strong>KUHP<\/strong>\u201d) dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);<\/li>\r\n<li>Perkara anak;<\/li>\r\n<li>Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;<\/li>\r\n<li>Perkara narkotika.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Pelaksanaan pendekatan dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) tersebut antara lain:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\">\r\n<li>Dalam tindak pidana ringan, dilakukan dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, dan juga dengan keluarga korban dan tokoh masyarakat. Pada saat dimulainya persidangan, hakim melakukan upaya perdamaian. Lebih lanjut, selama persidangan hakim juga tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) dalam putusannya. Apabila tercapai perdamaian, hakim akan memasukkan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusannya.<\/li>\r\n<li>Dalam perkara anak, pendekatan keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) adalah dengan penetapan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<\/li>\r\n<li>Dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) adalah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman\u00a0Mengadili\u00a0Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<\/li>\r\n<li>Dalam perkara narkotika, pendekatan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari. Dalam proses persidangan majelis hakim dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan\/atau lembaga rehabilitasi sosial.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Penyelesaian Perkara Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Prinsip Keadilan Restoratif (<em>Restorative Justice<\/em>)<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Untuk tindak pidana yang masuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (\u201c<strong>UU ITE<\/strong>\u201d), penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) diatur dalam sebuah instruksi yang dikeluarkan oleh Kapolri kepada semua Kapolda di tanah air melalui Surat Telegram No: ST\/339\/II\/RES.1.1.1.\/2021 tertanggal 22 Februari 2021. Beberapa tindak pidana dalam UU ITE yang dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) yaitu pencemaran nama baik\/fitnah\/penghinaan yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa untuk tindak pidana pencemaran nama baik\/fitnah\/penghinaan tidak dilaksanakan penahanan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Yurisprudensi Pengadilan Indonesia<\/strong><\/h3>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Dalam praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) dan putusan tersebut telah menjadi sebuah <em>landmark decision<\/em>. Menariknya, putusan ini telah dibuat bahkan sebelum prinsip keadilan restoratif (<em>restorative justice<\/em>) diatur di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah Putusan Nomor 1600 K\/Pid\/2009 tertanggal 24 November 2009, dengan terdakwa Ny. Ismayati yang didakwa dengan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (tentang penipuan) dengan alternatif Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (tentang penggelapan).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Latar belakang perkara ini adalah Ny. Ismayati (Terdakwa) memiliki sebuah usaha dan mengajak Ny. Emiyati, mertuanya, untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha yang dijalankan oleh Terdakwa. Ny. Emiyati menyetujui kerja sama itu dan memberikan modal uang kepada Terdakwa. Sebagai gantinya Ny. Emiyati dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah bunga dari modal yang diberikan oleh Ny. Emiyati. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkan bilyet giro dan cek sebagai barter atas uang yang diterima. Namun ternyata beberapa bilyet giro dan cek yang diserahkan tidak dapat dicairkan dan ditolak oleh bank dengan alasan antara lain nomor rekening tidak sesuai dan dananya (saldonya) tidak mencukupi, atau telah terjadi penutupan rekening giro oleh bank karena masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Ny. Emiyati pun mengadukan Ny. Ismayati kepada polisi atas hal tersebut. Seiring berjalannya perkara, Ny. Emiyati mencabut pengaduannya terhadap terdakwa.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Ny. Emiyati, namun keputusan ini diajukan banding oleh jaksa penuntut umum. Dalam tahap banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Atas hal ini Ny. Ismayati mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi dari Ny. Ismayati dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan menyatakan penuntutan perkaranya tidak dapat diterima.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\r\n<p>\u201c<em>Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;<\/em><br \/><em>Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai terdakwa);<\/em><br \/><em>Bahwa ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut;<\/em><br \/><em>Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih;<\/em><br \/><em>Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang notabene adalah mertua terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;<\/em><br \/><em>Bahwa walaupun perkara ini\u00a0 perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada bila dilanjutkan;<\/em><br \/><em>Bahwa ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.<\/em>\u201d<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dan dari kasus ini diangkat pula sebuah kaidah hukum sebagai berikut:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\r\n<p>\u201c<em>Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana apabila hakim menemukan suatu penyelesaian yang efektif berdasarkan asas keseimbangan, rasa keadilan, pemaafan, dan manfaatnya jauh lebih besar apabila perkara pidana <\/em>a quo<em> dihentikan karena adanya pencabutan perkara oleh Pelapor ketimbang pemeriksaan perkara diteruskan hanya dengan memenuhi formalitas hukum, maka Hakim dapat saja menyimpangi aspek hukum formal (Hukum Acara Pidana).<\/em>\u201d<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\">Demikian disampaikan dan semoga bermanfaat.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-group\">\r\n<div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\r\n<div class=\"wp-block-spacer\" style=\"height: 25px;\" aria-hidden=\"true\">\u00a0<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>FREDRIK J PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/h6>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-normal-font-size wp-block-paragraph\"><strong>LinkedIn: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/fjp-law-offices\/?viewAsMember=true\">FJP Law Offices<\/a> | Facebook: <a href=\"https:\/\/web.facebook.com\/FJPLaw\/\">@FJPLaw<\/a> | Instagram: <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/fredrik_jp\/\">@fredrik_jp<\/a><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"wp-block-group\">\r\n<div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\r\n<div class=\"wp-block-spacer\" style=\"height: 33px;\" aria-hidden=\"true\">\u00a0<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Artikel Terkait Lainnya<\/h4>\r\n\r\n\r\n<ul class=\"wp-block-latest-posts__list alignleft wp-block-latest-posts is-layout-flow wp-block-latest-posts-is-layout-flow\"><li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/saksi-saksi-yang-tidak-dapat-didengar-keterangannya-dan-dapat-mengundurkan-diri-sebagai-saksi\/\" aria-label=\"Saksi-Saksi yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"169\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Saksi-yang-tidak-dapat-didengar-sebagai-Saksi-300x169.png\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/saksi-saksi-yang-tidak-dapat-didengar-keterangannya-dan-dapat-mengundurkan-diri-sebagai-saksi\/\">Saksi-Saksi yang Tidak Dapat Didengar Keterangannya dan Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia\/\" aria-label=\"Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"169\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Keadilan-Restoratif-dalam-Hukum-Acara-Pidana-Indonesia-300x169.png\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia\/\">Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/memahami-perbedaan-grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi\/\" aria-label=\"Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"225\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Memahami-Perbedaan-Grasi-Amnesty-Abolisi-Rehabilitasi-300x225.png\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/memahami-perbedaan-grasi-amnesti-abolisi-dan-rehabilitasi\/\">Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/penerapan-asas-in-dubio-pro-reo\/\" aria-label=\"Penerapan Asas In Dubio Pro Reo\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"175\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/In-Dubio-Pro-Reo-300x175.png\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/penerapan-asas-in-dubio-pro-reo\/\">Penerapan Asas In Dubio Pro Reo<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/saksi-dalam-hukum-pidana\/\" aria-label=\"Saksi Dalam Hukum Pidana\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"217\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/color-black-eyelash-human-body-face-criminal-987525-pxhere.com_-300x217.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/saksi-dalam-hukum-pidana\/\">Saksi Dalam Hukum Pidana<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/perlindungan-saksi-dan-korban\/\" aria-label=\"Perlindungan Saksi dan Korban\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"225\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Lembaga-Perlindungan-Saksi-dan-Korban-1-300x225.png\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/perlindungan-saksi-dan-korban\/\">Perlindungan Saksi dan Korban<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/praperadilan-dalam-perkara-pidana\/\" aria-label=\"Praperadilan Dalam Perkara Pidana\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/protection-of-minors-2815845_1920-300x200.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/praperadilan-dalam-perkara-pidana\/\">Praperadilan Dalam Perkara Pidana<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/teori-tempat-terjadinya-perbuatan-melawan-hukum-dalam-perkara-penghinaan\/\" aria-label=\"Teori Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Penghinaan\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"214\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/bullying-4378156_1280-300x214.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"Gambar oleh Linus Sch\u00fctz dari Pixabay\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/teori-tempat-terjadinya-perbuatan-melawan-hukum-dalam-perkara-penghinaan\/\">Teori Tempat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Penghinaan<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia\/\" aria-label=\"E-Court: Sebuah Terobosan Dalam Pengadilan Indonesia\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"191\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/e-court-300x191.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" srcset=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/e-court-300x191.jpg 300w, https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/e-court.jpg 470w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/e-court-sebuah-terobosan-dalam-pengadilan-indonesia\/\">E-Court: Sebuah Terobosan Dalam Pengadilan Indonesia<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/kekuatan-pembuktian-testimonium-de-auditu\/\" aria-label=\"Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/De-auditu-300x200.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/kekuatan-pembuktian-testimonium-de-auditu\/\">Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/contempt-of-court-di-indonesia\/\" aria-label=\"Contempt of Court di Indonesia\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/contempt-300x200.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/contempt-of-court-di-indonesia\/\">Contempt of Court di Indonesia<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/penerapan-eksepsi-obscuur-libel-dan-error-in-persona\/\" aria-label=\"Penerapan Eksepsi Obscuur Libel dan Error in Persona\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/supreme-court-building-1209701_1920-300x200.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/penerapan-eksepsi-obscuur-libel-dan-error-in-persona\/\">Penerapan Eksepsi Obscuur Libel dan Error in Persona<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pengakuan-dalam-hukum-acara-pidana\/\" aria-label=\"Keterangan Terdakwa (Pengakuan) dalam  Perspektif Hukum Acara Pidana\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"190\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/handcuffs-921290_1920-300x190.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pengakuan-dalam-hukum-acara-pidana\/\">Keterangan Terdakwa (Pengakuan) dalam  Perspektif Hukum Acara Pidana<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/saksi-atheis-bagaimana-bersumpah-di-pengadilan\/\" aria-label=\"Saksi Ateis, Bagaimana Bersumpah di Pengadilan?\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"225\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/book-wood-hammer-brown-rule-books-738495-pxhere.com_-300x225.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/saksi-atheis-bagaimana-bersumpah-di-pengadilan\/\">Saksi Ateis, Bagaimana Bersumpah di Pengadilan?<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/asas-retroaktif-di-indonesia\/\" aria-label=\"Asas Retroaktif di Indonesia\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Artikel-Website-Asas-Retroaktif-300x200.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/asas-retroaktif-di-indonesia\/\">Asas Retroaktif di Indonesia<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/penangguhan-penahanan\/\" aria-label=\"Penangguhan Penahanan\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"200\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/judge-gavel-and-handcuffs-1461290384ibH-300x200.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/penangguhan-penahanan\/\">Penangguhan Penahanan<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pemanggilan-saksi-di-tingkat-penyidikan\/\" aria-label=\"Pemanggilan Saksi di Tingkat Penyidikan\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"160\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/judge-3665164_960_720-300x160.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pemanggilan-saksi-di-tingkat-penyidikan\/\">Pemanggilan Saksi di Tingkat Penyidikan<\/a><\/li>\n<li><div class=\"wp-block-latest-posts__featured-image alignleft\"><a href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/hak-tersangka-miranda-rules\/\" aria-label=\"Hak Tersangka \u2013 Miranda Rules\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"300\" height=\"236\" src=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Miranda-Rules-300x236.jpg\" class=\"attachment-medium size-medium wp-post-image\" alt=\"\" style=\"max-height:250px;\" \/><\/a><\/div><a class=\"wp-block-latest-posts__post-title\" href=\"https:\/\/fjp-law.com\/id\/hak-tersangka-miranda-rules\/\">Hak Tersangka \u2013 Miranda Rules<\/a><\/li>\n<\/ul><\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> Sebagaimana diketahui, kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan untuk kepentingan umum sebelumnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) pada Pasal 140 ayat (2) a.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"has-text-align-justify wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> Ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk penuntut umum menghentikan penuntutan demi kepentingan umum, antara lain: (i) meninggalnya terdakwa, (ii) kadaluwarsa penuntutan pidana, (iii) telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama <em>(nebis in idem)<\/em>, (iv) pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, atau (v) telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan <em>(afdoening buiten process).<\/em><\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalam perkara perdata dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang diartikan sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa perdata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Walaupun tidak sama, dalam ranah hukum pidana terdapat juga penyelesaian yang lebih menekankan \u00a0pemulihan kembali [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":30366,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,31,30],"tags":[67,86,300,299],"class_list":["post-30361","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-hukum-acara-pidana","category-hukum-pidana","tag-hukum-acara-pidana","tag-hukum-pidana","tag-keadilan-restoratif-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia","tag-restorative-justice"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30361"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30361\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31089,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30361\/revisions\/31089"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}