{"id":29759,"date":"2020-04-21T16:54:09","date_gmt":"2020-04-21T09:54:09","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29759"},"modified":"2022-03-14T11:07:58","modified_gmt":"2022-03-14T04:07:58","slug":"pandemi-covid-19-dan-force-majeure-overmacht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pandemi-covid-19-dan-force-majeure-overmacht\/","title":{"rendered":"Pandemi COVID-19 dan Force Majeure (Overmacht)"},"content":{"rendered":"\r\n

Coronavirus Disease<\/em> 2019 (COVID-19) telah melahirkan diskursus seputar Force Majeure<\/em> terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (\u201cKeppres 12\/2020<\/strong>\u201d) pada tanggal 13 April 2020 menimbulkan pertanyaan apakah Keppres 12\/2020 dapat dijadikan sebagai dasar Force Majeure<\/em>. Sebagian orang berpendapat Keppres 12\/2020 ini bisa dijadikan dasar untuk mendalilkan bahwa COVID-19 dapat dikategorikan sebagai Force Majeure<\/em> dan oleh karenanya bisa menjadi dasar pemaaf apabila pihak dalam perjanjian tidak melakukan prestasinya, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, salah satunya adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Mahfud MD.[1]<\/a>\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Oleh karena itu pertama-tama perlu dikaji terlebih dahulu pengaturan tentang Force Majeure di Indonesia.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Force Majeure \/ Overmacht dalam Hukum Indonesia<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Force Majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (\u201cKUHPerdata<\/strong>\u201d), yang berbunyi:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

Pasal 1244 KUHPerdata <\/em><\/strong><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

\u201cDebitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.<\/em><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

Pasal 1245 KUHPerdata <\/em><\/strong><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n

\r\n

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.<\/em><\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n

Jika dilihat dalam Pasal 1245 KUHPerdata, terdapat frasa \u201ckeadaan memaksa\u201d yang merupakan terjemahan dari kata Overmacht<\/em>. Dalam Hukum Indonesia, istilah yang digunakan untuk Force Majeure<\/em> adalah Overmacht<\/em> atau bisa juga dengan Keadaan Memaksa. Dalam kesempatan lain juga sering digunakan istilah Keadaan Kahar. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama dan selalu mengacu kembali kepada ketentuan tentang Overmacht<\/em> dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Kedua pasal di atas tidak memberikan penjelasan secara detail tentang keadaan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Force Majure<\/em>. Namun, jika dilihat dalam kedua ketentuan tersebut kita bisa mendapatkan apa saja unsur-unsur Overmacht<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Unsur-Unsur Overmacht<\/em><\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Dari ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, serta sebagaimana dinyatakan oleh J. Satrio, salah satu ahli Hukum Indonesia, unsur-unsur dari Overmacht<\/em> adalah sebagai berikut:[2]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \r\n
  1. Ada peristiwa yang menghalangi prestasi debitur, yang diterima sebagai halangan yang dapat membenarkan debitur untuk tidak berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya;<\/li>\r\n
  2. Tidak ada unsur salah pada debitur atas timbulnya peristiwa halangan itu; dan<\/li>\r\n
  3. Tidak dapat diduga sebelumnya oleh debitur.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Maksud dari unsur-unsur ini adalah, apabila seseorang debitur hendak mendalilkan adanya Overmacht <\/em>atas tidak dilaksanakannya atau terlambat dilaksanakannya kewajiban (prestasi), ia wajib membuktikan ketiga hal tersebut; yakni (i) ia tidak dapat melakukan prestasinya karena terhalang suatu keadaan, (ii) keadaan tersebut timbul bukan karena kesalahan orang tersebut; dan (iii) keadaan tersebut tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang tersebut. Tidak cukup hanya satu atau dua unsur saja yang terpenuhi, melainkan ketiga unsur tersebut harus dipenuhi.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Karena KUHPerdata tidak menyebutkan keadaan atau peristiwa apa saja yang bisa diartikan sebagai Overmacht<\/em>, maka dapat disimpulkan keadaan yang dimaksud dalam KUHPerdata tidak terbatas pada keadaan-keadaan yang selama ini dipahami sebagai Overmacht<\/em> saja, seperti bencana alam, perang, bencana non alam dan sebagainya, namun sebenarnya juga termasuk keadaan-keadaan yang dapat memenuhi seluruh unsur di atas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Catatan penting dari ketiga unsur tersebut adalah tentang \u2018keadaan yang menghalangi prestasi debitur<\/strong>\u2019. Kenapa ini bisa dibilang penting? Karena bentuk-bentuk perjanjian yang ada sangatlah bervariasi dan tentu saja kewajiban (prestasi) yang harus dikerjakan sangat beragam jenis dan bentuknya. Tidak hanya itu, tentu saja faktor-faktor yang menyebabkan dapat atau tidaknya prestasi dijalankan pun sangat beragam. Oleh karena itu, mungkin saja suatu keadaan secara umum dipahami sebagai suatu Overmacht<\/em> tetapi terhadap perjanjian tertentu tidak bisa dianggap sebagai Overmacht<\/em> karena tidak dapat memenuhi ketiga unsur di atas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Jadi hal yang penting untuk dapat menyatakan adanya Overmacht<\/em> adalah melihat apakah seseorang menjadi tidak dapat melakukan kewajiban\/prestasinya karena keadaan tertentu, ketimbang harus menjawab dulu apakah keadaan tersebut, contohnya COVID-19, sebagai Overmacht<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Dalam teorinya untuk menilai suatu keadaan itu sebagai Overmacht<\/em> dapat dilihat dari sudut pandang objektif dan subjektif. Secara objektif maksudnya adalah apakah setiap orang jika dalam posisi debitur apabila menghadapi sesuatu keadaan pasti tidak mampu atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Sedangkan jika dilihat secara subjektif artinya melihat dari pertimbangan debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.[3]<\/sup><\/a>\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Perlu diketahui juga, dalam perkembangan penerapan Overmacht<\/em> dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia hakim-hakim sudah lebih melihat secara subjektif, dan tidak hanya secara objektif saja. Beberapa kasus di mana adanya keadaan alam yang menyebabkan gagalnya prestasi bagi debitur tidak diterima sebagai Overmacht<\/em> oleh majelis hakim.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menilai suatu keadaan adalah sebuah Overmacht<\/em> atau tidak, bergantung kepada bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu pihak dan keadaan dari pihak yang memiliki kewajiban itu.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Ilustrasi sebagai Pertimbangan<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Untuk lebih memahami konsep Overmacht<\/em>, di bawah ini adalah beberapa ilustrasi yang berkaitan dengan COVID-19.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Pertama, seseorang memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian untuk membayar uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada pihak lainnya yang berdomisili di Indonesia pada tanggal 1 April 2020, lalu muncul Keppress 12\/2020. Pertanyaannya, apakah pihak tersebut diperbolehkan secara hukum untuk tidak melakukan kewajibannya karena dia tidak bisa keluar rumah untuk melakukan transaksi? Tentu tidak! Karena transaksi dapat dilakukan melalui sarana internet banking<\/em> yang sudah umum dilakukan. Jadi, debitur tersebut tidak dapat mendalilkan adanya Overmacht<\/em> dan menghindari pembayaran kepada kreditur. COVID-19 dan Keppres 12\/2020 bukan keadaan yang menghalangi pihak tersebut untuk memenuhi prestasinya.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Kedua, ada seorang penyanyi yang berdiam di kota A di Indonesia dan ia mendapatkan pekerjaan untuk mengisi acara konser di Kota B. Kemudian, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota B memutuskan untuk menutup Kota B sehingga tidak ada orang yang bisa masuk maupun keluar dari Kota B bahkan semua penerbangan ke kota tersebut menjadi tidak berjalan. Tetapi Event Organizer (EO) dari acara konser tersebut tetap mengadakan acara konser. Dalam situasi ini ketidakhadiran penyanyi tersebut di dalam konser tersebut dapat dianggap sebagai suatu Overmacht<\/em>. Dan apabila EO tersebut menderita kerugian dari tidak hadirnya penyanyi tersebut maka EO tersebut tidak dapat meminta ganti rugi dari penyanyi tersebut.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Dari kedua ilustrasi keadaan di atas, dapat dilihat bahwa untuk menentukan apakah COVID-19 dapat menjadi alasan Force Majeure <\/em>akan tergantung pada kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak tersebut dan keadaan dari pihak yang bersangkutan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Dasar dari Overmacht<\/em> adalah Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang adalah kelanjutan dari pasal 1243 KUHPerdata, yang merupakan dasar untuk menuntut ganti rugi apabila suatu pihak dalam perjanjian telah wanprestasi. Pasal 1244 dan 1245 tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 1243 KUHPerdata.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Ketentuan Force Majeure dalam Perjanjian <\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Selain diatur dalam KUHPerdata, ketentuan Overmacht<\/em> pada umumnya juga tertuang dalam perjanjian, yang mana biasanya judul dari pasal tersebut adalah Force Majeure\/<\/em>Keadaan Kahar.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya. Dengan demikian masing-masing pihak harus menghormati isi perjanjian. Sehubungan dengan itu ketentuan Force Majeure<\/em> dalam perjanjian dapat digunakan untuk melindungi satu pihak apabila pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan-keadaan yang diatur dalam perjanjian sebagai Force Majeure<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Terkait COVID-19, perlu dilihat apakah hal ini sudah menjadi pandemi, atau bencana non-alam yang digolongkan sebagai salah satu keadaan Force Majeure<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Jika iya, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah munculnya pandemi tersebut benar-benar menjadikan salah satu pihak terhalangi untuk melaksanakan kewajibannya? Jika tidak, maka eksistensi COVID-19 tidak bisa dijadikan sebagai alasan Force Majeure.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Walaupun memang dalam perjanjian bisa dijabarkan keadaan-keadaanya, tetapi untuk mendalilkan Force Majeure <\/em>tersebut unsur-unsur dari Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tetap wajib dibuktikan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Putusan Pengadilan di Indonesia sudah ada yang memutus untuk tetap tidak menyatakan suatu keadaan sebagai Overmacht\/Force Majeure<\/em> walaupun keadaan tersebut sudah dijelaskan dalam perjanjiannya sebagai Force Majeure<\/em>. [4]<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Jadi yang penting adalah, apabila ternyata dalam perjanjian telah mengatur bahwa keadaan pandemi atau bencana non alam ini sebagai suatu Force Majeure<\/em>, maka untuk membuktikan apakah telah terjadi Force Majeure <\/em>tidak cukup hanya dengan mendasarkan kepada ketentuan dari isi perjanjian saja, tetapi juga dengan tetap membuktikan ketiga unsur dari Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Lalu, apabila dalam perjanjian tidak diatur terkait dengan Overmacht<\/em>, apakah debitur karena terhalangi dalam menjalankan prestasinya diakibatkan oleh COVID-19 dan\/atau kebijakan pemerintah tetap dapat membela dirinya dengan dasar Overmacht<\/em>? Jawabannya tetap bisa.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Jika kita melihat kepada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata, diatur bahwa:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \r\n

    \u201cPerjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.<\/em>\u201d<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Dari ketentuan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sekalipun dalam perjanjian tidak diatur, debitur tetap dapat membela diri dengan dasar Overmacht<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Para ahli juga memberikan pendapatnya terkait dengan masalah ini:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \r\n
    1. Menurut Abdul Salam<\/strong>, Dosen hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pasal 1245 KUH Perdata yang terdapat dalam buku III KUH Perdata memiliki sifat melengkapi perjanjian. Hal ini berarti, sepanjang para pihak tidak mengatur sebaliknya, maka ketentuan di dalam Buku III, khususnya terkait Force Majeure<\/em>, akan berlaku.<\/li>\r\n
    2. Menurut Ricardo Simanjuntak<\/strong>, dari pengaturan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, terlihat bahwa dalam hukum Indonesia, doktrin Force Majeure<\/em> dilaksanakan demi hukum, bukan pelaksanaan karena kesepakatan dalam perjanjian (contractual obligation<\/em>). Artinya, walaupun para pihak tidak secara spesifik mengatur keberlakuan doktrin Force Majeure<\/em> dalam perjanjiannya, tetap saja demi hukum doktrin Force Majeure<\/em> tersebut dapat berlaku sebagai alasan hukum bagi salah satu pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian.[5]<\/sup><\/a><\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Apakah Terjadinya Overmacht<\/em> atau Force Majeure<\/em> Mengakibatkan Berakhirnya Perjanjian?<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Pada dasarnya Overmacht<\/em> bukanlah dasar untuk mengakhiri perjanjian melainkan hanya dasar untuk membenarkan agar kewajiban salah satu pihak tidak dilakukan. Namun hal ini bergantung pada sifat dan jenis perjanjiannya masing-masing.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Jika dilihat dari sifatnya, Overmacht<\/em> ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Bersifat sementara artinya Overmacht<\/em> mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda daripada waktu yang ditentukan semula dari perjanjian. Dalam keadaan demikian perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya menunda kewajiban salah satu pihaknya. Dengan demikian, apabila keadaan Overmacht<\/em> tersebut berakhir maka debitur tetap harus melakukan kewajibannya dan perjanjian masih tetap berlaku.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Namun jika Overmacht<\/em> bersifat permanen maka Overmacht<\/em> tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut tidak mungkin lagi dilaksanakan atau tidak mungkin dipenuhi sama sekali. Dalam hal ini maka perjanjian bisa berakhir.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Kebijakan Pemerintah terkait COVID-19<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Setelah membahas tentang Overmacht<\/em> dan menilai apakah pandemi COVID-19 merupakan Overmacht<\/em>, maka tepat juga untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Kenapa demikian? Karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Overmacht<\/em> tidak hanya terbatas kepada keadaan-keadaan alam, sosial, dan keadaan non alam seperti pandemi COVID-19. Overmacht<\/em> juga bisa mencakup peraturan atau larangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Seorang debitur bisa saja terhalang untuk melakukan suatu prestasi karena apabila ia melakukannya akan menjadikannya pelanggar hukum dan terancam dengan hukuman.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Hal ini bisa diambil analogi dari ketentuan Pasal 1444 dan 1445 KUHPerdata[6]<\/a> terkait dengan musnahnya barang. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa apabila barang yang menjadi objek perjanjian menjadi tidak dapat diperdagangkan maka dapat menghapuskan perikatan, dengan catatan debitur tidak memiliki kesalahan dan belum lalai untuk menyerahkannya.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Dalam teorinya pasal 1444 dan 1445 KUHPerdata ini juga dijadikan dasar untuk Overmacht<\/em> secara umum juga dan bukan hanya terhadap perjanjian yang mengharuskan salah satu pihak untuk memberikan barang saja. Dari pasal 1444 ini diambil analogi juga bahwa apabila suatu kewajiban menjadi dilarang atau diancam dengan hukuman bagi pelakunya maka dapat menjadi alasan sebagai Overmacht <\/em>apabila debitur tidak melakukan kewajibannya.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2020 pada tanggal 17 Maret 2020 (\u201cPermendag 23\/2020<\/strong>\u201d) yang melarang ekspor alat-alat kesehatan. Jika kita aplikasikan dalam kasus dan dalam keadaan COVID-19 ini, apabila ada pengusaha alat kesehatan yang memiliki perjanjian dengan pihak di luar negeri untuk mengekspor alat kesehatan, maka peraturan ini akan menghalangi pengusaha tersebut untuk melakukan prestasinya sebagaimana dijanjikan. Maka dalam hal ini munculnya Permendag 23\/2020 dapat dijadikan alasan untuk menyatakan adanya Overmacht<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Namun, perlu juga untuk dicatat dalam keadaan ini bahwa untuk dapat mendalilkan Overmacht<\/em> debitur juga perlu menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki kesalahan dan juga belum dinyatakan lalai untuk melakukan prestasinya.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Dalam keadaan pandemi COVID\u201419 ini tentu sudah beberapa peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tentu saja munculnya peraturan tersebut bisa menjadi dasar untuk mendalilkan Overmacht<\/em> selama bisa dibuktikan bahwa pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya karena munculnya peraturan tersebut, dan mereka tidak memiliki salah dan belum lalai.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Bagaimana dengan Keppres 12\/2020?<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Di awal sempat disinggung perdebatan apakah Keppres 12\/2020 dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendalilkan Overmacht<\/em>. Inti dari Keppres 12\/2020 adalah:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        \r\n
      1. Menyatakan bencana non alam COVID-19 sebagai bencana nasional;<\/li>\r\n
      2. Penanggulangan Bencana COVID -19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas;<\/li>\r\n
      3. Dan menunjuk Gubernur, Bupati dan walikota sebagai ketua Gugus Tugas penanganan COVID-19 di daerah.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Lalu jika kita kembali kepada pembahasan di atas, apakah Keppres ini dapat menjadi dasar sebagai Overmacht<\/em>? Hal ini kembali lagi kepada masing-masing pihak, apakah isi dari Keppres ini, yaitu ketiga poin di atas menjadikan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban\/prestasinya?<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Namun memang Keppres ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya keadaan bencana non alam. Tetapi untuk membuktikan apakah hal tersebut adalah Overmacht<\/em>, perlu pembuktian lebih lanjut terkait dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas. Mungkin memang benar bisa dibuktikan terjadinya bencana non alam. Tetapi apakah bencana non alam tersebut membuat tidak dapat dilakukannya prestasi? Itu pertanyaan lain dan perlu pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian menurut kami, dengan mendasarkan kepada Keppres 12\/2020 saja belum bisa untuk mendalilkan Overmacht<\/em>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Demikian disampaikan, semoga bermanfaat.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

        FREDRIK J PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Artikel ini juga tersedia dalam versi bahasa Inggris, dalam tautan sebagai berikut: COVID-19 Pandemic and Force Majeure (Overmacht)<\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n

        \r\n\r\n\r\n

        [1]<\/a> https:\/\/kumparan.com\/kumparannews\/mahfud-md-corona-jadi-bencana-nasional-tak-bisa-jadi-alasan-force-majeure-1tDo82wD6AB<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        [2]<\/a> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Cet-3,\u00a0 tahun 1999, Penerbit Alumni, Bandung, hlm253<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        [3]<\/a> Ibid<\/em>. hal 263<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        [4]<\/a> Putusan Mahkamah Agung RI No 587 PK\/PDT\/2010. Dalam kasus ini debitur punya kewajiban untuk menyerahkan batu bara, namun telah lalai untuk menyerahkanya. Debitur berdalil telah ada overmacht karena banjir dan hujan deras. Dalam perjanjian jual beli batu bara telah diatur bahwa banjir adalah Force Majeure, tetapi hakim tetap menolak hujan dan banjir tersebut sebagai Overmacht atau keadaan memaksa, karena berdasarkan keterangan dari saksi bahwa dalam bulan-bulan tertentu (bulan dimana dilakukan pengiriman) sering terjadi hujan deras, dan dengan demikian hakim menilai bahwa keadaan tersebut dapat diketahui sebelumnya, dan tidak menganggap bahwa hal itu adalah Force Majeure atau Overmacht.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        [5]<\/a> Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, hlm 203.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        [6]<\/a> Pasal 1444 KUHPerdata<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        \u201cJika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya. <\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan suatu barang, sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangannya si berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga, yang dimajukannya itu.<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Dengan cara bagaimanapun suatu barang yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya mengganti harganya.\u201d<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Pasal 1445 KUHPerdata:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        \u201cJika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan kepadanya\u201d<\/em><\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah melahirkan diskursus seputar Force Majeure terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (\u201cKeppres 12\/2020\u201d) pada tanggal 13 April 2020 menimbulkan pertanyaan apakah Keppres 12\/2020 dapat dijadikan sebagai dasar Force Majeure. Sebagian […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29760,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,72],"tags":[164,169,172,171,226,170,75],"class_list":["post-29759","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-hukum-perdata","tag-covid-19","tag-force-majeure","tag-keadaan-kahar","tag-keadaan-memaksa","tag-kontrak","tag-overmacht","tag-perjanjian"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29759","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29759"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29759\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31067,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29759\/revisions\/31067"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29760"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}