{"id":30007,"date":"2020-08-14T17:34:33","date_gmt":"2020-08-14T10:34:33","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=30007"},"modified":"2020-08-14T17:34:37","modified_gmt":"2020-08-14T10:34:37","slug":"insentif-pajak-bagi-jasa-hukum-terkait-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/insentif-pajak-bagi-jasa-hukum-terkait-covid-19\/","title":{"rendered":"Insentif Pajak bagi Jasa Hukum terkait Covid-19"},"content":{"rendered":"\n

Mengingat bahaya corona\nvirus disease<\/em> (\u201cCovid<\/strong>–<\/strong>19<\/strong>\u201d), Pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan, mulai penerapan work from home,<\/em> social distancing<\/em> dan physical\ndistancing<\/em>, sampai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Protokol\npencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memaksa setiap orang untuk\nmembatasi aktivitas dan mobilisasi. Situasi ini kemudian memberikan goncangan\nterhadap siklus ekonomi di Indonesia maupun di tingkat global. Sektor yang pertama kali merasakan\ndampaknya adalah sektor pariwisata, hotel, restoran dan sektor\njasa transportasi, kemudian selanjutnya menjalar ke berbagai sektor perdagangan\ndan industri, dan akhirnya hampir seluruh kegiatan usaha terdampak mengalami\npenurunan, termasuk sektor jasa profesional bidang hukum. <\/p>\n\n\n\n

Sektor jasa  bidang hukum bukanlah sektor jasa  yang spesial yang kebal akan krisis di masa\npandemi Covid-19. Sejak\nbulan Maret 2020, dinformasikan bahwa ada banyak law<\/em> <\/em>firm <\/em> yang telah melakukan berbagai aksi untuk\nmelakukan efisiensi, disebabkan penerimaan pembayaran dari klien tertunda, yang\nmungkin disebabkan klien sulit menentukan skala prioritas dalam melakukan\npembayaran dengan lebih memilih mengutamakan pembayaran yang sifatnya mendesak\nmisalnya pembayaran bahan baku, pembayaran pemeliharaan mesin, pembayaran\nlistrik, pembayaran tenaga kerja, dan lain\nsebagainya. Tertundanya pembayaran jasa hukum ini berdampak ke\noperasional kantor-kantor hukum. Kantor-kantor hukum harus tetap berjalan, karena tanggung jawab profesi (fiduciary duties<\/em>) harus tetap\nditunaikan, apapun yang terjadi. Seperti contoh persidangan, sejauh ini terus\nberjalan, walaupun dengan penyesuaian.  <\/p>\n\n\n\n

Meskipun Pemerintah\ntelah mengeluarkan berbagai insentif terhadap berbagai sektor kegiatan usaha\nnamun belum menyentuh jasa hukum sehingga terkesan menimbukan diskriminasi pada\nsektor kegiatan jasa profesional, khususnya bidang hukum.<\/p>\n\n\n\n

Ketua Umum Himpunan\nKonsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Abdul Haris Muhammad Rum bersama dengan\nPengurus Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Ira Andamara Eddymurthy,\ntelah mengajukan permohonan terhadap pemerintah untuk memberikan perluasan\ninsentif pajak, termasuk jasa hukum karena menilai profesi jasa hukum turut\nmenjadi sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Permohonan tersebut telah\ndikabulkan oleh Pemerintah dengan melakukan perluasan kegiatan usaha dalam hal\npersyaratan penerima insentif pajak. Perluasan insentif pajak tercantum dalam\nPeraturan Menteri Keuangan nomor 86\/PMK.03\/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (\u201cPMK 86\/2020<\/strong>\u201d), yang mana jasa hukum dimasukkan ke dalam klasifikasi industri yang bisa menikmati insentif pajak\nhingga bulan Desember 2020. Jasa hukum dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (\u201cKLU<\/strong>\u201d) 69100 dapat memanfaatkan dua jenis insentif, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan pengurangan\nangsuran PPh Pasal 25.  <\/p>\n\n\n\n

PPh Pasal 21 adalah sebuah pasal yang mengatur pajak yang\ndikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa baik\ndalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh Wajib Pajak Orang Pribadi\ndalam negeri sebagai subjek pajak. Mereka yang terpengaruh oleh PPh Pasal 21 adalah mereka yang menerima gaji, upah, honorarium,\ntunjangan, dan jenis pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang\nmemiliki hubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa,\ndan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek\npajak.<\/p>\n\n\n\n

Pajak\nPenghasilan (PPh) 25 adalah sebuah pasal yang mengatur para Wajib Pajak Orang\nPribadi maupun Wajib Pajak Badan yang memiliki kegiatan usaha diwajibkan untuk\nmelakukan pembayaran pada angsuran Pajak Penghasilan untuk setiap bulannya.<\/p>\n\n\n\n

Dirjen\npajak menerbitkan petunjuk pelaksanaan PMK 86\/2020 terkait dengan insentif\npajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor\nSE-43\/PJ\/2020. Salah satu tujuan adanya beleid yang\nditetapkan pada 28 Juli 2020 ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam\npelaksanaan PMK 86\/2020. <\/p>\n\n\n\n

Surat\nEdaran Dirjen Pajak nomor SE-43\/PJ\/2020 mengatur tata cara insentif pajak,\nperihal tata cara pemberian insentif PPh Pasal\n21 Ditanggung Pemerintah\n(\u201cDTP<\/strong>\u201d) termasuk law<\/em> <\/em>firm <\/em>atau\nkantor jasa hukum, yaitu sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

a. PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada Pegawai dengan kriteria:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

  1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang memiliki KLU sesuai tercantum lampiran huruf A PMK 86\/2020. Jika bidangnya pada sektor jasa hukum berarti Pemberi Kerja sebagai law firm <\/em>termasuk dalam kriteria sesuai dengan KLU yang tercantum dalam lampiran A PMK 86\/ 2020. Pegawai maksudnya adalah para lawyer<\/em> yang bekerja pada kantor jasa hukum atau law firm <\/em>yang memerima penghasilan.<\/li>
  2. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), artinya jika bidangnya adalah sektor jasa hukum maka law firm<\/em> diwajibkan memiliki NPWP.<\/li>
  3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). Jika bidangnya adalah pada sektor jasa hukum berarti lawyer<\/em> yang bekerja dalam suatu law firm <\/em>yang memperoleh penghasilan tidak lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    b. Tata cara penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai berikut:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    1. Pemberi Kerja, dalam hal ini law firm<\/em>, mengajukan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP secara daring (online<\/em>) melalui laman\u00a0\u00a0www.pajak.go.id<\/a>. <\/li>
    2. Jika hasil pengecekan sistem aplikasi pada laman \u00a0www.pajak.go.id<\/a> bidang usaha Pemberi Kerja adalah jasa hukum, maka law firm<\/em> dapat dinyatakan: