{"id":29600,"date":"2020-03-03T18:33:56","date_gmt":"2020-03-03T11:33:56","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29600"},"modified":"2020-03-03T18:34:03","modified_gmt":"2020-03-03T11:34:03","slug":"mengenal-putusan-serta-merta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/mengenal-putusan-serta-merta\/","title":{"rendered":"Mengenal Putusan Serta Merta"},"content":{"rendered":"\n

Dalam gugatan sering dijumpai bahwa Penggugat\nmengajukan permintaan agar pengadilan menjatuhkan Putusan Serta Merta. Oleh\nkarena itu, artikel ini akan menguraikan dengan ringkas mengenai hal tersebut. Pada  prinsipnya \npelaksanaan  putusan  atau \neksekusi hanya  dapat  dilaksanakan sesudah sebuah perkara\nmempunyai  kekuatan  hukum \ntetap  (In  kracht  van \ngewijsde<\/em>).  Namun demikian,\nhukum acara memberikan pengecualian atas prinsip tersebut, yang dikenal dengan\nPutusan Serta Merta (uitvoerbaar bij\nvoorraad)<\/em> yaitu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu,\nwalaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau\nPerlawanan oleh pihak Tergugat atau oleh pihak Ketiga yang dirugikan.<\/p>\n\n\n\n

Putusan  Serta\nMerta (uitvoerbaar\nbij voorraad<\/em>)<\/em> adalah\nbentuk pelaksanaan dari prinsip \u201cPeradilan sederhana, cepat, dan biaya\nringan\u201d yang merupakan salah satu prinsip\npenting\ndalam hukum  acara\nsebagaimana \ndiatur  dalam  Pasal \n4  ayat  Undang\u2013undang \nNomor  14  Tahun 1970 \ntentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok \nKekuasaan  Kehakiman.  Arti \nkata \u201csederhana\u201d adalah acara yang jelas,\nmudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Maksud dari kata \u201ccepat\u201d menunjuk kepada proses berjalannya   persidangan\natau peradilan\nkarena terlalu panjang\natau banyaknya   formalitas proses beracara merupakan hambatan  bagi \njalannya  peradilan.  Dalam \nhal  ini,  bukan \nhanya  jalannya  peradilan dalam  pemeriksaan \ndi  muka  sidang \nsaja,  tetapi  juga penyelesaian  berita \nacara pemeriksaan  di  persidangan \nsampai denga penandatanganan \nputusan oleh  hakim dan\npelaksanaannya. \u201cBiaya\nringan\u201d dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan untuk mencari keadilan melalui\npengadilan mampu dijangkau oleh sebagian besar masyarakat karena biaya  perkara \npengadilan yang  tinggi \nakan  menyebabkan  para\npihak  yang \nberkepentingan  enggan untuk mengupayakan hak-hak mereka melalui pengadilan.<\/p>\n\n\n\n

Putusan\nSerta Merta diatur dalam Pasal\n180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 RBg), Pasal \n54  dan  55  Rv,  serta \nberbagai  Surat  Edaran  dan Surat Instruksi Mahkamah\nAgung, antara lain, Surat Instruksi\nMahkamah    Agung    Nomor 348\/K\/5216\/M  Tahun  1958, \nSurat  Edaran Mahkamah Agung  Nomor \n13  Tahun  1964, \nSurat  Edaran Mahkamah Agung Nomor\n05 Tahun 1965, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1971, Surat Edaran Mahkamah\nAgung Nomor 06 tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 1978,\nSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung\nNomor 4 Tahun 2001.<\/p>\n\n\n\n

Pasal\n180 ayat 1 HIR (Pasal 191 ayat 1 RBg)\nmengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh hakim\nsebelum menjatuhkan Putusan Serta\nMerta. Pasal tersebut menyatakan:\n\u201cKetua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dapat\ndijalankan dahulu biarpun ada perlawanan dan bandingnya, jika ada surat yang syah, suatu  surat \ntulisan  yang  menurut \naturan  yang  berlaku \ndapat  diterima  sebagai \nbukti atau  jika  ada \nhukuman  lebih  dahulu \ndengan  keputusan  yang \nsudah  mendapat kekuatan  pasti, \ndemikian  juga  jika \ndikabulkan  tuntutan  dahulu, \nlagi  pula  di \ndalam perselisihan tentang hak kepunyaan.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Berdasarkan\nSurat\nEdaran Mahkamah Agung No. 3\nTahun 2000,\nPutusan Serta Merta dapat dikeluarkan jika:<\/p>\n\n\n\n

\u201c1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik\/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3). Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde;
5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Surat\nEdaran Mahkamah Agung No.3 Tahun\n2000 juga telah menetapkan tata\ncara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan Putusan Serta Merta (U<\/em>itvoerbaar bij <\/em>V<\/em>oorraad<\/em>). Selanjutnya Surat Edaran\nMahkamah Agung RI No.4\nTahun 2001 telah ditentukan agar\ndalam setiap pelaksanaan putusan serta\nmerta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang\/benda objek\neksekusi.<\/strong> <\/strong>Dalam butir 6 dan 7 Surat Edaran\nMahkamah Agung  No.3 Tahun 2000 disebutkan\nbeberapa hal yang perlu diperhatikan terkait\npelaksanaan Putusan Serta\nMerta, yaitu :<\/p>\n\n\n\n

  1. \u201cApabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.<\/em><\/li>
  2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang\/objek eksekusi<\/em><\/strong>, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.\u201d<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Pada halaman 2 Surat\nEdaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa:<\/p>\n\n\n\n

    \u201cSetiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    \u201cAdanya pemberian jaminan yang nilainya ama dengan nilai barang\/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Pertama.\u201d<\/em><\/strong><\/p>

    Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta\u201d<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Oleh karena itu, jika\npenggugat tidak memberikan jaminan, maka Majelis Hakim seharusnya menolak\npermohon Putusan Serta Merta yang diajukan oleh penggugat. Dalam praktek,\npenjatuhan Putusan Serta Merta cukup menjadi bahan diskursus dalam praktek\nhukum acara perdata. Oleh karena itu ketika Prof Bagir Manan masih menjadi\nKetua Mahkamah Agung, beliau menyatakan bahwa:        <\/p>\n\n\n\n

    \u201cUntuk sementara saya tidak membenarkan hakim membuat putusan serta merta karena lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya\u201d kata Bagir Manan usai melantik lima Kepala Pengadilan Tinggi di Gedung MA, Jakarta, Selasa (27\/3).<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Pernyataan Prof Bagir Manan tersebut\ndapat dilihat pada halaman 8, Harian Jurnal Nasional hari Rabu, tanggal 28\nMaret 2007 dan Harian Republika tanggal 28 Maret 2007.<\/p>\n\n\n\n

    Semoga\nbermanfaat,<\/p>\n\n\n\n

    FREDRIK J. PINAKUNARY LAW\nOFFICES<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Dalam gugatan sering dijumpai bahwa Penggugat mengajukan permintaan agar pengadilan menjatuhkan Putusan Serta Merta. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan dengan ringkas mengenai hal tersebut. Pada  prinsipnya  pelaksanaan  putusan  atau  eksekusi hanya  dapat  dilaksanakan sesudah sebuah perkara mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (In  kracht  van  gewijsde).  Namun demikian, hukum acara memberikan pengecualian atas prinsip tersebut, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29601,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[33,1,79],"tags":[59,135],"class_list":["post-29600","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advokat","category-artikel","category-hukum-acara-perdata","tag-putusan-pengadilan","tag-putusan-serta-merta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29600","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29600"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29600\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29602,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29600\/revisions\/29602"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29601"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29600"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29600"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29600"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}