Salah satu tugas\ndan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia\nsebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial\nReview, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi\ndan atau eksekutif.<\/p>\n\n\n\n
Mantan ketua\nMahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa secara teoretis,\nkeberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya\npelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif\ndijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk\nmenguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak\nmemberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak\nkonstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus\nyang disebut Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court), atau kontrol terhadap\nkonstitusionalitas undang-undang (Judicial Review) diberikan kepada pengadilan\nbiasa, khususnya Mahkamah Agung.<\/p>\n\n\n\n
Kompetensi Mahkamah\nKonstitusi Indonesia di bidang Judicial Review ditujukan terhadap pengujian UU\nterhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (\u201cUUD 1945\u201d) baik\ndari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan\npengujian konstitusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian\nkonstitusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD 1945 dan pula diatur lebih\nlanjut pada Pasal 10 Undang-Undang. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah\nKonstitusi dan perubahannya dengan UU. No. 8 Tahun 2011 (\u201cUU Mahkamah\nKonstitusi\u201d).<\/p>\n\n\n\n
Pada dasarnya,\nMahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan yang diatur pada Bab III UU\nMahkamah Konstitusi tentang Kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Keempat kewenangan\ntersebut adalah:<\/p>\n\n\n\n
1. Menguji\nundang-undang terhadap UUD 1945 <\/p>\n\n\n\n
2. Memutus sengketa\nkewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945 <\/p>\n\n\n\n
3. Memutus\npembubaran partai politik, dan <\/p>\n\n\n\n
4. Memutus\nperselisihan tentang hasil pemilihan umum. <\/p>\n\n\n\n
Selain keempat\nkewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai satu tugas, yaitu wajib\nmemberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan\/atau Wakil Presiden\ndiduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara,\nkorupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela,\ndan\/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan\/atau Wakil Presiden\nsebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan terkait\nkewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945\njuga kembali diatur dalam Pasal\n9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan. Peraturan\nPerundang-Undangan, yang berbunyi:<\/p>\n\n\n\n
Pemohon Dalam Judicial Review<\/strong><\/p>\n\n\n\n Undang-Undang\ndiatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Disebutkan bahwa\npemohon adalah pihak yang menganggap hak dan\/atau kewenangan konstitusionalnya\ndirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara\nIndonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai\ndengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam\nUndang-Undang; badan hukum publik dan privat; atau lembaga negara.<\/p>\n\n\n\n Berkaitan dengan\nkualifikasi pemohon, Mahkamah Konstitusi sudah membuat kriteria baku melalui\nputusan No. 006\/PUU-III\/2005 jo putusan\nMK No. 11\/PUU-V\/2007. Putusan ini terus menerus diikuti hingga kini sehingga\nsudah dianggap menjadi yurisprudensi tetap. Ada lima kriteria yang digunakan\nMahkamah Konstitusi. Pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan\noleh UUD 1945. Kedua, hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para\npemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Ketiga, kerugian\nkonstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual, atau\nsetidak-tidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat\ndipastikan akan terjadi. Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian\ndan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Kelima, adanya\nkemungkinan bahwa dengan diakabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional\nyang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.<\/p>\n\n\n\n Permohonan Judicial Review<\/strong><\/p>\n\n\n\n Permohonan diajukan\nsecara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau\nkuasanya dalam 12 rangkap (Pasal 29 UU Mahkamah Konstitussi) yang memuat\nsekurang-kurangnya:<\/p>\n\n\n\n A. Identitas\nPemohon, meliputi:<\/p>\n\n\n\n i. Nama<\/p>\n\n\n\n ii. Tempat tanggal\nlahir\/umur – Agama<\/p>\n\n\n\n iii. Pekerjaan<\/p>\n\n\n\n iv. Kewarganegaraan<\/p>\n\n\n\n v. Alamat Lengkap<\/p>\n\n\n\n vi. Nomor\ntelepon\/faksimili\/telepon selular\/e-mail (bila ada)<\/p>\n\n\n\n B. Uraian mengenai\nhal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:<\/p>\n\n\n\n i. kewenangan\nMahkamah;<\/p>\n\n\n\n ii. kedudukan hukum\n(legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan\nPemohon tentang hak dan\/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan\ndengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji;<\/p>\n\n\n\n iii. alasan\npermohonan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci.<\/p>\n\n\n\n C. Hal-hal yang\ndimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil, yaitu:<\/p>\n\n\n\n i. mengabulkan\npermohonan Pemohon;<\/p>\n\n\n\n ii. menyatakan\nbahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU\nberdasarkan UUD 1945;<\/p>\n\n\n\n iii. menyatakan UU\ntersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<\/p>\n\n\n\n D. Hal-hal yang\ndimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil, yaitu:<\/p>\n\n\n\n i. mengabulkan\npermohonan Pemohon;<\/p>\n\n\n\n ii. menyatakan\nbahwa materi muatan ayat, pasal, dan\/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan\ndengan UUD 1945;<\/p>\n\n\n\n iii. menyatakan\nbahwa materi muatan ayat, pasal, dan\/atau bagian dari UU dimaksud tidak\nmempunyai kekuatan hukum mengikat.<\/p>\n\n\n\n (Pasal 31 UU\nMahkamah Konstitusi jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06\/PMK\/2005\nTahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang).<\/p>\n\n\n\n Pengajuan\npermohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut\nyaitu alat bukti berupa (Pasal 31 ayat [2] jo. Pasal 36 UU Mahkamah\nKonstitusi):<\/p>\n\n\n\n a. surat atau\ntulisan;<\/p>\n\n\n\n b. keterangan\nsaksi;<\/p>\n\n\n\n c. keterangan ahli;<\/p>\n\n\n\n d. keterangan para\npihak;<\/p>\n\n\n\n e. petunjuk; dan<\/p>\n\n\n\n f. alat bukti lain\nberupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara\nelektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<\/p>\n\n\n\n Pengujian\nundang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu bentuk pengujian materi dari\nundang-undang yang diajukan oleh pemohon karena dianggap bertentangan dengan\nUUD 1945, dan karenanya merugikan hak konstitusional yang dimiliki pemohon\nsebagai warga negara.<\/p>\n\n\n\n Hukum acara untuk\nperkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ini agak berbeda\ndibandingkan dengan peradilan biasa, karena hal yang dipertimbangkan dan\ndiperiksa adalah opini dan tafsiran, bukannya pada fakta-fakta, sehingga\nanalisis terhadap data-data menjadi hal yang penting dan utama untuk disajikan.\nMengenai hal ini disebutkan dalam UU Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang\nyang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah\nPerubahan UUD 1945, khususnya setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yang disahkan\nMPR pada tanggal 19 Oktober 1999.<\/p>\n\n\n\n Semoga bermanfaat,<\/p>\n\n\n\n FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29712,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,157],"tags":[158,159,160],"class_list":["post-29711","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-hukum-tata-negara","tag-constitutional-review","tag-hak-uji-materil","tag-judicial-review"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29711"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29711\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29713,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29711\/revisions\/29713"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}