{"id":29719,"date":"2020-04-07T16:42:30","date_gmt":"2020-04-07T09:42:30","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29719"},"modified":"2020-04-07T16:42:36","modified_gmt":"2020-04-07T09:42:36","slug":"kekuatan-pembuktian-testimonium-de-auditu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/kekuatan-pembuktian-testimonium-de-auditu\/","title":{"rendered":"Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu"},"content":{"rendered":"\n

Testimonium\nde Auditu<\/em>, de audituverklaring <\/em>atau hearsay\nevidence <\/em>berasal dari \u201ctesmonium\u201d yang berarti 1. (getuigenis<\/em>)\nkesaksian, penyaksian, keterangan; 2. (getuigschift<\/em>) surat keterangan,\nsedangkan \u201ctesmonium de auditu\u201d adalah keterangan yang hanya dari mendengar\nsaja, penyaksian menurut kata orang, keterangan tangan kedua (Lihat Marjanne\nTermorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia<\/em>, hlm. 418) Wikipedia\nmenyebutnya sebagai kesaksian berdasarkan desas-desus.<\/p>\n\n\n\n

Yang dimaksud\ndengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat\nmemberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan\ntentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia\nalami sendiri.<\/p>\n\n\n\n

kesaksian testimonium\nde auditu<\/em>, sudah nyata-nyata tidak diakui sebagai alat bukti. Kesaksian\nyang berisi keterangan dari orang lain tidak dapat dipakai sebagai alat bukti\nberdasarlan Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 185 ayat 5 KUHAP. Artinya\nsudah demikian ketat ketentuan dalam hukum acara pidana menutup kesaksian testimonium\nde auditu<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Namun, salah satu\npendapat dari penulis yang membahas masalah pembuktian yakni Munir Fuady (2006:\n146) dalam Teori Pembuktian<\/em> justru mengemukakan \u201csaksi de\nauditu<\/em> dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Hal ini sangat\nbergantung pada kasus per kasus, apabila ada alasan yang kuat\nuntuk mempercayai kebenaran dari saksi de auditu<\/em>. Jadi, paling tidak keterangan\nsaksi de auditu<\/em> dapat dipakai sebagai petunjuk.\u201d<\/p>\n\n\n\n

R. Soesilo dalam Teknik\nBerita Acara (Proses Perbal) Ilmu Bukti dan Laporan<\/em>, yang diterbitkan\nPoliteia Bogor, 1980, menyatakan bahwa kesaksian harus didengar dilihat dan\ndialami sendiri disertai alasan-alasan pengetahuannya. Kesaksian yang hanya\nberdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi\nyang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup. Selanjutnya\nuntuk dianggap sah harus dikemukakan di depan persidangan pengadilan, bukan di\nhadapan polisi, jaksa, kecuali ditentukan UU lain, serta saksi tersebut harus\ndisumpah terlebih dahulu.<\/p>\n\n\n\n

Dari yurisprudensi\nyang ada di Indonesia, tidak\ndapat dirumuskan secara pasti mengenai\nditerima atau tidak diterimanya kesaksian de auditu<\/em>,\nkarena hal itu tergantung dari\nkenyataan-kenyataan kasus per kasus. Beberapa putusan menunjukkan\nkesaksian de auditu <\/em>diterima juga baik dalam putusan sebelum\nkemerdekaan Indonesia, maupun setelah kemerdekaan. Sedangkan di Belanda juga\nterjadi hal yang sama bahwa kesksian tersebut\ntidak diterima, tetapi dalam beberapa kasus diterima. Mr. S Amien menunjukkan\npenyimpangan tersebut dalam Putusan H.R. 20 Desember 1926 (W. 11601, N.J. 1927,\n85) dengan memberikan daya bukti kesaksian yang hanya berasal orang lain.<\/p>\n\n\n\n

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Testimonum De Auditu<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Berkaitan dengan hal\ntersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 65\/PUU-VIII\/2010 memperluas pengertian saksi dalam KUHAP\nmenjadi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung\nterjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi.<\/p>\n\n\n\n

Dalam putusan tersebut MK menjelaskan:<\/p>\n\n\n\n

Pasal 1 angka 26\u00a0KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP\u00a0bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula \u201corang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang\u00a0tidak selalu\u00a0ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri\u201d.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Artinya, juga setiap\norang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana\nwajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang\nberhadapan dengan tersangka\/terdakwa.<\/p>\n\n\n\n

Dalam sebuah Kajian\nPutusan MK 65\/PUU-VIII\/2010 berjudul Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang \u201cTestimonium De Auditu\u201d\nDalam Peradilan Pidana <\/em>(hal. 42) dijelaskan bahwa putusan\nini mengakui saksi testimonium de auditu<\/em>dalam\nperadilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak\ntersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan\nterdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.<\/p>\n\n\n\n

Testimonium\nDe Auditu <\/em><\/strong>dalam P<\/strong>r<\/strong>aktik<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dalam beberapa putusan\nMahkamah Agung berikut ini dapat dilihat\nbagaimana posisi pengadilan di Indonesia, khususnya Mahkamah Agung menanggapi\nmasalah Testimonium<\/em> de auditu<\/em>.\nPutusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

  1. Mayoritas\nputusan pengadilan di Indonesia menolak secara mentah-mentah keterangan\nsaksi de auditu, <\/em>bahkan tidak juga digunakan sebagai bukti\npersangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana), seperti putusan Mahkamah\nAgung Republik Indonesia No. 803 K\/ Sip\/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang pada\nprinsipnya menyatakan \u201c<\/em>Kesaksian para saksi yang didengarnya dari\norang lain de auditu<\/em> tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim,\nsehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de\nauditu<\/em> tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat\nbukti yang sah menurut hukum acara perdata\u201d<\/li>
  2. Ada\nbeberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian de auditu <\/em>sebagai\nbukti persangkaan (perdata) atau bukti petunjuk (pidana). asal saja hakim\nmempunyai alasan yang reasonable <\/em>untuk itu, seperti alasan\nbahwa keterangan saksi de auditu<\/em> tersebut diatas pantas untuk\ndiberlakukan sebagai pengecualian seperti Putusan Mahkamah Agung Republik\nIndonesia Nomor 308 k\/Sip\/1959, tanggal 11 Nopember 1959. Putusan Mahkamah\nAgung ini pada pokoknya menyatakan \u201c<\/em>Kesaksian testimoni de\nauditu<\/em>tidak dapat digunakan se\u00adbagai bukti langsung, namun\nkesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan\nini dapat dibuktikan sesuatu hal\/ fakta. Hal yang demikian ini tidaklah\ndilarang\u201d (<\/strong>Munir Fuady, 2006: 149)<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Berdasarkan\nPutusan-Putusan\nMahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas terlihat bahwa Mahkamah\nAgung belum satu kata dalam memandang keberadaan dari saksi de\nauditu. <\/em>Umumnya, putusan dengan tegas menolaknya, tetapi ada satu atau\ndua putusan yang mencoba menerimanya, baik lewat bukti persangkaan (dalam Hukum\nAcara Perdata) atau bukti petunjuk (dalam Hukum Acara Pidana) maupun dengan\nalasan-alasan lainnya, te\u00adtapi tanpa ada suatu pedoman yang jelas.<\/p>\n\n\n\n

    Semoga bermanfaat,<\/p>\n\n\n\n

    FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Testimonium de Auditu, de audituverklaring atau hearsay evidence berasal dari \u201ctesmonium\u201d yang berarti 1. (getuigenis) kesaksian, penyaksian, keterangan; 2. (getuigschift) surat keterangan, sedangkan \u201ctesmonium de auditu\u201d adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang, keterangan tangan kedua (Lihat Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indonesia, hlm. 418) Wikipedia menyebutnya sebagai kesaksian berdasarkan desas-desus. Yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29720,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,31,30],"tags":[81,166,165],"class_list":["post-29719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-hukum-acara-pidana","category-hukum-pidana","tag-alat-bukti","tag-saksi","tag-testimonium-de-audittu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29719"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29719\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29721,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29719\/revisions\/29721"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29720"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}