{"id":29702,"date":"2020-04-06T20:16:46","date_gmt":"2020-04-06T13:16:46","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29702"},"modified":"2020-04-06T20:16:51","modified_gmt":"2020-04-06T13:16:51","slug":"kriteria-label-pangan-olahan-dan-iklan-pangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/kriteria-label-pangan-olahan-dan-iklan-pangan\/","title":{"rendered":"Kriteria Label Pangan Olahan dan Iklan Pangan"},"content":{"rendered":"\n

Ketika kita membeli suatu makanan atau minuman yang\ndiproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, atau dikenal dengan pangan olahan, di kemasannya terdapat penjelasan\nmengenai produk tersebut. Penjelasan yang ditemukan di kemasan pangan olahan tersebut dikenal sebagai label pangan olahan. Label pangan olahan adalah\nsetiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan,\nkombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan,\ndimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.<\/p>\n\n\n\n

Setiap orang atau perusahaan yang memproduksi pangan olahan di dalam negeri\nuntuk dijual wajib mencantumkan label pangan. Label pangan ini bertujuan untuk\nmemberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap\nproduk yang dikemas sebelum memutuskan untuk membeli dan\/atau mengonsumsinya. <\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018\ntentang Label Pangan Olahan (\u201cPer\nBPOM No. 31\/2018<\/strong>\u201d), terdapat\nbeberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh label, yakni:<\/p>\n\n\n\n

  1. sesuai dengan label yang disetujui pada saat izin edar (Pasal 3 (1) Per BPOM No. 31\/2018);<\/li>
  2. dicantumkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca (Pasal 3 (2) <\/strong>Per BPOM No. 31\/2018);<\/li>
  3. tidak mudah lepas dari kemasan pangan, tidak mudah luntur, dan\/atau rusak (Pasal 3 (3) Per BPOM No. 31\/2018);<\/li>
  4. memuat keterangan dengan benar dan tidak menyesatkan (Pasal 4 Per BPOM No. 31\/2018);<\/li>
  5. memuat keterangan paling sedikit mengenai (Pasal 5 Per BPOM No. 31\/2018):
    • (a) nama produk; <\/li>
    • (b) daftar bahan yang digunakan; <\/li>
    • (c) berat bersih atau isi bersih; <\/li>
    • (d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; <\/li>
    • (e) halal bagi yang dipersyaratkan; <\/li>
    • (f) tanggal dan kode produksi; <\/li>
    • (g) keterangan kedaluwarsa; <\/li>
    • (h) nomor izin edar; dan <\/li>
    • (i) asal usul bahan Pangan tertentu.<\/li><\/ul><\/li><\/ol>\n\n\n\n

      Poin 5.a, Poin 5.c, Poin 5.d, Poin 5.e, Poin 5.g, dan Poin 5.h harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca;<\/p>\n\n\n\n

      1. ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia atau dapat dicantumkan dalam bahasa asing dan\/atau bahasa daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam Bahasa Indonesia (Pasal 7 Per BPOM No. 31\/2018);<\/li>
      2. Keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label (Pasal 9 Per BPOM No. 31\/2018);<\/li>
      3. memuat peringatan akan hal-hal tertentu, yang meliputi (Pasal 9 (4) Per BPOM No. 31\/2018):
        • (a) peringatan terkait penggunaan pemanis buatan; <\/li>
        • (b) keterangan tentang Pangan Olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan\/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi; <\/li>
        • (c) keterangan tentang alergen; <\/li>
        • (d) peringatan pada label minuman beralkohol; dan\/atau <\/li>
        • (e) peringatan pada label produk susu;<\/li><\/ul><\/li>
        • memenuhi standar ukuran tulisan (Pasal 9 (2) (3) (5) Per BPOM No. 31\/2018).<\/li><\/ol>\n\n\n\n

          Selain wajib memenuhi\nkriteria-kriteria di atas, label\njuga wajib mencantumkan beberapa keterangan lain, yang meliputi:<\/p>\n\n\n\n

          1. Keterangan\ntentang kandungan gizi dan\/atau non-gizi;<\/li>
          2. Keterangan\ninformasi pesan kesehatan;<\/li>
          3. Keterangan\ntentang peruntukan;<\/li>
          4. Keterangan\ntentang cara penggunaan;<\/li>
          5. Keterangan\ntentang cara penyimpanan;<\/li>
          6. Keterangan\ntentang alergen;<\/li>
          7. Keterangan\ntentang peringatan;<\/li>
          8. Keterangan\ntentang pangan olahan organik;<\/li>
          9. Keterangan\n2 (dua) dimensi.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

            Terdapat juga beberapa keterangan tambahan yang dapat dicantumkan dalam label, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

            1. Keterangan\ntentang klaim;<\/li>
            2. Keterangan\nsponsor;<\/li>
            3. Keterangan\nlayanan pengaduan konsumen;<\/li>
            4. Keterangan\nsertifikasi keamanan dan mutu oleh lembaga sertifikasi;<\/li>
            5. Tulisan,\nlogo dan\/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

              Ketentuan mengenai label di atas hanya berlaku bagi pangan yang telah\nmelalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan dan tidak berlaku\nbagi pedagang pangan yanng dibungkus di hadapan pembeli.<\/p>\n\n\n\n

              Berdasarkan Pasal 71 Per BPOM No.\n31\/2018, orang atau perusahaan yang\nmelanggar ketentuan terkait label di atas akan dikenakan sanksi administratif\nberupa:<\/p>\n\n\n\n

              1. penghentian\nsementara dari kegiatan, produksi, dan\/atau peredaran; <\/li>
              2. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;\ndan\/atau <\/li>
              3. pencabutan izin.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                Iklan Pangan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Dalam mengiklankan pangan, setiap orang juga harus memuat keterangan atau pernyataan\nmengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Orang atau korporasi\nyang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan halal sesuai\ndengan yang dipersyaratkan, bertanggung\njawab atas kebenarannya. Lebih lanjut, orang dan perusahaan yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang\ndiperdagangkan sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran\nklaim tersebut.<\/p>\n\n\n\n

                Apabila ketentuan mengenai iklan pangan tersebut dilanggar, berdasarkan\nPasal 106 Undang-Undang Nomor 18\nTahun 2012 tentang Pangan (\u201cUU\nPangan<\/strong>\u201d) maka orang atau\nperusahaan tersebut akan dikenalan sanksi administratif berupa: <\/p>\n\n\n\n

                1. denda;<\/li>
                2. penghentian\nsementara dari kegiatan, produksi, dan\/atau peredaran;<\/li>
                3. penarikan\nPangan dari peredaran oleh produsen;<\/li>
                4. ganti\nrugi; dan\/atau<\/li>
                5. pencabutan\nizin.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                  Sanksi Pidana<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  Selain sanksi administrasi, juga ada sanksi pidana bagi tindakan di bawah\nini:<\/p>\n\n\n\n

                  1. Pasal 143 UU Pangan<\/p>\n\n\n\n

                  \u201cSetiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan\/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

                  2. Pasal 144 UU Pangan<\/p>\n\n\n\n

                  \u201cSetiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

                  3. Pasal 145 UU Pangan<\/p>\n\n\n\n

                  \u201cSetiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).\u201c<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

                  Besarnya pidana di atas akan berbeda apabila tindak pidana tersebut\ndilakukan oleh korporasi. Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap\npengurusnya, pidana denda pada korporasi dijatuhkan\ndengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan. <\/p>\n\n\n\n

                  Selain pidana denda, korporasi dapat\ndikenai pidana tambahan berupa: <\/p>\n\n\n\n

                  1. pencabutan\nhak-hak tertentu; atau <\/li>
                  2. pengumuman\nputusan hakim.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                    Semoga bermanfaat.<\/p>\n\n\n\n

                    FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                    Ketika kita membeli suatu makanan atau minuman yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, atau dikenal dengan pangan olahan, di kemasannya terdapat penjelasan mengenai produk tersebut. Penjelasan yang ditemukan di kemasan pangan olahan tersebut dikenal sebagai label pangan olahan. Label pangan olahan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29703,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[155,154,153,152],"class_list":["post-29702","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","tag-bpom","tag-iklan-pangan","tag-label-pangan","tag-pangan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29702"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29705,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29702\/revisions\/29705"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}