{"id":29941,"date":"2020-06-27T02:09:12","date_gmt":"2020-06-26T19:09:12","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29941"},"modified":"2020-07-03T17:03:01","modified_gmt":"2020-07-03T10:03:01","slug":"peran-ombudsman-ri-terkait-maladministrasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/peran-ombudsman-ri-terkait-maladministrasi\/","title":{"rendered":"Peran Ombudsman RI Terkait Maladministrasi"},"content":{"rendered":"\n

Ombudsman<\/strong> RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi\npenyelenggaraan pelayanan publik <\/strong>baik yang diselenggarakan oleh\npenyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan\nUsaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara\nserta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan\npelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari\nanggaran pendapatan dan belanja negara dan\/atau anggaran pendapatan dan belanja\ndaerah.<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan Pasal 7\nUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (\u201cUU Ombudsman<\/strong>\u201d), salah satu tugas dari Ombudsman\nadalah \u201cg. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam\npenyelenggaraan pelayanan publik; dan\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Maladministrasi\nmenurut Pasal 1 ayat (3) UU Ombudsman diartikan sebagai perilaku atau perbuatan\nmelawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari\nyang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian\nkewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh\nPenyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil\ndan\/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.<\/p>\n\n\n\n

Hendra Nurtjahjo\ndkk <\/strong>dalam bukunya yang berjudul \u201cMemahami Maladministrasi<\/a>\u201d (hal. 11-12) yang\n diakses melalui website resmi Ombudsman RI<\/a>, menjelaskan\ndefinisi maladministrasi sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

  1. Perilaku dan perbuatan melawan\nhukum,<\/li>
  2. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang,<\/li>
  3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan\nwewenang itu,<\/li>
  4. Kelalaian,<\/li>
  5. Pengabaian kewajiban hukum,<\/li>
  6. Dalam penyelenggaraan pelayanan\npublik,<\/li>
  7. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan,<\/li>
  8. Menimbulkan kerugian materiil dan\/atau immaterial,<\/li>
  9. Bagi masyarakat dan orang\nperseorangan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Dugaan Maladministrasi sebagai Laporan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    UU Ombudsman dan\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang\nperan Lembaga Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.\nDalam peran tersebut, salah satu fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI\nterkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat adalah menerima dan memverifikasi\nlaporan yang diterima.<\/p>\n\n\n\n

    Dalam menerima\nlaporan untuk menilai suatu peristiwa dalam dugaan maladministrasi, dapat digunakan\nrumus 5W+1H. Secara umum, instansi\/lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum,\nseperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi\n(KPK), cukup familiar dengan rumus 5W+1H ketika menerima laporan dan melakukan\npenyidikan. Pasal 24 UU Ombudsman juga mengatur bahwa laporan yang diterima\nOmbudsman RI dari masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan yang salah\nsatunya adalah harus memuat peristiwa atau kronologi yang disampaikan.<\/p>\n\n\n\n

    Sebenarnya apakah\nyang dimaksud dengan rumus 5W+1H itu? Mengutip dari samadina.com, 5W+1H adalah\nrumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok\nberita, mengembangkan berita atau sebuah cerita. Mengapa demikian? Hal ini\ndikarenakan rumus 5W+1H berisi inti-inti penyusun berita atau cerita tersebut.\n5W+1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris yakni,What,\nWho, When, Why, Where, dan How. Dalam bahasa Indonesia kata-kata tanya tersebut\nadalah Apa, Siapa, Kapan, Mengapa, Di mana, dan Bagaimana. <\/p>\n\n\n\n

    Untuk memahami\nkondisi masyarakat dalam menyampaikan laporan serta kewenangan Ombudsman RI\ndalam menindaklanjuti laporan, maka diperlukan pemahaman bagi pihak-pihak yang\nberkepentingan seperti Ombudsman RI, Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor\nterhadap peristiwa dalam dugaan maladministrasi yang perlu diketahui atau\ndiproses ketika diterima.[1]<\/a>\n<\/p>\n\n\n\n

    Beberapa Temuan Terkait Dugaan Maladministasi oleh\nOmbudsman RI<\/strong><\/p>\n\n\n\n