{"id":29417,"date":"2020-01-27T11:08:53","date_gmt":"2020-01-27T04:08:53","guid":{"rendered":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/?p=29417"},"modified":"2021-01-12T15:21:50","modified_gmt":"2021-01-12T08:21:50","slug":"pertangungjawaban-maskapai-dalam-hal-keterlambatan-penerbangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/pertangungjawaban-maskapai-dalam-hal-keterlambatan-penerbangan\/","title":{"rendered":"Pertanggungjawaban Maskapai Dalam Hal Keterlambatan Penerbangan"},"content":{"rendered":"\n

Bepergian dengan\npesawat udara hampir selalu menjadi pilihan utama. Selain cepat, menggunakan\npesawat udara dapat mempermudah kita mengatur waktu. Namun tidak setiap\npenerbangan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita berhadapan dengan\nketerlambatan penerbangan atau delay.<\/em> Tak sedikit penumpang\nsaat menghadapi situasi tersebut menggerutu bahkan meluapkan kekesalahan hingga amarahnya\nkepada petugas yang sedang berjaga disana. Apalagi bila keterlambatan tersebut\nterjadi berjam-jam dan dibarengi dengan ketidakpastian  tentang kapan pesawat akan berangkat.<\/p>\n\n\n\n

Delay<\/em> atau keterlambatan jadwal\npenerbangan dari waktu yang telah ditentukan kerap terjadi pada maskapai penerbangan.\nKeterlambatan ini bisa terjadi karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena cuaca yang\nkurang mendukung dan juga kesiapan teknis dari pesawat yang akan membawa penumpang. Namun apapun alasan dari\nketerlambatan jadwal penerbangan, pihak maskapai wajib memberi kompensasi atas\nwaktu yang di luangkan untuk menunggu jadwal penerbangan yang telah diubah. <\/p>\n\n\n\n

Kompensasi yang\nwajib diberikan Badan Usaha Angkutan Udara atau maskapai akibat keterlambatan\npenerbangan beragam dan tergantung dari lamanya keterlambatan yang terjadi. Ada\nyang hanya diberikan minuman ringan, makanan dan minuman, hingga dapat\ndialihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund<\/em>).<\/p>\n\n\n\n

Terkait dengan\nketerlambatan angkutan udara, Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan<\/a> (\u201cUU Penerbangan<\/strong>\u201d) menjelaskan\ndefinisi keterlambatan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

\u201cTerjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.<\/em>\u201d<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Jenis-jenis\nketerlambatan kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang\nPenanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management<\/em>) Pada Badan Usaha\nAngkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia<\/a> (\u201cPermenhub 89\/2015<\/strong>\u201d). Aturan itu dibuat sebagai\npedoman tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan maskapai untuk melayani penumpang\nterdampak delay <\/em>atau manajemen delay<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Pasal 2 Permenhub 89\/2015,\nketerlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal\nterdiri dari:<\/p>\n\n\n\n

  1. keterlambatan penerbangan (flight delayed<\/em>);<\/li>
  2. tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied\nboarding passenger<\/em>); dan<\/li>
  3. pembatalan penerbangan (cancelation of flight<\/em>).<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan (flight delayed), <\/em>maskapai wajib memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada penumpangnya. Maskapai wajib memberikan kompensasi kepada penumpang bila terjadi keterlambatan sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

    1.<\/strong> Delay<\/em> 30-60 Menit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Tertunda 30 menit hingga 60 menit, kompensasi berupa minuman ringan.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    2. Delay<\/em> 61-120 Menit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Tertunda 61 menit hingga 120 menit, kompensasi minuman dan makanan ringan (snack box).<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    3.<\/strong> Delay<\/em> 121-180 Menit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Tertunda 121 menit hingga 180 menit, kompensasi berupa minuman dan makanan berat (heavy meal).<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    4. Delay<\/em> 181-240 Menit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Tertunda 181 menit hingga 240 menit, kompensasi berupa minuman, makanan ringan (snack box), dan makanan berat (heavy meal).<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    5. Delay<\/em> Lebih dari 240 Menit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Tertunda lebih dari 240 menit, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    6. Pembatalan Penerbangan<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Pembatalan penerbangan, badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund<\/em>).<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

    Jadi, memang dalam\nbeberapa kondisi sebagaimana dijelaskan\ndi atas, penumpang berhak dipindahkan ke penerbangan lain\n(mendapat tiket penerbangan lain), selain mendapatkan makanan dan minuman. Namun dalam kondisi lain, penumpang\nhanya diberikan kompensasi berupa makanan minuman.<\/p>\n\n\n\n

    Ganti rugi untuk\nketerlambatan kategori 5 yakni kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp. 300.000\n(tiga ratus ribu Rupiah) wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi sesuai\nketentuan yang berlaku sebagai mana dijelaskan dalam pasal Pasal 12 Permenhub\n89\/2015. Perusahaan asuransi wajib membuat mekanisme pembayaran ganti rugi\ndengan persyaratan mudah dan sederhana. Pemberian ganti rugi dapat diberikan\ndalam bentuk uang tunai atau voucher <\/em>yang dapat diuangkan atau\nmelalui transfer rekening, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak keterlambatan\ndan pembatalan penerbangan terjadi.<\/p>\n\n\n\n

    Ada beberapa peristiwa keterlambatan pesawat yang\nmasuk ke ranah pengadilan karena\ngugatan yang diajukan oleh calon penumpang atau konsumen\nyang mengalami delay <\/em>tersebut.\nKonsumen tersebut berargumen bahwa\nmaskapai tidak memberikan hak-haknya atas terjadinya delay <\/em>tersebut. <\/p>\n\n\n\n

    Beberapa waktu\nsilam, seorang konsumen mengajukan gugatan terhadap PT Garuda Indonesia\n(Persero) Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pesawat bernomor GA 152 yang\nditumpanginya dari Jakarta menuju Batam mengalami delay <\/em>hingga 70 menit. Pesawat yang dijadwalkan lepas landas pukul\n09.10 WIB, mengalami beberapa kali keterlambatan hingga kemudian melakukan block off <\/em>atau meninggalkan tempat\nparkir (apron<\/em>) pada pukul 10.20 WIB. Pesawat\ntersebut baru lepas landas kemudian pada pukul 10.45 WIB. Menurut Penggugat, mengacu pada Permenhub\n89\/2015, maskapai seharusnya memberikan kompensasi berupa makanan ringan karena pesawat yang\nditumpanginya mengalami keterlambatan penerbangan selama lebih dari 60 menit. Namun demikian,\nGugatan tersebut dicabut dan selesai pada tingkat mediasi di luar pengadilan. Penggugat\ndan Tergugat telah bertemu dan perkara tersebut diselesaikan dengan damai.<\/p>\n\n\n\n

    Sebelum itu,\nPengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah menjatuhkan hukuman kepada PT Lion\nMentari Airlines (LMA) selaku operator penerbangan Lion Air dan Wings Air  untuk membayar ganti rugi sebesar Rp718.500,00.atas\nkerugian keterlambatan pesawat yang dialami oleh konsumennya.<\/p>\n\n\n\n

    Dalam situasi tertentu, berdasarkan Pasal 6 ayat\n(2) Permenhub 89\/2015. Badan Usaha Angkutan Udara dibebaskan dari\ntanggung jawab atas ganti kerugian akibat keterlambatan penerbangan\nkarena faktor teknis operasional (faktor yang disebabkan oleh kondisi bandar\nudara pada saat keberangkatan atau kedatangan), faktor cuaca, dan faktor\nlain-lain yang disebabkan di luar faktor manajemen airlines, teknis operasional\ndan cuaca, antara lain kerusuhan dan\/atau demonstrasi di wilayah bandar udara.<\/p>\n\n\n\n

    Semoga bermanfaat,<\/p>\n\n\n\n

    FREDRIK J. PINAKUNARY LAW OFFICES<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Bepergian dengan pesawat udara hampir selalu menjadi pilihan utama. Selain cepat, menggunakan pesawat udara dapat mempermudah kita mengatur waktu. Namun tidak setiap penerbangan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita berhadapan dengan keterlambatan penerbangan atau delay. Tak sedikit penumpang saat menghadapi situasi tersebut menggerutu bahkan meluapkan kekesalahan hingga amarahnya kepada petugas yang sedang berjaga disana. Apalagi bila […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":29418,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,27],"tags":[42,41,52,53],"class_list":["post-29417","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-penerbangan","tag-hukum-indonesia","tag-hukum-penerbangan","tag-keterlambatan","tag-penerbangan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29417","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29417"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29417\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30218,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29417\/revisions\/30218"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29418"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fjp-law.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}