{"id":29948,"date":"2020-06-30T02:54:06","date_gmt":"2020-06-29T19:54:06","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29948"},"modified":"2020-12-22T20:25:20","modified_gmt":"2020-12-22T13:25:20","slug":"pengaturan-pengangkatan-anak-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pengaturan-pengangkatan-anak-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Di Indonesia pengangkatan anak atau yang lebih\ndikenal dengan sebutan \u201cadopsi anak<\/strong>\u201d bukan merupakan hal yang baru.\nBerbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai\nanak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang\nmengenai prosedur adopsi yang benar seringkali menyebabkan status anak adopsi\ntidak sah di mata hukum. Dalam artikel ini, Penulis akan  khusus membahas mengenai pengaturan pengangkatan\nanak sesama Warga Negara Indonesia atau domestic adoption<\/em> berdasarkan\nperaturan perundang-undangan Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Pada tahun 2002, dalam rangka perlindungan,\npemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, pemerintah membentuk\nundang-undang khusus mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23\nTahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh\nUndang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23\nTahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana\nyang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun\n2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1\nTahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002\ntentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (\u201cUU Perlindungan Anak<\/strong>\u201d).<\/p>\n\n\n\n

Pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 UU\nPerlindungan Anak adalah:<\/p>\n\n\n\n

\u201cAnak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Lebih lanjut, pengertian Anak Angkat terdapat di Pasal\n1 angka 9 UU Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor\n54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (\u201cPP 54\/2007<\/strong>\u201d),\nyaitu:<\/p>\n\n\n\n

\u201cAnak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Sedangkan pengertian mengenai Pengangkatan Anak\nterdapat di Pasal 1 angka 2 PP 54\/2007 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri\nSosial Nomor 110\/HUK\/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (\u201cPermensos\n110\/2009<\/strong>\u201d), yaitu:<\/p>\n\n\n\n

\u201cPengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk\nkepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak\ndan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat\ndan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]<\/a>\nHal ini merupakan prinsip utama dalam pengangkatan anak, prinsip lain yang juga\ntidak kalah penting terdapat dalam Pasal 2 Permensos 110\/2009, yang terdiri\natas:<\/p>\n\n\n\n

\u201c(1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

  1. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak\ndan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan\nyang berlaku;<\/em><\/li>
  2. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat\ndengan orang tua kandungnya;<\/em><\/li>
  3. Calon Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon\nAnak Angkat;<\/em><\/li>
  4. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan\ndengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan<\/em><\/li>
  5. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya\ndapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

    (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Pengangkatan Anak juga wajib dicatatkan dalam akta\nkelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.[2]<\/a>\nDalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya (proses kelahirannya tidak\ndiketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya), orang yang akan\nmengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak yaitu dengan\npembuatan akta kelahiran anak didasarkan pada keterangan orang yang\nmenemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.[3]<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Tentu saja proses pengangkatan anak ini\nmembutuhkan syarat-syarat yang harus terpenuhi, baik dari Calon Anak Angkat (\u201cCAA<\/strong>\u201d)\nmaupun calon orang tua angkat (\u201cCOTA<\/strong>\u201d). Syarat CAA adalah:<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSyarat anak yang akan diangkat, meliputi:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;<\/em><\/li>
    2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;<\/em><\/li>
    3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan<\/em><\/li>
    4. memerlukan\nperlindungan khusus<\/em>.\u201d[4]<\/a><\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Sedangkan persyaratan COTA jauh lebih banyak dan\nmendetail. Dalam artikel kali ini, Penulis akan memfokuskan kepada persyaratan\nCOTA untuk pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang meliputi\npersyaratan material dan persyaratan administratif.[5]<\/a><\/p>\n\n\n\n

      \u201cCalon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      1. sehat jasmani dan rohani;<\/em><\/li>
      2. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima\npuluh lima) tahun;<\/em><\/li>
      3. beragama sama dengan agama calon anak angkat;<\/em><\/li>
      4. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak\nkejahatan;<\/em><\/li>
      5. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;<\/em><\/li>
      6. tidak merupakan pasangan sejenis; <\/em><\/li>
      7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;<\/em><\/li>
      8. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;<\/em><\/li>
      9. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan\npendapatnya dan izin tertulis dari orang tua\/wali anak;<\/em><\/li>
      10. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan\nterbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;<\/em><\/li>
      11. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;<\/em><\/li>
      12. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin\npengasuhan diberikan; dan<\/em><\/li>
      13. memperoleh\nrekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten;<\/em><\/li>
      14. memperoleh\nizin untuk pengangkatan anak dari Menteri dan\/atau kepala instansi sosial provinsi<\/em>.\u201d[6]<\/a><\/li><\/ol>\n\n\n\n

        Lebih lanjut, persyaratan administratif\npengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak terdapat dalam Pasal 26\nPermensos 110\/2009, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

        \u201c(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, yaitu harus melampirkan:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

        1. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;<\/em><\/li>
        2. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit\nPemerintah;<\/em><\/li>
        3. copy akta kelahiran COTA;<\/em><\/li>
        4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;<\/em><\/li>
        5. copy surat nikah\/akta perkawinan COTA;<\/em><\/li>
        6. kartu keluarga dan KTP COTA;<\/em><\/li>
        7. copy akta kelahiran CAA;<\/em><\/li>
        8. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;<\/em><\/li>
        9. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak\nyang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan\/atau hasil laporan Pekerja\nSosial;<\/em><\/li>
        10. surat izin dari orang tua kandung\/wali yang sah\/kerabat di atas kertas\nbermaterai cukup;<\/em><\/li>
        11. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan\nanak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;<\/em><\/li>
        12. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa\ndiskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai\ncukup;<\/em><\/li>
        13. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang\nmenyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang\nsebenarnya;<\/em><\/li>
        14. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya\nmengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan\nanak;<\/em><\/li>
        15. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan\nAnak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada\ndalam asuhan mereka;<\/em><\/li>
        16. surat penyerahan anak dari orang tua\/wali yang sah\/kerabat kepada rumah\nsakit\/kepolisian\/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada\nInstansi Sosial;<\/em><\/li>
        17. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;<\/em><\/li>
        18. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan\nAnak;<\/em><\/li>
        19. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial provinsi\ndan Lembaga Pengasuhan Anak;<\/em><\/li>
        20. surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;<\/em><\/li>
        21. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial\ndan Lembaga Pengasuhan Anak;<\/em><\/li>
        22. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten\/Kota;<\/em><\/li>
        23. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA\ndaerah; dan<\/em><\/li>
        24. surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala\nInstansi Sosial Provinsi untuk ditetapkan di pengadilan.<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

          (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

          Setelah permohonan pengangkatan anak melalui\nprosedur dari aturan dalam perundang-undangan yang ada, pengangkatan anak\nselanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu melalui putusan pengadilan\ndengan bentuk penetapan pengadilan atau dikenal dengan putusan deklarator atau\ndeklaratif, yaitu pernyataan dari Majelis Hakim bahwa anak angkat tersebut\nadalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan\npengangkatan anak.<\/p>\n\n\n\n

          Pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak\npermasalahan mengenai pengangkatan anak\/adopsi anak di Indonesia, seperti proses\nadopsi yang tidak mengikuti prosedur yang ada atau pemalsuan akta kelahiran dan\ntidak adanya dokumen hukum yang kuat ketika menitipkan anak pada keluarga lain\natau sebuah lembaga. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak, Susanto, kasus\nbayi dibuang atau ditelantarkan di satu lembaga pengasuhan yang tidak membawa\ndokumen resmi sehingga menjadikan tidak semua anak yang diasuh oleh panti\nasuhan mendapatkan legalitas yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.[7]<\/a>\nNamun kembali lagi ke prinsip awal pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak\ndilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta berorientasi kepada\nkebahagiaan anak itu sendiri. Jadi apapun tindakan yang dilakukan, baik dari\nsegi pengangkatan anak maupun regulasi yang mengaturnya harus tetap mengedepankan\nprinsip \u201ckepentingan terbaik bagi anak<\/em>\u201d sehingga pada akhirnya dapat memberikan\nkebahagiaan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan\nanak tersebut.<\/p>\n\n\n\n

          Semoga bermanfaat.<\/p>\n\n\n\n

          FREDRIK J PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong>
          <\/p>\n\n\n\n

          \n\n\n\n

          [1]<\/a> Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak,\nPasal 2 PP 54\/2007, Pasal 2 ayat (1) huruf a Permensos 110\/2009<\/p>\n\n\n\n

          [2]<\/a> Pasal 39 ayat 2a UU Perlindungan Anak<\/p>\n\n\n\n

          [3]<\/a> Pasal 39 ayat 4a jo. Pasal 27 ayat (4) UU\nPerlindungan Anak<\/p>\n\n\n\n

          [4]<\/a> Pasal 12 ayat (1) PP 54\/2007 jo. Pasal 4\nPermensos 110\/2009<\/p>\n\n\n\n

          [5]<\/a> Pasal 24 Permensos 110\/2009<\/p>\n\n\n\n

          [6]<\/a> Pasal 13 PP 54\/2009 jo. Pasal 25\nPermensos 110\/2009<\/p>\n\n\n\n

          [7]<\/a> Masalah Anak Indonesia, Pengasuhan Tak\nLayak Hingga Adopsi Sembarangan, https:\/\/www.medcom.id\/pendidikan\/news-pendidikan\/nbwjrW3N-masalah-anak-indonesia-pengasuhan-tak-layak-hingga-adopsi-sembarangan<\/a>, diakses 26 Juni 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Di Indonesia pengangkatan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan \u201cadopsi anak\u201d bukan merupakan hal yang baru. Berbagai macam motivasi dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak melalui adopsi, namun pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur adopsi yang benar seringkali menyebabkan status anak adopsi tidak sah di mata hukum. Dalam artikel ini, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29949,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,119],"tags":[220],"class_list":["post-29948","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-hukum-keluarga","tag-anak-angkat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29948"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30199,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29948\/revisions\/30199"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29949"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}