{"id":29559,"date":"2020-02-28T18:30:01","date_gmt":"2020-02-28T11:30:01","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29559"},"modified":"2021-02-05T14:17:16","modified_gmt":"2021-02-05T07:17:16","slug":"satpam-dalam-perspektif-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/satpam-dalam-perspektif-hukum\/","title":{"rendered":"Satpam \u2013 Dalam Perspektif Hukum"},"content":{"rendered":"\n

Pada akhir 2019 lalu, beredar sebuah video yang viral di media sosial tentang dugaan\npenganiayaan yang dilakukan oleh petugas satuan keamanan (\u201cSatpam<\/strong>\u201d)\nkepada seorang pasien Rumah Sakit Jiwa berinisial F berumur 27 tahun. Peristiwa ini terjadi di\nRumah Sakit Jiwa Dokter Soeharto Heerdjan (\u201cRSJ Soeharto Heerdjan<\/strong>\u201d), di Grogol,\nJakarta Barat. Kronologi awal seperti yang dikutip dari liputan6.com dalam\nberita yang berjudul \u201cFakta di Balik Kasus Satpam Aniaya Pasien RSJ Grogol\u201d[1]<\/a>,\nperistiwa ini terjadi pada hari Selasa, 10 Desember 2019 bermula ketika F yang\nmerupakan pasien di RSJ Soeharto Heerdjan diduga kabur saat olahraga pagi\nkarena dianggap tidak membayar biaya rumah sakit. Lalu seorang petugas keamanan\nbertindak\nsecara kasar dengan memegang\nkaos F sambil diputar dan ditekan. Tak lama kemudian, dua orang petugas\nkeamanan datang dengan menggunakan sepeda motor dan memukul perut F dan petugas\nkeamanan yang lain menampar wajah F. F dibawa ke atas motor lalu kembali\ndianiaya oleh pihak petugas keamanan dan dibawa kembali ke RSJ Soeharto\nHeerdjan. Insiden ini dibenarkan oleh pihak RSJ Soeharto Heerdjan, yang sudah\nmeminta maaf kepada keluarga korban dan berjanji akan menindak tegas para\npelaku juga akan memutuskan kerja sama dengan perusahaan alih daya atau outsourcing\n<\/em>yang menaungi petugas keamanan di RSJ Soeharto Heerdjan.<\/p>\n\n\n\n

Melihat kasus di atas, tulisan ini akan\nmembahas tentang dasar hukum\nyang mengatur tentang Satpam di\nIndonesia. <\/p>\n\n\n\n

Pertama-tama berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf c\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (\u201cUU\nNo. 2\/2002<\/strong>\u201d) disebutkan bahwa:<\/p>\n\n\n\n

\u201cPengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

1. kepolisian khusus;<\/em><\/p>

2. penyidik pegawai negeri sipil; dan\/atau<\/em><\/p>

3. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa<\/em><\/strong>.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU No. 2\/2002\ndijelaskan bahwa:<\/p>\n\n\n\n

\u201cYang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan<\/strong>.<\/em><\/p>

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” <\/em>(teritoir gebied\/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan<\/em><\/strong>.<\/em><\/p>

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.<\/em><\/p>

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Berawal dari UU No. 2\/2002 yang hanya menjelaskan secara\numum mengenai pengamanan swakarsa, selanjutnya dibuat peraturan khusus mengenai Satpam di Indonesia yaitu\nPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007\ntentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan\/atau\nInstansi\/Lembaga Pemerintah (\u201cPerkapolri No. 24\/2007<\/strong>\u201d).<\/p>\n\n\n\n

Dalam Pasal 1 angka 6 Perkapolri No. 24\/2007\ndiatur tentang definisi satpam yang\nlebih jelas, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

\u201cSatuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi\/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Satpam kemudian dibahas lebih lanjut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 51 Perkapolri No. 24\/2007. Adapun\nhal-hal mengenai tugas, fungsi, dan\nperanan Satpam\ndapat dilihat dalam Pasal 6\nPerkapolri No. 24\/2007, sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

\u201c1. Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan\/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya<\/strong>.<\/em><\/p>

2. Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan\/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya<\/strong>.<\/em><\/p>

3. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:<\/em><\/p>

a. unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan\/atau instansi\/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan\/tempat kerjanya;<\/em><\/p>

b. unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (<\/strong><\/em>security mindedness dan security awareness) di lingkungan\/tempat kerjanya<\/em><\/strong>.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Oleh\nkarena itu, berdasarkan peraturan\nyang berlaku, sumber anggota Satpam adalah dari 2 hal yang terdapat di Pasal 11\nPerkapolri No. 24\/2007, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

\u201cSumber anggota Satpam diperoleh dari:<\/em><\/strong><\/p>

1.<\/strong> karyawan permanen yang ditunjuk pimpinan organisasi, perusahaan dan\/atau instansi\/lembaga pemerintah (<\/em>in-house security);<\/em><\/strong><\/p>

2.<\/strong> badan usaha di bidang jasa pengamanan <\/em>(out-source).\u201d<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Untuk diangkat menjadi anggota Satpam, seorang calon\nSatpam harus memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 12 ayat 1 Perkapolri\nNo. 24\/2007, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

\u201c1. Untuk diangkat sebagai anggota Satpam, seorang calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

  1. warga negara\nIndonesia;<\/em><\/li>
  2. lulus tes kesehatan\ndan kesamaptaan;<\/em><\/li>
  3. lulus psikotes;<\/em><\/li>
  4. bebas Narkoba;<\/em><\/li>
  5. menyertakan Surat\nKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK);<\/em><\/li>
  6. berpendidikan\npaling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU);<\/em><\/li>
  7. tinggi badan paling\nrendah 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan paling rendah 160\n(seratus enam puluh) cm untuk wanita;<\/em><\/li>
  8. usia paling rendah\n20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.\u201d<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Selain\nmemenuhi syarat-syarat diatas, seorang satpam juga harus memiliki\nkemampuan\/kompetensi yang diuraikan dalam Pasal 13 Perkapolri 24\/2007 sebagai\nberikut:<\/p>\n\n\n\n

    \n

    \u201c1. Kemampuan\/kompetensi anggota Satpam meliputi:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    1. kepolisian\nterbatas;<\/em><\/li>
    2. keselamatan dan\nkeamanan lingkungan kerja;<\/em><\/li>
    3. pelatihan\/kursus\nspesialisasi di bidang Industrial Security.<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

      2. Kemampuan\/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui pelatihan Satpam pada Lembaga Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah mendapatkan izin dari Kapolri.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      3. Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) jenjang pelatihan yaitu:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      a.\nGada Pratama untuk kemampuan dasar;<\/em><\/p>\n\n\n\n

      b.\nGada Madya untuk kemampuan menengah; dan<\/em><\/p>\n\n\n\n

      c.\nGada Utama untuk kemampuan manajerial.<\/em><\/p>\n\n\n\n

      4. Kemampuan teknis keselamatan dan keamanan lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh melalui pelatihan in house training pada tempat dimana anggota Satpam bertugas.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      5. Pelatihan\/Kursus Spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan bidang tugasnya yang diatur secara spesifik baik teknis maupun cakupannya, oleh ketentuan peruntukannya.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      6. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan kewajiban dari instansi\/badan\/penyelenggara dan pengguna Satpam.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

      Berdasarkan\nuraian di atas, terlihat bahwa ada sejumlah persyaratan dan pelatihan untuk\nbisa menjadi Satpam. Kembali melihat ke kasus yang di jelaskan di awal artikel\nini, apabila terjadi hal seperti yang dilakukan oleh Satpam RSJ Soeharto\nHeerdjan, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya?<\/p>\n\n\n\n

      Jika\ndilihat di Bab IV mengenai Hubungan dan Tata Cara Kerja dengan menyoroti Pasal\n47 Perkapolri 24\/2007, hubungan tata cara kerja Satpam terdapat 3 (tiga)\nbagian, yaitu vertikal ke atas, horizontal, dan vertikal ke bawah.\nMasing-masing bagian ini dijelaskan di Pasal 47 ayat 1 Perkapolri 24\/2007\nsebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

              \u201cHubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Satpam adalah:<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

      1. vertikal ke atas,\nyaitu:<\/em><\/li>
      2. dengan satuan\nPolri, menerima direktif yang menyangkut hal-hal legalitas kompetensi,\npemeliharaan kemampuan dan kesiapsiagaan serta asistensi dan bantuan\noperasional;<\/em><\/li>
      3. dengan\ninstansi\/departemen teknis pemerintah, menerima direktif hal-hal yang berkaitan\ndengan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya;<\/em><\/li>
      4. dengan asosiasi\nyang membawahi Satpam, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan\npembinaan keprofesian termasuk kesejahteraan di bidang industrial security dan\nadvokasi terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi<\/em><\/strong>;<\/em><\/li>
      5. horizontal, yaitu\nantar Satpam dengan komponen organisasi yang sejajar di lingkungan kerja maupun\ndengan organisasi kemasyarakatan di sekitar lingkungan kerja, dengan ketentuan:<\/em><\/li>
      6. antar Satpam\nbersifat koordinatif saling tukar informasi guna mendukung pelaksanaan tugas\nmasing-masing;<\/em><\/li>
      7. dengan komponen\norganisasi di lingkungan kerja bersifat koordinasi untuk efisiensi dan\nefektivitas kegiatan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban;<\/em><\/li>
      8. dengan masyarakat\ndan organisasi kemasyarakatan di sekitar tempat tugas bersifat koordinasi guna\nmenciptakan situasi yang saling manfaat dalam rangka memelihara keamanan dan\nketertiban masyarakat;<\/em><\/li>
      9. vertikal ke bawah,\nyaitu:<\/em><\/li>
      10. dalam ikatan\norganisasi, maka organisasi yang lebih atas melakukan pengawasan, pengendalian\ndan bantuan terhadap kegiatan serta menerima laporan pelaksanaan sesuai dengan\nketentuan yang berlaku;<\/em><\/li>
      11. dalam ikatan perorangan,\nmaka kompetensi yang lebih atas dapat melakukan pengawasan teknis penerapan\nkode etik dan tuntunan pelaksanaan tugas serta melakukan tindakan korektif.\u201d<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n

        Selain\nitu, pada setiap lingkungan kerja HTCK harus dijabarkan dalam satu prosedur\nstandar (Standard Operating Procedure<\/em>\/SOP) yang menjadi pedoman pokok\npelaksanaan kegiatan pengamanan[2]<\/a>\nyang didalamnya terdapat aturan-aturan mengenai prosedur standar serta sanksi\nyang dapat diberikan.<\/p>\n\n\n\n

        Berdasarkan\nuraian di atas, pihak keluarga dari pihak yang diduga dianiaya dapat melaporkan\nke polisi mengenai tindak pidana dengan menggunakan Pasal 351 Kitab\nUndang-Undang Hukum Pidana[3]<\/a>,\natau Satpam tersebut dialporkan agar dapat diberikan sanksi oleh asosiasi atau\ndari Badan Usaha Jasa Pengamanan \u2013 BUJP[4]<\/a>\nyang memperkerjakannya.<\/p>\n\n\n\n

        Semoga bermanfaat, <\/p>\n\n\n\n

        FREDRIK J PINAKUNARY LAW OFFICES <\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Temui dan Ikuti kami juga di media sosial kami<\/em>
        LinkedIn:\u00a0        FJP Law Offices<\/a>\u00a0| Facebook:\u00a0@FJPLaw<\/a>\u00a0| Instagram:\u00a0@fredrik_jp<\/a><\/strong>
        <\/p>\n\n\n\n

        \n\n\n\n

        [1]<\/a> Fakta di Balik Kasus Satpam Aniaya Pasien\nRSJ Grogol, https:\/\/www.liputan6.com\/news\/read\/4132775\/fakta-di-balik-kasus-satpam-aniaya-pasien-rsj-grogol<\/a>, 12 Desember 2019<\/p>\n\n\n\n

        [2]<\/a>\nPasal 47 ayat 2 Perkapolri 24\/2007<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Pada setiap lingkungan\nkerja HTCK harus dijabarkan dalam satu prosedur standar (Standard Operating\nProcedure\/SOP) yang menjadi pedoman pokok pelaksanaan kegiatan pengamanan<\/p>\n\n\n\n

        [3]<\/a>\nPasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara\npaling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu\nlima ratus rupiah.<\/li>
        2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,\nyang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<\/li>
        3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana\npenjara paling lama tujuh tahun.<\/li>
        4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak\nkesehatan.<\/li>
        5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak\ndipidana.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

          [4]<\/a>\nPasal 1 angka 8 Perkapolri 24\/2007<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          Badan Usaha Jasa Pengamanan\nyang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan\nTerbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan\nkeamanan, kawal angkut uang\/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan\nperalatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          Pada akhir 2019 lalu, beredar sebuah video yang viral di media sosial tentang dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas satuan keamanan (\u201cSatpam\u201d) kepada seorang pasien Rumah Sakit Jiwa berinisial F berumur 27 tahun. Peristiwa ini terjadi di Rumah Sakit Jiwa Dokter Soeharto Heerdjan (\u201cRSJ Soeharto Heerdjan\u201d), di Grogol, Jakarta Barat. Kronologi awal seperti yang dikutip […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29561,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[118,117,116],"class_list":["post-29559","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","tag-keamanan","tag-satpam","tag-security"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29559"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29559\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30271,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29559\/revisions\/30271"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29561"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29559"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29559"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}