{"id":29847,"date":"2020-06-02T17:05:24","date_gmt":"2020-06-02T10:05:24","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29847"},"modified":"2020-06-02T17:05:29","modified_gmt":"2020-06-02T10:05:29","slug":"new-normal-dan-panduan-kesehatan-yang-penting-diketahui-perusahaan-dan-pekerja-pasca-psbb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/new-normal-dan-panduan-kesehatan-yang-penting-diketahui-perusahaan-dan-pekerja-pasca-psbb\/","title":{"rendered":"\u2018New Normal\u2019 dan Panduan Kesehatan yang Penting Diketahui Perusahaan dan Pekerja Pasca PSBB"},"content":{"rendered":"\n

Corona\nVirus Disease 2019<\/em> (COVID-19)\ntelah menjangkit lebih dari 5,5 juta orang di seluruh dunia (per 28 Mei 2020). Di\nIndonesia sendiri telah ada lebih dari 23.000 kasus positif yang terkonfirmasi.\nHingga saat ini COVID-19 belum ada obat ataupun vaksinnya, sehingga orang yang\nterjangkit belum dapat disembuhkan dengan cepat. Walaupun memang banyak yang\ntelah sembuh dari COVID-19, tetapi ada kemungkinan juga bagi yang terjangkit\ntidak dapat diselamatkan. Keadaan ini menyebabkan perlu adanya suatu panduan\nkhusus untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, setidaknya sampai obat\natau vaksin untuk melawan COVID-19 dapat ditemukan dan penyakit ini dapat\ndikendalikan. <\/p>\n\n\n\n

Sejak April 2020, pemerintah mulai\nmemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk membatasi\npergerakan dan interaksi warga serta memberlakukan protokol kesehatan untuk\nmemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu sektor yang terdampak dari\nPSBB adalah sektor ekonomi karena dengan diberlakukannya PSBB maka banyak\nkegiatan ekonomi jadi tidak berjalan, seperti pusat perbelanjaan yang  tutup dan kantor memberlakukan kebijakan\nkerja dari rumah (work from home<\/em>),\nsehingga roda perekonomian berjalan terbatas.<\/p>\n\n\n\n

Setelah 2 (dua) bulan PSBB dilaksanakan,\npemerintah akhirnya hendak melonggarkan PSBB agar aktivitas perekonomian bisa\nberjalan kembali seperti semula, seperti pembukaan kembali pusat perbelanjaan (mall).\nSelanjutnya Pemerintah akan mengajak agar perusahaan bisa beraktivitas kembali\nseperti semula dan karyawannya bisa kembali bekerja di kantor.<\/p>\n\n\n\n

Dengan keadaan di mana COVID-19 sudah ada\ndi sekitar kita maka risiko tertularnya penyakit tersebut tentu masih ada. Mengingat\nobat dan vaksinnya belum ditemukan, pemerintah telah membuat suatu panduan yang\nwajib diikuti oleh semua orang, bahkan perusahaan untuk membantu mencegah\npenyebaran COVID-19 sekalipun sudah tidak lagi diberlakukan PSBB. Pemerintah\ningin agar warga bisa menyesuaikan dan membiasakan diri dengan keadaan atau\ntatanan baru ini, yang dikenal dengan \u201cNew\nNormal<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n

Lalu, apa saja yang wajib untuk diikuti\noleh warga dalam keadaan New Normal? Hal ini telah diatur dalam Keputusan\nMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07\/MENKES\/328\/2020 tentang\nPanduan Pencegahan dan Pengendalian Corona\nVirus Disease 2019<\/em> (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri\ndalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi (KMK 328\/2020<\/strong>). Berikut adalah panduan\nyang wajib diikuti oleh masyarakat dan perusahaan saat kembali bekerja pasca\nPSBB yang diatur dalam KMK 328\/2020.<\/p>\n\n\n\n

A. Istilah-Istilah terkait dengan Penanganan COVID-19 <\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Untuk dapat mengerti lebih jauh panduan\nyang diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam KMK 328\/2020, perlu juga diketahui\npengertian dari setiap istilah yang dipakai dalam KMK 328\/2020 ini.<\/p>\n\n\n\n

  1. Kontak erat <\/strong>adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau\nberada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien\ndalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan\nhingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.<\/li>
  2. Orang Tanpa Gejala <\/strong>yang selanjutnya disingkat OTG <\/strong>adalah orang yang memiliki riwayat\nkontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki\ngejala.<\/li>
  3. Orang Dalam Pemantauan <\/strong>yang selanjutnya disingkat ODP<\/strong> adalah orang yang mengalami demam\n(\u226538\u00b0C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti\npilek\/sakit tenggorokan\/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran\nklinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki\nriwayat perjalanan atau tinggal di negara\/wilayah yang melaporkan transmisi\nlokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.<\/li>
  4. Pasien Dalam Pengawasan <\/strong>yang selanjutnya disingkat PDP <\/strong>adalah orang yang mengalami demam\n(\u226538\u00b0C) atau riwayat demam; disertai batuk\/sesak nafas\/sakit\ntenggorokan\/pilek\/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain\nberdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum\ntimbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara\/wilayah yang\nmelaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi\nCOVID-19.<\/li>
  5. Kasus konfirmasi<\/strong> adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan\nhasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.<\/li>
  6. Karantina mandiri<\/strong> adalah pembatasan kegiatan\/pemisahan orang yang\ntidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan\ntujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di\nrumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.<\/li>
  7. Isolasi mandiri<\/strong> adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau\nterinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau\nkontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai\ntempat karantina.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    B. Panduan Bagi Tempat Kerja<\/strong><\/h4>\n\n\n\n

    Berikut adalah Pedoman yang wajib\ndilaksanakan oleh tempat kerja saat kembali bekerja pasca PSBB.<\/p>\n\n\n\n

    1. Pihak manajemen\/Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru. (Secara berkala dapat diakses http:\/\/infeksiemerging.kemkes.go.id<\/a> dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat)<\/li>
    2. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah.<\/li>
    3. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu\/pengunjung yang memiliki gejala demam\/nyeri tenggorokan\/batuk\/pilek\/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit.<\/li>
    4. Jika pekerja harus menjalankan karantina\/isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.<\/li>
    5. Menyediakan area\/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.<\/li>
    6. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina\/isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan karantina\/isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam www.covid19.go.id<\/a>.<\/li>
    7. Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja