{"id":29466,"date":"2020-02-05T15:40:26","date_gmt":"2020-02-05T08:40:26","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29466"},"modified":"2020-02-05T16:51:33","modified_gmt":"2020-02-05T09:51:33","slug":"pemesanan-pembelian-purchase-order-dalam-perspektif-hukum-perjanjian-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pemesanan-pembelian-purchase-order-dalam-perspektif-hukum-perjanjian-indonesia\/","title":{"rendered":"Pemesanan Pembelian (Purchase Order) dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa perjanjian atau perikatan jual beli merupakan perjanjian atau perikatan\nbernama (benoemde contract<\/em>) yang\ndiatur dalam Buku III KUHPerdata Bab kelima dan juga Bab I Ketentuan umum. Di dalam perjanjian jual beli terdapat 2\nsifat, yaitu sifat perjanjian konsensual dan perjanjian kebendaan (riil). Pasal 1457 KUHPerdata\nmenyebutkan definisi jual beli sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

\u201cjual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Sifat konsensual yaitu dimana diantara para pihak ada kesepakatan tentang barang\ndan harga (Pasal 1457 KUHPerdata), perjanjian jual beli ini akan bersifat\nkebendaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdata, yaitu perjanjian\njual beli harus dilaksanakan dengan penyerahan oleh si penjual setelah pembeli\nmembayar harga barang karena untuk terjadinya jual beli harus ada levering\n(penyerahan barang), dengan mana pembeli menjadi pemilik barang yang dibayar\n(Pasal 1459 KUHPerdata). Pasal 1459 KUHPerdata menyebutkan:<\/p>\n\n\n\n

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616.<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Berdasarkan uraian tentang pengertian jual beli yang disebutkan pada Pasal 1457 KUHPerdata, terdapat\nkewajiban pada masing-masing pihak, yaitu:<\/p>\n\n\n\n

  1. Kewajiban pembeli untuk membayarkan harga yang telah disepakati;<\/li>
  2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Dalam sebuah perkara yang kami tangani,\ntimbul permasalahan hukum tentang apakah sebuah Pemesanan Pembelian (Purchase Order) dari seorang pembeli dapat dikategorikan sebagai perjanjian? Berikut analisis kami. Secara harfiah, Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> berasal dari bahasa Inggris yaitu \u201cPurchase<\/em>\u201d yang berarti \u201cpembelian\u201d, dan\n\u201cOrder<\/em>\u201d yang berarti \u201cpesanan\u201d dan\napabila Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> diartikan secara keseluruhan, maka artinya menjadi \u201cPesanan untuk\nPembelian\u201d. Pada umumnya, sebuah Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> <\/em>memuat nama pemesan, nama perusahaan, alamat pengiriman, alamat penagihan,\ntanggal pengiriman, nomor telepon, alamat surat elktronik (email), nama produk,\njumlah barang, harga barang, metode pembayaran, cara pengiriman, nomor pesanan,\nsyarat dan ketentuan transaksi. <\/p>\n\n\n\n

    Dalam konteks hukum perjanjian, suatu Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> merupakan bentuk pesanan pembelian (offer<\/em>ing<\/em>) untuk memesan\/membeli dengan sejumlah barang dan\nharga yang diusulkan (sesuai Pasal 1457 KUHPerdata), tahap ini merupakan fase negosiasi dalam pembuatan suatu perjanjian. Apabila Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> <\/em>dari pembeli disetujui oleh penjual maka penjual menandatangani\n(menyetujui) Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em>, maka kemudian melahirkan\nperjanjian atau perikatan jual beli di antara penjual dan pembeli yang bersifat konsensual. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor\n1506 K\/Pdt\/2002 yang menyatakan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

    \u201cPurchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Oleh karena itu, Purchase Order <\/em>tersebut\nberlaku sebagai perjanjian atau perikatan jual beli yang mengikat bagi kedua\nbelah pihak (penjual dan pembeli) sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata jo.\n1457 KUHPerdata. <\/p>\n\n\n\n

    Terkait dengan hal itu, muncul pertanyaan: a<\/strong>pakah suatu\npenawaran yang diajukan pembeli melalui<\/strong> Purchase <\/strong><\/em>O<\/em><\/strong>rder<\/em><\/strong> sudah\nmelahirkan hak dan kewajiban antara kedua<\/strong> belah pihak<\/strong>?<\/strong> <\/strong>Menurut\nhemat kami, Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> merupakan bentuk penawaran seorang pembeli kepada\npenjual. Purchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> ini merupakan  proses negosiasi untuk\nterjadinya transaksi jual beli. Berdasarkan ketentuan\nPasal 1313 jo. 1320 jo. 1338 KUHPerdata, maka suatu penawaran akan melahirkan kesepakatan yang\nmengikat dan melahirkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak apabila\ntelah mendapat persetujuan dari penjual. Lalu, a<\/strong>pa kewajiban\nhukum yang muncul dari <\/strong>Purchase Order<\/em><\/strong> yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual?<\/strong> <\/strong>Dengan merujuk kepada Pasal 1457 jo. Pasal 1459 KUHPerdata, makakewajiban seorang pembeli adalah\nmelakukan pembayaran, sedangkan penjual berkewajiban menyerahkan barang jika pembeli telah\nmembayar harga. Selanjutnya jika kewajiban masing-masing para\npihak telah terlaksana dengan sempurna, maka hubungan hukum dapat dikategorikan\ntelah selesai atau berakhir.<\/p>\n\n\n\n

    Apakah dengan\ndisetujuinya satu <\/strong>Purchase Order<\/em><\/strong> tertentu mengakibatkan bahwa penjual selamanya\nterikat untuk selalu menyetujui <\/strong>Purchase Order<\/em><\/strong> berikutnya?<\/strong> <\/strong>Menurut hemat kami, tanpa adanya perjanjian pokok yang mengatur hal tersebut, maka dengan\ndisetujuinya satu <\/em><\/strong>Purchase Order<\/em> tertentu, tidak secara otomatis atau serta merta mengakibatkan penjual\nselamanya harus selalu menyetujui Purchase Order<\/em> berikutnya yang diberikan pembeli. Masing-masing Purchase Order<\/em> berdiri sendiri, karena jumlah harga dan barang berbeda-beda untuk setiap\ntransaksi. <\/p>\n\n\n\n

    Dalam kondisi tidak ada perjanjian jual-beli, si Pembeli (Agus) mengirimkan P<\/em>urchase <\/em>O<\/em>rder<\/em> ke Penjual (Budi). Ada yang bertanya<\/strong>:<\/strong> <\/strong>Apakah telah ada hubungan hukum antara Pembeli dengan Penjual?<\/strong> <\/strong>Secara hukum, sepanjang belum ada persetujuan penjual atas PO yang dikirimkan pembeli (Agus), maka tidak ada\nhubungan hukum antara Agus dengan Budi sebagai\nPenjual. Dalam hal\nPenjual (Budi) belum berikan persetujuan, Pembeli (Agus) tidak dapat berasumsi bahwa Penjual (B) secara diam-diam telah\nmenyetujuinya. Lalu bagaimana jika Agus sebagai pembeli <\/strong>menggugat B<\/strong>udi sebagai penjual<\/strong> karena menolak untuk mengirimkan barang sesuai Purchase Order<\/em> yang dikirimkan A<\/strong>gus<\/strong>? <\/strong>Menurut\npendapat kami gugatan tersebut tidak beralasan karena belum ada perikatan atau hubungan hukum antara pembeli dan penjual.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Selanjutnya, apabila Purchase\nOrder<\/em><\/strong> <\/strong>disetujui oleh penjual (Budi) dan barang telah dikirimkan, namun pembeli (Agus)\nbelum melakukan pembayaran atas barang yang dipesannya tersebut, dapatkah\npembeli (Agus) menggugat penjual (Budi) jikalau misalnya penjual (Budi) terlambat\nmenyerahkan barang? <\/strong>Pasal 1478 KUHPerdata\nmengatur:<\/p>\n\n\n\n

    \u201csi penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Oleh karena itu, jika pembeli hendak meminta pertanggungjawaban kepada penjual mengenai penyerahan barangnya, si pembeli harus terlebih dahulu telah membayar harganya. Dengan telah melakukan pembayaran, pembeli memiliki alasan yang jelas untuk menggugat jika penjual terlambat mengirimkan barang.<\/p>\n\n\n\n

    Semoga bermanfaat,<\/p>\n\n\n\n

    FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Pertama-tama perlu dijelaskan bahwa perjanjian atau perikatan jual beli merupakan perjanjian atau perikatan bernama (benoemde contract) yang diatur dalam Buku III KUHPerdata Bab kelima dan juga Bab I Ketentuan umum. Di dalam perjanjian jual beli terdapat 2 sifat, yaitu sifat perjanjian konsensual dan perjanjian kebendaan (riil). Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan definisi jual beli sebagai berikut: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29467,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,72,43,73],"tags":[42,78,77],"class_list":["post-29466","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-hukum-perdata","category-hukum-perikatan","category-perjanjian","tag-hukum-indonesia","tag-hukum-perjanjian","tag-purchase-order"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29466","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29466"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29466\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29469,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29466\/revisions\/29469"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29467"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29466"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29466"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29466"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}