Pengacara atau yang secara formal disebut sebagai Advokat\nadalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar\npengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003\ntentang Advokat. <\/p>\n\n\n\n
Advokat\nyang berpraktek secara mandiri (sole\npractitioner<\/em>) dalam ketentuan perpajakan dikategorikan sebagai Wajib Pajak\nOrang Pribadi. Oleh karena itu Advokat yang bertindak untuk dan atas namanya\nsendiri, bukan untuk dan atas nama Persekutuan Perdata (Firma Hukum), lebih\ntepat digolongkan dalam kategori \u201cPekerjaan\nBebas<\/em>\u201d. Hal ini diatur dalam UU nomor 28 Tahun\n2007 perubahan ketiga atas UU nomor 6\nTahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu pasal 1 ayat\n(24) yang menyatakan:<\/p>\n\n\n\n \u201cPekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.\u201d <\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Advokat memiliki kewajiban perpajakan seperti layaknya kewajiban perpajakan secara umum dengan asas self assesment system<\/em> yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan kewajiban perpajakan yaitu Daftar<\/strong>, Hitung<\/strong>, Bayar<\/strong>, dan Lapor<\/strong>. Masing-masing tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n 1. Daftar<\/strong><\/p>\n\n\n\n Advokat\nyang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan\nperaturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor\nDirektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau\ntempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak\n(NPWP). Hal ini diatur dalam dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 perubahan terakhir atas UU Nomor 6 Tahun 1983\ntentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<\/p>\n\n\n\n 2.<\/strong> Hitung<\/strong><\/p>\n\n\n\n Advokat\ndiberikan kesempatan untuk menghitung sendiri pajak terutangnya (self assessment)<\/em> berdasarkan penghasilan\nyang diperoleh atau diterima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak\npenghasilan. Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole practitioner<\/em>), layaknya\nprofesinya lainnya seperti Akuntan, Dokter, Penilai, Aktuaris, Arsitek,\nKonsultan dan Notaris, yang melakukan pekerjaan bebas berdasarkan ketentuan\nperaturan perpajakan dikategorikan sebagai tenaga ahli yang menerima\npenghasilan dari pemberi kerja (klien), termasuk\ndalam kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan\nsehubungan dengan pemberian jasa. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur\nJenderal Pajak Nomor PER \u2013 16\/PJ\/2016 yaitu dengan Pasal 3 huruf c angka 1 yang\nmenyatakan: <\/p>\n\n\n\n \u201cPenerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan \/ atau PPh 26 adalah orang pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Klien\natau pemberi kerja yang menerima jasa hukum, wajib memberikan Bukti Potong\nPajak Penghasilan (PPh) pasal 21 kepada Advokat yang berpraktek secara mandiri\n(sole practitioner<\/em>). Bukti Potong PPh\n21 berfungsi sebagai kredit pajak atau pengurang atas pajak penghasilan\nterutang pada Advokat tersebut saat pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan atau\ndisingkat SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan).<\/p>\n\n\n\n Advokat\nyang berpraktek secara mandiri (sole\npractitioner<\/em>), seperti tenaga ahli lainnya\nsebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung pajak penghasilan, didasarkan\npada peraturan Pajak Penghasilan yang mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008,\nperubahan terakhir atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).\nBagi Advokat tersebut, ada beberapa langkah dalam penentuan Pajak Penghasilan\nyang perlu dilakukan, yaitu: <\/p>\n\n\n\n a) Penentuan Penghasilan Bruto, yaitu penghasilan kotor yang\nditerima atau diperoleh dari klien atau pemberi kerja antara lain jasa\nkonsultasi, jasa penanganan perkara, atau biaya keberhasilan (success\n fee).<\/em> Layaknya tenaga ahli\nsebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menghitung pajak penghasilan, Advokat tersebut juga menghitung total penghasilan\nbrutonya selama 1 (satu) tahun. <\/p>\n\n\n\n b) Penentuan Penghasilan Neto, yaitu setelah Advokat menentukan total penghasilan brutonya, seperti pada butir (a), maka jika Advokat tersebut melakukan pembukuan, penghasilan neto ditentukan dengan cara memperhitungkan penghasilan bruto selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan biaya-biaya\u00a0 yang merupakan objek pajak dimana biaya biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan<\/em><\/strong>, menagih<\/em><\/strong>, dan memelihara<\/em><\/strong> penghasilan bruto, atau disingkat biaya 3M. Biaya-biaya (costs<\/em>) tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas<\/em> sebagai Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole practitioner)<\/em> dalam memberikan jasa hukum kepada klien baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan terakhir atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Penentuan penghasilan neto, bagi Advokat yang melakukan pembukuan adalah sebagai berikut: <\/p>\n\n\n\n atau ditulis\ndengan :<\/p>\n\n\n\n Namun jika Advokat tersebut hanya melakukan pencatatan, maka penghasilan neto ditentukan dengan cara norma perhitungan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan peraturan pelaksanaan perihal norma perhitungan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-17\/PJ\/2015 tentang Norma Penghitungan. Penentuan prosentase\u00a0 norma perhitungan bagi tenaga ahli yang melakukan pencatatan termasuk Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole practitioner<\/em>) dapat dijelaskan sebagai berikut :<\/p>\n\n\n\n Tenaga\nahli sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas\ntermasuk Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole practitioner<\/em>), diperkenankan melakukan pencatatan bila\nperedaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang\ndari Rp 4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan\nmemberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan\npertama sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Penentuan penghasilan neto\nbagi Advokat yang melakukan pencatatan adalah sebagai berikut : <\/p>\n\n\n\n atau ditulis\ndengan :<\/p>\n\n\n\n c) Penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dilakukan dengan\nmemperhitungkan penghasilan neto oleh Advokat baik dengan melakukan pembukuan\natau pencatatan. Oleh karena itu Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole practitioner<\/em>), layaknya tenaga ahli\nlainnya yang digolongkan sebagai Wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) mengacu pada\nPeraturan Menteri Keuangan no.:101\/PMK.010\/2016\ndengan terlebih dahulu menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak atau disingkat\nPTKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, PTKP dapat dijelaskan\nsebagai berikut :<\/p>\n\n\n\n *).Rp 54.000.000, untuk diri Wajib\nPajak pribadi.<\/em><\/p>\n\n\n\n *).Rp 4.500.000, untuk Wajib Pajak\nyang telah menikah.<\/em><\/p>\n\n\n\n *) Rp 54.000.000,\ntambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan\nsuami.<\/em><\/p>\n\n\n\n *) Rp 4.500.000,\ntambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis\nketurunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling\nbanyak 3 (tiga) orang untuk setiap anggota keluarga.<\/em><\/p>\n\n\n\n Adapun cara menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dapat\ndijelaskan sebagai berikut : <\/p>\n\n\n\n atau ditulis dengan \n:<\/p>\n\n\n\n d) Penentuan Pajak Penghasilan Terutang yaitu atas penghasilan kena pajak (PKP) yang telah ditentukan, dikalikan tarif pajak berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan terakhir atas UU nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Pasal 17 ayat (1) huruf (a), yaitu: <\/p>\n\n\n\n 1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:<\/em><\/p>\n\n\n\n a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:<\/em><\/p>\n\n\n\n Jadi, penentuan Penghasilan Pajak Terutang, bagi Wajib pajak Orang\nPribadi (WP OP) termasuk Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole practitioner<\/em>), adalah sebagai berikut : <\/p>\n\n\n\n atau ditulis dengan\u00a0 :<\/p>\n\n\n\n 3. Bayar<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Advokat yang berpraktek secara\nmandiri (sole practitioner<\/em>), layaknya Wajib pajak Orang Pribadi (WP OP),\nsebagai tenaga ahli dengan mengacu pada ketentuan peraturan perpajakan. Oleh\nkarena itu Advokat tersebut harus menyetorkan pajak yang telah dihitungnya,\nmelalui tempat pembayaran yang telah diatur, dan sesuai dengan jatuh tempo\npembayaran yang telah ditetapkan. Penyetoran pajak terutang bagi para Wajib\npajak Orang Pribadi (WP OP) termasuk Advokat dilakukan melalui Surat Setoran Pajak,\natau disingkat SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.\nOleh karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan batasan-batasan waktu\npenyetoran utang pajak guna menghindari sanksi denda-denda atas keterlambatan.<\/p>\n\n\n\n Ketentuan Pembayaran\ndan Penyetoran Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor\n242\/PMK.03\/2014, yaitu:<\/p>\n\n\n\n \u201cPembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui<\/em><\/p> a. layanan pada loket \/teller\u00a0(over the counter); dan\/atau<\/em><\/p> b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya,<\/em> pada Bank Persepsi\/ Pos Persepsi \/ Bank Devisa Persepsi \/Bank Persepsi Mata Uang Asing.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n \u201cPembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau\u00a0 sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n \u201cSSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN<\/em>.\u201d<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Batas\nwaktu penyetoran pajak diperuntukan untuk menertibkan administrasi demi\ntersusunnya segala jenis pelaporan dan penyetoran. Batas waktu penyetoran pajak\nterutang atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi\n(WP OP) bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, termasuk Advokat yang\nberpraktek secara mandiri (sole\npractitioner<\/em>), adalah paling lambat 3 (tiga)\nbulan setelah akhir Tahun Pajak. Hal ini diatur dalam dalam\nPeraturan Menteri Keuangan nomor 243\/PMK.03\/2014.<\/p>\n\n\n\n 4. Lapor<\/strong> <\/p>\n\n\n\n Advokat harus melaporkan kewajiban\nperpajakannya baik dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan\nketentuan perpajakan yang berlaku. Layaknya Wajib Pajak Orang Pribadi (WP\nOP), sebagai tenaga ahli, maka Advokat\nyang\nberpraktek secara mandiri (sole practitioner<\/em>), melaporkan pajak tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan\nsetelah akhir Tahun Pajak. Hal ini diatur dalam\nPasal 9 ayat (1) Peraturan\nMenteri Keuangan Nomor 243\/PMK.03\/2014\nyang menyatakan bahwa Wajib Pajak\norang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak\norang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.\n<\/p>\n\n\n\n Semoga bermanfaat,<\/p>\n\n\n\n FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pengacara atau yang secara formal disebut sebagai Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat yang berpraktek secara mandiri (sole practitioner) dalam ketentuan perpajakan dikategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu Advokat yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29510,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[33,1,89],"tags":[99,98],"class_list":["post-29509","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-advokat","category-artikel","category-pajak","tag-advokat","tag-pajak-penghasilan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29509","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29509"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29509\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29511,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29509\/revisions\/29511"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29510"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29509"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29509"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29509"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Penghasilan neto = Penghasilan bruto dikurangi\nbiaya 3M <\/strong><\/pre>\n\n\n\n
Penghasilan neto = Penghasilan bruto - biaya 3M <\/strong><\/pre>\n\n\n\n
\n No<\/em>\n <\/td> \n Daerah<\/em>\n <\/td> \n Prosentase<\/em>\n <\/td><\/tr> \n 1<\/em>\n <\/td> \n 10\n (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,\n Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak<\/em>\n <\/td> \n 51\n %<\/em>\n <\/td><\/tr> \n 2<\/em>\n <\/td> \n Ibukota\n Propinsi lainnya;<\/em>\n <\/td> \n 50\n %<\/em>\n <\/td><\/tr> \n 3<\/em>\n <\/td> \n Daerah\n lainnya.<\/em>\n <\/td> \n 50\n %<\/em>\n <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Penghasilan neto = Penghasilan bruto dikalikan\nProsentase norma<\/strong><\/pre>\n\n\n\n
Penghasilan neto = Penghasilan bruto x Prosentase\nnorma<\/strong><\/pre>\n\n\n\n
Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto dikurangi \nPTKP<\/strong><\/pre>\n\n\n\n
Penghasilan Kena Pajak\u00a0 = Penghasilan neto\u00a0 - PTKP<\/strong> <\/pre>\n\n\n\n
\n Lapisan Penghasilan Kena Pajak<\/em>\n <\/td> \n Tarif Pajak<\/em>\n <\/td><\/tr> \n sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh\n juta rupiah)<\/em>\n <\/td> \n 5%
\n (lima persen)<\/em>\n <\/td><\/tr>\n di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta\n rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)<\/em>\n <\/td> \n 15%
\n (lima belas persen)<\/em>\n <\/td><\/tr>\n di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima\n puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)<\/em>\n <\/td> \n 25%
\n (dua puluh lima
\n persen)<\/em>\n <\/td><\/tr>\n di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta\n rupiah)<\/em>\n <\/td> \n 30%
\n (tiga puluh persen)<\/em>\n <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nPenghasilan pajak terutang = Penghasilan Kena\nPajak (PKP) dikalikan Tarif Pajak PPh pasal 17 UU Pajak Penghasilan,<\/strong><\/pre>\n\n\n\n
Penghasilan pajak terutang = Penghasilan Kena Pajak x Tarif <\/strong><\/pre>\n\n\n\n